Kusnul Khotimah – Page 55

Wali Kota Surabaya bersama Kepala Dinas PU Bina Marga Tinjau Pelebaran Saluran dan Normalisasi Box Culvert

SEPUTAR JATIM·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menjelang datangnya musim hujan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan peninjauan ke lokasi pelebaran saluran air serta naturalisasi box culvert. Kali ini, lokasi yang ditinjau berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Tandes dan Benowo.

Eri meninjau pengerjaan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah Surabaya. Kemudian, dilanjutkan menuju Jalan Tubanan Baru, tepatnya di lokasi pembuatan bozem atau tempat penampungan air.

“Hari ini sama Kepala Dinas PU Bina Marga, kita melihat saluran-saluran yang sudah kita lakukan perbaikan. Jadi Insya Allah, dari daerah ini dibuatkan bozem, nanti ada pintu air,” kata Eri saat berada di lokasi pengerjaan bozem di Jalan Tubanan Baru, Selasa (21/9/2021).

Menurutnya, mengatasi genangan ataupun banjir tidak bisa dilakukan di satu titik lokasi, tapi dengan melihat kawasan. Makanya, sebelum melakukan pelebaran saluran di Jalan Raya Darmo Indah, pihaknya sudah menyiapkan bozem untuk tempat menampung air.

“Kalau bicara banjir atau genangan kan tidak bisa satu tempat, tapi kawasan yang kita cari. Karena itu meski banjir dan genangan airnya di sana (Jalan Raya Darmo Indah), penanganannya di sini (bozem), bukan hanya di sana. Airnya ditampung di bozem, setelah itu saluran di sana baru diperlebar,” jelasnya.

Eri menyebut, setelah di kawasan ini sudah tidak terjadi genangan saat turun hujan, maka pengerjaan selanjutnya dapat difokuskan ke lokasi lain. Terutama, kawasan yang masih terjadi genangan air ketika turun hujan.

“Jadi kita baru kemudian ke kawasan lain yang masih ada genangan airnya. Yang posisinya ada di daerah Ketintang, Margodadi. Jadi penyelesaiannya tidak bisa perspot-spot, tapi harus berdasarkan zona,” katanya.

Eri juga menjabarkan, bahwa permasalahan genangan atau banjir, penyelesaiannya harus dilakukan dengan skala prioritas. Termasuk pula dengan melihat elevasi atau ketinggian. Harapannya, anggaran untuk antisipasi banjir ini lebih efektif dan efisien.

“Hari ini saya minta Kepala Dinas PU memetakan yang ada genangan dan banjir di titik mana. Jadi anggaran tahun 2022 prioritasnya kita harus berani mengatakan di mana (genangan). Misal titiknya (genangan) ada 10. Dengan genangan air segitu, maka genangan jadi empat atau enam. Tidak semua digabung tanpa skala prioritas,” papar dia.

Maka dari itu, Eri menyebut, yang namanya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) serta pokok pikiran dari DPRD itu bagaimana bisa mengkoneksikan saluran. Sehingga, bukan hanya fokus terhadap kecepatan pengerjaan saluran.

“Semua tetap dibangun, tetapi lihat elevasi dan skala prioritasnya. Mana wilayah yang harus dibangun dulu. Jadi Insya Allah (anggaran) sekitar Rp 600 miliar totalnya untuk Januari-Desember 2021, salah satunya untuk pengerjaan ini,” tuturnya.

Setelah meninjau pelebaran saluran dan bozem, Wali Kota Eri kemudian bergeser ke Jalan Raya Sememi Surabaya, tepatnya sebelum makam Babat Jerawat. Di sana, petugas dari DPUBMP Kota Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur di dalam saluran box culvert menggunakan dua alat berat.

Eri pun terlihat tak canggung untuk turun langsung meninjau ke bawah saluran box culvert tersebut. Dari hasil tinjauannya itu, ia melihat, bahwa endapan lumpur posisinya sudah hampir setengah dari tinggi box culvert, sehingga perlu dilakukan normalisasi.

“Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) betul. Tadi saya bilang ke Kepala Dinas PU, ayo ke depannya tahun 2022 harus punya alat. Ini kalau yang di sini, belum pedestrian-pedestrian lainnya. Makanya saya bilang 2022 anggarkan, harus kita cari sama-sama alat yang bisa mendorong sampah di setiap titik,” pungkasnya. [brj]

Surabaya Berhati-hati Gelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Evaluasi dilakukan Berkala

PENDIDIKAN·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kota Surabaya mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sejak Senin (6/9/2021). PTM ini dilakukan dengan terbatas dan bertahap, sehingga di tahap awal ini hanya 15 SMPN yang diperbolehkan menggelar PTM. Prosesnya pun selalu dievaluasi secara berkala, karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat berhati-hati dengan PTM ini.

Pembelajaran tatap muka ini bisa digelar setelah Surabaya memasuki level 2 berdasarkan asesmen situasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) no 35 tahun 2021, Kota Surabaya masih menduduki level 3. Namun, antara level 2 dan 3, sudah diperbolehkan menggelar PTM.

“Alhamdulilah kita bisa menggelar PTM, karena para pakar baik Epidemiologi maupun dari Persakmi sudah memberikan arahan. Namun ini bukan berarti euforia, tapi bagaimana kita menjaga mindset bahwa protokol kesehatan harus tetap dipertahankan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Ia memastikan bahwa Satgas Covid-19 bersama pakar kesehatan dan epidemiologi telah merekomendasikan 15 SMP Negeri dan swasta untuk mengelar PTM terbatas. Sekolah yang sudah direkomendasikan ini sudah melalui proses asesmen dan simulasi.

“Saya sampaikan hanya 25 persen PTM itu. Ini bukan berarti setelah boleh 50 persen kita euforia, tidak. Ini karena kehati-hatian saja,” jelasnya.

Makanya, demi memastikan pelaksanaan PTM hari pertama berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, melakukan tinjauan. Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa jika PTM ini berjalan lancar, otomatis kapasitas peserta didik yang masuk ke sekolah bisa ditingkatkan.

“Sehingga awal kita buka 25 persen, setelah itu naik lagi 35 persen dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa, aman dan nyaman menerapkan prokesnya, Fainsya Allah itu yang bisa membuat kita semakin jauh lebih baik daripada hari ini,” tuturnya.

Meski demikian, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo memastikan bakal terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah yang melaksanakan PTM maupun simulasi. Bahkan setiap harinya, lembaga pendidikan itu juga diwajibkan mengirimkan laporan kegiatan PTM berupa video.

“Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (sekolah) wajib mengirimkan video kegiatan PTM sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bahkan, Jumat (10/9/2021) besok, akan ada evaluasi bersama para pakar,” kata Supomo.

Ia juga merinci 15 sekolah yang telah melaksanakan PTM terbatas, yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 10, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 26, SMPN 28, SMPN 46 dan SMPN 62. Sedangkan untuk SMP swasta, meliputi SMP YBPK 1, SMP 17 Agustus, SMP GIKI 2, dan SMP Santa Maria Surabaya.

Supomo menyebut, bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan PTM. Tapi, juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang masih melaksanakan simulasi.

“Kami evaluasi juga sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi, baik itu SD atau SMP. Yang simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM. Jadi, setelah evaluasi Jumat besok, kemungkinan besar akan ada tambahan jumlah sekolah yang menggelar PTM dan mungkin juga ada sekolah dasar yang sudah boleh melakukan PTM,” katanya.

Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo berpendapat, meski situasi Covid-19 di Surabaya turun, namun ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah, kemudian euforia. Termasuk pula dalam implementasi PTM terbatas di sekolah.

“Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (protokol kesehatan dijaga), Pak Wali Kota bilang jangan euforia. Harus waspada dengan prokes. Kami berharap bisa langsung level 1 atau bahkan level 0,” kata dr Windhu.

Makanya, dr Windhu juga meminta agar PTM di Surabaya tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Ia pun meyakini, dengan gotong-royong bersama dalam upaya memerangi virus, maka mata rantai pandemi di Surabaya bisa segera terputus. “Kalau mau kerja sama, semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, Insya Allah, kita bisa terkendali. Sangat membaik,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni menjelaskan, PTM ini tuntutannya adalah beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Artinya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah bagaimana memutus mata rantai pandemi.

“Pemutusan mata rantai ini tidak ada keistimewaan di semua tempat. Baik sekolah maupun aktivitas yang lain kan semua sama, harus disiplin prokes,” kata Esti.

Karenanya, pihaknya juga berharap ada peran serta keterlibatan seluruh pihak dalam upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19. Tak hanya pemerintah, tapi juga peserta didik, wali murid, pengelolah sekolah maupun masyarakat seluruhnya. Apalagi, selama 24 jam anak-anak ini tidak hanya beraktivitas di lingkungan sekolah.

“Jangan sampai peluang keluar rumah ini kemudian extended, ada hal-hal lain yang terjadi. Sehingga bukan karena PTM yang membuat anak-anak punya risiko. Artinya ini butuh peran serta masyarakat,” pungkasnya. [brj]

Bertahan Level 3 Penyebaran Covid-19 di Bangkalan, Ini Alasannya

LENSA MADURA·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Upaya penurunan level wilayah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangkalan terus dilakukan. Namun demikian, hingga kini Bangkalan masih bertahan di level 3.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menjelaskan, belum tercapainya penurunan level di Bangkalan disebabkan kurang maksimalnya tracing. Terutama pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang banyak tiba di Bangkalan.

“Standartnya itu setiap pasien mendapatkan 15 orang kontak erat yang dapat di-tracing, namun kita masih di bawah itu,” ungkapnya, Selasa (21/9/2021).

Selain itu, ia menyebut, banyaknya PMI yang datang tak ada di rumah saat tracing dilakukan. Sehingga menyebabkan minimnya kontak erat yang dapat dicek. “Saat kita datangi tapi PMI tidak dirumah. Itu salah satu kendalanya,” tuturnya.

Ia menegaskan, terus melakukan upaya penurunan kasus dengan menggencarkan vaksinasi. “Kita lihat dua minggu lagi, tentu kami terus berupaya untuk dapat mencapai level dua dan level 1,” tuturnya.

Diketahui, saat ini vaksinasi di Bangkalan sudah mencapai 20 persen untuk level 1 dan 9 persen untuk level 2. Pihaknya terus mengenjot vaksinasi agar seluruh masyarakat Bangkalan dapat menciptakan kekebalan komunitas atau herd imunity. [brj]

Pakar Epidemiologi Nilai Pantas Surabaya Level 1, Wali Kota Eri Bersyukur

SEPUTAR JATIM·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kebersamaan dan gotong royong warga Kota Surabaya dalam mengatasi pandemi Covid-19 akhirnya menuai hasil. Kini, Kota Surabaya berstatus level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per tanggal 14 September 2021.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bersyukur lantaran Kota Pahlawan telah berstatus level 1. Menurutnya, dari enam indikator penilaian asesmen Covid-19 Kemenkes, Kota Surabaya telah memadai. “Alhamdulillah dari hasil asesmen Kementerian Kesehatan, Surabaya hari ini masuk ke level 1. Dari enam indikator itu, kita semuanya sudah memadai,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (16/9/2021).

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, stakeholder maupun seluruh elemen di Kota Surabaya. Sebab, berkat gotong-royong dan kerja keras bersama Kota Surabaya bisa berada di level 1 sesuai asesmen situasi Covid-19 Kemenkes. “Alhamdulillah, matur nuwun (terima kasih) semua warga Surabaya. Ini berkat perjuangan njenengan (anda) semua, termasuk stakeholder. Saya haturkan (ucapkan) banyak terima kasih, ayo kita jaga level 1 ini sehingga Surabaya bisa terus berkembang,” tuturnya.

Meskipun Surabaya masuk level 1 berdasarkan asesmen situasi Covid-19 Kemenkes, namun dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya masih berada di level 3.

Salah satu alasan kenapa Surabaya belum masuk ke level 1 karena berkaitan dengan vaksinasi di wilayah aglomerasi (Surabaya, Gresik, Sidoarjo). Artinya, capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi itu juga menjadi indikator penurunan level. Makanya, Wali Kota Eri langsung berkoordinasi dengan Bupati Gresik dan Bupati Sidoarjo untuk membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi. Bagi dia, wilayah Surabaya aglomerasi ini saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

“Kami berkoordinasi dengan Gresik dan Sidoarjo untuk membantu percepatan vaksinasinya, misalkan kita membantu tenaga kesehatannya. Saya yakin, tidak lama (capaian vaksin) di wilayah aglomerasi ini akan segera tercapai. Karena Surabaya bergantung pada Gresik, Sidoarjo dan begitu sebaliknya,” ungkap dia.

Meski demikian, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini kembali mengajak masyarakat maupun seluruh elemen agar berjuang bersama mewujudkan zona hijau. Ia berharap, dalam waktu singkat, Surabaya bisa segera berada di zona hijau, sehingga kehidupan maupun roda perekonomian dapat kembali normal.

“Terima kasih warga Surabaya. Kita terus berjuang bersama agar bisa zona hijau, harus kita wujudkan dalam waktu tidak lama. Agar ekonomi Surabaya bangkit dan semua normal kembali. Sehingga kebahagiaan warga Surabaya terwujud dan tidak lagi terhambat Covid-19,” imbuhnya.

Dinilai Pantas Level 1

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo menegaskan bahwa Surabaya memang pantas masuk ke level 1, karena kalau dilihat dari indikatornya, baik dari kapasitas responnya dan transmisi komunitasnya sudah memenuhi semuanya dan di bawah standart atau level 1 semuanya.

Jika dilihat dari transmisi komunitasnya, ada tiga indikator yang diukur, yaitu kasus aktif atau konfirmasinya yang dinilai sudah bagus di angka 8,81 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 20 per 100 ribu penduduk. Kemudian untuk rawat inapnya 3,43 per 100 ribu penduduk, angka ini sudah di bawah standart Kemenkes 5 per 100 ribu penduduk. Lalu untuk angka kematiannya, Surabaya sudah 0,65 dan standartnya Kemenkes tidak boleh lebih dari 1. “Berarti oke semua kalau dilihat dari sini,” kata Dr. Windhu.

Selanjutnya, khusus untuk kapasitas responnya juga ada tiga indikator, yaitu untuk positivity ratenya sudah 0,41 persen dan angka ini sudah jauh di bawah 5 persen sesuai standart Kemenkes dan jauh di bawah ambang batas WHO 5 persen. Lalu untuk tracingnya sekarang di Surabaya sudah 1:20,71 dan angka ini jauh melampaui target Kemenkes 1:15, angka ini tertinggi di Jatim dan salah satu tertinggi di Indonesia. Kemudian untuk BOR-nya sekarang 14,45 persen dan sudah jauh dari standart Kemenkes 40 persen. Bahkan, jika dilihat dari tingkat kesembuhannya juga sangat tinggi hingga mencapai 95,88 persen, angka ini sudah di atas rata-rata nasional. “Jadi, sudah bagus semuanya dan sudah cocok,” tegasnya.

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa Surabaya pantas level 1 karena capaian vaksinasinya sangat tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Dinkes Surabaya, vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya sudah mencapai 101,32 persen dan khusus lansianya sudah mencapai 90,10 persen. Padahal, dari level 2 ke level 1 itu standart vaksinasi dosis pertamanya 70 persen dan untuk lansianya 60 persen. “Ini sudah luar biasa, sehingga kita pantas di level 1,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang masih rawat inap di rumah sakit, seharusnya tidak menjadi penghambat dan penghalang Surabaya masuk level 1. Sebab, pasien-pasien ini merupakan kiriman dari daerah-daerah lain. Selama ini, jumlah pasien di RS ini menjadi salah satu indikator penentuan asesmen level oleh Kemenkes.

Namun, pasien yang dimaksud di RS tidak memandang daerah asal pasien. Padahal, pasien yang dirawat di Kota Surabaya kebanyakan merupakan kiriman dari luar daerah. Bahkan dalam sepekan, selisih yang terjadi mencapai 462 kasus. Apalagi, beberapa RS di Surabaya menjadi rujukan utama di wilayah Indonesia Timur. “Selisih jumlah pasien di RS dan jumlah kasus aktif ini cukup aneh dan menjadi anomali data untuk Kota Surabaya. Anomali ini kemudian membuat level asesmen Surabaya tak kunjung turun. Seharusnya Kemenkes itu memperbaharui peraturan mengenai batas pasien RS itu,” tegasnya.

Karena Surabaya sudah masuk ke level 1, maka Pembina Persakmi Estiningtyas Nugraheni meminta masyarakat tidak euforia dengan kondisi seperti ini. Sebab, banyak warga yang tidak tinggal di Kota Surabaya tapi bekerja dan beraktivitas di Kota Pahlawan. “Kita harus konsisten dan komitmen. Jangan sampai kita abai dan lengah mengingat penyakit ini menular dari orang ke orang, seiring dengan banyaknya kegiatan dan pertemuan masyarakat,” kata Esti.

Ia juga mengapreasi Pemkot Surabaya dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, kerjasama semua elemen masyarakat membuat pengendalian Covid-19 dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik.

“Kita harus terus berkomitmen terhadap pengendalian Covid-19 dari sektor hulu hingga ke hilirnya. Semoga apa yang menjadi keberhasilan ini dapat terus dipertahankan,” pungkasnya. [brj]

Unair dan UK Petra Berduka, Prof Sahetapy Berpulang

PENDIDIKAN·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Universitas Airlangga kehilangan salah satu Guru Besar terbaiknya. Dia adalah Prof Dr. Jacob Elfinus Sahetapy., S.H., M.A Guru Besar Emeritus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair). Kabar duka itu disampaikan keluarga pada Selasa pagi (21/9/2021).

Dekan Fakultas Hukum Unair Dr. Iman Prihandono membenarkan kabar tersebut. “Kami keluarga besar FH Unair khususnya, sangat berduka karena kehilangan sosok guru seperti Prof. Sahetapy,” ucapnya. Sebagai Guru Besar Emeritus, banyak sumbangsih alm Prof Sahetapy yang telah diberikan untuk dunia akademik maupun kemajuan hukum di Indonesia.

Mendiang Prof. Sahetapy tercatat menjadi dosen di FH Unair sejak tahun 1959. Dalam perjalanannya, almarhum menempuh studi S2 Business and Industrial Relations, University of Utah, Salt Lake City, USA, tahun 1962 dan S3 Ilmu Hukum Unair tahun 1978. Di tahun yang sama dengan saat lulus studi doktoral, almarhum menjabat sebagai Dekan FH Unair periode 1979-1985.

Iman menuturkan, dari cerita rekan-rekan yang seangkatan dengan almarhum, sebagai dosen Prof Sahetapy adalah sosok yang sangat dekat dengan mahasiswa. “Beliau sosok yang tegas dan lugas,” ucap Iman.

Iman menambahkan, semasa menjadi dosen Prof. Sahetapy mengajarkan integritas kepada mahasiswa untuk tidak melakukan hal-hal yang merendahkan profesi hukum, misalnya korupsi. “Beliau adalah sosok yang kritis sejak masa orde baru,” terang Iman.

Teori Pembusukan Ikan
Iman teringat teori pembusukan ikan yang disampaikan almarhum di bangku kuliah saat dirinya masih menjadi mahasiswa. “Waktu saya masih mahasiswa, beliau menyampaikan teori pembusukan ikan. Ikan itu busuknya dimulai dari kepala. Karena itu, memberantas korupsi juga harus dimulai dari ‘kepala’-nya (atasan/pimpinannya, Red). Itu pesan beliau waktu dulu,” ucap Iman.

Semasa hidup, almarhum pernah menduduki jabatan yang perpengaruh dalam dunia hukum di Indonesia. Di antaranya menjadi Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) tahun 2000-2014, Ketua Forum Pengkajian HAM dan Demokrasi Indonesia tahun 1999, Anggota BP MPR RI, Anggota Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri) DPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I (Amendemen UUD 1945) MPR RI, Anggota Sub Komisi Bidang Hukum DPR RI, dan Anggota Badan Legislatif DPR RI.

Warisan terbesar yang pernah ditorehkan Prof Sahetapy adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dimana Alm Prof Sahetapy pernah menjadi Ketua Perancang.

“RUU KUHP yang kita miliki saat ini itu hasil penyederhanaan beliau. Tadinya draft UU terdiri dari tiga bagian, Kretentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Oleh beliau disederhanakan menjadi dua bagian saja yaitu Ketentuan Umum dan Tindak Pidana, lebih sederhana, ringkas, dan mudah pembahasannya. Meskipun sampai sekarang belum bisa berhasil diundangkan,” ucap Iman.

Selain keluarga besar Unair yang merasa kehilangan, Universitas Kristen (UK) Petra juga mengalami duka yang sama. Pasalnya kehilangan sosok yang sangat berjasa dalam perkembangan UK Petra selama ini yaitu Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A.

“Saya pribadi merasa sangat kehilangan sosok yang berkontribusi besar dalam perjalanan UK Petra hingga saat ini. Saya berdoa semoga keluarga dan semua orang yang mengasihinya diberikan kekuatan dari Tuhan,” pesan Prof. Dr. Ir. Djwantoro Hardjito, M. Eng. selaku rektor UK Petra, Surabaya.

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., memiliki perjalanan yang panjang di UK Petra, lebih tepatnya mulai terlibat sejak tahun 1963. Dia ikut merintis awal mula berdirinya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) Petra yang terpisah dari Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPK Petra). Hal ini dilakukan agar tata kelola universitas menjadi terpisah dan lebih baik.

Pria yang lahir pada 6 Juni 1933 di Saparua (Maluku Tengah) itu juga menulis syair Hyme UK Petra yang masih tetap di nyanyikan oleh sivitas UK Petra hingga saat ini di beberapa acara resmi. Saat ini jenazah masih dalam proses di Rumah Sakit kemudian setelah itu oleh keluarga akan dibawa ke Rumah Duka Grand Heaven Surabaya.

“Terima kasih Pak Sahetapy telah setia mengawal proses perkembangan UK Petra, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjadi terang juga bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. [brj]

Pemkab Bangkalan Kejar Tatget Vaksin, Masyarakat Dihimbau Manfaatkan Dosis yang Tersedia

LENSA MADURA·September 23, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Kabupaten Bangkalan terus menyatukan komitmen untuk percepatan target vaksinasi di Bangkalan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, sampai 22 September 2021 pencapaian vaksin di Bangkalan telah mencapai 241.673 vaksinasi dari target sasaran 825.180.

Hal tersebut dengan rincian vaksinasi pertama mencapai 167.085 atau 20,25%, vaksinasi ke dua 72.470 atau 8,78% dan vaksinasi ke tiga 2.118 atau 61,77%. Sedangkan untuk sisa stock vaksin yang ada di Bangkalan saat ini masih terdapat 303.502 dosis. Dengan capaian yang sudah ada kekurangan vaksinasi dosis pertama sekitar 657.555 dan kekurangan dosis ke dua sekitar 752.170.

Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni MM berharap masyarakat dapat segera memanfaatkannya, sehingga target pencapaian vaksin dan herd imunity di Kabupaten Bangkalan dapat tercapai.

“Kita masih perlu bekerja keras dalam mengawal pencapaian vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. karena itu rapat evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui permasalahan yang ada sekaligus menyusun strategi dalam upaya pencapaian vaksinasi,” ujar Wabup saat memimpin rapat evaluasi pencapaian target vaksinasi bersama unsur terkait di Pendopo Pratanu, Kamis (23/9/2021).

Untuk mencapai target vaksinasi dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam penanggulangan Covid-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Sudiyo, Dinas kesehatan telah merumuskan beberapa langkah diantaranya adalah mendata siswa siswi yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ke 1 dan 2, sehingga bisa menjadwal ulang pelayanan vaksinasi di masing-masing sekolah.

Kemudian memberdayakan bidan desa dan kader desa untuk melakukan house to house dan pembentukan 138 tim baru dari 281 desa. Dengan target sasaran masing-masing tim sebanyak 25 sasaran, memberdayakan bidan desa sebagai vaksinator dan sosialisasi memberikan informasi bagi warga yang belum melakukan vaksinasi oleh para kader.

“Selain itu kami juga akan memberlakukan syarat sertifikat vaksin ketika akan berkunjung ke tempat wisata, perayaan dan fasilitas publik lainnya. Selain itu tim satgas membuka pelayanan vaksinasi yang berpotensi terjadi kerumunan/keramaian dan drive thru di lokasi-lokasi tertentu. Selain itu kami juga akan terus mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektoral/tokoh agama untuk membuka pelayanan vaksinasi yang bersifat massal,” pungkasnya. (her/bkl)

Tiga Tahun Bangkalan Berbenah, Bangkalan Berubah

LENSA MADURA·September 23, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Tiga tahun sudah R Abdul Latif Amin Imron dan Mohni memimpin Kabupaten Bangkalan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Kamis (23/9/2021) tepat tiga tahun pasangan Ra Latif – Mohni memimpin Bangkalan.

Selama tiga tahun menahkodai kota dzikir dan shalawat Bangkalan, perlahan Bangkalan menuju Sejahtera. Dari 25 Kerja Bangkalan Sejahtera, tiap sektor terus bergerak menuju visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sejahtera Pintar dan Sehat

Masyarakat Bangkalan kini menuju Sejahtera Pintar dan Sehat. Yakni tiap siswa SD dan SMP bisa bersekolah tanpa pungutan biaya. Sedangkan pelajar SMA/SMK berstatus kurang mampu mendapatkan subsidi Rp 1.000.000.

Tak hanya itu, setara mahasiswa juga mendapatkan beasiswa. Pemkab Bangkalan mengucurkan 500 beasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi bagi pelajar berprestasi. Selain pendidikan formal, Pemkab juga terus berikhtiar meningkatkan keterampilan dan mutu bagi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

Saat ini masyarakat Bangkalan juga sudah tidak khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Sebab berobat ke rumah sakit kini sudah gratis dan terjangkau. Perbaikan juga dilakukan di bidang mutu layanan tenaga perawat, bidan dan dokter melalui peningkatan kapasitas Puskesmas rawat inap dan perbaikan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan (rumah sakit).

Dan tidak hanya itu, Tiap puskesmas kini memiliki tiga dokter dan penerima bantuan iuran pembayaran (BIP) per KK miskin.

Perizinan

Pelayanan informasi, perizinan usaha serta urusan umum dipastikan tertata dengan baik. Semua warga dijamin mendapatkan hak pelayanan berkualitas, mudah dan cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu Pemkab juga menciptakan santri entrepreneurship dan 1.000 wirausahawan.

Juga tidak ketinggalan mengoptimalkan pelabuhan rakyat, revitalisasi terminal dan penetapan zonasi industri secara proporsional tak luput dari sentuhan. Bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran juga diberikan untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi. Desa/Kelurahan Juga mendapatkan satu mobil multiguna.

Disisi lain, Bupati juga memiliki program Sejahtera Mengayomi yakni menggerakkan barisan relawan sehati (Sejahtera Bersama Bupati) yang tanggap darurat bencana, kasus kesehatan dan kerentanan sosial.

Kesejahteraan para petani juga dipastikan melalui akses jaminan asuransi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bupati juga memberikan asuransi kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid dan penjaga makam. Ketua RT dan RW pun mendapat insentif. Para nelayan juga mendapat asuransi. Setiap tahun jumlah penerima insentif guru madrasah diniyah dan pondok pesantren terus meningkat.

Sejahtera Membangun dari Pinggiran

Membangun infrastruktur menjadi fokus utama Ra Latif selama memimpin Bangkalan. Ia memastikan jalan kabupaten berstatus baik dan layak melalui pemerataan dan peningkatan akses jalan wilayah pelosok.

Juga meningkatkan PJU (Penerangan Jalan Umum) di pedesaan dan irigasi pertanian melalui jaringan pipanisasi pengeboran sumur menjadi perhatiannya. Selain itu memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk tepat waktu, penyediaan air bersih bagi rumah tangga pelosok, revitalisasi pasar-pasar desa dan pemanfaatan cold storage TPI sesuai kebutuhan.

Memfasilitasi perbaikan alat tangkap nelayan. Bagi pemerintah desa Pemkab memfasilitasi penguatan dan pendampingan bagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta memfasilitasi keunggulan lokal berbasis potensi sumber daya alam, industri kreatif dan ekonomi desa melalui optimalisasi BUMDes.

Sejahtera Berbudaya

Menjadikan Masjid Syaichona Moh. Cholil sebagai pusat kebudayaan Islam dan mengembangkan Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Shalawat. Memfasilitasi kelompok kesenian, situs-situs budaya lokal, dan mengembangkan kegiatan kepemudaan dan olahraga serta menyelenggarakan festival kitab kuning tahunan bertaraf nasional.

Revitalisasi Pasar

Ditengah keterbatasan anggaran Karena refocusing penanganan Covid-19, Pemkab mengupayakan revitalisasi dua pasar pada tahun 2021. Dua pasar tersebut yaitu pasar Tanah Merah dan pasar Blega. Untuk pasar tanah merah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 5 Miliar untuk proses finishing. Sedangkan pasar Blega membutuhkan sekitar Rp 4 Miliar sampai Rp 9 Miliar untuk revitalisasi fasilitas pasar.

Prioritas Pembangunan

Pada 2020 lalu Pemkab membangun gedung DPRD, gedung ULP, Gapura Blega dan gedung pelayanan SIM Polres Bangkalan. Selain itu pada tahun 2020 Pemkab juga membangun sejumlah fasilitas yaitu gedung barak Dalmas, Musala Kejari Bangkalan dan pos pantau rukyatul hilal.

Tahun 2021 ini, Pemkab juga kembali menganggarkan untuk perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni). Jumlah RTLH yang dibenahi oleh anggaran tahun ini, lebih meningkat dari tahun 2020 kemarin. Jika Tahun kemarin, jumlah RTLH yang ditangani pemerintah ada 54 unit rumah dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah, mencapai Rp 1 Miliar, tahun ini anggaran mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 3 Miliar.

Setiap rumah direncanakan dianggarkan Rp 18 Juta. Sehingga total keseluruhan yang akan direnovasi diperkirakan mencapai 115 unit rumah.

Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Madin

Tiap tahun hampir 9 ribu orang lebih mendapatkan insentif Guru Ngaji dan Guru Madin (madrasah diniyah). Mereka menerima bantuan kisaran 200 ribu rupiah per bulan. Selain itu insentif juga diberikan kepada Takmir Masjid, penjaga makam serta ketua RT/RW.

Tak hanya memberikan bantuan langsung, untuk menyapa dan lebih cepat menampung keluh kesah masyarakat, Bupati Bangkalan juga menginisiasi kanal reaksi cepat dan spam lapor. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi dan usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (bkl)

PKB dan Bupati Jember Sepakati Insentif dan Asuransi Ketenagakerjaan untuk Guru Ngaji

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Jember – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah bertemu dengan Bupati Hendy Siswanto. Mereka membicarakan alokasi dana insentif guru ngaji dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi dan Sekretaris Itqon Syauqi bertemu dengan Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (17/9/2021) kemarin. “Kami menyampaikan pesan dan amanat dari pengurus NU. Jadi NU melalui PKB menginginkan ada penghormatan terhadap guru ngaji dalam bentuk insentif, insya Allah terakomodasi di Perubahan APBD,” kata Ayub, Selasa (21/9/2021).

Kurang lebih ada 13 ribu orang guru ngaji yang akan menerima insentif. “Insya Allah nominalnya sekitar Rp 1,5 juta per orang, ditambah mendapatkan hak dan diikutkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

“Substantif, bupati sepakat dengan kami dan NU, bahwasanya guru ngaji adalah garda terdepan pembinaan karakter generasi bangsa. Maka ini harus diakomodasi, termasuk diikusertakan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

Namun PKB mengusulkan agar anggaran insentif guru ngaji tidak dialokasikan sebagai bantuan sosial, agar bisa dianggarkan dan diberikan setiap tahun. “Dalam Peraturan Mendagri, bantuan sosial tidak bisa diberlakukan berturut-turut. Kami mengusulkan kepada bupati dan DPRD Jember agar bantuan ini berupa insentif agar bisa terus-menerus,” kata Ayub.

Ayub mendesak kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD Jember agar berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sosial diberikan insidentil. “Guru ngaji masa insidentil? Mereka punya jadwal mengajar yang jelas, membantu program pendidikan pemerintah dalam menanamkan budi pekerti dan karakter serta dasar-dasar ilmu agama, dan itu dilakukan terus-menerus, sama halnya dengan guru tidak tetap dan kader posyandu. Mereka bisa mendapat insentif tiap tahun, kenapa guru ngaji kok tidak bisa?” katanya.

Rencananya, akan ada peningkatan jumlah guru ngaji yang akan mendapat bantuan dalam APBD Jember 2022 dari 13 ribu orang menjadi 24 ribu orang. “Itulah kenapa saya berharap anggaran untuk guru ngaji ini tidak dicantolkan sebagai bantuan sosial agar penataan anggaran untuk 2022 enak,” kata Ayub. [brj]

Bupati Lamongan Berharap Jaringan Gas Hadir di 27 Kecamatan

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Lamongan – Gas dalam kemasan LPG merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibangunnya Jargas (Jaringan Gas) adalah langkah kongkrit agar negara memiliki ketahanan dan kedaulatan energi yang kuat melalui penyediaan energi secara mandiri dengan pemanfaatan sumber energi gas bumi dalam negeri.

Di Kabupaten Lamongan, Jargas sendiri mulai masuk pada tahun 2019, sebanyak 4 ribu SR (sambungan rumah) telah dipasang. Hingga saat ini, ada 5.935 SR sedang dalam masa konstruksi. Nah, pada Selasa (21/9/2021), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka pelaksanaan konsultasi publik studi pendahuluan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Tanjung Kodok Beach Resort. Dalam konsultasi ini, peserta juga dapat memberikan masukan dan saran terkait pengembangan Jargas.

“Alhamdulillah, kita sudah ada 4 ribu SR kemarin, kemudian ini sekitar 6 ribu, hampir 10 ribu SR yang sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kita lakukan konsultasi publik, maksudnya kita diminta untuk memberikan masukan pemikiran dalam percepatan pengembangan Jargas, supaya tidak hanya 10 ribu, kalau bisa lebih dari itu,” ujar bupati yang akrab disapa Bupati YES dalam sambutannya.

Selanjutnya, karena memiliki nilai lebih dibanding LPG, lanjut Bupati YES, Jargas diharapkan mampu mengurangi impor dan beban subsidi LPG. Gas bumi ini memiliki kelebihan berupa lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah, dan mampu mengurangi beban negara.

Tak hanya itu, Bupati YES juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong dan mensupport keberadaan Jargas di Lamongan. Ke depan, keberadaan Jargas juga diharapkan tidak hanya ada di 2 kecamatan (Deket dan Lamongan), namun kecamatan lain di Kabupaten Lamongan juga bisa merasakan manfaatnya.

“Monggo didorong dan disupport, kalau Jenengan mau, kita juga semangat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud tidak hanya di Kecamatan Deket dan Lamongan, tapi juga di kecamatan lain. Suatu saat dengan KPBU ini, bisa ada jaringan gas di 27 kecamatan,” imbuh Bupati YES.

Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Migas, Sugiharto menuturkan, bahwa target pemerintah 3.489.555 SR dengan skema pembiayaan melalui APBN dan Non-APBN. Non APBN ini, kata Sugiharto, menggunakan dana KPBU maupun BUMN.

“Pembangunan jargas dengan skema KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan jargas yang semakin masif, sehingga tujuan penghematan subsidi LPG, pengurangan defisit neraca perdagangan migas, serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai. Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas,” terang Sugiharto. [brj]

Bupati Jember : Siapkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Terkait Perpres

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Jember – Bupati Hendy Siswanto segera merespons Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dengan mengalokasikan anggaran untuk pesantren dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021.

Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi, Selasa (21/9/2021). “Saya mewakili Pengurus Cabang NU Jember menyampaikan soal aspirasi terkait perpres, Jumat (17/9/2021), dan disambut baik oleh bupati,” katanya.

Menurut Ayub, bupati menginginkan beberapa hal. “Pertama, bupati ingin mengajukan sarana dan prasarana pesantren, khususnya kebersihan tempat MCK (Mandi Cuci Kakus). Kedua, bupati menyampaikan bahwasanya akan ada pemberdayaan ekonomi di pesantren,” katanya.

Ayub meminta kepada bupati agar benar-benar memperhatikan kesiapan pesantren dalam menerima program pemberdayaan ekonomi. “Karena setiap pesantren tidak sama. Ada pesantren yang memiliki program pemberdayaan ekonomi dengan budidaya pertanian dan lainnya, serta pesantren yang mengembangkan wisata reliji,” katanya.

Ayub senang bupati menyambut baik keinginan warga nahdliyyin. “Saya sampaikan: Pak Bupati, yang terpenting dari aturan-aturan yang sudah ditelurkan pemerintah adalah implementasinya. Saya minta tahun depan kalau DPRD Jember tidak bisa mengajukan peraturan daerah inisiatif tentang pondok pesantren, ya eksekutiflah yang mengajukan. Jadi kelihatan bahwa bupati ada keinginan besar menyambut baik Undang-Undang Pesantren maupun Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,” katanya. [brj]