Kusnul Khotimah – Page 9

Menko Polhukam Mahfud MD bantah nama Soeharto dihilangkan dari sejarah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 3, 2022March 4, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto.

“Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,” tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan.

“Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Peran Pak Harto–sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto–dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres.

“Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,” ucapnya.

Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949.

Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut.

“Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” kata Mahfud.

Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas.

“Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,” tutur Mahfud.(atr)

Sektor pertanian Lamongan tumbuh positif pada 2021 dilihat dari NTP

EKONOMI BINIS·March 3, 2022March 4, 2022

Nusantara7.com, Lamongan – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyebut sektor pertanian di wilayahnya masih tumbuh positif meski di tengah pandemi, yang terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) Lamongan naik tipis 2 persen dari 104,84 tahun 2020 menjadi 106,81 pada 2021.

Yuhronur dalam siaran persnya di Lamongan, Selasa, mengatakan dengan naiknya NTP mengisyaratkan kesejahteraan petani Lamongan semakin meningkat, apalagi saat ini juga dibarengi dengan kenaikan harga gabah kering giling yang mencapai angka Rp4.400.

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah di antaranya pemberian bantuan alat pertanian modern, subsidi pupuk hingga pengentasan hama tikus yang menjadi momok petani Lamongan,” kata Yuhronur, yang pernah menjabat Sekda Lamongan tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Sukriyah menyebutkan berbagai peningkatan produksi terus dilakukan termasuk mendukung infrastruktur pertanian. Seperti pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani, pengerukan embung sumur pantek dan lain sebagainya.

Ke depan, kata Sukriyah, akan terus melakukan berbagai inovasi termasuk melakukan inovasi Manajemen Tanam Sehat (MTS), yakni budi daya padi hibrida di lahan tadah hujan atau lahan kering.

“Ke depan kami juga akan terus melakukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian khususnya komoditas padi di Lamongan,” katanya.

Sukriyah menyebut kenaikan NTP Kabupaten Lamongan juga didukung oleh kenaikan produksi tanaman, salah satunya komoditas padi.

Pada tahun 2021 dengan luas panen 154.204 hektare mampu memproduksi sebesar 1.196.310 ton padi sehingga produktivitasnya 7,76 ton per hektare. Produktivitasnya naik 2,35 persen dari tahun 2020 yang tercatat 7,58 ton per hektare.

Sementara laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), NTP Jawa Timur pada Februari 2022 turun 0,59 persen dari 102,33 menjadi 101,72.

Penurunan NTP disebabkan indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,55 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,05 persen.

Pada Februari 2022, dua subsektor pertanian mengalami penurunan NTP, sedangkan tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan.

Subsektor yang mengalami penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,37 persen dari 104,54 menjadi 103,11, diikuti subsektor peternakan sebesar 1,10 persen dari 100,77 menjadi 99,67.

Sebaliknya subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar adalah hortikultura sebesar 3,89 persen dari 96,27 menjadi 100,01, diikuti subsektor perikanan sebesar 1,13 persen dari 102,72 menjadi 103,89 dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,12 persen dari 99,99 menjadi 100,11. (atr)

KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Wacana Penundaan Ramai

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 2, 2022

Nusantara7.com, Wacana penundaan Pemilu 2024 semakin ramai menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menolak keras usul perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi pun diminta mengambil sikap untuk mengatasi persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menuturkan, dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden harus segera direspons secara tegas oleh Jokowi. Dengan begitu, rakyat tidak dibingungkan dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi tersebut.

Wacana itu, kata Sultan, berpotensi mengakibatkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan konflik horizontal. Bahkan bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Karena itu, lanjutnya, presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik tersebut. ”Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana menggelikan ini,” tutur senator asal Bengkulu itu.

Sementara itu, penolakan terhadap usul penundaan Pemilu 2024 terus bermunculan. Salah seorang tokoh yang menyatakan penolakannya terhadap penundaan pemilu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia menyatakan, Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, partainya menolak pemilu diundur. Paloh menuturkan, jika ingin menempatkan kepentingan bangsa, harus taat pada konstitusi.

”Kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode, Red), Nasdem akan berada paling depan,” tegasnya dalam keterangan resminya kemarin (1/3).

Paloh menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem untuk mendorong pemilu tidak ditunda.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga buka suara. Melalui juru bicara pribadinya, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin sore, Prabowo mengisyaratkan penolakan. Dia menegaskan akan menghormati konstitusi. ”Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita,” kata dia.

Bukan hanya itu, Dahnil menyatakan bahwa Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk terus merawat demokrasi di Indonesia. ”Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya,” ungkap Dahnil. Baik tokoh partai politik maupun nonpartai politik.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan, usul penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar didasarkan aspirasi masyarakat. Salah satunya, pemilu dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ternyata, kata dia, usulan Muhaimin itu didukung beberapa ketua umum partai lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. ”Bahkan, ketua umum PBNU mengatakan usul penundaan pemilu itu masuk akal,” kata dia.

Namun, lanjut dia, usul penundaan pemilu memang tidak mudah direalisasikan. Menurut dia, penundaan pemilu bisa dilakukan jika dasar hukumnya jelas, disetujui Presiden Jokowi, dan didukung mayoritas rakyat.

Pada bagian lain, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak menyurutkan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu itu terus melanjutkan persiapan guna menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, hingga kemarin tidak ada pembicaraan soal rencana mengubah jadwal pemilu. Karena itu, keputusan pelaksanaan pemilu sebelumnya yang disepakati diadakan pada 14 Februari 2024 tetap dijalankan. ”Sejauh ini KPU tidak pernah diajak bicara-bicara, baik oleh sebagian partai maupun pemerintah, untuk merevisi keputusan bersama tersebut,” ujarnya kemarin.

Selama belum ada keputusan baru, lanjut dia, pihaknya memandang isu penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik. Terkait dengan persiapan, Pram menyampaikan bahwa pihaknya tengah mematangkan regulasi.

Berdasar rapat pimpinan (rapim) di Surabaya pekan lalu, total ada delapan draf peraturan KPU (PKPU) yang dibahas. Di antaranya, PKPU Tahapan, PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu, PKPU Pembentukan Dapil, serta PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kemudian, PKPU Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu, PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu, serta PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, dan Pendidikan Pemilih.

Di antara delapan draf tersebut, ada dua yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Yakni, PKPU Tahapan dan PKPU Pendaftaran Partai. ”KPU akan mengajukan surat permohonan kepada pemerintah dan DPR,” katanya. (jps)

Ketua KPK Firli : korupsi ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa

HUKUM DAN KRIMINAL·March 2, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan korupsi merupakan ancaman nyata kedaulatan negara pada suatu bangsa.

“Melihat betapa destruktif-nya korupsi terhadap suatu negara, dapat kita simpulkan bahwasanya korupsi adalah ancaman nyata kedaulatan negara suatu bangsa,” kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret.

Ia mengatakan korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan nyata yang dampaknya dapat menghancurkan tujuan bernegara suatu bangsa.

“Bukan hanya sendi perekonomian semata, jika dibiarkan berurat akar di seluruh lini dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan dan masa depan negara tersebut akan luluh lantak oleh korupsi,” ujar Firli.

Menurut dia, tidak sedikit contoh negara yang hancur dan jatuh miskin setelah korupsi “menggurita” sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban melindungi, menghidupi apalagi memakmurkan rakyatnya. “Karena korupsi telah merusak seluruh tatanan kehidupan di negara tersebut,” ucapnya.

KPK, lanjut Firli, memandang langkah Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara sangat tepat, mengingat penegakan kedaulatan negara adalah hal utama yang sifatnya fundamental untuk senantiasa ditanam, dirawat, dan dijaga oleh seluruh elemen bangsa dan negara.

“Penting bagi segenap anak bangsa di negeri ini untuk memandang lebih luas dan melihat lebih dalam agar dapat menempatkan posisi penegakan kedaulatan negara, di tengah situasi dan kondisi global yang saat ini yang sangat rentan membuat bangsa-bangsa di dunia terfragmentasi,” tuturnya.

Menurut dia, tidak sedikit contoh negara-negara dunia yang terlibat konflik terkait penegakan kedaulatan negaranya masing-masing di mana hampir sebagian besar memilih perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Dalam pandangan kami, perang bukan lah cara bangsa yang beradab dalam menyelesaikan sebuah konflik, mengingat peperangan hanya menyuguhkan teror terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bagi dari pihak yang menang maupun yang kalah dalam peperangan,” ucap Firli.

Atas nama lembaga maupun pribadi, ia pun mengimbau kepada negara-negara yang saat ini tengah berperang akibat konflik untuk segera menghentikan peperangan dan secepatnya mengambil langkah dialog sebagai solusi atas penyelesaian konflik.

“Selamat memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara, mari kita jaga tegakan kedaulatan NKRI dari ancaman korupsi agar negeri ini dapat mewujudkan cita-cita, tujuan dan arah masa depan bangsa yang gemilang, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Aman, Damai dan Sejahtera, dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote,” kata Firli. (atr)

Kominfo Usman Kansong perluas strategi komunikasi untuk G20

EKONOMI BINIS·March 2, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika memperluas strategi untuk menginformasikan Presidensi G20 Indonesia kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah.

“Kami komunikasikan G20 ke dalam dan luar negeri, menggunakan semua instrumen, mulai dari media sosial sampai media arus utama di dalam dan luar negeri,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, Usman Kansong, dalam webinar Forum Merdeka Barat 9 “Sinergi Sukseskan Agenda Presidensi G20”, Rabu.

Kominfo menyiapkan situs resmi G20 untuk informasi seputar forum internasional tersebut, termasuk untuk melihat jadwal dan mendaftar mengikuti acara G20 bagi delegasi dan media yang akan meliput.

Sejak Januari, Kominfo meluncurkan buku elektronik G20pedia agar informasi tentang bahasan dalam forum ini sampai ke masyarakat. Buku itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar topik yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia bisa dipahami semua lapisan masyarakat.

Khusus untuk daerah terdepan, terluar dan tertinggal, atau yang lebih dikenal sebagai 3T, Direktorat Jenderal IKP memiliki tim penyuluh informasi publik yang akan datang langsung ke masyarakat untuk sosialisasi Presidensi G20 Indonesia.

Tim penyuluh informasi publik ini sudah berlangsung cukup lama, tidak semata dibentuk untuk perhelatan internasional G20. Kominfo, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya, menggunakan tim ini untuk sosialisasi informasi yang penting, seperti protokol kesehatan saat pandemi dan vaksinasi COVID-19.

Sosialisasi Presidensi G20 juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pasalnya acara ini akan digelar di 25 kota di Indonesia.

Kominfo saat ini sedang menyiapkan jaringan 4G dan 5G, baik untuk komunikasi maupun keperluan pameran, di lokasi tempat penyelenggaraan G20.

Beberapa acara forum G20 akan diadakan secara hibrida, campuran pertemuan tatap muka dan virtual, karena pandemi virus corona. Di Bali, tempat acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi G20 berlangsung, akan berlangsung pameran telekomunikasi dan digital dari perusahaan digital Indonesia.

Usman juga melihat Presidensi G20 merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah 3T supaya masyarakat bisa mengakses informasi, termasuk soal G20. (ant)

Kantor Staf Presiden : Jokowi perintahkan segera bayar biaya pasien COVID-19 Rp25 triliun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 27, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajarannya agar biaya perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp25,1 triliun segera dibayarkan ke rumah sakit.

Presiden meminta agar biaya perawatan COVID-19 sebesar Rp25,1 Triliun bisa segera dibayarkan kepada rumah sakit yang telah melayani masyarakat. KSP akan mengawal proses ini dan menjamin keterbukaan terhadap masukan dan kritik penerima klaim untuk biaya pasien, kata Tenaga Ahli Utama KSP dr Noch T Mallisa dalam siaran pers KSP di Jakarta, Minggu.

Mallisa menyampaikan KSP akan memastikan rumah sakit tetap memberikan pelayanan dengan baik dan tidak terbebani dengan tunggakan klaim.

Di samping itu, Mallisa juga mendorong pihak rumah sakit untuk terus proaktif meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data dan memenuhi syarat pelunasan klaim.

Dikutip dari siaran pers KSP, Kemenkes pada pekan lalu mengakui terdapat kewajiban pembayaran klaim kepada rumah sakit untuk pelayanan pasien COVID-19 sebesar Rp25,1 triliun. Tunggakan tersebut merupakan sisa utang pemerintah kepada rumah sakit pada 2021.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pelunasan klaim Rp25,1 triliun tersebut belum dapat diselesaikan karena belum semua rumah sakit (RS) menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) kepada Kemenkes, yang merupakan syarat pembayaran klaim biaya perawatan COVID-19.

Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Budhi Suryadharma mengatakan saat ini Kemenkes sedang mempercepat penyelesaian klaim biaya penanganan pasien COVID-19.

“Kami mohon kerja sama dari pihak rumah sakit agar merespon cepat dalam melengkapi berkas klaim yang diminta BPJS Kesehatan dan Kemenkes, serta memperhatikan batasan waktu pengajuan klaim yang sudah ditentukan untuk menghindari klaim kadaluarsa,” kata Budhi dalam audiensi Percepatan Pembayaran Klaim Pelayanan COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (25/2), sebagaimana keterangan KSP. (atr)

KAI minta pemerintah ikut tingkatkan keselamatan di perlintasan KA tidak terjaga

EKONOMI BINIS·February 27, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyesalkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas antara Bus dan Kereta Api Dhoho (Blitar – Kertosono) yang terjadi di perlintasan tidak terjaga antara Stasiun Tulungagung dan Ngujang, pada Minggu (27/2).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI akan segera menutup perlintasan sebidang tersebut, dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Namun demikian, KAI juga meminta pemerintah meningkatkan keselamatan perjalanan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya.

“KAI berharap seluruh pihak dapat proaktif dan bersama-sama menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan itu sendiri,” kata Joni dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Joni mengatakan, rendahnya kedisiplinan pengguna jalan, membuat masih tingginya jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang antara pengguna jalan dan kereta api.

Pada tahun 2021 terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api sebanyak 271 kecelakaan dengan korban meninggal 67 orang dan luka 92 orang.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 94 ayat 2 bahwa Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Kemudian, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 Pasal 2, pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan jalan yang berpotongan dengan jalur kereta api adalah pemilik jalannya.

Adapun rinciannya adalah Menteri, untuk jalan nasional, Gubernur, untuk jalan provinsi, Bupati/Walikota, untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, dan Badan hukum atau lembaga, untuk jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga.

Kemudian pada UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan, Pasal 114 menyatakan yaitu, Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib: berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup dan atau ada isyarat lain, mendahulukan kereta api, dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

Faktor lainnya mengenai perlintasan sebidang yang tidak dijaga sebaiknya Pemerintah Daerah melalui Dishub serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama-sama dengan KAI melakukan audit agar dapat melakukan mitigasi risikonya sehingga ada solusi jangka pendeknya.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 Pasal 3, bahwa KAI berhak menutup perlintasan sebidang yang tidak terdaftar, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari dua meter,” ujarnya.

Lanjut dia, pada Tahun 2021 sendiri KAI telah menutup 311 perlintasan sebidang liar dalam rangka melakukan normalisasi jalur kereta api.

Tercatat saat ini terdapat 3.105 perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan dimana 54 persen atau 1.696 merupakan perlintasan liar atau tidak terjaga.

KAI juga terus melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang dimana pada tahun 2021 telah dilakukan 77 sosialisasi di berbagai daerah bersama para stakeholder.

“KAI berharap, kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang terus ditekan melalui peran masing-masing pihak sesuai kewenangannya dan peningkatan kedisiplinan para pengguna jalan saat berlalu lintas,” katanya.

Akibat kecelakaan Kereta Api Dhoho tersebut terjadi kerusakan pada sarana kereta api berupa kereta penumpang, lokomotif, serta keterlambatan perjalanan KA.

KAI juga turut berduka atas adanya korban jiwa dan luka yang dialami para penumpang Bus akibat kelalaian pengemudi bus.

Joni menambahkan KAI akan menuntut pengusaha bus akibat kerugian yang dialami KAI.

Pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 124 menyatakan yaitu, Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

“Seluruh pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Hal tersebut sesuai UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” pungkas Joni.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kecelakaan rombongan Bus Pariwisata biasanya pengemudi tidak paham dengan rute yg akan dilalui karena bukan pramudi tetap/pegawai di PO tersebut.

PO tidak memiliki Risk Journey yang dijadikan panduan pramudi ketika akan berangkat ke suatu tujuan. Hal ini mengakibatkan pengemudi tidak paham Road Hazard Mapping pada route yg akan dilalui.

Tidak ada tata cara mengemudi bus convoy/rombongan di jalan, sehingga pramudi cenderung selalu ingin lebih cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan keselamatan.

“Hal ini akan diperparah jika penumpang juga meminta pengemudi agar bus mereka paling duluan sampai di tujuan,” katanya. (atr)

Pemprov Jatim targetkan 1,5 juta produk UMKM Jatim tersertifikasi halal pada 2022

EKONOMI BINIS·February 26, 2022February 27, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan sebanyak 1,5 juta produk UMKM setempat mengantongi sertifikat halal pada 2022, sebagai upaya mendorong perekonomian setempat melalui sertifikasi produk.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan kegiatan “Semarak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI)” secara virtual, Sabtu, mengatakan secara nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), produk yang tersertifikasi halal ditargetkan bisa mencapai 10 juta produk UMKM.

“Oleh karena itu, program pendampingan sertifikasi halal dan perluasan Rumah Kurasi yang saat ini dicanangkan Bank Indonesia sangat diperlukan mencapai target tersebut,” kata Khofifah.

Ia optimistis target itu bisa tercapai, karena sejumlah perguruan tinggi di Jatim juga sudah memiliki penyelia (pengawas) dan halal center, sehingga mampu mendorong mencapai target yang diharapkan.

Sementara itu, kegiatan Gernas BBI dan BWI yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mendukung Fokus Presidensi G20, dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi global melalui inklusi keuangan digital.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto mengatakan, semarak Gernas BBI merupakan wujud bahwa Jawa Timur turut memupuk rasa cinta dan bangga terhadap produk buatan Indonesia.

Kegiatan tersebut, juga sejalan dengan program Optimistis Jatim Bangkit 2022 melalui kegiatan unggulan yang berfokus pada perluasan Rumah Kurasi, sertifikasi kurator, dan sertifikasi halal melalui skema Ikrar Halal.

“Berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak multiplier effect terhadap kinerja UMKM Jawa Timur,” katanya.

Dalam kegiatan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) melakukan perluasan Rumah Kurasi.

Target Rumah Kurasi mencapai 1.000 produk UMKM terkurasi, agar memiliki standar mutu dan kelayakan yang baik sehingga ke depan produk-produk tersebut mampu dipasarkan secara nasional dan mampu bersaing secara global. (ant)

Kemenag Yaqut : Upayakan 2022 Jamaah Haji Bisa Diberangkatkan

NASIONAL·February 24, 2022

Nusantara7.com, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terus mengupayakan agar tahun ini dapat memberangkatkan jamaah haji Indonesia. Pasalnya, dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19, ibadah haji tidak dapat dilaksanakan.

“Semoga tahun ini, bisa memberangkatkan jamaah haji. Kita terus lakukan lobby kepada pemerintah Saudi, agar jamaah haji tahun ini bisa diberangkatkan,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/2).

Saat ini pihaknya terus melakukan sejumlah upaya agar pelaksanaan ibadah haji 2022 dapat berlangsung. Bahkan, tim Kemenag juga akan langsung terbang ke Saudi membahas hal tersebut.

“Kita terus kejar kepastian keberangkatan jamaah haji Indonesia pada tahun ini. Dalam waktu dekat, Tim Kementerian Agama akan ke Saudi, untuk menjajakinya,” tambahnya.

Gus Yaqut, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa secara teknis Kementerian Agama siap memberangkatkan jamaah haji tahun 2022. Mengingat juga Kementerian Agama telah menyiapkan tiga skema, di antaranya pemberangkatan penuh serta pembatasan jumlah jamaah.

“Saya optimistis tahun ini jamaah haji bisa diberangkatkan,” seru dia.

Namun, lanjut Yaqut, bangsa Indonesia juga harus bisa menerima jika nantinya ada pembatasan kuota dari Arab Saudi. Sehingga, jumlah jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan tidak seperti pada tahun sebelum terjadinya pandemi. (jwp)

Erick Thohir bagi-bagi alat pengemasan, bantu UMKM naik kelas

EKONOMI BINIS·February 24, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Menteri BUMN, Erick Thohir terus mendukung ekonomi pro-rakyat, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM untuk naik kelas.

Upaya Erick Thohir ini disambut baik oleh UMKM Padang Panjang dengan diterimanya bantuan alat kemasan yang dikirimkan melalui Rumah BUMN Padang Panjang.

Keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis, menyebutkan bantuan yang diserahkan berupa alat kemasan botol diamond sebanyak 5.000 buah. Bantuan diterima langsung oleh fasilitator Rumah BUMN Padang Panjang, Muharyuno Wizu dan diserahkan oleh PT Telkom (Persero) Tbk.

Bantuan yang merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang sebelumnya dilakukan oleh Staf Erick Thohir, Arya Sinulingga ini diharapkan dapat membantu meringankan beban produksi UMKM binaan Rumah BUMN Kota Padang Panjang sehingga produk yang ditawarkan dapat semakin bersaing.

“Selain bantuan ini, Pak Erick Thohir juga sangat berharap UMKM Bapak Ibu untuk go digital melaui pasar online agar barang Bapak Ibu dapat langsung terkoneksi kepada pembeli dimana saja” harap Arya.

Visi Erick Thohir dalam meningkatkan kapabilitas usaha nyatanya sejalan dengan isu prioritas presidensi G20 yang akan mendorong agenda transformasi digital di Indonesia. Posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital, dimana saat ini pemanfaatan teknologi digital telah dilakukan di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia. (ant)