EKONOMI BINIS – Page 22

Produktivitas Petani Bawang Merah Nganjuk Meningkat Menggunakan Pupuk Non Subsidi PG

EKONOMI BINIS, SEPUTAR JATIM·August 20, 2021August 21, 2021

Gresik- Pandemi covid-19 tidak menyurutkan petani bawang merah asal Nganjuk, meningkatkan produktivitas. Berkat pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk non subsidi dari Petrokimia Gresik (PG) bisa menghasilkan panen naik mencapai 20 persen.

Hasil panen yang bawang merah yang digelar di Desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso di lahan seluas 87 hektar. Sebagai bukti bila menggunakan pupuk non subsidi sesuai rekomendasi bisa meningkatkan hasil panen.

Dirut PG Dwi Satriyo Annurogo menyatakan bahwa di masa pandemi Covid-19, peran sektor pertanian menjadi semakin penting dan strategis, sehingga kegiatan produksi pertanian harus semakin digenjot, terutama di daerah-daerah yang menjadi sentra pertanian.

“Kabupaten Nganjuk, sebagai penghasil utama bawang merah di Jawa Timur menjadi prioritas kami terkait produktivitas bawang merah,” ujarnya, Kamis (19/08/2021).

Untuk rekomendasi pemupukan berimbang menggunakan pupuk non subsidi. Yaitu 650 kilogram/Ha pupuk NPK Phonska Plus, 200 kg/Ha pupuk ZA, 200 kg/Ha pupuk NPK Petro Nitrat, 400 kg/Ha pupuk NPK Petro Ningrat, serta pupuk organik Petroganik sebanyak 2 ton/Ha.

“Formula tersebut terbukti mampu meningkatkan hasil panen bawang merah sebesar 20 persen, dari rata-rata 14 ton/Ha menjadi rata-rata 16,8 ton/Ha,” tutur Dwi Satriyo.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menyatakan kehadiran Petrokimia Gresik di tengah petani bawang ini benar-benar menjadi solusi pertanian. Sehingga, petani bawang sejahtera, yang pada akhirnya juga akan mengangkat perekonomian masyarakat.

Seperti diketahui, sumbangan pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk mencapai 34 persen hingga 36 persen tiap tahunnya. Tidak salah jika sentra pertanian menjadi prioritas utamanya.

“Kendala yang sering muncul ketika panen raya bawang merah adalah harga yang anjlok. Untuk itu diperlukan sinergi antarstakeholder untuk mencari solusi, salah satunya dengan Petrokimia Gresik,” pungkas Marhaen Djumadi.

(brj)

Pemkot Surabaya Terima Bantuan Ambulans dari Kalingga, Untuk Pelayanan Vaksin

EKONOMI BINIS·August 18, 2021

Surabaya– Pemerintah Kota Surabaya menerima bantuan berupa satu unit mobil ambulans dari Keluarga Besar Airlangga (Kalingga). Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berterima kasih atas bantuan unit ambulans itu. Ia menyebut, bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi warga Kota Pahlawan yang membutuhkan. Rencananya, mobil ambulans ini akan digunakan untuk mobil pelayanan vaksin.

“Karena ada 10 ambulan yang kita siapkan. Tapi Masih belum datang sehingga Insyaallah ketika ini kita tambahkan, maka menjadi lebih banyak lagi,” kata Wali Kota Eri usai menerima bantuan itu, Selasa (17/8/2021).

Dengan begitu, Wali Kota Eri semakin banyak pula mobil yang turun untuk menyasar warga yang belum tervaksin Covid-19. Bahkan, mobil tersebut bisa langsung digunakan tidak perlu dilakukan modifikasi lagi. “Karena mobil untuk vaksin hanya butuh tempat untuk box vaksin, tempat duduk perawat hanya itu yang dibutuhkan. Jadi Insyaallah sudah memadai bisa langsung digunakan, kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, mobil ambulans ini apabila sudah tidak digunakan untuk keperluan vaksin, maka mobil ini dapat digunakan untuk antar jemput pasien ke rumah sakit. Ia meyakini mobil ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga Surabaya, terutama dalam masa pandemi Covid-19.

“Semoga ini menjadi amal jariyah. Karena saya yakin mobil ini akan saya gunakan untuk kepentingan warga Surabaya. Kalau mobil ini terus membantu orang yang sakit betapa amal jariyah itu akan terus berjalan,” papar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Keluarga Besar Kalingga Edward Dewaruci menceritakan, bermula dari kebutuhan ambulans operasional di tengah pandemi Covid-19 ini, ide saweran (urunan) Rp 100 ribu muncul sejak 17 Juli lalu. Akhirnya sepakat untuk diumumkan kepada seluruh anggota Kalingga untuk menggalang bantuan berupa uang tunai senilai Rp 100 ribu.

“Memang sebulan persis, saat ini sudah ada wujudnya. Kami berharap Kalingga ini menjadi wadah untuk aktivitas kemanusiaan. Mudah-mudahan tidak berhenti di satu mobil saja, karena ini kita tetap akan galang terus bantuan,” kata dia.

Ia juga memastikan, rencananya galang bantuan ini bakal terus dilakukan hingga 76 mobil ambulans berhasil terkumpul. Dari puluhan mobil itu akan disumbangkan ke berbagai daerah melalui pemerintah daerah yang tersebar se-Indonesia.

“Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih pada donatur. Antusias donatur sudah berwujud dan mudah-mudahan amal ibadah pada donatur para penyumbang terus dimanfaatkan untuk kemanusiaan,” tegasnya. (brj)

Tol Bertingkat Harbour Road II RI Kelar 2024, Pengeboran Pertama Dimulai

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 18, 2021

Jakarta – PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melakukan pengeboran pertama Ruas Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Harbour Road II) di Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proyek tol bertingkat ini pembangunannya telah dimulai pada 19 April 2021.

Pembangunan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc Section Harbour Road II rencananya akan dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit dengan panjang 9.6 kilometer (km). Tol ini akan terintegrasi dengan Akses Tanjung Priok (ATP) dan Tol Ir Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta.

“Tol ini akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol JORR 1 dan interkoneksi dengan Tol JIUT”, ucap Direktur Utama CMNP Fitria.

Konsep pembangunan Jalan Tol HBR II yaitu jalan tol layang (elevated) yang bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan lahan. Struktur jalan tol ini rencananya akan menggunakan PC Box Girder yang merupakan struktur perkembangan dari struktur konvensional yang digunakan pada jalan tol HBR I (Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit).

“Dengan penuh komitmen kami berupaya dan berharap ruas jalan Tol HBR II dapat terselesaikan pada tahun 2024,” ucap Fitria.

Pembangunan tol ini merupakan bagian dari kemitraan pihak swasta dengan pemerintah menggandeng PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana rancang bangun proyek Pengembangan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc Section Harbour Road II, sebagaimana Kontrak Pekerjaan Design & Build (rancang & bangun) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2021 dan PT Girder Indonesia sebagai sub kontraktor.

CMNP juga bekerjasama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dengan konsorsium konsultan Internasional KE Asia (Katahira & Engineers Asia) dan tiga konsultan nasional, yaitu: Indotek, Cipta Strada, dan Diantama Rekanusa dalam hal skema pekerjaan jasa konstruksi rancang dan bangun.

Total investasi untuk membangun Tol HBR II mencapai sekitar Rp 15,8 triliun untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi jalan tol. Saat ini proyek HBR II masih dalam tahap persiapan dan pendetailan rencana teknik akhir.

Lokasi lajur Proyek jalan Tol HBR II sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 terkait Rencana Struktur dan Pola Ruang. Keberadaan jalan Tol HBR II diharapkan dapat meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok dalam efisiensi jalur logistik laut. (dtk)

Saham-saham Teknologi China Berguguran

EKONOMI BINIS·August 18, 2021

Jakarta – Regulator pasar China mengeluarkan rancangan aturan baru. Tujuannya untuk menghentikan persaingan tidak sehat di internet, karena Pemerintah China terus melakukan tindakan keras terhadap sektor teknologi negara itu.

Melansir CNBC, Selasa (17/8/2021) aturan yang diterbitkan oleh State Administration for Market Regulation (SAMR) itu mencakup berbagai bidang mulai dari larangan tentang cara perusahaan dapat menggunakan data hingga menghapus ulasan produk palsu.

Kebijakan itu akhirnya berdampak pada saham teknologi China yang terdaftar di pasar modal Hong Kong turun tajam. Misalnya saham perusahaan raksasa game Tencent turun 3,5% di akhir perdagangan pagi, sementara raksasa e-commerce Alibaba turun 2,5%.

Aturan terbaru SAMR sendiri merupakan lanjutan dari serangan regulasi Beijing terhadap raksasa teknologi China.

Berikut adalah beberapa aturan utama lainnya yang diuraikan:

– Operator tidak boleh memberikan data palsu, seperti jumlah klik pada suatu konten.

– Operator tidak boleh menyembunyikan ulasan negatif dan hanya mempromosikan ulasan positif.

– Platform internet tidak boleh menggunakan data, algoritme, dan sarana teknis lainnya untuk memengaruhi pilihan pengguna, atau metode lain untuk melakukan apa yang disebut pembajakan lalu lintas. Di sinilah perusahaan mencari untuk mengarahkan pengguna ke situs web atau layanan mereka sendiri saat mereka menjelajahi yang lain.

– Operator tidak boleh menggunakan data dan algoritme untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi perdagangan pesaing.

SAMR mengatakan dapat mempekerjakan lembaga pihak ketiga untuk mengaudit data jika operator melanggar aturan tersebut

Regulator sedang mencari opini publik tentang aturan baru hingga 15 September. Aturan itu belum berlaku. Namun, rancangan aturan SAMR menyoroti dorongan regulator pasar untuk memperketat undang-undang seputar antimonopoli dan persaingan. Awal tahun ini, otoritas tersebut mengumumkan pedoman antimonopoli untuk apa yang disebut ekonomi platform. (dtk)

Bantuan Subsidi Upah Tahap II Meluncur! Siap Cek Rekening

EKONOMI BINIS·August 18, 2021

Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahap II ke Kementerian Ketenagakerjaan kemarin. Jumlah yang diserahkan sebanyak 1,25 juta data.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan total keseluruhan data yang telah diserahkan hingga saat ini sebanyak 2,25 juta data, dari target bantuan subsidi gaji yang menyasar 8,7 juta lebih pekerja.

“Penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU,” katanya.

Anggoro menjelaskan pada tahap I sudah ada 947.669 pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji Rp 1 juta, dari yang diserahkan 1.000.200 data. Sisanya terdapat 42.153 pekerja dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tercatat sebagai penerima bansos lain, serta 10.378 lainnya dinyatakan gagal transfer karena rekening pekerja yang berstatus dormant atau tidak valid.

“Khusus untuk yang gagal transfer selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif,” bebernya.

Seperti diketahui, bantuan subsidi gaji Rp 1 juta disalurkan melalui Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Calon penerima yang belum memiliki rekening di atas akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif.

Para pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja diharapkan segera menyampaikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening kolektif tersebut. Kelengkapan data tersebut disampaikan HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data Perusahaan di website resmi BPJAMSOSTEK (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.

Data mandatory yang dibutuhkan sebagai berikut :

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama Lengkap
3. Tanggal Lahir
4. Alamat Pemberi Kerja
5. Nama Ibu Kandung
6. Nomor Telepon Selular
7. Alamat Email

“Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing,” tegas Anggoro.

Untuk mengetahui apakah kamu berhak atas bantuan subsidi gaji Rp 1 juta atau tidak, BPJAMSOSTEK telah menyediakan kanal informasi bagi peserta guna mengakses informasi terkait eligibilitas dalam memperoleh dana.

Terdapat beberapa kanal yang disediakan oleh BPJAMSOSTEK terkait informasi bantuan subsidi gaji Rp 1 juta antara lain melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau jika sudah memiliki akun aplikasi BPJSTKU dapat melakukan akses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Juga terdapat layanan Whatsapp di nomor 081380070175 dan juga call center Layanan Masyarakat 175. (dtk)

PPKM Level 4 Diperpanjang sampai 23 Agustus di Jawa-Bali

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 16, 2021

Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.

Keputusan itu disampaikan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).

“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” kata Luhut dalam kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen.

Selain itu, syarat untuk kunjungan ke mal diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dulu, dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan bed occupancy rate selama PPKM ini berlangsung. Jokowi menyebut BOR nasional ada pada angka 48 persen.

“Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8).

“Di Banten 33,4 persen, di DIY 54,7 persen juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen,” tutur dia.

(dtk)

Ahok Bongkar Rencana Pertamina Usai ‘Rebut’ Blok Rokan

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 15, 2021

Jakarta – Pengelolaan Blok Rokan resmi diambil alih PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Hulu Rokan. Blok kaya migas ini sebelumnya dikelola Chevron.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap rencana Pertamina setelah mengambil alih Blok Rokan.

“Akan cari 2 strategic partner yang kuasai teknologi atau berpengalaman dalam mengelola sumur dengan karakter seperti di Rokan,” kata dia, Senin (9/8/2021).

Akan tetapi, belum jelas siapa calon perusahaan yang akan dirangkul Pertamina dalam mengelola Blok Rokan.

“Kemarin belum banyak yang minat karena datanya belum Pertamina pegang semua. Begitu kata direksi,” ungkapnya.

Sebagai informasi per 9 Agustus 2021, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi mengambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Indonesia yang telah memegang 97 tahun wilayah migas besar itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan alih kelola Wilayah Kerja Rokan diberikan kepada PHR hingga 20 tahun ke depan dengan participating interest 100%. Namun harus memberikan hak partisipasi itu sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Sesuai keputusan Kementerian ESDM nomor 1923 tahun 2018 6 agustus 2018 pemerintah telah memutuskan PT Pertamina melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pengelola wilayah kerja rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan participating interest 100% termasuk 10% yang akan diberikan kepada BUMN,” jelas dia dalam Serah Terima WK Rokan secara virtual Minggu malam.

(dtk)

Digunakan Kejahatan, Hati-hati Data Bocor saat Cetak Kartu Vaksin!

EKONOMI BINIS, HUKUM DAN KRIMINAL·August 15, 2021

Jakarta – Mencegah kebocoran data masyarakat, pemerintah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin. Hal itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengungkap jasa cetak kartu vaksin berisiko adanya kebocoran data karena masyarakat diminta memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi COVID-19. Di mana itu memuat data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau informasi pribadi lainnya.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengungkap bahaya jika data pribadi bocor kepada pihak yang salah. Kebocoran data bisa berisiko disalahgunakan untuk pemalsuan identitas, dari KTP palsu hingga digunakan untuk penipuan pinjaman online (pinjol).

“Sertifikat bocor ya NIK kita bocor, kalau NIK kan lengkap ada tanggal lahir, alamat, pekerjaan sebagaimana ada di KTP. Dan ini bisa digunakan kejahatan lainnya seperti pembuatan KTP palsu, yang bisa dipakai buka rekening bank, penipuan pinjol atau kejahatan siber lainnya,” kata dia, Sabtu (14/8/2021).

Selain itu, kebocoran data itu juga berisiko digunakan pembuatan sertifikat vaksin palsu. Mengingat sekarang sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat masuk mal, penerbangan, hingga transportasi darat.

“Kalau sebelumnya tren adalah hasil swab antigen atau swab PCR palsu, ke depan akan ramai penggunaan sertifikat vaksin palsu karena dipakai sebagai akses untuk bermacam kegiatan, masuk mal, penerbangan, dan lainnya,” lanjutnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk waspada agar sertifikat vaksin COVID-19 tidak digunakan oleh orang lain. Untuk itu, dia menyarankan agar masyarakat jangan mencetak sertifikat vaksin.

“Sebaiknya jangan dilakukan pencetakan sertifikat pada pihak lain. Kalau mau cetak sendiri atau tetap saja versi digital,” ujarnya.

Ia menganggap kebijakan soal sertifikat vaksin yang digunakan untuk akses banyak fasilitas umum, dinilai mendadak. Pemerintah juga dinilai kurang sosialisasi cara penggunaan sertifikat vaksin COVID-19.

“Ada yang cukup scan lewat Aplikasi PeduliLindungi, ada yang harus cetak dan ada yang versi digital dari sertifikat vaksin,”

“Kalau cuma dilihat saja, baik cetak atau versi digital, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sertifikat vaksin diminta, disimpan di aplikasi atau kita cetak ke pihak lain, potensi data bocor dan disalahgunakan besar,” pungkasnya. (dtk)

2.453 Produk dan Jasa Cetak Kartu Vaksin Diblokir untuk Cegah Kebocoran Data

EKONOMI BINIS, HUKUM DAN KRIMINAL·August 15, 2021

Jakarta – Kementerian Perdagangan menertibkan perdagangan jasa cetak kartu vaksin COVID-19. Bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) pemerintah telah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin.

“Sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, dalam keterangannya, Sabtu (14/8/2021).

Hal itu dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam mempercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,” lanjutnya.

Veri mengungkap mengapa percetakan kartu vaksin itu berisiko kebocoran data pribadi masyarakat, karena masyarakat akan diminta memberikan pesan singkat yang berisikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Veri berharap masyarakat sebagai konsumen memperhatikan kelayakan dari pelaku usaha yang melakukan pencetakan kartu sudah vaksin Covid-19, khususnya untuk menjaga keamanan dan mengelola data pribadi.

Jika ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan data pribadi oleh pelaku pencetakan kartu vaksin COVID-19, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Penawaran pelaku usaha percetakan kartu sudah vaksin Covid-19, yang tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi dapat dikategorikan penawaran yang menyesatkan dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko yang dapat timbul,” jelasnya.

Pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen. Cek halaman berikutnya.

Untuk itu, kegiatan pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 10 huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ivan Fithriyanto berharap idEA dapat konsisten menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan legalitas seluruh pedagang pada platform lokapasar dan produk yang dijual sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran Ditjen PKTN kepada idEA.

“Kemendag meminta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Apabila ditemukan penggunaan data pribadi konsumen yang tidak sesuai, Ditjen PKTN tidak segan untuk menindak sesuai ketentuan,”pungkas Ivan

(dtk)

Jokowi: Produktivitas Blok Rokan Turun, Jangan Sampai!

EKONOMI BINIS, NASIONAL·August 11, 2021

Jakarta – Proses serah terima Wilayah Kerja Rokan (Blok Rokan) dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan diteruskan kepada Pertamina Hulu Rokan selaku anak usaha PT Pertamina (Persero) telah berlangsung pada 9 Agustus 2021.

Pertamina Hulu Rokan langsung tancap gas untuk melaksanakan amanah dari Pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan Blok Rokan dan memastikan proses operasional tidak mengalami kendala serta dapat menjaga level produksi seluruh lapangan Migas di wilayah kerja tersebut.

Presiden Joko Widodo menyambut baik proses alih kelola Blok Rokan dan memberikan ucapan selamat kepada Pertamina. Setelah lebih dari 90 tahun pengelolaannya dilakukan oleh Chevron, dan sejak tanggal 9 Agustus 2021 satu kekayaan alam Bumi Lancang Kuning berada di tangan BUMN yakni Pertamina.

“Selamat atas kembalinya pengelolaan Blok Rokan ini ke pangkuan Ibu Pertiwi dan selamat bekerja untuk seluruh tim dari Pertamina,” ucap Presiden Jokowi dalam video berdurasi 1 menit sehari setelah proses alih kelola Blok Rokan, dikutip dari keterangan tertulis Pertamina, Rabu (11/8/2021).

Presiden Jokowi juga menyemangati seluruh tim Pertamina dan meminta untuk bekerja keras, agar dapat menjaga keberlanjutan blok Rokan ini sebagai penopang produksi minyak nasional serta meningkatkan kemanfaatan untuk daerah.

“Saya percaya bahwa Pertamina mampu mengelola Blok Rokan ini,” imbuh Presiden.

Namun Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa proses pengalihan pengelolaan ini merupakan sebuah tantangan bagi Pertamina.

“Kita ditantang untuk membuktikan kemampuan kita, jangan sampai produktivitas Blok Rokan menurun justru setelah kita kelola sendiri,” tandas Presiden Jokowi.

Berdasarkan data saat ini, Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan mengelola wilayah kerja dengan luasan sekitar 6,453 km2 dengan 10 Lapangan utama yaitu Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan, Pager. Blok Rokan membentang di 5 (lima) Kabupaten Provinsi Riau yakni Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok minyak strategis ini, merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan target produksi minyak tahun 2021 sekitar 165.000 barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional.

Sebelumnya, Pertamina menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan produksi pasca alih kelola dengan melakukan pengeboran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Agustus – Desember 2021 sebanyak 161 sumur yang terdiri dari 84 sumur baru dan 77 sumur eks Chevron. Selanjutnya pada tahun 2022 direncanakan akan ada tambahan kurang lebih sebanyak 500 sumur. (dtk)