EKONOMI BINIS – Page 20

IFRA Expo 2021 Memajukan Industri Waralaba, Lisensi dan UMKM Indonesia

EKONOMI BINIS·November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Gelaran pameran waralaba dan lisensi IFRA Hybrid Business Expo in Conjunction with Indonesia Licensing Expo 2021 resmi dibuka pada Jumat (12/11).

IFRA 2021 digelar Dyandra Promosindo bersama dengan Asosiasi Franchise (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) hadir dengan konsep hybrid. Di mana penyelenggaraan offline pada 12-14 November 2021 di Jakarta Convention Center dan penyelenggaraan secara online mulai 12-30 November 2021 melalui platform https://www.ifra-virtualexpo.com/.

Pameran secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Oke Nurwan; Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh; Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia, Susanty Widjaja. Pembukaan disaksikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Teten Masduki, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Rizki Handayani dan Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Anang Sukandar. Pameran yang menampilkan ratusan peluang bisnis waralaba ini berlangsung mulai Minggu, 14 November 2021.

Dalam sambutannya di IFRA Hybrid Business Expo 2021 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki menyatakan, IFRA sebagai platform yang senantiasa mengambil peran memajukan sektor bisnis waralaba & lisensi serta membuka peluang bagi UMKM Indonesia agar dapat mengakses pasar lebih luas.

Saat ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tengah mempersiapkan transformasi UMKM masa depan yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi. “Maka dari itu, intelektual properti dan lisensi menjadi aspek penting dalam memastikan UMKM terlindungi serta terakui haknya. Disisi lain aspek waralaba merupakan elemen penting dalam meningkatkan skalabilitas usaha demi percepatan terwujudnya UMKM naik kelas. Semoga kegiatan ini dapat melahirkan beragam inovasi serta menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan dalam upaya bersama mengembangkan UMKM dan kesejahteraan Indonesia secara luas,” ucapnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Oke Nurwan turut menyampaikan, dalam dua tahun terakhir ini, hampir seluruh lini bisnis tak luput terdampak Covid 19, termasuk waralaba. Namun dengan semangat untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang serba sulit, pihaknya optimis bisnis waralaba dapat tetap bertahan.

“Tantangan pengembangan bisnis yang telah kita hadapi selama 2 tahun terakhir, menjadi isu yang tidak lagi asing bagi dunia usaha saat ini. Bagi waralaba, keterbatasan selama menjalankan pengembangan bisnis, terutama dalam menarik investor baru untuk menjalin kemitraan, menjadi sangat terbatas karena banyaknya penyesuaian kebijakan interaksi fisik yang melibatkan masyarakat luas,” ucapnya.

Berdasarkan laporan tahunan kegiatan usaha waralaba 2020 yang telah diolah, menunjukkan bahwa waralaba telah berkontribusi sebesar 1,9% terhadap PDB Indonesia di tahun 2020. Total gerai yang berhasil dibuka dan dioperasikan mencapai 93.732 gerai, sehingga dapat menyerap sebanyak 628.622 tenaga kerja. Omset yang tercipta secara keseluruhan melalui waralaba di tahun 2020 adalah sebesar Rp54,4 miliar.

Melalui pameran ini dapat mengembalikan gairah usaha waralaba bahkan meningkatkan kapasitas dan skala usaha waralaba Indonesia, serta membuka peluang untuk melebarkan sayap kemitraan yang lebih luas lagi dan pameran ini menjadi pembuktian komitmen dimana penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam interaksi secara fisik, dapat disandingkan dengan upaya memperluas pengembangan bisnis waralaba dalam menarik investor baru secara temu fisik maupun virtual.Selanjutnya Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizky Handayani mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19 secara konsisten tetap menyelenggarakan IFRA Hybrid Business Expo 2021. Hal ini merupakan implementasi dari strategi Kemenparekraf yakni adaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan atau CHSE, melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas, serta kolaborasi yang baik antara stakeholder yang terlibat dalam kegiataan ini.

Pandemi Covid 19 dapat menjadi titik awal pembenahan sektor MICE di Indonesia agar mampu bersaing dengan dunia internasional. “Oleh karena itu saya berharap penyelenggaraan pameran ini dapat menjadi contoh dengan penerapan new normal yang kreatif dan efektif sebagai upaya untuk terus mempromosikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan mampu menggerakkan perekonomian di Indonesia dan membantu menghidupkan sektor pameran,” ucapnya.

Selama pameran offline, IFRA Hybrid Business Expo 2021 akan menghadirkan program-program pendukung terbaik. Di antaranya adalah Business Matching, Offline Booth, Classroom, Celebpreneur Talkshow, Interactive Quiz, Lucky Draw, Stage Performance, Retiree’s Seminar, The 5th IFBCC, Meet The Experts, IFRA Awarding & Gathering dan IFRA Webinar Series.

Pameran dibuka mulai pukul 10.00 – 20.00 WIB ini akan melakukan pembatasan usia pengunjung yakni berusia antara 13 – 59 tahun. Para pengunjung wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak.

IFRA menyiapkan fasilitas area mencuci tangan di berbagai titik, menggunakan pembatas kaca di tiap meja peserta atau lounge, menyiapkan tim medis dan tim tracing covid-19. Dengan menargetkan pengunjung sebanyak 15.000 pengunjung dan target 500 miliar, IFRA Hybrid Business Expo diharapkan menjadi salah satu pemacu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Pameran yang mengangkat tema “Sustaining & Accelerate Your Business Growth Through Local and Global Market” diikuti oleh 150 peserta dari 250 brand. Hadirnya IFRA diharapkan menjadi salah satu peluang sekaligus pengembangan bisnis waralaba dan lisensi dalam upaya membuka lapangan pekerjaan, pemulihan perekonomian serta mendorong usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) untuk memasarkan produk dan mengembangkan lini usahanya. sind

BPS: Mobilitas penduduk pada Oktober 2021 alami perbaikan

EKONOMI BINIS·November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa mobilitas penduduk pada Oktober 2021 mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan September 2021, yang salah satunya tercermin dari penurunan aktivitas di rumah dan naiknya mobilitas di beberapa tempat umum.

“Untuk aktivitas di rumah sudah mulai ada penurunan, di mana September angkanya 6,3 persen dan Oktober 5 persen. Artinya, mobilitas atau aktivitas di rumah semakin menurun,” kata Kepala BPS Argo Yuwono saat menggelar konferensi pers secara virtual, Senin.

Sebaliknya, lanjut Argo, aktivitas di tempat perdagangan dan rekreasi mengalami perbaikan bahkan lebih tinggi daripada kondisi normal yang angkanya 4,3 persen.

“Demikian juga untuk aktivitas di tempat belanja dan kebutuhan sehari-hari, itu meningkat dibanding September 2021, yang angkanya pada Oktober 24,6 persen. Dan itu lebih tinggi dari kondisi normal di 2020,” ujar Argo.

Sedangkan, aktivitas di taman juga mulai lebih tinggi dari kondisi normal. Sementara untuk tempat transit dan tempat kerja, mobilitas masyarakat terlihat mengalami perbaikan meskipun belum kembali pada kondisi normal, yakni sebagaimana Januari, Februari 2021 sebagai patokan pada kondisi Oktober 2021.

Dengan membaiknya mobilitas penduduk, lanjut Argo, maka akan berpengaruh kepada aktivitas ekonomi.

Harapannya, dengan mobilitas penduduk yang terjaga, maka aktivitas ekonomi akan semakin baik sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Dari catatan mobilitas tersebut, Argo mengimbau agar BPS di seluruh provinsi tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya.

Hal tersebut mengingat di berbagai negara, seperti Singapura dan Eropa, tengah memasuki gelombang COVID-19 baru yang juga tentunya akan berdampak pada pemulihan ekonomi di masing-masing negara.

“Jadi ini adalah capaian baik terkait pemulihan kesehatan, dan kita wajib menjaganya ke depan sehingga ke depan pemulihan ekonomi bisa dilakukan,” ujar Argo. ant

Tumbuh 53 Persen, Oktober 2021 Ekspor RI Capai Rp312 Triliun

EKONOMI BINIS·November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan nilai ekspor Oktober 2021 mencapai USD22,03 miliar atau setara Rp312 triliun. Angka tersebut naik 53,35 persen year on year (yoy) dan secara month to month (mtm) tumbuh 6,98 persen.

Menurut dia ekspor migas dan non-migas di Oktober 2021 mencapai USD1,03 miliar naik 9,91 persen dibandingkan September 2021. Sedangkan ekspor non migas tercatat sebesar USD21 miliar naik 6,75 persen dari bulan September 2021.

“Sedangkan jika dibandingkan ekspor Oktober 2021 dengan ekspor Oktober 2020 (yoy) tumbuh cukup tinggi 53,35 persen. Kalau kita pilah migasnya secara yoy meningkat 66,84 persen dan non migas meningkat 52,75 persen yoy,” ungkap Margo saat konferensi pers virtual, Senin(15/11/2021).

Secara keseluruhan, Margo merinci kinerja ekspor di 2021 lebih baik dibandingkan 2019 dan 2020. Secara perkembangan, kinerja ekspor non migas 2021 dapat disimpulkan lebih baik dari dua tahun sebelumnya.

Peningkatan terbesar ekspor non migas Oktober 2021 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebanyak USD823,3 juta atau 26,59 persen. Sementara penurunan terbesar terjadi pada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar USD105,5 juta atau 10,04 persen.

Baca Juga: Benarkah Utang RI Rp6.711 Triliun Sudah Izin ke Rakyat? Cek Fakta Berikut

“Kinerja ekspor kita secara total dan non migas di 2021 ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Semoga kinerja ekspor bisa dipertahankan di tahun-tahun ke depan supaya berdampak kepada pemulihan ekonomi di Indonesia,” jelas Marg. sind

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

EKONOMI BINIS·November 15, 2021November 18, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Surabaya, Jawa Timur, didorong menyediakan ruang pameran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani di Surabaya, Senin, mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa stakeholder yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan menyiapkan ruang pameran produk UMKM.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di Kota Surabaya,” kata istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Adapun stakeholder yang sudah menyediakan ruang pameran UMKM meliputi PT. Susanti Megah yang sudah menyediakan stan gratis untuk UMKM di kantin perusahaan di Kecamatan Asemrowo Surabaya sejak 21 Oktober 2021.

Selain itu, Kaza Mal Surabaya yang menyediakan ruang untuk Pameran UMKM kolaborasi tiga keacamatan meliputi Kecamatan Tambaksari, Simokerto dan Kenjeran yang telah digelar di Main Atrium Kaza Mal Surabaya pada 8-14 November 2021. Ada sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti pagelaran Pameran UMKM Kolaborasi 3 Kecamatan, dengan mempamerkan produk kuliner, busana, dan kerajinan.

“Inilah saatnya kita untuk bergerak bersama dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya. Untuk pelaku UMKM harus tetap semangat, harus terus berinovasi dengan produknya. Ayo semangat memproduksi, dan ayo berjuang sama-sama,” katanya.

Disisi lain, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya ini juga berharap, kolaborasi stakeholder dengan pemkot ini bisa dicontoh oleh daerah lainnya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, untuk para stakeholder yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menyediakan ruang untuk para pelaku UMKM, agar bisa menggelar pameran di dalam mal.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri, tanpa kolaborasi stakeholder yang lain. Kami juga mengimbau kepada pemilik mal yang lain, yang mau membuka diri atau mau berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan tempat di mal kepada UMKM,” katanya. (ant)

Kemnaker bahas proses penetapan upah minimum 2022

EKONOMI BINIS·November 14, 2021November 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan membahas proses penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ia menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional.

“Pemerintah hadir dengan mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah peduli terhadap kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha serta keberlangsungan berusaha,” ucap Dirjen Putri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.

Menurut dia, upah minimum dimaksudkan sebagai pelindungan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.

“Upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/Kota (UMK).

PP 35/2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Namun, bagi upah minimum sektor yang ditetapkan sebelum tanggal 20 November 2020 dan masih berlaku,dapat dilanjutkan upah minimum sektoral tersebut selama UMS tersebut nilainya masih lebih tinggi dibandingkan dari UMP atau UMK di wilayah tersebut, dengan demikian seluruh pihak harus tetap patuh dengan pelaksanaan UMK selama masih berlaku.” terangnya dalam seminar terbuka.

Ia berharap, melalui pembahasan tersebut, setiap pihak mendukung penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, semangat dari formula upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah. Keadilan antarwilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.

Selain itu, katanya, penetapan upah minimum tersebut juga ditujukan untuk mencapai kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan data-data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, BPS sebagai satu-satunya wali data nasional merupakan lembaga yang independen dan kompeten dalam hal penyediaan data-data makro yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

“BPS tidak melakukan kegiatan pengumpulan data yang secara khusus ditujukan untuk penghitungan upah minimum,” ucapnya.

Data-data yang disediakan oleh BPS yang dipergunakan dalam perhitungan upah minimum sudah lama dikumpulkan oleh BPS sebelum disahkan PP No. 36 Tahun 2021. Data-data untuk penghitungan penetapan upah minimum bisa diakses pada wagepedia.kemnaker.go.id.

“Data tersebut juga digunakan oleh institusi lain baik lokal maupun internasional dalam merencanakan atau mengambil keputusan yang akan dilakukan, sehingga banyak pihak yang mengawasi data BPS,” ucapnya.

Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pakar pengupahan, Joko Santosa menyatakan, penetapan upah minimum penting untuk menaikkan Indeks daya saing Indonesia dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan Indonesia terkait kepastian hukum dan indikator perekonomian dan ketenagakerjaan.

Selain itu, sambung Joko, dampak lain yang mungkin perlu diantisipasi terhadap penetapan UM pada COVID-19 saat ini yaitu potensi terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi), memicu PHK, mendorong relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah, dan mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini.

“Potensi lainnya yaitu untuk meningkatkan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah di atas upah minimum” ucapnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus dalam penyesuaian upah di atas upah minimum yang jumlah pekerjanya adalah mayoritas. Terlebih lagi dengan kondisi upah minimum yang sudah di atas median atau rata-rata upah, sebaiknya semua pihak fokus kepada upah berbasis kinerja individu dan produktivitas, sehingga kenaikan upah masing-masing pekerja akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya. Bila hal ini dilakukan, maka dapat mendorong kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

“Penerapan struktur skala upah dengan penyesuaian berbasis kinerja individu akan mendorong distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan/pekerja yang harus menjadi tujuan perjuangan pekerja dan SP/SB,” kata Joko.

Seminar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan mulai dari bupati/wali kota seluruh Indonesia, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dewan Pengupahan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia,LKS Tripartit seluruh Indonesia, Apindo, SP/SB, dan stakeholder hubungan industrial. ant

Ketua DPRD Surabaya : Jelang Tutup Tahun, UMKM Fokus Utama Pemulihan Ekonomi

EKONOMI BINIS·November 13, 2021November 16, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Jelang tutup tahun 2021, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendorong Pemkot segera melakukan pemulihan ekonomi dan percepatan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menempatkan pemulihan ekonomi sebagai salah satu pos prioritas dengan 2,16 persen anggaran atau sebesar Rp 224.856.253.590 dari total kekuatan belanja sebesar Rp 10.405.185.113. “Diharapkan realisasi akselerasi bisa mulus melaju sejak awal tahun 2022 mendatang,” kata Adi Sutarwijono, Sabtu (13/11/2021).

Dia menyebut unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap jadi fokus utama yang harus mendapatkan akses permodalan.

Apa lagi melalui BUMDnya, yakni PT BPR Artha Surya Pemkot Surabaya telah mengeluarkan pinjaman lunak dengan bunga 3 persen, melalui program Puspita. “Itu dipakai oleh pelaku UMKM di Surabaya untuk menggerakkan ekonominya, jadi saya kira pemkot juga akan memberikan akses modal,” ucapnya.

Selanjutnya, akses promosi semakin terintegrasi dengan memanfaatkan ranah teknologi dan informasi. Begitu juga penyediaan sarana akses bimbingan bagi pelaku UMKM. “Bagaimana mendisain packaging, terus mendisain promosi dengan efektif itu harus dijalankan oleh pemkot,” terangnya.

Sebab, gencarnya promosi bisa memperkuat branding UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga akan mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk membeli produk-produk hasil tangan pelaku usaha.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menambahkan, ketika berbicara UMKM ada 3 aspek penting yang harus benar-benar dicermati jika ingin perbaikan ekonomi masyarakat bisa berjalan sesuai rencana. “Karena UMKM itu dimana pun kan masalahnya ada 3, yaitu akses modal, akses bahan baku, dan pasar,” tandasnya.(brj)

Pemerintah apresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo

EKONOMI BINIS·November 9, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Sidoarjo – Pemerintah mengapresiasi keberadaan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), yang berada tak jauh dari kawasan industri Safe n Lock, di Lingkar Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, karena kebutuhan produk halal di pasar internasional masih belum terpenuhi.

Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Dr Hj Siti Ma’rifah, MM, MH, yang bekunjung ke HIPS, Minggu menyambut baik hadirnya HIPS, dan siap mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Siti Ma’rifah datang ke HIPS beserta rombongan yang terdiri dari direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah seperti Soegiharto (Dirut PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah), perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Hendro, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Moektiono Ngesti, dan beberapa pihak.

Kedatangan mereka disambut Adi Saputra Tedja Surya (Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda, Tbk) beserta jajaran, dan Dr Ir Jamhadi, MBA (Ketua Yayasan Kemandirian Pangan Indonesia/YKPN Jawa Timur).

Adi Saputra Tedja Surya mengatakan HIPS merupakan kawasan industri halal pertama di Indonesia, dan dibangun di atas lahan seluas 148 ha, dan menerapkan suistainable halal eco system.

“Dengan dukungan sistem, kami menyediakan halal economy office, halal labolatorium, halal logistic, dan lain-lain. Ada 400 tenan, dan saat ini yang sudah masuk ialah Bel Bel, Sariraya, PT Ekosjaya Abadi Lestari, dan beberapa lagi,” jelasnya.

Ketua YKPN Jawa Timur, Jamhadi mengatakan kawasan HIPS cukup totalitas dalam menyediakan kawasan industri halal untuk mendukung produk halal di Indonesia bahkan dunia.

“Kunjungan Hj Siti Ma’rifah dan rombongan ini sangat menyemangati kami dari Jawa Timur untuk menumbuhkan industri halal. Bahan Baku produk halal tersedia di Jatim. Jawa Timur juga surplus beras, dan tersedia garam, jagung, ikan, sayur, buah, daging, dan 45 persen gula nasional disuplai dari Jatim. Maka itu, jika HIPS ini segera meningkatkan kegiatannya, bisa menghemat devisa negara. Bahkan Indonesia bisa mengekspor produk halal, dan bukan tidak mungkin Indonesia jadi kiblat produk halal dunia di tahun 2024,” kata Jamhadi.

Jamhadi yang juga Ketua Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Jawa Timur itu mengatakan, Pemprov Jatim juga sangat mendukung pengembangan industri halal, salah satunya dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur One Pesantren One Product (Pergub OPOP), yang saat ini sedang diselenggarakan OPOP Award 2021.

“Kami juga terlibat penjurian OPOP Award 2021 yang diikuti 550 ponpes seluruh Jawa Timur. Produk yang dihasilkan mereka cukup bagus, cuma kendalanya dalam pembuatan FS (Feasibility Study) yang bisa membuat investor tertarik. Dan ini perlu dibimbing untuk membuat FS supaya ide menjadi industri, sehingga cepat merealisasikan produk halal. Untuk produk, keseharian mereka sudah memproduksinya, tapi perlu dikatrol. Untuk itulah, perlu dukungan dan kolaborasi dari PT Askrindo Syariah dan juga HIPS kepada OPOP,” kata Jamhadi.

(ant)

BI Kediri selenggarakan pelatihan pengolahan biji kopi dengan KUB

EKONOMI BINIS·November 9, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Kediri – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, menyelenggarakan pelatihan optimalisasi biji kopi sebelum dan sesudah panen dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Omah Kopi Mandiri di Bumi Perkemahan Jurang Senggani, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung,

“Bank Indonesia memiliki komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dan swasta, membantu pemulihan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pariwisata,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Wihujeng Ayu Rengganis di Kediri, Senin.

Pihaknya mengungkapkan komoditas kopi lokal dinilai memiliki prospek cerah untuk menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan taraf hidup petani. Hal ini juga ditopang oleh produksi dan konsumsi dalam negeri dengan nilai ekspor yang besar.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun 2021 pasokan kopi diprediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 ribu ton. Sementara berdasarkan data World Top Export 2020, nilai ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar USD 821 juta, atau 2,6 persen terhadap total ekspor dunia dan menempati peringkat 10 dunia.

“Tentu produktivitas dan mutu kopi lokal masih dapat terus ditingkatkan mengingat potensinya yang luar biasa,” kata dia.

Ia menambahkan, pengolahan kopi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil, yakni 94,5 persen produksi dipasok dari perkebunan kopi rakyat.

“Perlu adanya perhatian khusus dengan meningkatkan produktivitas dan memperbaiki sistem pengolahan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik optimalisasi biji kopi sebelum dan sesudah panen secara benar, sehingga produktivitas dan mutu kopi lokal menjadi lebih baik,” ujar dia.

BI Kediri juga sudah mendampingi para petani kopi di Tulungagung. Petani kopi Kawasan Sendang, Kabupaten Tulungagung menanam dua jenis kopi yakni Arabika dan Robusta.

Melalui pelatihan yang diselenggarakan, kata dia, diharapkan Kopi Sendang mampu bersaing dengan kopi nusantara lainnya dan memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi pasar permintaan kopi yang terus meningkat dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kopi sendang diharapkan juga dapat mendukung pariwisata sebagai oleh-oleh khas asli Tulungagung,” katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Hanoto yang juga hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa Bank Indonesia melakukan sejumlah program pengembangan UMKM kopi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan cakupan pembinaan dari hulu ke hilir, guna mendorong optimalisasi kuantitas maupun kualitas komoditas kopi di dalam negeri.

Saat ini terdapat 14 dari 62 UMKM penghasil kopi binaan Bank Indonesia yang telah menembus pasar ekspor, baik langsung maupun tidak langsung.

“Pada sisi hulu, BI melakukan konservasi lahan, penyediaan air bersih, penyediaan mesin pengolahan, sementara pada hilir, BI membantu UMKM memperkenalkan produk kopi ke mancanegara melalui wisata edukasi kopi atau mendekatkan UMKM kepada investor,” kata Budi.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Anggota Komisi XI DPR-RI Dapil Jatim VI M. Sarmuji dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung Bambang Ernawan.

Pelatihan dihadiri oleh 60 anggota KUB Omah Kopi Mandiri, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan keterampilan petani agar dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kopinya.

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan suvenir dan bantuan kepada KUB Omah Kopi dan Pokdarwis Side Rejo selaku pengelola Bumi Perkemahan Jurang Senggani, sebagai upaya konkret Bank Indonesia pada pengembangan UMKM kopi dan pariwisata di Indonesia, dan Tulungagung pada khususnya. Bantuan diberikan secara simbolis. (ant)

Bangkit dari Pandemi, Pemkot Surabaya dan GoTo ajak UMKM manfaatkan ekosistem digital

EKONOMI BINIS·November 7, 2021November 11, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, bersama dengan grup teknologi GoTo mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan ekosistem digital demi bangkit dari pandemi.

“UMKM nya Kota Surabaya sudah menjadi ujung tombak ekonomi Surabaya, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Terlebih akan lahir UMKM-UMKM baru yang dibantu dengan digital. Karena mau tidak mau, UMKM ini akan bergerak hebat kalau dia ini juga bermain dengan digital, apalagi pas masa pandemi ini,” kata Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dalam keterangan pers, Selasa.

Lebih lanjut, Eri mengatakan pergerakan UMKM bisa terjadi dengan adanya kolaborasi, tak terkecuali dengan swasta. Kolaborasi ini memberikan layanan dan kemudahan bagi pengguna di ekosistem digital tersebut.

Gerakan #BangkitBersama di Surabaya hadir dengan sederet program lengkap dan holistik serta melibatkan dan menyelaraskan tiga elemen penting dalam ekosistem GoTo, yaitu UMKM, konsumen, dan mitra driver.

“Sebagai karya anak bangsa, ekosistem GoTo – yang menaungi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial – terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mendorong kapasitas pegiat UMKM lokal serta mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penjual terdekat agar lebih efisien,” kata Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia Leontinus A. Edison.

Adapun dukungan GoTo kepada UMKM di Surabaya lainnya adalah dengan menghadirkan program promosi GoFood, bagi para pedagang yang tergabung di Sentra Wisata Kuliner Surabaya pada akhir Oktober 2021.

Lewat program ini, para mitra GoFood berhasil memperoleh kenaikan nilai transaksi hingga 28 persen.

“Fokus GoTo adalah untuk memberdayakan berbagai UMKM di Surabaya agar dapat tumbuh kembang. Dengan dukungan solusi digital dari GoTo bersama inisiatif seperti Sentra Wisata Kuliner dari Pemerintah Kota Surabaya, kami percaya UMKM di Surabaya akan #BangkitBersama,” kata Chief Food Officer Gojek Catherine Hindra Sutjahyo.

Tokopedia juga mendukung pameran UMKM dan produk unggulan tahunan Jawa Timur, Jatim Fair Hybrid 2021, yang diselenggarakan secara online lewat Tokopedia dan berhasil mendorong peningkatan transaksi para UMKM lokal yang mengikuti kegiatan ini dengan nilai paling tinggi mencapai 13x lipat.

GoTo juga berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan Pemkot Surabaya juga menghadirkan beragam program pengembangan skill bagi para pelaku UMKM lewat Kelas Maju Digital Pemula.

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 11 dan 19 November 2021 dengan peserta ribuan UMKM binaan Pemkot Surabaya, baik kuliner dan nonkuliner.

Diharapkan UMKM dapat meningkatkan kemampuan bisnisnya dan memperkuat daya saing. Tidak hanya itu, secara berkelanjutan GoTo melalui GoTo Financial, dengan didukung oleh OJK Jawa Timur.

Pelatihan ditujukan mendorong pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM di Surabaya untuk mendorong tumbuhnya literasi keuangan, serta mendorong UMKM Surabaya go-digital lewat GoFood dan Tokopedia. (ant)

Khofifah: IPEI Jawa Timur Ungguli Rerata Nasional bukti terus mendorong pertumbuhan ekonomi

EKONOMI BINIS·November 4, 2021November 6, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Jawa Timur tahun 2020 melampaui pencapaian nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai indeks ekonomi inklusif Jawa Timur mencapai 5,92 atau di atas rerata nasional yang mencapai 5,52.

Di Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64. Begitu juga di pilar 2, dimana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh diatas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.

“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan.

Khofifah memaparkan, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi , pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Pilar utama ini dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator.

Ke-21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI tersebut, lanjut Khofifah, antara lain pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.

“Dalam setiap rencana pembangunan kami selalu mengupayakan bagaima program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” imbuhnya.

Di Jawa Timur, kata Khofifah, terdapat lima kabupaten yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan. Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target.

Khofifah menyebut jika Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.

Diterangkan, fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, dimana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 M untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp 14,4 M untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 1,35 M dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp 882 M.

Sedangkan untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp 1,35 M untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp 3,9 miliar.

Dan yang ketiga, guna peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan telah dialokasikan pula Rp 2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp 30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.

“Insya Allah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan massif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” pungkasnya. (brj)