POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 13

Puan Maharani ingin HAN 2022 jadi momen tingkatkan kesejahteraan anak

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 23, 2022July 26, 2022

N7 – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli dijadikan pengingat bagi semua pihak untuk memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, pemenuhan hak anak akan menjadi jaminan bagi masa depan Indonesia.

“Hari Anak Nasional 2022 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan anak,” kata Puan, Kamis (21/7/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menegaskan, Negara harus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak-haknya. Puan merinci, mulai dari hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

“Karena pemenuhan hak anak menjadi pijakan masa depan bangsa, khususnya hak atas kesejahteraan mereka,” tuturnya.

Menurut Puan, konstitusi UUD 1945 telah mengatur pemberian perlindungan dan jaminan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak memperoleh kesejahteraan bagi anak. Untuk merealisasikan hal tersebut, DPR saat ini tengah menginisiasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

“RUU KIA digagas untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang akan membawa Indonesia semakin maju,” ujar Puan.

Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban memberikan penyelenggaraan kesejahteraan yang baik untuk ibu dan anak. Dengan memberi kesejahteraan bagi ibu, kata Puan, maka Negara juga memastikan terciptanya kesejahteraan untuk anak sebagai generasi penerus.

“Hadirnya RUU KIA bertujuan untuk mewujudkan rasa aman serta tenteram bagi ibu dan anak. Termasuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” ungkap mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan juga mengatakan, RUU KIA akan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi ibu dan anak. Kemudian juga untuk melindungi ibu dan anak dari tindakan kekerasan, penelantaran dan segala tindak diskriminatif serta pelanggaran HAM lainnya.

“Dengan RUU ini, DPR berharap sistem penyelenggaraan kesejahteraan anak akan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem kesejahteraan sosial nasional,” ujar Puan.

Menurut Puan, RUU KIA memungkinkan setiap anak Indonesia mendapat pendampingan dari keluarga. Puan pun menyoroti betapa pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan yang terpadu bagi anak sejak ia masih berada dalam kandungan yang diatur dalam RUU KIA.

“Tentunya juga terkait hak mendapatkan ASI, hak mendapat sarana/prasarana penunjang di fasilitas umum seperti tempat bermain, hingga tempat penitipan anak di tempat kerja dan di lokasi penyedia layanan lainnya,” paparnya.

Dengan tema HAN 2022 ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, Puan mengajak masyarakat untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak. Salah satunya lewat dukungan terhadap RUU KIA yang sudah menjadi RUU Inisiatif DPR.

“Kita harus jaga sebaik-baiknya anak-anak yang akan menjadi generasi emas bangsa. Generasi unggul, Indonesia pun akan semakin unggul,” pungkas Puan.jp

AKD DPRD Pamekasan tuntas disusun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 22, 2022

N7,Pamekasan – Penyusunan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, yang sebelumnya sempat tersendat akibat belum adanya usulan dari fraksi, akhirnya dinyatakan rampung, Kamis (21/7/2022).

Komposisi AKD yang seyogyanya dijadwalkan rampung pada 15 Juli 2022 lalu. Terpaksa tertunda akibat belum adanya nama-nama yang diusulkan dari fraksi, sehingga deadline waktu kembali diperpanjang dan akhirnya dinyatakan selesai.

Bahkan Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin sebelumnya juga menyampaikan jika keterlambatan tersebut bukan persoalan berarti dan bukan kendala signifikan. Hanya saja padatnya agenda di legislatif membuat penyusunan komposisi AKD tersendat.

“Secara prinsip penyusunan AKD ini tidak mengalami kendala signifikan, seiring dengan kondisi padatnya agenda yang dilakukan rekan-rekan anggota. Baik secara personal sebagai anggota dewan maupun secara kelembagaan yang selama ini memang sudah berjalan,” kata Halili Yasin, beberapa waktu lalu.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab molornya penyusunan komposisi AKD di lembaga yang dipimpinnya, bahkan juga sempat beredar informasi jika penyusunan komposisi AKD sempat berlangsung alot, khususnya di posisi ketua Komis.

Informasi yang dihimpun beritajatim.com, komposisi AKD anyar di lingkungan DPRD Pamekasan, mengalami perubahan signifikan dibanding komposisi sebelumnya yang dipimpin Fathor Rohman. Mulai dari komposisi Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperperda) hingga komposisi Badan Kehormatan (BK).

Terlebih beberapa waktu sebelumnya, perubahan komposisi juga terjadi di sektor pimpipinan. Mulai dari Halili Yasin yang diplot sebagai Ketua DPRD Pamekasan, sisa masa jabatan menggantikan Fathor Rohman, serta Khairul Umum yang diplot menggantikan Syafiuddin di posisi Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Berikut Komposisi AKD DPRD Pamekasan, 2019/2024:

Komisi I:

Ketua: Ali Masykur (PPP);

Wakil Ketua: Munaji (Gerindra);

Sekretaris: Jumaah (PKS);

Komisi II:

Ketua: Moh Ali (Demokrat);

Wakil Ketua: Ismail A Rahim (Gerindra);

Sekretaris: Nurul Ahmad Dian (Perindo);

Komisi III:

Ketua: Masykur Rasyid (PPP);

Wakil Ketua: Al-Anwari (PKS);

Sekretaris: Zainal Afandi (Golkar);

Komisi IV:

Ketua: Imam Hosairi (PKB);

Wakil Ketua: Ahmad Fauzi (Demokrat);

Sekretaris: Doni Fabrorur Rosyid (Gerindra);

Bapemperda:

Ketua: Wardatus Syarifah (Nasdem);

Wakil Ketua: Syafiuddin (PKB);

Badan Kehormatan (BK):

Ketua: Hamdi (PBB);

Wakil Ketua: Abd Rosyid Fansori (PPP).bjm

Bawaslu Probolinggo anggarkan Rp27 Miliar untuk RKA Pilkada 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 19, 2022July 19, 2022

N7,Probolinggo – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo baru akan digelar pada 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mulai melakukan persiapan, salah satunya dengan alokasi anggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp27 miliar. Angka itu lebih besar dari anggaran Pemilu pada dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada 2024 yang disetorkan pada 2019 lalu.

Dia beralasan setelah pandemi Covid-19, sejumlah kebutuhan mengalami lonjakan harga. Sehingga Bawaslu perlu melakukan pengajuan ulang.

“Angka ini masih bisa berubah tergantung kondisi dan kebutuhan nanti. Dalam anggaran itu masih tercantum alat perlindungan diri (APD) untuk Covid-19 sementara sekarang Covid-19 sudah mereda,” kata Qorib, Selasa (19/7/2022).

Selain kenaikan harga, besarnya anggaran itu juga karena hasil evaluasi Bawaslu terhadap pemilihan sebelumnya. Didapat kesimpulan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga untuk pemilihan yang akan datang perlu digencarkan agar pemilih tidak kebingungan.

“Sosialisasi yang dulu hanya satu kali sekarang akan ditambah hingga tiga kali,” ungkapnya.

Qorib menambahkan, pada Juli 2024 nanti, pihaknya akan fokus terhadap pengawasan proses verifikasi partai politik. Selain itu, memastikan regulasi KPU dapat dijalankan sesuai ketentuan.bjm

754 perwira remaja TNI dan Polri dilantik Presiden Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 14, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia-Polri tahun 2022 sekaligus melantik 754 perwira remaja dari matra TNI dan Kepolisian.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Presiden Joko Widodo mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Para perwira yang dilantik oleh Presiden Jokowi itu terdiri atas lulusan Akademi Militer sebanyak 292 orang, lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 107 orang, lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 109 orang, dan lulusan Akademi Kepolisian sebanyak 246 orang. Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 44/TNI Tahun 2022 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 46/Polri Tahun 2022.

“Khusus TNI, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Khusus Polri, bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Tri Brata dan Catur Prasetya,” ungkap Presiden masih mendiktekan sumpah perwira.

“Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri tauladan membangun karsa serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar. Bahwa say aakan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa,” tambah Presiden.

Dalam acara tersebut, Sekretris Militer Presiden Marsda Tonny Harjono turut membacakan peraih Adhi Makayasa (lulusan terbaik) dari masing-masing akademi, yakni Letnan Dua Rafi Naufal Arfiansyah (dari Akmil), Letnan Dua Pelaut Elang Triasti Fitrananda (dari AAL), Letnan Dua Penerbangan Jeremia Zopi Pramudya (dari AAU) dan Inspektur Polisi Dua Adira Rizki Nugroho (dari Akpol).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah undangan terbatas di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, hadir pla Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral Dudung Abrurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fdjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman serta pejabat terkait lainnya. [ant]

Bupati Kediri targetkan Vaksin Booster tiap kecamatan sebanyak 50 persen

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Nusantara7.com,Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendorong cakupan vaksinasi di setiap kecamatan di angka 50 persen.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menjelaskan, hal ini menyusul instruksi presiden yang menetapkan vaksinasi booster yang dijadikan syarat izin keramaian dan perjalanan.

“Imbauan Bapak Presiden beberapa hari yang lalu bahwa vaksinasi booster atau dosis tiga adalah syarat untuk perjalanan dan keramaian,” Kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu.

Untuk itu, Mas Dhito meminta Dinas Kesehatan dan camat untuk melakukan percepatan vaksinasi. Utamanya untuk vaksin dosis ke tiga.

Sedangkan bagi kecamatan dengan capaian dosis dua masih di bawah 75 persen, pihaknya meminta agar segera memenuhi capaian tersebut yang kemudian disusul dengan memenuhi 50 persen di dosis ke tiga.

“Jadi saya tekankan lagi, ya. Kecamatan yang dosis duanya sudah tujuh puluh lima persen langsung fokus ke dosis tiga. Kejar ke (capaian) lima puluh persen,” tutur Mas Dhito saat rapat koordinasi perkembangan Covid-19 dan vaksinasi, di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Keseluruhan kecamatan capaian dosis ke tiga paling tinggi dicapai Kecamatan Pagu 36 persen untuk dosis 3 atau 10.769 dosis.

Kemudian guna mencapai target yang diinginkan, bupati muda berkacamata tersebut mengambil langkah-langkah strategis. Antara lain menggalakkan vaksinasi dor to dor, bekerja sama dengan pihak terkait seperti Polri dan BIN, serta vaksinasi di tempat-tempat fasilitas umum baik tempat wisata maupun saat Jumat Ngopi.

Adapun jumlah dosis yang tersedia di Kabupaten Kediri sebanyak 15.532 yang terdiri dari 10.000 Astra Zaneca dan sisanya PFizer.

Sementara itu, untuk selisih antara jumlah vaksin dan masyarakat yang akan divaksin, Mas Dhito
akan mengajukan kembali stok vaksin ke Kementerian Kesehatan.

“Berapa kebutuhan yang harus kita salurkan. Nanti setelah dari situ kita bersurat ke Kemenkes saya rasa satu dua minggu ini kita akan minta dosis vaksin dengan jumlah yang cukup banyak,” pungkas Mas Dhito. [bjm]

Ibu dan anak yang kurang mampu, wajib diberi bantuan gizi oleh negara

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 12, 2022

Nusantara7.com – Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU Inisiatiaf DPR. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, rancangan regulasi ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.

“RUU KIA bertujuan mewujudkan rasa aman, tenteram bagi ibu dan anak. Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, Senin (11/7).

RUU KIA pun diinisiasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Puan menjelaskan, RUU ini tak hanya mengatur soal penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan serta adanya usul cuti untuk ayah.

“Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Jadi lewat RUU KIA kita akan pastikan anak mendapatkan hak-haknya. Termasuk juga bagi ibu yang mengandung hingga melahirkan dan merawat anak,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Hal ini juga menjadi kewajiban Negara sebab anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa.

“RUU KIA mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan asupan makanan sehat dan gizi seimbang terpenuhi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta anaknya,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK ini menerangkan, RUU KIA mengatur terjaminnya pelayanan serta pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kesejahteraan ibu dan anak, termasuk dalam hal nutrisi. Puan mengatakan, Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada ibu dan anak yang secara ekonomi kesulitan mendapat pemenuhan gizi baik.

“Selama ini telah tersedia layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari Pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, tapi hal itu tidak cukup karena belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta anaknya,” sebut ibu dua anak tersebut.

“Kita tahu banyak masalah malnutrisi terjadi di berbagai pelosok negeri. Masalah stunting juga masih banyak di Indonesia. Harus ada upaya tambahan yang perlu kita lakukan untuk membenahi persoalan ini, salah satunya lewat RUU KIA,” imbuh Puan.

Dalam Pasal 27 draf RUU KIA disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk makanan sehat dan gizi seimbang, bahan pokok penunjang, makanan pendamping air susu ibu (ASI) dan makanan tambahan. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, dan/atau pemberian perlengkapan anak kepada masyarakat kurang mampu.

“Pemberian bantuan dan santunan dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran serta bersifat insidental dan/atau berkelanjutan,” tegas Puan.

Lewat RUU KIA, Pemerintah wajib merumuskan perencanaan serta melaksanakan kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN dan APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi.

Dengan adanya RUU KIA, Puan berharap kebutuhan nutrisi Ibu dan anak dapat lebih terjamin. RUU KIA juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.

“Ketika ibu dan anak sejahtera, generasi Indonesia pasti akan berkualitas. RUU KIA dibutuhkan dalam menyambut generasi emas Indonesia,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan RUU KIA mengatur pelibatan keluarga dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi pemenuhan hak dasar keluarga, khususnya kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak. Kemudian pembentukan tempat tinggal keluarga ramah anak, perlindungan ibu dan anak dari kerentanan keluarga, serta dukungan terhadap pemenuhan KIA.

“Kemampuan keluarga tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera,” pungkas Puan. [jp]

Wisata Geologi Gunung Blego dan Bungkuk, Pemkab Magetan gandeng ITB

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 9, 2022July 11, 2022

Nusantara7.com, Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan bersama Tim Geologi Institut Teknologi Bandung tengah mempersiapkan pendampingan pengembangan potensi geowisata. Gunung Blego dan Bungkuk di Kecamatan Parang dipilih sebagai calon destinasi wisata geologi di Magetan.

Lokasi di dua gunung ini telah diteliti Tim Geologi ITB untuk pengembangan desa wisata. Tim Geologi ITB juga akan membantu pengembangan Dam Jati Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi, Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo.

Keragaman geologis dari beberapa kawasan tersebut nantinya akan dijadikan geowisata sebagai daya tariknya.

Sosialisasi pada masyarakat sebagai pelaku utama desa wisata, dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga wisata yang dikembangkan itu segera bisa ditawarkan kepada wisatawan.

“Terimakasih telah dibantu Tim dari ITB dari perspektif lain, sehingga Magetan nantinya maju dalam berbagai bidang,” kata Bupati Magetan, Suprawoto, Minggu (10/7/2022)

Kunjungan Tim ITB yang dipimpin Ketua Prodi Sarjana Teknik Geologi Mirzam Abdurrachman disambut oleh Suprawoto. Turut hadir dalam penyambutan itu, Kadis Kominfo Kabupaten Magetan Cahaya Wijayaserta serta perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. [bjm]

Produksi pangan terjaga, Presiden apresiasi Mentan dan petani

EKONOMI BINIS, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 7, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan para petani Indonesia karena terus menjaga produksi pangan, terutama beras, sehingga stok dan harga bahan pokok tersebut di pasar terjaga.

Presiden Jokowi pada puncak peringata Hari Keluarga Nasional Ke-29 Tahun 2022 di Medan, Sumatera Utara, Kamis, menuturkan karena stok beras yang mencukupi di dalam negeri, Indonesia tidak pernah impor beras dalam 3 tahun terakhir.

“Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian (Mentan) hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri,” kata Presiden.

Presiden mengapresiasi para petani Indonesia karena ditribusinya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di tengah gejolak rantai pasok pangan dunia akibat konflik militer antara Ukraina dan Rusia.

Menurut Presiden, harga pangan dunia mengalami kenaikan 30 sampai 50 persen karena terhambatnya pasokan akibat perang Rusia dan Ukraina. Namun, kata Presiden, Indonesia beruntung karena petani terus berproduksi sehingga stok pangan, terutama beras, memenuhi kebutuhan domestik.

“Kita ini masih untung. Alhamdulillah, rakyat kita utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Semoga saja tidak naik. Karena stoknya selalu ada,” ungkap Presiden.

Menurut keterangan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 31,36 juta ton dan pada tahun 2021 sebesar 31,33 juta ton.

Ketersediaan dan harga beras yang relatif stabil di Indonesia, kata Presiden, patut disyukuri. Negara-negara lain di Afrika dan Asia, kata Presiden, mulai mengalami kekurangan pangan, bahkan kelaparan akrena tersendatnya pasokan komoditas pangan.

Karena itu pula, Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia. Presiden mengajak kepada eluruh bupati dan wali kota untuk memanfaatkan lahan-lahan sekecil di daerah masing-masing apa pun untuk ditanam bibit pangan sehingga dapat memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari.

“Jangan sampai ada lahan kosong, memanfaatkan untuk asupan gisi anak kita karena kita menanam di mana pun itu tumbuh dan bisa kita panen. Itu penting sekali karena anak-anak kita, pada hari ini adalah penentu wajah masa depan Indonesia,” kata Presiden.

Sementara itu, Mentan Syahrul mengatakan bahwa ketersediaan beras dalam kondisi aman pada tahun 2022 sehingga kedepan Indonesia tidak perlu impor.

Dikutip dari siaran pers Kementan, Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Riyanto menyebutkan tercukupinya stok beras sebagai bukti keberhasilan kerja pemerintah dan Menteri Pertanian dalam menyelesaikan semua arahan dan perintah dari Presiden Jokowi.

“Biasanya Indonesia mengimpor beras. Akan tetapi saat bersama Mentan SYL (Syahrul Yaisn Limpo), saya lihat beras di Indonesia cukup, bahkan cenderung surplus atau jumlahnya berlebih. Semua bias dikendalikan dalam waktu 3 tahun terakhir ini,” katanya. [ant]

Gubernur Khofifah Lantik Komite Komunikasi Digital, demi Perangi Hoaks

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·July 1, 2022

Nusantara7.com,Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membentuk Komite Komunikasi Digital (KKD) Provinsi Jatim. Dibentuknya komite tersebut guna memerangi berita hoaks, misinformasi dan ujaran kebencian, di tengah disrupsi informasi sekaligus memperkuat edukasi dan literasi.

Gubernur Khofifah melantik beberapa orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas tersebut di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/6/2022) malam.

Mereka yang dilantik ialah Kadiskominfo Jatim Dr. Hudiyono, M.Si, sebagai Ketua Umum, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim, Dr. Arief Rahman, ST,. MM, sebagai Ketua Harian, Akademisi Unair Surabaya, Dr. Drs. Suko Widodo, M.Si, sebagai Wakil Ketua Harian, Dosen Komunikasi Ubhara Surabaya, Dr. Fitria Widiyani Roosinda, S.Sos., M.Si, sebagai Sekretaris dan Sekretaris AMSI Jatim, Dra. Saptini Darmaningrum sebagai Wakil Sekretaris.

Ketua Umum KKD Provinsi Jatim, Hudiyono menyampaikan, perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi yang bisa mempengaruhi perilaku individu maupun sosial.

“Diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang sangat cepat dan masif membawa dampak negatif. Contohnya, banjir misinformasi dan disinformasi, kabar bohong atau hoaks serta ujaran kebencian. Adanya komite ini untuk memerangi hal tersebut,” katanya usai pelantikan.

Sementara itu, Ketua Harian KKD Jatim, Arief Rahman menambahkan, nantinya komite ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui literasi digital. Edukasi tersebut merupakan langkah strategis supaya masyarakat tidak mudah terkecoh dengan informasi yang tidak valid.

“Efek negatif tersebut perlu diantisipasi dengan upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta dan mendistribusikan hasilnya secara masif kepada publik, sekaligus memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat melalui komite ini,” tambah Arief Rahman

Sebagai informasi, pembina komite dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim.

Sementara di jajaran pengarah terdapat Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, Kapendam V/ Brawijaya Kolonel Arm Kusdi Yuli Suhandra dan Kasipenkum Kejati Jatim, Fathur Rohman, SH, MH.

Dalam menjalankan fungsinya KKD mempunyai empat komisi. Komisi edukasi dan literasi di bawah koordinator Prof. Akhmad Muzakki, Grad. Dip. SEA, M. Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Komisi Data dan Verifikasi dikoordinatori Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc, Kepala Pusat Kajian Sustainable Development Goals ITS.

Komisi ketiga, Pertimbangan, menempatkan Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebagai koordinator. Terakhir Komisi Sosialisasi dan Diseminasi di bawah koordinator Drs. Machmud Suhermono, M.I. Kom., M.IP., Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur. (bjm)

Tiba di Abu Dhabi, Presiden Jokowi temui Presiden UAE

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·July 1, 2022July 1, 2022

Nusantara7.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Iriana tiba di Abu Dhabi, Jumat, pukul 02.15 waktu setempat serta dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, di Abu Dhabi, Presiden Jokowi mengawali agendanya dengan bertemu pembisnis dan investor dari UAE. Selanjutnya, jokowi dan Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan diagendakan beribadah Salah Jumat berjamaah sebelum keduanya melakukan pertemuan bilateral.

Kunjungan Presiden Jokowi ke UAE bertujuan untuk membahas kerja sama ekonomi dan Investasi, sebagai bagian dari kunjungan kerja ke luar negeri setelah menyambangi Ukraina dan Rusia.

Saat memberikan keterangan pers sebelum lepas landas di Bandara Seokarno-Hatta, Tanggerang, Minggu (26/6), Jokowi mengatakan bahwa UAE menjadi Negara terakhir yang dikunjungi setelah menghadiri KTT G7 di Jerman. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah.

“Yang terakhir, saya akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan UAE,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang disaksikan secara virtual dari Jakarta, Minggu.

Turut menyambut Presiden Jokowi dan Iriana saat turun dari pesawat di Abu Dhabi ialah Mneteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Mohammed Al Mazroei, Duta Besar RI untuk UAE Husin Bagis, Duta Besar UAE untuk Ri Abdullah Aldhaheri, Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto, dan Atase Pertahanan di KBRI Riyadh Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi.

Selanjutnya, usai melakukan kunjungan kerja di UAE, Presiden Jokowi dan Iriana dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada jumat waktu setempat. (ant)