EKONOMI BINIS – Page 4

12 ton beras disediakan Pemkot Kediri untuk operasi pasar

EKONOMI BINIS·September 23, 2022September 23, 2022

N7, Kediri – Pemerintah Kota Kediri menyediakan 12 ton beras yang dijual dalam operasi pasar bekerja sama dengan Bulog Subdivre setempat guna menekan inflasi setelah kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kami siapkan di termin pertama ini 12 ton untuk delapan titik. Jadi, setiap pekan ada dua titik, lokasinya berganti-ganti,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Salim Darmawan, Kamis.

Ia mengatakan operasi pasar itu khusus untuk komoditas beras. Setiap titik operasi pasar disediakan beras sebanyak 1,5 ton.

Pihaknya mengungkapkan kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk intervensi. Setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM, beras juga menyumbang inflasi yang cukup signifikan.

“Jadi, setelah ada kebijakan itu kami antisipasi inflasi di daerah. Pada Agustus, beras menjadi kontribusi inflasi nomor tiga di Kediri. Naiknya tidak banyak, tapi dikonsumsi besar. Dampaknya inflasi terasa,” kata dia.

Salim menambahkan beras yang dijual ini adalah hasil kerja sama dengan Bulog Subdivre Kediri. Komoditas beras yang dijual adalah jenis medium dengan harga Rp8.300 per kilogram.

Menurut Salim, harga beras ini jauh lebih murah ketimbang harga beras di pasaran yang mencapai sekitar Rp9.500 per kilogram untuk jenis beras kualitas medium.

Untuk saat ini, pihaknya masih fokus dengan komoditas beras ketika menyelenggarakan pasar. Jika selanjutnya dari hasil evaluasi ada komoditas yang menyumbang inflasi cukup besar, akan dipertimbangkan untuk menjual komoditas lain saat operasi pasar.

Lokasi untuk operasi pasar juga berbeda-beda, namun mayoritas di kantor kelurahan. Salah satunya di Kelurahan Sukorame, Kota Kediri. ant

198.540 ton alokasi pupuk subsidi tambahan untuk petani Jatim

EKONOMI BINIS·September 22, 2022September 22, 2022

N7, Gresik – Petani di Jatim mendapat tambahan alokasi sebanyak 198.540 ton pupuk subsidi untuk musim tanam Oktober-Desember 2022, melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur Suharno di Gresik, Kamis, mengatakan aturan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

“Terdapat beberapa hal yang berubah pada aturan baru ini, antara lain penetapan dua jenis pupuk subsidi Urea dan NPK, serta pengurangan jumlah komoditas dari 70 menjadi sembilan komoditas,” katanya.

Suharno mengatakan, tambahan alokasi 198.540 ton itu terdiri dari Urea sebesar 87.580 ton dan NPK sebesar 110.960 ton.

Pihaknya mengapresiasi Kementerian Pertanian yang telah memberikan penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur hampir 200 ribu ton.

“Di tengah dampak pencabutan pupuk subsidi jenis SP-36, ZA, dan organik serta pengurangan jenis tanaman yang mendapat subsidi dari 70 menjadi 9 tanaman yang sangat terasa di lapangan oleh para petani, Alhamdulillah terdapat peningkatan alokasi pupuk subsidi jenis Urea dan NPK yang signifikan di Jatim,” kata Suharno.

Selain itu ia juga mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang langsung bergerak cepat menindaklanjuti Kepmentan Nomor 05 Tahun 2022 dengan menerbitkan SK Realokasi No 521 pada tanggal 19 September 2022, dengan menambahkan alokasi pupuk subsidi ke kabupaten lumbung pangan yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi.

VP Penjualan Wilayah 4A Jawa Timur PT Pupuk Indonesia (Persero) Iyan Fajri mengatakan, siap mendistribusikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut ke kabupaten/kota di seluruh wilayah Jatim.

Iyan mengapresiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah menindaklanjuti penambahan alokasi pupuk bersubsidi karena bisa dimanfaatkan pada masa musim tanam Oktober-Desember 2022.

“Dengan penambahan alokasi hampir 200 ribu ton, saat ini kami memiliki stok pupuk bersubsidi Jenis Urea dan NPK di Gudang lini 3 yang berada di Kabupaten/Kota sebesar 128 ribu ton atau 2,5x dari ketentuan stok minimal sebesar 52.000 ton, yang artinya Pupuk Indonesia siap untuk menyediakan dan menyalurkan pada musim tanam Oktober-Desember,” katanya.

Sebanyak 198.540 ton yang menjadi alokasi tambahan pupuk bersubsidi ini diperuntukkan kepada 15 kabupaten di Jawa Timur dengan rincian, Lamongan sebanyak 25.622 ton yang terdiri Urea 13.057 ton dan NPK 12.565 ton.

Banyuwangi sebanyak 21.739 ton yang terdiri Urea 10.000 ton dan NPK 11.739 ton. Kediri sebanyak 19.371 ton yang terdiri Urea 8.991 ton dan NPK 10.380 ton. Mojokerto sebanyak 18.474 ton yang terdiri Urea 3.250 ton dan NPK 15.224 ton. Lumajang sebanyak 15.326 ton yang terdiri Urea 5.502 ton dan NPK 9.824 ton.

Nganjuk sebanyak 15.037 ton yang terdiri Urea 8.656 ton dan NPK 6.381 ton. Ngawi sebanyak 14.651 ton yang terdiri Urea 5.862 ton dan NPK 8.789 ton. Blitar sebanyak 13.792 ton yang terdiri Urea 6.007 ton dan NPK 7.785 ton. Tulungagung sebanyak 12.611 ton yang terdiri Urea 5.896 ton dan NPK 6.715 ton. Bondowoso sebanyak 12.502 ton yang terdiri Urea 5.403 ton dan NPK 7.099 ton.

Madiun sebanyak 12.459 ton yang terdiri Urea 5.652 ton dan NPK 6.807 ton. Ponorogo sebanyak 11.996 ton yang terdiri Urea 4.476 ton dan NPK 7.520 ton. Jember sebanyak 11.975 ton yang terdiri Urea 3.124 ton dan NPK 8.851 ton. Tuban sebanyak 10.009 ton yang terdiri Urea 3.944 ton dan NPK 6.065 ton. Jombang sebanyak 9.669 ton yang terdiri Urea 5.501 ton dan NPK 4.198 ton. ant

BPS Situbondo lakukan pendataan Regsosek Oktober hingga November 2022

EKONOMI BINIS·September 21, 2022

N7, Situbondo – Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo, Jawa Timur, mulai melaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.

Sebanyak 1.233 orang petugas pendataan Regsosek bertugas mengumpulkan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraannya. Karena nantinya nantinya akan menjadi data tunggal pemerintah pusat hingga daerah.

“Pendataan Regsosek ini diharapkan mampu menghadirkan data keluarga yang valid sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” kata Bupati Situbondo, Karna Suswandi di Situbondo, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan Regsosek nantinya akan menjadi data tunggal yang menjadi acuan pemerintah pusat hingga daerah dalam pengambilan berbagai kebijakan program-program maupun bantuan.

Oleh karena itu, lanjut bupati, pendataan Regsosek penting dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus dipersiapkan sebaik mungkin agar menghasilkan data keluarga yang valid. Regsosek ini, kata dia, merupakan reformasi program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah pusat untuk dijadikan sebagai data tunggal.

“Perlu adanya bersinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan BPS yaitu lembaga yang punya kewenangan melakukan pendataan. Kolaborasi penting sehingga kegiatan Regsosek ini mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya),” ujar dia.

Bupati meminta kepala desa dan camat proaktif menyosialisasikan Regsosek kepada seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat bisa memahami ketika pendataan Regsosek dilakukan oleh petugas.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Situbondo, Bagas Susilo mengatakan hasil pendataan Regsosek akan digunakan pemerintah setelah Juli 2023.

Bagas mengaku, data berbasis keluarga yang ada saat ini perlu diperbaiki karena banyak data yang salah dan kurang lengkap, sehingga pemberian bantuan kepada keluarga baik miskin maupun tidak miskin tidak tepat sasaran.

“Data yang ada selama ini fokus dengan yang miskin. Padahal ada keluarga yang berstatus menengah seperti pelaku UMKM juga butuh bantuan,” katanya.

Bagas menambahkan, petugas melakukan pendataan Regsosek sesuai dengan kondisi ekonomi dan data keluarga mulai dari sangat miskin, miskin, rentan miskin, menengah, hingga keluarga mampu atau kaya. ant

Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja telah diresmikan Jokowi

EKONOMI BINIS·September 20, 2022September 20, 2022

N7, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 dan Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 yang menjadi awal pembangunan JORR 3.

“Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang segera akan kita resmikan ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road yang kedua dan kita harapkan Jakarta Outer Ring Road 2 ini akan rampung selesai 100 persen di akhir tahun 2023,” kata Presiden Jokowi di pintu gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Menurutnya, Tol Cibitung- Cilincing sepanjang 27,2 kilometer (km) tersebut dapat mempercepat mobilitas barang.

“Utamanya barang-barang yang berasal dari kawasan-kawasan industri di Bekasi bagian utara dan juga dari kawasan-kawasan logistik yang ada di Karawang, di Bekasi sehingga sangat cepat dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing ini diantarkan kepada pelabuhan yang ada di Jakarta wilayah Utara,” ungkap Presiden Jokowi.

Dengan peningkatan kecepatan mobilitas barang, lanjutnya, tentu dapat memperkuat daya saing produk-produk ekspor Indonesia.

“Yang kedua untuk Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 ini adalah bagian dari Jakarta Outer Ring Road 3, ini awal sehingga nanti ketika JORR 2 dan JORR 3 selesai, dari barat ke timur, dari timur ke barat tidak usah melalui tengah Jakarta. Ini yang akan mengurangi kemacetan yang ada di DKI Jakarta,” ujar Presiden Jokowi.

Jalan Tol Serpong-Balaraja yang diresmikan hari ini adalah sepanjang 5,1 km.

“Kembali ke Tol Cibitung-Cilincing, ini pemiliknya adalah yang sebelumnya Waskita (Karya) kemudian diambil alih diambil oleh Pelindo, kita harapkan ini memang memberikan pelayanan terhadap truk-truk kontainer barang-barang yang akan diekspor maupun barang-barang impor menuju ke kawasan industri ke kawasan logistik tadi,” jelas Presiden.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) menghubungkan Tol Jakarta-Cikampek di Cibitung dengan JORR 1 di Cilincing. Pembangunan JTCC dimulai sejak 2017 dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional guna memperlancar akses dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju kawasan industri di timur Jakarta dan sebaliknya.

Jalan tol JTCC sepanjang 34,7 km tersebut terdiri dari 4 seksi, yaitu Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih (3,03 km), Seksi 2 Telaga Asih-Gabus (10,1 km), Seksi 3 Gabus-Tarumajaya (14,35 km) dan Seksi 4 Tarumajaya-Cilincing (7,66 km). ant

Pajak kendaraan mikrolet dan ojek daring dibebaskan Khofifah

EKONOMI BINIS·September 19, 2022September 19, 2022

N7, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring untuk meringankan beban masyarakat pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Masyarakat (BBM) oleh pemerintah.

“Kebijakan ini untuk seluruh angkutan umum orang jenis mikrolet dan ojek daring pelat Jawa Timur yang jatuh tempo mulai tanggal 19 September hingga 31 Desember 2022,” kata Gubernur Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Senin.

Untuk mendapatkan insentif pajak nol rupiah tersebut, wajib pajak dapat mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat.

Gubernur Khofifah memastikan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Maka melalui kebijakan ini diharapkan memberikan multiplier effect terhadap kondisi ekonomi, khususnya akibat dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Jawa Timur.

“Sektor transportasi menjadi salah satu yang sangat terdampak dari penyesuaian harga BBM. Karena dengan kenaikan biaya transportasi ini pula terjadilah kenaikan harga barang termasuk kebutuhan pangan,” ujar dia.

Untuk itu, Khofifah menandaskan, pemerintah terus mengupayakan berbagai format intervensi agar beban masyarakat dapat terus diminimalisir, baik melalui bantuan langsung tunai maupun insentif pajak kendaraan seperti yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jatim.

Menurut dia, melalui program ini, setidaknya terdapat 7.921 angkutan umum jenis mikrolet dan 24.192 ojek daring akan menikmati kebijakan insentif. Dengan insentif tersebut, dampaknya terhadap pemerintah adalah berkurangnya potensi pajak yang diprediksi mencapai Rp9,5 miliar.

Gubernur Khofifah memastikan program pemutihan, meliputi pembebasan sanksi administratif PKB dan bebas Bea Balik Nama kedua dan seterusnya, yang telah dilaksanakan sejak April hingga 30 September 2022 juga akan tetap berjalan hingga tanggal 15 Desember mendatang.

“Pemutihan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada keringanan beban wajib pajak, melainkan juga mendorong gairah wajib pajak kendaraan di Jatim. Termasuk memacu registrasi kendaraan luar provinsi yang ada di Jatim. Semoga semua program ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia. ant

Sanksi penghapusan administrasi PBB Surabaya berlaku hingga November 2022

EKONOMI BINIS·September 16, 2022September 16, 2022

N7, Surabaya – Program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi bangunan (PBB) di Kota Surabaya, dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan berlaku mulai 15 September hingga 30 November 2022.

“Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 74 tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan.

Untuk itu, kata dia, Musdiq mengajak masyarakat Surabaya yang memiliki tunggakan PBB untuk memanfaatkan program tersebut. Apalagi, kebijakan ini menghapuskan denda PBB mulai Tahun 1994 sampai Tahun 2022.

“Pemberian program penghapusan sanksi administratif terhadap denda PBB tersebut, dengan membayarkan pokok pajak pada periode tersebut,” kata dia.

Musdiq mengatakan, bagi masyarakat Surabaya yang membayar pokok PBB, maka secara otomatis akan terhapus sanksi administrasinya. Sementara cara pembayaran PBB di Surabaya pun cukup mudah.

“Masyarakat hanya perlu menunjukkan SPPT PBB yang dapat diunduh melalui laman pbb.surabaya.go.id,” ujar dia.

Pembayaran PBB tersebut dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapenda di Jalan Jimerto Nomor 25-27 Surabaya.

Selain itu, kata dia, pembayaran juga bisa dilakukan melalui Kantor UPTB pelayanan pajak terdekat, mobil layanan pajak keliling dan bank yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya yakni Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI.

“Bagi masyarakat Surabaya yang tidak sempat datang ke tempat-tempat pembayaran tersebut, dapat melakukan pembayaran secara daring melalui marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim,” kata dia.

Adapun marketplace yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Bank Jatim dalam penyediaan pembayaran PBB adalah Tokopedia, PT Pos Indonesia, Blibli, Indomaret, Alfamart, Shopee serta Ovo.

Selain kantor Bapenda Surabaya, Musdiq juga menyebutkan sejumlah tempat lain yang menyediakan layanan pembayaran PBB di antaranya adalah UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 1 di Jl. Tambak Rejo V No 3, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 2 di Jl. Rungkut Asri No 22.

UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 3 di Jl. Raya Menganti Wiyung No 247, UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 4 di Jl. Dukuh Kupang Barat I / 25 dan UPTB Pelayanan Pajak Surabaya 5 di Jl. Sukodami No 1.

“Apabila terdapat informasi yang kurang jelas terhadap program penghapusan sanksi administratif dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan ini, masyarakat dapat mendatangi Kantor Bapenda di Jl. Jimerto Nomor 25-27, Surabaya,” kata dia. ant

Jokowi teken mobil listrik jadi kendaraan dinas pemerintah

EKONOMI BINIS·September 15, 2022

N7, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Inpres Nomor 7/2022 yang bernama lengkap Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022,” kata Moeldoko, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Inpres itu wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. “Untuk mewujudkan desain besar transisi energi, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik,” katanya.

Inpres Nomor 7/2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Melalui Inpres itu, Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Moeldoko mengatakan Inpres 7/2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan di global dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju.

“Di saat negara lain berlomba-lomba menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim kita jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi aktor utama, dan Inpres ini memberikan semangat untuk mewujudkan itu,” katanya. ant

Kinerja positif Bank Jatim selama setahun dipaparkan

EKONOMI BINIS·September 14, 2022

N7, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memaparkan kinerja positif selama setahun terakhir melalui public expose sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi bagi perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, Selasa (13/9).

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, selain sebagai bentuk kewajiban perusahaan dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara teratur dan berkala, kegiatan Public Expose ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk menjelaskan seputar aksi korporasi maupun perkembangan kinerja perusahaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Dalam public expose tersebut digambarkan kinerja Bank Jatim dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). Berdasarkan kinerja Agustus 2022, aset Bank Jatim tercatat Rp100,93 triliun atau tumbuh 5,74 persen.

Sedangkan laba bersih Bank Jatim tercatat Rp1,05 triliun atau tumbuh 3,43 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan 7,18 persen (YoY), yaitu sebesar Rp86,88 triliun.

Bank Jatim juga terus mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif 5,24 persen (YoY) atau sebesar Rp 45,04 triliun. Pertumbuhan kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang tertinggi, yaitu tumbuh 16,09 persen (YoY) atau tercatat Rp5,53 triliun. Diikuti oleh pertumbuhan kredit komersial yang tumbuh 4,73 persen atau tercatat Rp. 11,42 triliun.

Kredit di sektor konsumsi tumbuh 3,54 persen atau tercatat Rp28,09 triliun. Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Agustus 2022 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 15,88 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,06 persen, dan Return On Asset (ROA) 1,97 persen.

Dirut Busrul Iman menyampaikan, pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi ditopang oleh pertumbuhan KUR.

“Bank Jatim mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp2 triliun. Alhamdulillah sampai dengan posisi terakhir sudah mencapai Rp1,85 triliun. Artinya pencapaian kami sampai dengan akhir tahun tinggal sedikit lagi. Kami sangat yakin akan tercapai karena di Jatim terdapat kurang lebih 9 juta UMKM,” kata dia. ant

Dinas Perdagangan kota Madiun berupaya stabilkan kebutuhan pokok

EKONOMI BINIS·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Madiun – Dinas Perdagangan Kota Madiun, Jawa Timur terus berupaya menstabilkan harga beberapa bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional setempat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Anshar Rasidi mengatakan upaya menstabilkan harga bahan pangan diwujudkan dengan menginstruksikan kepada jajarannya untuk memeriksa langsung ke sentra produksi serta kemudian menjalin koneksi dengan daerah penghasil.

“Kami menjalin koneksi distribusi barang antardaerah. Tujuannya, kalau kebutuhan di Kota Madiun menipis, kita bisa ambil stok barang di daerah penghasil. Sehingga harga tidak melonjak, apalagi setelah penyesuaian harga BBM,” ujar Anshar Rasidi di Madiun, Senin.

Adapun sejumlah daerah yang digandeng Pemerintah Kota Madiun di antaranya Nganjuk sebagai penghasil bawang merah. Juga, ke Blitar sebagai daerah sentra produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler.

“Kerja sama juga dilakukan dengan Kabupaten Malang dan Magetan sebagai penghasil cabai,” kata dia.

Menurut Anshar, setiap daerah tersebut telah siap mengirimkan komoditas unggulannya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Kota Madiun. Bahkan, di Blitar terjadi surplus produksi telur ayam ras dan daging ayam broiler. Sehingga, mampu mencukupi kebutuhan daerah lain, seperti Kota Madiun.

Lebih lanjut, Anshar menjelaskan bahwa jalinan kerja sama antara Kota Madiun dengan daerah penghasil tersebut merupakan agenda rutin yang penting dilakukan Dinas Perdagangan untuk menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasaran tetap terkendali.

“Kalau barang tersedia, harapannya harga tidak mengalami kenaikan, dan daya beli masyarakat masih mampu. Jangan sampai BBM sudah naik, ditambah dengan kenaikan harga barang yang melonjak,” katanya.

Ia menambahkan, selain menjalin koneksi dengan sentra produksi, Dinas Perdagangan Kota Madiun juga rutin melakukan pemantauan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui fluktuatif harga serta stok komoditas di pasaran.

Diharapkan, dengan jaminan pasokan dan distribusi komoditas yang lancar, maka kenaikan harga bahan pangan pascapenyesuaian harga BBM tidak terlalu signifikan. ant

Wujudkan swasembada gula nasional, Perhutani manfaatkan hutan

EKONOMI BINIS·September 12, 2022September 12, 2022

N7, Jakarta – Perum Perhutani berkomitmen mewujudkan program pemerintah terkait swasembada gula nasional melalui pemanfaatan hutan yang dikelola oleh perseroan untuk menjadi kebun tanaman tebu.

Direktur Operasi Perhutani Natalas Anis Harjanto dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya telah melakukan panen tebu perdana pada lahan seluas 387 hektare dengan potensi tebu giling 30.000 ton di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Jawa Timur.

“Panen tebu perdana menuju swasembada gula pada 2025 ini nantinya secara bertahap ada lahan seluas 18.256 hektare kawasan hutan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman tebu secara mandiri hingga tahun 2024,” kata Natalas.

Selain melakukan pemanenan tebu di KPH Jombang, Perhutani dalam waktu dekat juga akan melakukan panen tebu pada lahan seluas 187 hektare dengan potensi produksi tebu giling 15.000 ton di KPH Ngawi.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto mengatakan pengembangan perkebunan tebu yang dilakukan oleh Perhutani dapat mewujudkan program swasembada gula nasional tersebut.

“Indonesia bisa menjadi eksportir gula dengan memanfaatkan hutan yang kurang produktif menjadi hutan produktif di wilayah kerja Perhutani,” kata Rachman. ant