N7 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya meminta target pendapatan daerah tahun depan dinaikkan menjadi Rp 1 triliun. Dewan optimistis nilai itu bisa dicapai karena kondisi Surabaya membaik. Ditambah lagi, banyak potensi pendapatan yang belum digali. Salah satunya optimalisasi aset daerah.
Anggota Banggar DPRD Surabaya Buchori Imron mengatakan, banyak potensi pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan. Salah satunya pengelolaan aset daerah. Banyak potensi pendapatan yang bisa didapatkan pemkot dari pengelolaan aset secara tepat. ”Aset tidur harus dimaksimalkan. Seperti tanah,” tuturnya.
Menurut Buchori, Pemkot Surabaya memiliki ratusan hektare tanah yang belum difungsikan. Lokasinya tersebar di beberapa kelurahan. Kini lahan milik daerah itu nganggur serta tidak memberikan pemasukan karena belum dikelola.
Buchori menyampaikan, aset tanah berasal dari bekas tanah kas desa (BTKD). Surabaya dulunya terdiri dari banyak desa. Kurang lebih ada seratusan desa. Setiap desa memiliki sedikitnya 15 hektare BTKD. Sejauh ini pemkot baru memakai sebagian aset yang kini dimanfaatkan untuk program padat karya.
Program padat karya itu mempekerjakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Warga yang semula tidak memiliki penghasilan pun mendapatkan upah setiap bulannya. ”Makanya, BTKD itu jangan ditidurkan. Lahan harus diaktifkan untuk kegiatan produktif,” imbuh politikus PPP tersebut.
Ada sejumlah opsi yang bisa ditempuh pemkot untuk mengelola aset. Misalnya melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Atau bisa juga disewakan atau dikontrakkan dengan perjanjian durasi waktu tertentu. Buchori optimistis aset yang dikelola dengan baik akan menambah pendapatan daerah. ”Yang penting tidak sampai hilang,” tuturnya.
Itu baru aset, belum potensi pendapatan yang lain. Misalnya BUMD. Anggota banggar Imam Syafi’i menyampaikan, pengelolaan perusahaan daerah masih jauh dari harapan. Banyak BUMD yang tidak bisa menyetorkan dividennya ke pemkot. Bahkan, beberapa di antaranya masih menerima dana penyertaan modal dari APBD. ”Jangankan setor laba perusahaan, biaya operasional saja masih minta pemkot,” tegas dia.
BUMD seperti Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), misalnya, belum bisa setor dividen. KBS bahkan masih menyedot subsidi dari pemkot. Nilainya hampir Rp 5 miliar per tahun.
Perusahaan daerah lain juga kurang berperan. Bahkan hampir tidak terdengar. Seperti Surya Karsa Utama (SKU) di bidang perumahan. Setoran dividen BUMD seperti Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) dan rumah potong hewan (RPH) juga nihil. ”Padahal, potensi BUMD ini besar sekali. Sayang belum dikelola secara lebih profesional,” kritik Imam.
Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) juga dinilai belum berinovasi dengan memperbanyak nasabah ke pedagang pasar. Sejauh ini, papar Imam, yang bisa menyetor laba pendapatan baru PDAM Surya Sembada. ”BUMD lain butuh kerja keras agar bisa menghasilkan pendapatan ke daerah,” ucap politikus Nadem itu.jp
