EKONOMI BINIS – Page 8

BPK laporan keuangan 60 hari kedepan akan dijawab mensos Risma

EKONOMI BINIS·July 29, 2022

N7,Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) diminta menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Kemensos TA 2021 dalam 60 hari ke depan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Kamis (28/7), mengatakan terhadap temuan itu akan dijawab dengan menggunakan empat parameter guna memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Kamis (28/7), mengatakan empat parameter tersebut adalah nomor induk kependudukan (NIK), nomor rekening bank, ID semesta, dan data salur.

“Karena memang kalau dengan NIK saja tidak bisa, kita cari lah dengan data itu,” ujar Mensos Risma.

Temuan-temuan oleh BPK, menurut Mensos Risma merupakan kejadian akumulatif dari tahun-tahun sebelum dirinya menjabat.

Namun Mensos Risma mengatakan temuan riilnya dari Laporan Keuangan TA 2021 yakni pada bantuan sosial COVID-19 senilai Rp5,9 triliun tahun 2020.

Adapun dari temuan seolah-olah PM (penerima manfaat) itu tidak ada penerimanya.

“Saat itu tahun 2020 itu bukan padan dengan NIK. Belum padan, sehingga kita mencarinya dengan empat parameter,” kata Mensos Risma.

Setelah ia menjabat sebagai Menteri Sosial, barulah dibuat kebijakan untuk membuat pembetulan menggunakan DTKS bulan Oktober 2020, yang ditindaklanjuti dengan disahkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial pada April 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021.

Ketua BPK RI Achsanul Qosasi mengatakan terdapat temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti Kemensos mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bansos yang dikucurkan senilai Rp120 triliun, sehingga telah dilakukan perbaikan data.ant

Inovasi mie dari singkong di dukung penuh Rachmat Gobel

EKONOMI BINIS·July 27, 2022

N7,Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinasi Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mendukung inovasi mi berbahan singkong di tengah ancaman ketersediaan pangan dunia, terutama gandum, akibat konflik Rusia-Ukraina.

“Rasanya enak, lembut, dan juga sehat. Nyaman di perut,” katanya usai usai menikmati dua sajian mi berbahan baku singkong di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Keterangan tertulis menyebutkan Rachmat Gobel menikmati satu sajian mi cup dan kemudian ia menikmati satu sajian mi saset. Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah dan Anggota Komisi VI DPR RI Subardi juga ikut menikmati hidangan mi berbahan baku singkong tersebut.

Mereka menerima pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang dipimpin Ismed Hasan Putro, yang memproduksi mi berbahan baku singkong dengan nama merek Mie Haji.

“Inovasi ini patut disambut dengan gembira. Apalagi dipromosikan sebagai mi sehat,” kata mantan Menteri Perdagangan itu.

Selama ini, lanjut Rachmat Gobel, publik lebih mengenal mi berbahan baku gandum. “Di tengah perubahan iklim dan konflik Rusia-Ukraina, inovasi mi berbahan lokal ini menjadi bermakna strategis. Karena dunia sedang dihadapkan pada masalah ketersediaan pangan,” katanya.

Penggunaan bahan baku lokal ini, lanjutnya, akan bagus untuk para petani dan memiliki dampak pada ekonomi nasional,serta berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi, dan akan membantu UMKM untuk memasok beragam bahan pendukung lainnya.

“Saya harap ini bisa ditiru oleh produsen mi instan lain agar beralih ke penggunaan bahan baku lokal,” ujar Rachmat Gobel.

Menurutnya, ke depan pangan akan menghadapi masalah akibat perubahan iklim dan juga akibat konflik global.ant

Produk UMKM lereng Gunung Bromo di monev Kedubes Australia

EKONOMI BINIS·July 26, 2022

N7,Probolinggo – Tim Kedutaan Besar Australia melakukan monitoring dan evaluasi (monev) produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo yang berada di lereng Gunung Bromo di Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

UMKM binaan dari Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo itu menyuguhkan produk aneka keripik kentang yang merupakan hasil pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM di jalur Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Kecamatan Tongas hingga Sukapura.

“Kedatangan kami di Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo untuk melihat dari dekat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dalam memberdayakan UMKM di jalur PHJD,” kata Unit Infrastruktur Kedubes Australia Vicko Wicaksono dalam rilis yang diterima ANTARA di Kabupaten Probolinggo, Selasa.

Menurutnya, tim ingin melihat kegiatan apa saja yang selama ini sudah berjalan, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM tersebut sudah sejauh mana.

“Intinya kami ingin melihat seperti apa hasil dari program yang sudah dilakukan oleh Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya yang ada di Kecamatan Sukapura,” tuturnya.

Sementara Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Nurayati mengatakan pelaku UMKM di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura yang tergabung dalam Rumah Produksi Paguyuban Srikandi Bromo itu merupakan hasil pelatihan yang sudah dilakukan pada 14 hingga 16 Juli 2022.

“Kami fokus kepada pembuatan keripik kentang dan bagaimana prosesnya tanpa dijemur. Sebab selama ini kendalanya karena panas yang kurang maksimal ketika penjemuran, sehingga mereka diajari membuat keripik kentang tanpa dijemur,” katanya.

Pihak UMKM menawarkan produk yang sudah dibuat dari hasil pelatihan sebelumnya, sehingga dengan demikian nantinya bisa membuka peluang bagi pengusaha UMKM perempuan agar bisa membantu proses pemasaran.

“Saat ini kami promosikan produk UMKM sebagai pendukung wisata Gunung Bromo karena keripik kentang merupakan produk asli warga Desa Sukapura yang sebagian besar bercocok tanam kentang,” ujarnya.

Ia berharap adanya kunjungan dari Tim Kedubes Australia itu nantinya berdampak pada peningkatan bagi UMKM, khususnya UMKM perempuan karena dengan akses jalan yang sudah bagus secara otomatis harus ada pengaruh pada peningkatan perekonomian, terutama perekonomian kaum perempuan.ant

Minimnya Pengawasan timbulkan tambang ilegal

EKONOMI BINIS·July 25, 2022July 26, 2022

N7,Jakarta – Kegiatan pertambangan tanpa izin (Peti) yang marak di sejumlah daerah di Indonesia diduga akibat ada pembiaran serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang.

Di sisi lain, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

“Adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitasi perizinan. Itu penyebabnya,” kata pakar hukum pertambangan Ahmad Redi di Jakarta, Senin.

Ahmad Redi mengatakan maraknya aktivitas Peti juga tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat. Banyak warga yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal tersebut. Apalagi, harga komoditas mineral dan batu bara terus menguat dalam setahun terakhir.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis beberapa waktu lalu, menyebutkan hingga kuartal III 2022 terdapat lebih dari 2.700 lokasi Peti di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi merupakan tambang batu bara.

Menurut Redi, dalam praktiknya Peti bisa bermacam-macam. Pelaku ada yang memanfaatkan area hutan lindung dan hutan produksi, ada juga yang melakukannya di lahan yang termasuk wilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan. Bahkan, ada juga Peti yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kondisi tersebut merugikan banyak pihak. Selain potensi kerusakan wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan dan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan (HSSE), Peti juga merugikan negara karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak.

“Padahal, SDA yang ada di bawah permukaan tanah merupakan kekayaan yang dikuasai negara sehingga untuk dapat diusahakan perlu mendapat perizinan dari pihak yang berwenang,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta ini.

Dia menambahkan secara normatif, Pasal 158 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa Peti merupakan kejahatan sehingga pelakunya dikenai pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum pidana, baik penal maupun nonpenal dapat dilakukan dalam pencegahan dan penindakan Peti.

Redi mengungkapkan agar aktivitas Peti bisa diberantas, harus ada upaya hukum yang bersifat multi sektor disertai koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang kuat serta supervisi antara kementerian dan lembaga agar pemberantasan praktik ilegal ini bisa berhasil.

“Perlu juga ada Satgas Penanggulangan Peti. Satgas ini tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga melakukan pembinaan, fasilitasi, dan supervisi,” ujarnya.

Yang tak kalah penting, ucap Redi, adalah perlunya komitmen yang tinggi dari stakeholders terkait untuk mengatasi masalah Peti. Pembentukan Satgas Penanggulangan Peti menjadi salah satu cara agar ada kerja terorganisasi, lintas sektor, dan komprehensif dalam mengatasi persoalan Peti.ant

Pemkot matangkan konsep wisata belanja di Pasar Turi

EKONOMI BINIS·July 22, 2022

N7,Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menggodok konsep wisata belanja di Pasar Turi Baru yang merupakan salah satu pasar grosir di pusat Kota Pahlawan, Jawa Timur, sebagai upaya menarik para pengunjung.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Jumat, mengatakan keberadaan pusat grosir di kawasan Jalan Dupak Surabaya dipandang sebagai peluang untuk menghadirkan konsep wisata baru di sana.

“Wisata belanja itu diharapkan bisa menjadi daya tarik kunjungan ke Surabaya. Kami berupaya mendorong agar potensi itu bisa tergarap maksimal,” kata dia.

Menurut dia, berbagai konsep wisata sedang digodok Pemkot Surabaya mulai wisata belanja, wisata kuliner, wisata heritage hingga wisata olahraga.

“Kalau wisata belanja sulit dilewatkan ketika orang-orang datang ke Surabaya,” ujar dia.

Wawali Armuji mengatakan, pengerjaan perbaikan fasilitas gedung Pasar Turi Baru (PTB) Surabaya saat ini terus berjalan. Pada waktu bersamaan, kios-kios di pasar itu juga mulai buka. Sedangkan para pedagang berusaha memenuhi tenggat pembukaan stan yang mereka miliki sebelum akhir Juli.

Armuji mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 4.500 stan dari 6.424 stan yang siap ditempati di Pasar Turi Baru.

“Kami akan dukung agar kejayaan Pasar Turi Baru kembali seperti sedia kala menjadi pusat grosir terbesar dan perputaran ekonomi yang baik akan memberikan dampak positif ke warga Surabaya,” kata dia.

Selain itu, kata Armuji, perlunya komunikasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan perdagangan di Pasar Turi. Pengelola harus berupaya optimal memberikan layanan terbaik bagi pedagang dan sebaliknya pedagang bisa berkreasi untuk mempromosikan kehadiran Pasar Turi Baru.

“Kami juga akan memetakan terkait dengan akses angkutan umum, infrastruktur jalan yang menjadi akses menuju berbagai pusat grosir,” kata Armuji.

General Manager Pasar Turi Baru Teddy Supriyadi berharap agar Pasar Turi Baru dapat optimal beroperasi dan mencapai omset harian yang maksimal.

“Kami mendorong agar pedagang optimal omzetnya dan pengunjung banyak datang dengan berbagai program promosi,” kata Teddy.ant

Menkumham dorong pelaku UMKM agar urus HKI

EKONOMI BINIS·July 21, 2022July 21, 2022

N7,Solo – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly mendorong pelaku usaha segera mengurus hak kekayaan intelektual (HKI) agar memperoleh berbagai manfaat dari pemerintah.

“Kami mendorong UMKM untuk terus berkembang, pemerintah membantu buat UMKM yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya ada fasilitas, ada insentif yang diberikan,” katanya usai menghadiri acara Yasonna Mendengar di Pendapi Gede Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu petang.

Ia mengatakan jika sudah memperoleh legalitas, pelaku UMKM akan lebih mudah mengajukan kredit ke perbankan. Bahkan, menurut dia, belum lama ini Presiden mengeluarkan kebijakan bahwa HKI dapat dijaminkan menjadi alat untuk meminjam uang fidusia.

Untuk pendaftaran tersebut, lanjut dia, bisa dilakukan oleh pelaku UMKM, pencipta, desainer, dan berbagai kalangan yang mempunyai kegiatan intelektual.

“Kalau UMKM mereknya sangat penting. Saya juga menjelaskan perlunya pendaftaran perusahaan, ada yang punya perusahaan perorangan yang dengan mudah diakses untuk dapat sertifikat perusahaan perorangan,” katanya.

Ia mengatakan untuk jumlah merek yang bisa segera didaftarkan ke HAKI potensinya mencapai sekitar 7.000 merek.

“Kami dorong terus pendaftaran sampai ke angka yang lebih tinggi lagi. Itu masih kecil, UMKM kita ada 60 juta,” katanya.ant

Saat subsidi dicabut Diperta himbau petani Probolinggo gunakan pupuk kandang

EKONOMI BINIS, SEPUTAR JATIM·July 20, 2022July 20, 2022

N7,Probolinggo – Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno mengimbau para petani menggunakan pupuk kandang saat subsidi tiga jenis pupuk, yakni ZA, SP-26 dan organik dicabut oleh pemerintah.

“Pemerintah sudah resmi memberlakukan pupuk subsidi hanya untuk jenis urea dan NPK sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang ditetapkan pada 6 Juli 2022,” katanya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu.

Dalam Permentan tersebut disebutkan bahwa petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare setiap musim tanam harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Kedua jenis pupuk bersubsidi itu diperuntukkan pada sembilan komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi meliputi padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi.

“Dengan adanya ketentuan ini petani harus mulai banyak-banyak menggunakan pupuk kandang. Kemudian pupuk subsidi urea dan NPK. Itupun hanya untuk 9 komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi,” tuturnya.

Menurut dia, tiga jenis pupuk meliputi ZA, SP-26 dan organik sudah dilepas subsidinya, sehingga ketiga pupuk tersebut masuk dalam pupuk nonsubsidi.

“Untuk pupuk yang sudah dilepas subsidinya, apabila di kios masih ada maka bisa ditebus oleh petani tetap menggunakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan bisa dilakukan realokasi. Misalnya, ZA tidak terserap di kecamatan A, maka bisa direalokasi ke kecamatan lain,” katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga pupuk yang sudah dilepas subsidinya per Juni 2022 tidak ada penebusan dari pupuk Indonesia dan alasannya tidak disubsidi itu berdasarkan kajian dengan adanya urea dan NPK sudah cukup, kecuali komoditas yang memang harus memakai pupuk nonsubsidi.

“Tiga jenis pupuk tersebut dilepas subsidinya mungkin karena dengan dua jenis pupuk Urea dan NPK saja sudah cukup untuk sembilan komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi,” ujarnya.

Bambang berharap petani bisa menggunakan pupuk secara bijak dan lebih banyak menggunakan pupuk organik buatan sendiri, sehingga nantinya penyluh pertanian lapangan (PPL) siap untuk mendampingi petani tentang tata cara pembuatan pupuk organik yang benar.

“Hingga saat ini masih belum ada regulasi terbaru yang mengatur tentang HET maupun alokasi pupuk bersubdidi untuk Kabupaten Probolinggo sehingga masih menggunakan HET dan alokasi sebelumnya untuk pupuk bersubsidi Urea dan NPK,” katanya.ant

Crossing saluran air di Surabaya targetkan rampung akhir 2022

EKONOMI BINIS·July 19, 2022

N7,Surabaya – Pengerjaan dua crossing saluran air di Jalan Embong Kenongo dan Jalan Kenari, Kota Surabaya, Jawa Timur, ditargetkan selesai pada Desember 2022.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa, mengatakan pengerjaan dua crossing saluran itu sebagai langkah untuk mengatasi genangan maupun banjir pada saat hujan deras di kawasan pusat kota.

“Estimasi selesai tanggal 7 Desember. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman semua proyek pemerintah itu maksimal selesai 15 Desember. Tidak boleh lebih dari itu, kecuali dalam kondisi tertentu,” kata Eri.

Eri juga menyampaikan, meski nantinya pada Desember pengerjaan jalan di atas box culvert belum 100 persen rampung, pihaknya menekankan agar saluran harus sudah terkoneksi. Dengan begitu diharapkan agar ketika hujan deras turun, aliran air sudah bisa terkoneksi dengan yang lain.

“Jadi ketika hujan, aliran airnya juga sudah bisa terkoneksi satu dengan yang lain karena ternyata kalau banjir ini seperti teman-teman tadi lihat ke dalam (saluran) pun koneksinya tidak ada,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pengerjaan crossing saluran di Jalan Embong Kenongo tersebut, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebesar Rp13 miliar. Sedangkan anggaran pengerjaan saluran di Jalan Kenari mencapai sekitar Rp3 miliar.

“Jalan Embong Kenongo itu nilai proyeknya Rp13 miliar. Dari Jalan Panglima Sudirman sampai seberangnya kami buatkan saluran itu masuk ke Kenari. Terus yang kami potong dari Jalan Simpang Pojok, tadi masuk ke dalam (Jalan Kenari) kurang lebih Rp3 miliar,” kata dia.

Selain penanganan genangan dengan menggunakan skema pihak ketiga, kata dia, Pemkot Surabaya juga melakukannya dengan cara swakelola atau dikerjakan sendiri. Contohnya, seperti pengerjaan untuk mengkoneksikan riol atau saluran di pedestrian yang sudah ada.ant

Tanggal 20 Juli 2022 Google, Facebook, dan twitter Terancam diblokir

EKONOMI BINIS, NASIONAL·July 18, 2022July 18, 2022

N7,Semarang – Tiga raksasa teknologi: Google, Facebook, dan Twitter, terancam diblokir pada 20 Juli 2022 karena belum melakukan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE), kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Doktor Pratama Persadha.

Hal itu, kata Pratama Persadha, memperlihatkan pemerintah bisa tegas terhadap Facebook (FB), Google, dan Twitter sekaligus menunjukkan pada raksasa teknologi itu bahwa negara tidak tunduk pada perusahaan multinasional.

“Bila dihitung dari jumlah pemakai, misalnya Twitter, pemakai aktif di Tanah Air sebanyak 10 juta sampai 15 juta orang. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tegas,” kata pakar keamanan siber ini ketika dikonfirmasi di Semarang, Senin.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kata Pratama, pernah tegas terhadap Telegram yang saat itu pemakainya 10 juta orang.

Namun, lanjut dia, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ada beberapa pasal yang dianggap karet, misalnya Pasal 9 dan Pasal 14.

Dalam pasal tersebut, kata Pratama, bisa men-takedown (mencopot) konten serta akses informasi dengan alasan mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat.

Ia lantas membandingkan dengan negara lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya kasus terlebih dahulu dan izin permintaan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan.

“Jadi, poin pasal karet tersebut sebaiknya ditinjau oleh Kominfo dan dirundingkan bersama-sama dengan elemen masyarakat,” kata Pratama.

Ancaman terhadap FB

Menyinggung ancaman terhadap FB, dia menyebutkan pemakai di Tanah Air lebih dari 130 juta orang. Namun, kebutuhan FB tidak sekrusial Google, yang layanannya sudah banyak dipakai, bahkan di kampus-kampus, perusahaan, dan juga pemerintah daerah sampai pusat.

Namun, kata Pratama, perlu diingat bahwa Facebook ini tidak sendirian, ada WhatsApp dan Instagram juga yang ada dalam satu payung, Meta (layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat).

“Jadi, WhatsApp dan Instagram apa juga terancam diblokir?” tanya Pratama.

Menurut Pratama, WhatsApp yang akan menjadi perhatian serius karena menjadi aplikasi utama instant messaging (pesan singkat) yang dipakai saat ini.

Oleh karena itu, pendekatannya tidak bisa sama dengan Telegram yang dahulu langsung diancam blokir karena pemakainya tidak terlampau banyak.

Pratama memandang perlu ada jeda waktu agak lama untuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga memberi waktu pada FB selaku “pemilik” WhatsApp untuk melakukan pendaftaran PSE ke Kominfo.

“Jadi, perlu syok terapi juga karena selama ini mereka merasa lebih aman dan lebih besar karena pemakai di Indonesia sangat banyak,” ucap Pratama.

Hal itu termasuk keberanian mereka, terutama FB, untuk urusan pajak. Bahkan, FB juga enggan membuka kantor di Indonesia. Media sosial ini hanya membuka kantor yang ada satpamnya untuk menerima surat saja.

Ia mengemukakan bahwa masyarakat akan mengerti bila ada pendekatan komunikasi jauh hari. Saat ini masih ada beberapa hari untuk pemerintah lewat Kominfo memberikan penjelasan.

Publik Perlu Tahu

Publik perlu tahu bahwa FB dan Twitter bila tidak segera penuhi syarat beroperasinya PSE di Tanah Air, kata Pratama, layanan media sosial itu diblokir sementara sampai mereka penuhi syarat beroperasi PSE di Indonesia.

Ia menyebutkan FB akan rugi banyak karena pemakai di Indonesia relatif sangat banyak. Oleh sebab itu, pengumuman dari pemerintah sangat penting, terutama para pengiklan di FB dan Twitter untuk menghentikan iklannya sementara pada saat pemblokiran platform tersebut.

Terkait dengan Google, Pratama memperkirakan akan lebih banyak mendapatkan penolakan masyarakat karena pemakaiannya sudah sampai ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari kampus, perkantoran, sampai pemerintah memakai layanan Google.

Belum lagi, lanjut dia, YouTube yang di bawah Google sudah menjadi platform mencari uang banyak pihak. Namun, yang paling parah adalah layanan Google di smartphone android. Bila diblokir, banyak layanan yang tidak berfungsi.

Atas dasar itulah, kata Pratama, Uni Eropa melarang Google memberikan aplikasinya secara default (bawaan) di ponsel android yang beredar di negara Uni Eropa. Selain karena melanggar aturan monopoli, ini juga mengurangi ketergantungan masyarakat negara tersebut pada aplikasi Google.

“Sekali lagi pendekatan untuk Google ini memang agak berbeda. Sebaiknya negara tidak kalah melawan Google cum suis (dan kawan-kawan) karena negara lain sudah tegas minimal dengan denda. Bila tidak membayar denda Google cs, akan diblokir layanannya,” kata Pratama. ant

Menparekraf sebut AKI 2022 sebagai solusi UMKM di Indonesia

EKONOMI BINIS·July 18, 2022

N7,Tangerang – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebutkan Program Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2022 didesain sebagai solusi terhadap semua permasalahan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

“AKI ini di desain untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan, mulai dari pelatihan ada boot camp bagi UMKM, kemudian untuk pemasaran kita fasilitasi di mall langsung, selanjutnya mengenai pelatihan keuangan ada kasir dan money can’t, dan juga ada produk-produk lain seperti ada aplikasi yang bisa memberikan solusi,” kata Menparekraf Sandiaga Uno di Tangerang, Banten, Senin.

AKI juga, lanjut dia, akan memberikan kesempatan atau akses bagi para pelaku UMKM dalam pembiayaan yang diperlukan bagi pengembangan usaha mereka.

Sebagai bentuk komitmen lainnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga memiliki Program Desa Wisata yang akan membantu dan menjangkau pengembangan UMKM, khususnya yang ada di pedesaan.

“Termasuk di Program Kata Kreatif kabupaten dan kota. Saat ini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mengikuti proses uji petik untuk menjadi kabupaten/kota dengan subsektor kreatif unggulan,” ujar Menparekraf.

Ia mengharapkan dengan adanya program-program unggulan seperti AKI, bisa mendukung kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan salah satu upaya sebagai peningkatan ekonomi di Indonesia.

“Kita mampu bersaing dengan produk-produk UMKM dari negara lain dan kita harus bangga buatan Indonesia, kita harus cinta terhadap produk-produk lokal, kita harus jadikan mereka sebagai lokomotif perkembangan ekonomi,” kata Menparekraf.ant