Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

Nusantara7.com, Jakarta – PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ganjar Pranowo perlu melakukan deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya ke Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” ujar Hendsat kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Hensat mengatakan, nama Ganjar kerap dalam survei masuk dalam tiga besar capres 2024. Menurutnya, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar terkait maju atau tidaknya di pilpres mendatang.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” tuturnya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin di dengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjut Hensat.

Hendsat menyebut Ganjar perlu berhati-hati terhadap dukungan yang telah diberikan kepadanya untuk nyapres di 2024, semisal dukungan dari Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” tuturnya.

Hensat mengatakan Ganjar dibesarkan oleh PDIP, sehingga menurutnya Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP. Saat ini, sambung Hensat, Ganjar perlu fokus dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” katanya.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Nama Ganjar Pranowo dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai ‘the next president’.

“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ujarnya. (dtk)

 

KPU Beberkan Rencana Tahapan Pemilu 2024

KPU Beberkan Rencana Tahapan Pemilu 2024

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan alasan dan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada 2024. KPU berharap persetujuan tahapan Pemilu 2024 dapat dipercepat.

“Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita diselenggarakan pada 21 Februari 2024 tentu dengan pertimbangkan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan. Karena sekali lagi ini pertama kali pemilu dan pilkada di tahun yang sama tentu perlu dipertimbangkan bagaimana nanti parpol harus punya kursi yang disyaratkan atau suara yang disyaratkan oleh UU pemilihan UU 10 2016,” kata Ketua KPU, Ilham Saputra, dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Senin (6/9/2021). Continue reading →

Presiden Jokowi Besok ke Ponorogo Resmikan Waduk Bendo

Presiden Jokowi Besok ke Ponorogo Resmikan Waduk Bendo

nusantara7.com, Ponorogo – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo. Agenda kunjungannya kali ini ke bumi reyog salah satunya melakukan peresmian waduk Bendo di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

“Insyallah Bapak Jokowi positif berkunjung ke Ponorogo. Hari-hari ini kami sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan semua yang terlibat, baik dari Setorea, Korem, Pemprov Jatim,” kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko,Senin (6/9/2021). Continue reading →

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo Berkembang, KPK Juga Ungkap Modus Pencucian Uang

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo Berkembang, KPK Juga Ungkap Modus Pencucian Uang

nusantara7.com, Probolinggo – Selain mengumpulkan tambahan barang bukti atas perkara jual beli jabatan oleh Bupati Probolinggo, non aktif, Puput Tantriana Sari, KPK juga terus menyasar para pihak yang diduga terlibat kasus tersebut.

Kali ini rumah anak-anak tiri Puput Tantriana Sari, giliran digeledah KPK. Dua rumah megah di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, ditinggali Dini Rahmawati dan Zulmi Noor Hasani, itu didatangi petugas lembaga anti rasuah pada Sabtu (04/09/2021), sekitar pukul 13:00 WIB. Continue reading →

Ini Arahan dan Pesan Wabup untuk ASN-Warga, setelah Bupati Banjarnegara Ditahan KPK

Ini Arahan dan Pesan Wabup untuk ASN-Warga, setelah Bupati Banjarnegara Ditahan KPK

nusantara7.com, Banjarnegara – Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin, menegaskan roda pemerintahan akan tetap berjalan pasca ditetapkannya Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka oleh KPK. Dia berpesan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghilangkan rasa cemas dan takut.

“Kami menyampaikan pesan-pesan (kepada OPD) untuk menjaga stabilitas. Jangan mengubah kinerja yang selama ini berjalan. Hilangkan rasa cemas, rasa takut untuk mengalir seperti biasa,” kata Syamsudin usai rapat dengan Kepala OPD di kantor Sekda Banjarnegara, Sabtu (4/9/2021) malam.

Ia juga menegaskan pasca ditetapkannya Bupati Banjarnegara sebagai tersangka, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Termasuk yang saat ini sudah berjalan akan terus dijalankan.

“Ini tidak akan mengganggu pelayanan. Untuk kegiatan yang sudah berjalan untuk terus berjalan. Yang belum berjalan agar nantinya dijalankan sesuai rencana yang sudah tersusun,” ujarnya.

Saat rapat dengan OPD, ia juga menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di antaranya tidak main-main dengan proyek, tidak ada korupsi, kolusi hingga konspirasi.

“Kami juga menyampaikan pesan dari pak gubernur agar PNS di Banjarnegara memahami tugas pokok dan fungsinya. Jangan main-main dengan proyek, tidak korupsi, kolusi dan konspirasi,” sebutnya.

Perihal adanya pro dan kontra terhadap penetapan tersangka terhadap Bupati Banjarnegara, ia berpesan agar masyarakat untuk dewasa dalam menyikapi hal tersebut.

“Kita berharap masyarakat jadi dewasa kita hidup dalam kurun waktu yang lama. Mudah-mudahan yang euphoria yang senang dan yang kecewa tidak berlebihan sehingga muncul kerukunan di tengah masyarakat,” imbaunya.

KPK menyebut Budhi Sarwono meraup Rp 2,1 miliar dari korupsi terkait pengadaan barang pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi lalu ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi, yang tak lain adalah ketua tim pemenangannya pada Pilkada Banjarnegara tahun 2017 lalu.

“Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan, malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS yaitu Bupati Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Jumat (3/9).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i serta pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Firli mengatakan kedua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan. Budhi Sarwono ditahan di Rutan Kavling C1 dan Kedy Afandi di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. (dtk)

Ketua Fraksi Gabungan PAN-PPP proses PAW anggotanya di DPRD Surabaya

Ketua Fraksi Gabungan PAN-PPP proses PAW anggotanya di DPRD Surabaya

nusantara7.com, Surabaya – Ketua Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembanguan (PAN) DPRD Kota Surabaya Juliana Eva Wati menyiapkan proses pergantian antar-waktu (PAW) anggotanya yang wafat karena COVID-19.

Juliana Eva Wati yang kerap dipanggil Jeje di Surabaya, Sabtu, mengatakan, sebagai upaya mengawali kerjanya sebagai ketua fraksi, dirinya dan DPD PAN Surabaya tengah menyiapkan proses PAW untuk mengisi kursi yang ditinggalkan almarhum Hamka.

“Kami fokus proses PAW karena fraksi kami kehilangan satu anggota, dimana anggota ini juga kita fungsikan mengingat sebentar lagi akan ada PAK dan APBD. Sekaligus juga mengisi keterisian di komisi B yang harus diselesaikan,” katanya.

DPD PAN Surabaya sebelumnya memastikan Zuhrotul Mar’ah menggantikan anggota DPRD Surabaya dari PAN, Hamka Mudjiadi Salam yang meninggal usai terpapar COVID-19 pada Sabtu (31/7).

Jeje pun menyebut bahwa proses pengajuan PAW saaat ini juga sudah sampai di DPD PAN Surabaya tinggal proses ke KPU dan DPRD Surabaya.

Diketahui Jeje baru dikukuhkan menjadi Ketua fraksi PAN-PPP melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada Kamis (2/9). Jeje sendiri ini mengaku, telah menyiapkan  banyak program yang telah menjadi amanat dari partai usai dikukuhkan.

“Ini amanat yang luar biasa, dan juga ada pesan khusus dari ketua DPD PAN dimana nantinya Fraksi PAN-PPP ini diisi dengan hal-hal yang baru,” ujarnya.

Politisi muda ini menjelaskan, bahwa penunjukan dirinya sebagai ketua fraksi supaya kaum milenial semakin dekat dengan wakil rakyatnya.

“Membuat hal baru difraksi kami sehingga nantinya anak muda bisa lebih dekat dan kami bisa menampung aspirasi mereka digedung parlemen ini,” ujarnya.

Jeje mengaku gagasannya ini telah dikomunikasikan dengan PPP sebagai partner kerja di fraksi.

“Karena pada prinsipnya fraksi ini diisi dua partai. Partai PPP pun juga mendukung hal itu. Kami juga harus solid. Soliditas kedua partai ini juga harus dijaga,” ujarnya. (ant)

Kelakar Kerja Sama sampai 2024  Belum Istimewa Antara Golkar dengan Gubernur DKI Jakarta

Kelakar Kerja Sama sampai 2024 Belum Istimewa Antara Golkar dengan Gubernur DKI Jakarta

nusantara7.com, Jakarta – Partai Golkar menjelaskan terkait kelakar ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang harapan kerja sama sampai 2024, bahkan hingga 2029. Golkar menyebut kerja sama yang dimaksud hanya sebatas koordinasi penanganan COVID-19.

“Karena dalam konteks acara vaksinasi dengan DPD Golkar DKI, kerja sama dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, berkoordinasi dengan Pak Anies dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah setempat (Gubernur),” kata Ketua DPP Golkar Bobby Adhitya Rizaldi, kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021). Continue reading →

PPP Dorong Bupati Jember Cari Terobosan dan Peluang di Luar APBD

PPP Dorong Bupati Jember Cari Terobosan dan Peluang di Luar APBD

nusantara7.com, Jember– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Bupati Hendy Siswanto agar mencari terobosan dan peluang di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mendanai pembangunan.

“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, menuju Jember sejahtera dan bahagia lahir batin dunia akhirat, dibutuhkan kepiawaian bupati dan wakil bupati untuk mencari terobosan dan peluang-peluang baru, untuk mendapatkan program dan anggaran yang sah halal dan dapat dipertanggungjawabkan di luar APBD tahun berjalan,” kata Imron Baihaqi, juru bicara Fraksi PPP. Continue reading →

2 Posisi Sepi Peminat, Sementara 56 Orang Berebut 16 Posisi dalam Jabatan Pemprov

2 Posisi Sepi Peminat, Sementara 56 Orang Berebut 16 Posisi dalam Jabatan Pemprov

nusantara7.com, Surabaya– Lowongnya 18 jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemprov Jatim yang dibuka sejak 4 Agustus telah memasuki tahapan akhir. Hingga saat ini, tersisa 56 orang pendaftar dari 108 orang pendaftar.

“Dari 18 posisi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka sejak awal Agustus, ada 108 yang mendaftar. Dan, dari jumlah itu ada 85 orang memenuhi syarat administrasi. Dari 18 posisi, ada dua posisi yang sepi peminat yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Asisten II Ekonomi Pembangunan. Yang melamar di dua posisi itu hanya satu orang yang sama. Akhirnya, dua posisi itu ditunda atau dibatalkan, sedangkan 16 posisi dilanjutkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Indah Wahyuni kepada wartawan di kantornya, Rabu (1/9/2021) Continue reading →

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas DPD Golkar

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas DPD Golkar

nusantara7.com.com, Surabaya – DPD Partai Golkar Surabaya mengharapkan tidak ada lagi rangkap jabatan di Pemerintah Kota Surabaya menyusul wali kota setempat, saat ini sudah bisa menggunakan kewenangannya untuk rotasi dan mutasi pejabat.

“Dilihat dari aspek apapun  rangkap jabatan tersebut  menghambat kinerja. Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.

Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat. Continue reading →