POLITIK DAN PEMERINTAHAN

PPP: Siap Jadikan Ridwan Kamil Gubernur Jabar Elite Partai jika Bergabung

PPP: Siap Jadikan Ridwan Kamil Gubernur Jabar Elite Partai jika Bergabung

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

nusantara7.com, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku partainya membuka lebar-lebar pintu terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika ingin bergabung. Hal ini dikatakan Arsul Sani lantaran menanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berencana bergabung dengan partai politik tertentu guna Pilpres 2024.

“PPP membuka pintu lebar untuk Kang Emil bergabung,” ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (4/12).

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, PPP siap menjadikan Ridwan Kamil sebagai elite jika memutuskan bergabung dengan partai yang dikomandoi oleh Suharso Monoarfa ini.

“Insya Allah kalau di PPP orang dengan kapasitas seperti Kang Emil akan langsung menjadi elite partai dan tidak banyak berkompetisi dengan kader-kader PPP lain,” katanya.

Arsul menjelaskan, alasan Ridwan Kamil langsung diberikan jabatan tersebut lantaran PPP selama ini jarang orang-orang yang memiliki background intelektual, keilmuan dan teknokratis seperti Ridwan Kamil.

“Ini bisa dibandingkan dengan partai-partai lain yg orang-orang dengan background seperti itu sudah banyak. Sehingga harus terjadi kompetisi internal yang ketat lebih dulu untuk bisa tampil yang di depan dan menjadi ‘primus interpares’,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bakal gabug ke partai politik pada tahun 2022. Ini bertujuan agar dirinya bisa diusung oleh parpol di Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menuturkan mengaku telah melaksanakan istikharah atau menentukan pilihan menjelang Pilpres 2024.

“Saya sudah ‘haqul yakin’ kalau di level nasional tidak mungkin independen. Jadi saya akan istikharah tahun depan mau masuk partai,” kata Kang Emil.

Kang Emil menyadari untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak mungkin ditempuh melalui jalur independen. Ridwan Kamil mengaku tidak ambil pusing. Baginya, baik diusung sebagai calon RI 1 atau RI 2 pada muaranya adalah harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (jwp)

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, Uncategorized·

Nusantara7.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Kediri  – Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/11/2021) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri.

Sebagian besar fraksi menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap beberapa kegiatan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri. Mulai dari upaya pemulihan ekonomi Kota Kediri, pembangunan jalan tol, pembangunan ring road, pembangunan Jembatan Jongbiru, hingga upaya pencegahan agar tidak terjadi gelombang Covid-19 di Kota Kediri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. Fokus Pemerintah Kota Kediri di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi. Apalagi selama pandemi Covid-19 Kota Kediri perekonomian Kota Kediri terkontraksi begitu dalam. Pemerintah Kota Kediri akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan PPKM level 1 sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Kita tidak bisa serta merta seperti nanti di tanggal 24 Desember ditetapkan PPKM level 3 meskipun sebenarnya kita berada di level 1. Tapi tidak masalah karena ini untuk menjaga stabilitas nasional. Setelah itu kita gencarkan pemulihan perekonomian,” ujarnya.

Untuk pembangunan ring road, memang Kota Kediri ini perlu dibuat jalan lingkar. Di samping saat ini ada proyek strategis nasional yakni jalan tol dan bandara. Untuk pembangunan ring road Pemerintah Kota Kediri harus bekerjasama dengan banyak pihak karena keterbatasan wilayah dan anggaran.

“Pertama, keterbatasan anggaran kalau tanah itu milik pemda tidak masalah dipakai. Tapi kalau bukan milik pemda maka kami dengan DPRD perlu mempersiapkan anggaran untuk membeli lahannya. Lalu bekerja sama dengan Kabupaten Kediri juga, karena juga melintasi daerah Kabupaten Kediri. Kita bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Serta bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau semua bisa kerjasama maka semua akan terhubung,” jelasnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dan Firdaus serta dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Untuk pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Regina Nadya Suwono, fraksi PAN diwakili Anton Dipayasa, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Choirudin Mustofa, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Bambang, dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. [brj]

Survei Pemilih Muda: Ganjar, Prabowo dan Anies Tetap di Ranking Atas Capres 2024

Survei Pemilih Muda: Ganjar, Prabowo dan Anies Tetap di Ranking Atas Capres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

NUsantara7.com, Jakarta – Pilihan para pemilih muda ternyata tak jauh beda dengan hasil survei nasional soal calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2024. Nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, masuk tiga besar capres 2024 pilihan para pemilih muda.

Hal ini diketahui dari survei Politika Research & Consulting (PRC)terhadap 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi dan 122 kabupaten/kota pada 8 Oktober hingga 4 November 2021. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,9%.

“Segmen pemilih muda, Generasi Milenial dan Generasi Z, relatif masih sama di antara tiga nama, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mereka pemilih yang kritis, mandiri, cerdas, tapi mereka masih menyukai sosok yang dibicarakan di publik,” ujar kata Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo dalam pemaparan hasil survei potret kinerja pemerintahan dan kandidat Capres-Cawapres 2024, Senin (15/11/2021).

Dari hasil survei yang dilakukan PRC, kecenderungan para pemilih muda memiliki hasil yang kurang lebih sama. Perbedaannya, angka antarcalon lebih tipis dibandingkan survei pada umumnya.

Prabowo Subianto memiliki nilai elektabilitas 13,2%, menyusul Ganjar Pranowo 12,2%, dan Anies Baswedan 8,9%.

Sedangkan untuk Cawapres, nama Sandiaga Salahuddin Uno menempati posisi teratas dengan elektabilitas 15,1%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,9%, Ridwan Kamil 2,7%, dan Tri Rismaharini 2,5%.

Kemudian untuk simulasi elektabilitas 21 nama pada segmen pemilih muda, ada nama Ganjar Pranowo dengan persentase 21,5%. Menyusul di posisi kedua Prabowo Subianto 18,4%, Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,3%.

Di posisi keempat ada Sandiaga Salahuddin Uno dengan angka 9,1%, kemudian Ridwan Kamil 4,1%, dan Tri Rismaharini 3,3%. Sedangkan posisi lainnya berada di bawah angka 3% dengan perbedaan angka sangat tipis.

Seperti Puan Maharani ada di posisi 12 dengan raihan persentase 1,2%. Sedangkan Airlangga Hartarto ada di posisi 18 dengan angka 0,2%. Angka yang diperoleh Airlangga Hartarto ini tertinggal dengan perolehan Erick Thohir dan Muhaimin Iskandar yang sama memperoleh 0,4% yakni di posisi 16 dan 17.Rio Prayogo menyebutkan dari berbagai pertanyaan elektabilitas capres di Pilpres 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tetap mendominasi dengan angka di atas 10% atau disebut sebagai magic number.

“Pola pencitraan Ganjar Pranowo lebih konsisten dapat diterima oleh masyarakat. Memiliki elektoral cukup masif dan signifikan. Dorongan dari masyarakat di luar tidak sejalan dengan internal di partai. Semakin ditekan semakin nikmat Ganjar ini. Buktinya nilai elektoral Ganjar semakin melesat,” kata Rio Prayogo.

Sosok Anies Baswedan dapat menjaga ritme di atas 10%, sehingga ceruk pemilih dia tetap ada meskipun tidak setinggi Ganjar Pranowo. “Kemudian ada penurunan elektabilitas Prabowo Subianto, karena menjelang Pilpres 2024, semakin banyak sosok yang berpeluang untuk masuk dalam Pilpres 2024,” katanya.

Rio mengatakan, ada sosok alternatif lainnya seperti Sandiaga Uno, yang keliling Nusantara untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Aktivitasnnya cukup berdampak pada peta elektoral masyarakat Indonesia.

“Sandiaga Uno paling diminati jadi Cawapres 2024, dengan persentase 15,1%. Ini wajar karena dia mencalonkan diri sebagai Wagub dan Wapres. Jadi dia selama ini memang ada di sosok Wakil,” kata Rio Prayogo.

Kemudian adapula sosok lainnya seperti Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, dan AHY yang angkanya ada di bawah empat besar nama tersebut.

“Kemudian sosok lainnya seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar banyak baliho, tapi harus dibarengi dengan tindakan sering keluar (blusukan). Sehingga nilai elektoral mereka yang masih kecil dapat semakin ditingkatkan elektabilitasnya,” kata Rio. sind

PDIP Gelar Pendidikan Kader Nasional dibuka Megawati

PDIP Gelar Pendidikan Kader Nasional dibuka Megawati

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta – DPP PDIP melakukan konsolidasi dan kaderisasi berjenjang secara terus menerus dan memperkuat disiplin kader dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan kader. Hal itu diwujudkan salah satunya lewat Pendidikan Kader Nasional (PKN) DPP PDIP di Gedung Sekolah Partai, Kawasan Lentengagung, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021).

“Sekarang momentum bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan kader-kader partai agar ideologis dan memiliki kemampuan teknokratis, agar mumpuni, mempunyai kepekaan terhadap lingkungan, agar punya tanggung jawab terhadap sosial, dan sekaligus mempunyai energi pergerakan dalam membangun political network; jejaring Partai rakyat. Partai juga membangun kesadaran kader untuk terus bergerak ke bawah, memahami keseluruhan dinamika kehidupan di akar rumout dan mencari solusi melalui kepeloporan kader Partai. Berbagai kesadaran ini harus kita bangun selama kaderisasi. Syaratnya adalah kedisiplinan dari peserta,” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka acara. 

Rencananya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan kepada peserta PKN. “Kita akan mendengar bersama arahan dari ketua umum kita ibu Megawati sekaligus membuka kaderisasi tingkat nasional ini pada pukul 15.00 WIB nanti,” kata Hasto.

Hasto didampingi sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Djarot Saiful Hidayat, Komaruddin Watubun, Hamka Haq, Ketua Badiklatpus Daryatmo Mardiyanto dan sejumlah Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring.

Hasto memaparkan banyak hal yang mau diajarkan di PKN ini. Arahnya adalah proses kaderisasi yang harus membangun seluruh aspek kepemimpinan baik yang ditugaskan di Partai, di lembaga eksekutif, legislatif, maupun di lembaga sosial kemasyarakatan. Hasto juga menegaskan pesan Megawati Soekarnoputri bahwa kader itu adalah bingkai yang membuat partai ini kokoh dan solid bergerak.

Di dalam PKN, peserta akan belajar dan ditanamkan sikap tetang pentingnya disiplin, pentingya pemahaman terhadap sistem dan teori politik, sejarah perjuangan bangsa, potensi ancaman yang dihadapi bangsa ke depan.

“Itu menjadi sejumlah materi yang akan disampaikan di PKN, selain hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Partai berdasarkan Trisakti Bung Karno,” imbuh Hasto.

Kepada 77 peserta PKN yang merupakan perwakilan dari 34 pengurus DPD PDIP setingkat provinsi, Hasto sempat memaparkan sejarah perjuangan PDI yang kemudian berubah menjadi PDIP. Disebutnya, selama 32 tahun Orde Baru, PDI hanya menjadi ornamen demokrasi.

“Itu sering sekali disebut oleh almarhum Bapak Sutjipto Sekjen PDI pada 2000 dan 2005. Sebagai ornamen demokrasi tentu saja kita tidak diberikan tuang sebagai partai politik yang menjalankan fungsi rekruitmen politik. Kaderisasi apalagi. tidak boleh saat itu. Selama 32 tahun, hanya satu kali kaderisasi di tingkat nasional. Itulah ketika kita menjadi ornamen demokrasi. Tidak pernah ada kaderisasi, yang ada di dalam sejarah partai bagaimana kita diintervensi oleh kekuasaan,” beber Hasto.Bahkan, dalam setiap kongres partai selalu ada intervensi kekuasaan. Tapi hebatnya, di tengah-tengah intervensi kekuasaan itu, muncul kesadaran saat itu dari tokoh-tokoh senior PDI yang menegaskan pentingnya konsolidasi ideologi, sedang perlawanan yang dilakukan adalah perlawanan terhadap nilai yang dikeramatkan Suharto yakni keharmonian dan stabilitas politik.

“Kita tak mampu melawan kekuasaan yang sangat otoriter itu, maka yang kita lawan nilai-nilai keharmonian yang dikeramatkan oleh Pak Harto. Terbukti atas intervensi yang dilakukan, Presiden, para menteri di bidang politik, Panglima ABRI hingga struktur pemerintahan yang paling bawah tidak mampu meredam konflik yang berasal dari intervensi kekuasaan mereka sendiri,” urai Hasto. 

Ditambahkan Hasto, partai ini memiliki sejarah yang panjang. Dalam sejarah itu, modal PDIP adalah persatuan dengan rakyat. “Jadi kaderisasi ini baru berhasil apabila seluruh peserta memiliki daya juang untuk menyatu dengan rakyat,” pungkasnya. sind

Dukungan Politik Jokowi Menentukan di Pilpres 2024

Dukungan Politik Jokowi Menentukan di Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentukan tokoh yang nantinya berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024 . Hal itu dikarenakan Jokowi masih memiliki popularitas dan basis massa yang loyal.

“Bagaimanapun Pak Jokowi popularitas masih tinggi, basis loyalnya juga masih tinggi. Positioning Pak Jokowi di Pilpres itu akan menentukan naik turun perolehan suara seorang calon,” ujar Peneliti CSIS Arya Fernandes, Minggu (14/11/2021). 

Dia pun melihat ada tokoh-tokoh yang berpeluang didukung oleh Jokowi, baik itu tokoh dari internal maupun dari luar kabinet. Antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Dugaan saya situasi sekarang dengan adanya sejumlah kandidat yang dekat sekali dengan Pak Presiden,” tuturnya.

Akan tetapi, diyakini Arya, Jokowi di tahun 2024 nanti akan bersifat netral. Bahkan, mendukung semua nama-nama yang menyatakan maju di ajang pesta demokrasi tersebut. 

“Dengan segala variasi yang banyak itu saya menduga Pak Jokowi akan netral dan mungkin support semuanya ya,” katanya. sind

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. (ant)

Mahfud tegaskan pemerintah tidak anti kritik

Mahfud tegaskan pemerintah tidak anti kritik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. anta

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

PPP: Harap Kenaikan PAD Jember Lewat Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Bebani Rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusantara7.com, Jember – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung rencana kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

“Tapi kami berharap agar peningkatan target pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat lapis bawah yang terkena dampak dari pandemi dan mengalami krisis ekonomi hingga saat ini,” kata Sugiyono Yongki, juru bicara Fraksi PPP.

PPP juga mendukung langkah strategis bupati yang telah melantik direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD). “Pelantikan ini meningkatkan dan menggairahkan kualitas kinerja guna meningkatkan PAD,” kata Sugiyono.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap nakhoda baru akan membuat PDP Kahyangan lebih berkembang dan produktif. Juru bicara PKS Mangku Budi meminta Pemerintah Kabupaten Jember mengawal reformasi perkembangan PDP Kahyangan menjadi BUMD yang mandiri dan menjadi percontohan  petani kopi.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Perumdam Tirta Pandalungan Jember sudah menyetorkan PAD sebesar Rp 1 miliar pada 2021. “Sedangkan untuk PDP Kahyangan saat ini belum bisa memberikan kontribusi PAD, mengingat kondisi perusahaan yang belum memungkinkan. Tentunya ke depan PDP Kahyangan didorong juga untuk dapat memberikan kontribusi PAD dengan perbaikan manajemen perusahaan,” katanya. [brj]

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

Penutupan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu pada 15 November

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·

Nusnatara7.com,Surabaya – Kemendagri mengadakan acara Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 di Provinsi Jawa Timur.

Acara sosialisasi di Jatim ini diadakan di Hotel Aria Centra Surabaya, Jumat (12/11/2021). Acara dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Heru Wahono Santoso.

Heru menyampaikan harapannya agar melalui seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI, dapat terpilih figur-figur yang tepat dalam mengemban tugas dalam penyelenggaraan pemilu, yang akan menghasilkan para pemimpin bangsa di masa mendatang.

“Kami berharap melalui seleksi ini dapat menghasilkan figur-figur terbaik bangsa yang dapat mengemban tugas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, dan harapannya akan ada perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu dari Provinsi Jawa Timur,” kata Heru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Materi Sosialisasi Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Calon Anggota Bawaslu RI, yang disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Dalam pemaparannya, dia menyampaikan apa saja persyaratan-persyaratan dalam proses administrasi, sehingga para peserta dapat mengikuti tahap selanjutnya. Dijelaskan juga tahapan seleksi serta jadwal dari setiap tahapan.

“Kami sebagai bagian dari tim sekretariat seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu berharap, meskipun dalam Undang-undang, anggota KPU dan Bawaslu harus independen dan mandiri, namun anggota KPU dan Bawaslu harus juga memiliki sifat-sifat kenegarawanan, dan karakter Pancasila. Ini agar bisa bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan demokrasi bangsa,” ujar Drajat.

Penerimaan pendaftaran seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu akan ditutup pada 15 November 2021. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi tertulis dan makalah, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara. Pada akhirnya nanti, Tim Seleksi akan memilih 14 calon anggota KPU RI dan 10 calon anggota Bawaslu RI yang akan diserahkan kepada Presiden. [brj]