https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kusnul Khotimah – Page 32 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Bupati YES Sidak Kesiapsiagaan Petugas Lapangan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Bupati YES Sidak Kesiapsiagaan Petugas Lapangan, Waspada Bencana Hidrometeorologi

Nusantara7.com, Lamongan  – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi melakukan sidak kesiapsiagaan penanggulangan bencana di beberapa OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU-SDA) dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lamongan, pada Kamis (18/11/2021) hari ini.

Menurut Bupati yang akrab disapa Bupati YES, kewaspadaan terhadap berbagai jenis bencana hidrometeorologi harus ditingkatkan saat musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya mengarahkan semua unsur aparat agar siap siaga dan hadir di tengah masyarakat.

Dengan sinergitas dari seluruh instansi terkait, maka rasa aman dan nyaman yang diharapkan seluruh masyarakat Lamongan bisa terwujud. Hal itu sesuai dengan tagline Lamongan Megilan, huruf “N” yakni Nyaman.

“Mari kita terus hadir memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat. Tunjukkan bahwa kita mampu membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, memberi perlindungan terutama di saat situasi bencana,” ungkap Bupati YES, Kamis (18/11/2021).

Orang nomor satu di Lamongan itu mengungkapkan, bahwa kesiapsiagaan yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa fisik para personilnya, tetapi juga kesiapsiagaan peralatan dan perlengkapan.

“Maintenance terhadap peralatan dan perlengkapan harus diperhatikan dan dilakukan secara berkala agar saat sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat, alat telah siap digunakan sesuai dengan SOP-nya,” tutur Bupati YES.

Tak hanya itu, Bupati YES juga menegaskan, agar ke depannya terdapat posko penanggulangan bencana 24 jam. Posko tersebut harus memantau debit air di semua titik air, sehingga kondisi debit air dapat diinformasikan secara langsung dan akurat.

“Saya minta untuk DPU SDA supaya menyiapkan posko penanggulangan bencana banjir 24 jam yang memantau debit air. Sehingga ketika sewaktu-waktu debit air naik dapat diketahui sedini mungkin. Serta kondisi di lapangan dapat diinformasikan secara akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam menjalankan sejumlah tugas tersebut, Tim kesiapsiagaan bencana Pemkab Lamongan didukung oleh DPU SDA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Lamongan.

“Untuk mendukung sinergitas penanggulangan bencana tersebut telah disiapkan 30 personil Satpol PP dengan 3 armada yang terdiri dari 1 truk ban dobel dan 2 mobil panther untuk menangani bencana dan membantu masyarakat,” ujar Kepala Kantor Satpol PP Lamongan, Suprapto.

Selanjutnya dengan sinergitas tersebut, nantinya tim tidak hanya membantu mengavuaksi masyarakat terdampak bencana, namun juga siap memberi rasa aman, yakni membantu masyarakat dalam mengevakuasi sarang tawon, ular, dan lain-lain yang meresahkan masyarakat.[brj]

Mantan Jubir Gus Dur, Gus Yahya: The Next Gus Dur

Mantan Jubir Gus Dur, Gus Yahya: The Next Gus Dur

Nusantara7.com, Mendekati pelaksanaan muktamar NU ke-34 di Lampung, dukungan para Gus atau kyai muda kepada Gus Yahya semakin menguat. Seperti dilansir Detik News 17/11/2021 kemarin bahwa sejumlah Gus dari pesantren besar dan paling berpengaruh di Indonesia berombongan menemui Rais PWNU Jawa Tengah untuk menguatkan dukungan ke KH. Yahya Cholil Staquf atau yang akrab kita sapa Gus Yahya.

Tokoh Gus yang hadir itu antara lain Gus Atho’illah Anwar Mansur dari Ponpes Lirboyo Kediri, Gus Abdurrahman Al Kautsar Nurul Huda Djazuli atau Gus Kautsar dan Gus Fahim Fuad dari Ponpes Ploso Kediri, Gus Maksum dari Ponpes Langitan Tuban, Gus Kholil dari Ponpes Sidogiri, Gus Abdussalam Shohib dari Ponpes Denanyar Jombang, Gus Makmun Ketua PCNU Kediri, dan Gus Makki Ketua PCNU Banyuwangi.

Para Gus adalah faktor penggerak roda kehidupan NU dan pesantren di masa depan. Mereka adalah anak-anak muda yang tumbuh dari keluarga pejuang agama di rahim pesantren yang sederhana , berpendidikan dan penuh talenta, yang telah mengitari punggung bumi untuk mencari ilmu, menuntutnya dan mengamalkannya. Para Gus adalah modal utama kemajuan NU dan pesantren. Mereka yang akan merangkai sejuta perspektif mengenai rancang bangun pesantren dan kaum nahdliyyin masa depan.

Di tempurung kepala mereka tersimpan sketsa dan gambar kehidupan ummat akhir zaman yang penuh dinamika dan gejolak. Sebagai sunnatullah secara pasti roda kehidupan akan selalu berputar, akan tiba saat musim gugur berganti musim semi, nama-nama besar masa kini akan menjadi masa lalu dengan nilai kebaikan dan warisannya digantikan nama-nama baru dengan tantangan zamannya untuk membangun masa depan gemilang dengan landasan nilai masa lalu yang cemerlang.

Sejumlah figur tokoh NU yang menjulang hari ini mewakili generasinya pada saatnya kelak harus rela bersiap meninggalkan gelanggang menyaksikan para Gus the golden generation memimpin regenerasi Nahdlatul Ulama. Kelak akan bertaburan para Gus bintang baru yang melesat di orbitnya. Gagasan mengenai kemajuan organisasi dan keummatan akan datang dari nama-nama besar selanjutnya seperti Gus Yahya, Gus Baha, Gus Ipul, Gus Imin, Gus Kautsar, Gus Ghofur Maimoen, Gus Awis, Gus Salam, Gus Reza , Gus Yusuf , Gus Imam Jazuli dan masih banyak nama lainnya.

Generasi muda pesantren yang santun, pintar dan progresif dengan gagasan-gagasan besar mesti diberi kesempatan untuk tampil kedepan dan dijaga dengan pagar ilmu, moral dan keimanan yang kuat, dengan tetap berakar pada kedalaman jati diri tradisi pesantren dan budaya luhur aswaja. Para sesepuh saat ini harus menyiapkan landasan, memberi arah, dan mengembalikan ke rel jika roda akidah dan keilmuan mereka berubah ke arah liberal dan radikal.

Nama Gus Yahya Cholil Staquf diharapkan tampil memimpin gerbong panjang regenerasi para Gus Nahdlatul Ulama (NU) yang penuh sesak. Dari sisi kepemimpinan ia telah matang dalam organisasi. Mulai dari IPNU hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dikader langsung oleh Gus Dur dan telah mewarnai diskursus nasional. Punya pengalaman internasional bolak-balik ke luar negeri, mengenalkan nilai-nilai wasathiyah Islam dengan pendekatan Aswaja Annahdliyah.

Selain mantan juru bicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid, Gus Yahya Cholil Staquf juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo, juga salah seorang komisioner pertama sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri. Terlahir pada tanggal 16 Februari 1966 di Rembang Jawa Tengah, ia adalah cucu seorang tokoh besar NU, KH Bisri Mustofa penyusun Kitab Tafsir Al Ibris yang masyhur dan saat ini Gus Yahya menjabat Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Gus Yahya Cholil Staquf juga merupakan keponakan dari Pengasuh Pondok Raudlatut Thalibin, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, sang kyai penyair mantan Rois Am PBNU.

Pendidikan dasar formal Gus Yahya didapatkan di madrasah Almunawwir . Ia murid KH Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan srata S1 ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada dan dilanjutkan mukim ngaji di Makkah selama setahun. Semua itu membentuk sosok Gus Yahya menjadi matang, well educated, berfikiran modern terbuka, egaliter dan siap membuka ruang dialog dengan siapapun untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa .

Tidak diragukan bahwa Gus Yahya akan membawa misi Islam Aswaja NU yang ramah sebagai rahmatan lil alamin. Memuliakan manusia sebagai sederajat, memiliki hak-hak yang sama dan harus dihargai dan dihormati, baik yang menganut Islam dan atau yang tidak.

Katib Aam PBNU itu juga telah menawarkan strategi perdamaian global model NU di International Religious Freedom (IRF) Summit di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (15/7/2021) dalam pidato berjudul “The Rising Tide of Religious Nationalism” (Pasang Naik Nasionalisme Religius). Gus Yahya menegaskan pemikiran damai dengan semua golongan, bahwa dunia harus membangun konsensus atas nilai-nilai yang perlu disepakati agar semua pihak yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan secara damai. Bahkan bila diperlukan, nilai-nilai tradisional yang menghambat koeksistensi damai pun layak untuk disesuaikan.

Gus Yahya mewarisi ide Gus Dur mencintai kemanusiaan. Kacamata Gus Dur adalah kemanusiaan. Bukan lagi golongan, kelompok atau agama. Kacamata kemanusiaan yang dipakai Gus Dur itu menurut Gus Mus yang membuat dia tak anti terhadap perbedaan melainkan mengedepankan sikap toleran, lantaran kacamata kemanusiaan memungkinkan Gus Dur melihat manusia lain sebagai manusia seutuhnya yang masing-masing tercipta berbeda.

“Kalau orang yang masih menggunakan kacamata golongan, apalagi politik, yang dilihat ini PKB, itu PDIP, jadinya tidak kelihatan kalau sama-sama NU-nya,” kata Gus Mus dalam haul Gus Dur tahun lalu di Jombang.

Penulis berharap, Gus Yahya menjadi sosok perekat dan pemersatu umat, agar PBNU menjadi rumah besar yang nyaman bagi semua warganya tanpa membedakan suku, latar belakang dan pilihan parpolnya, salah satu ide Gus Yahya adalah “The Governing NU” alias menjadikan pola kerja PBNU seperti sebuah pemerintahan. Seorang Ketua Umum, mesti berfungsi seperti seorang presiden melayani seluruh lapisan rakyatnya . Dia memimpin rapat, seperti seorang presiden memimpin sidang kabinet bersama para menterinya.

Seluruh program dan agenda kerja organisasi diputuskan bersama lembaga Syuriyah , bukan berjalan sendirian, Wujud kepemimpinan di setiap tingkatan tidak boleh hanya mencerminkan aspirasi basis, tapi juga soliditas instrumen organisasi. Maka, kepentingan pengendalian oleh tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi harus mendapat ruang dalam pembentukan formasi kepemimpinan di bawahnya secara kompak bersambung ke tingkat paling bawah dan tidak hanya berpusat di Jakarta.

Mantan Jubir Gus Dur itu tentu akan lebih terbuka untuk bertemu , merangkul dan berdialog dengan siapa saja, termasuk dengan pihak yang selama ini terkesan berseberangan dengan PBNU semisal NU GL, NU Khittah, FPI dan lainnya , dia telah terbiasa diskusi dengan perbedaan dalam berbagai sudut pandang pemahaman agama, asalkan tidak mengganggu NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , termasuk dengan mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. ” Ketemu Yahudi Saja Bisa, Masa Habib Rizieq Tidak ? sebagaimana dikutip VIVA news 11/11/ 2021 . [brj]

Muktamar Diundur, PWNU Jatim Tak Setuju

Muktamar Diundur, PWNU Jatim Tak Setuju

Nusantara7.com, Malang  – Kabar mengejutkan datang dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini yang mengatakan pelaksanaan Mukatamar NU ke 34 yang akan dihelat di Lampung 23-25 Desember mendatang, diundur pelaksanaanya.

Menurut mantan Politisi PKB itu, alasan mundurnya pelaksanaan Muktamar Ormas berlogo bintang sembilan itu seiring diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia oleh pemerintah, pada libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH. Dr. H. Ahmad Fahrur Rozi tampaknya tidak sepakat apabila pelaksanaan Mukatamar NU itu diundur. “Kalau sinyal dari teman-teman PWNU Jawa Timur, justru kami lebih sepakat apabila dimajukan. Bukan diundur,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).

Kata Gus Fahrur sapaan akrabnya, jika pandemi Covid-19 menjadi alasan, apabila diundur maka pastinya akan lebih parah dibanding saat ini. “Kalau diundur apa tidak lebih parah?” tuturnya.

Hanya saja, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Malang itu mengaku secara intitusi PWNU Jawa Timur masih menunggu keputusan dari Rais Am PBNU. “Jadi keputusan tertinggi dalam NU adalah Rais Am. Kalau statemen Sekjen belum tentu menjadi keputuan PBNU,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini menyampaikan bahwa pelaksanaan Muktamar NU ke-34 diundur akibat diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia.

Pihaknya belum memastikan sampai kapan pelaksanaan Muktamar NU itu diundur. Menurutnya, PBNU sedang melakukan pembahasan terkait pelaksanaan muktamar tersebut. (brj)

Kemenag Terbitkan Pedoman Pengangkatan Guru Madrasah Swasta

Kemenag Terbitkan Pedoman Pengangkatan Guru Madrasah Swasta

Nusantara7.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan pedoman pengangkatan guru madrasah swasta. Pedoman ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1006 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Guru pada Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

“KMA ini terbit agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat yang mengelola madrasah dalam hal pengangkatan guru,” terang Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani, Kamis (18/11).

Kata dia, KMA ini mengatur sejumlah ketentuan, mulai dari persyaratan calon guru, mekanisme seleksi hingga pengangkatan dan pemberhentian. Berdasarkan KMA ini, pengangkatan guru madrasah yang diselenggarakan masyarakat harus berkualifikasi sarjana atau S1.

“Ini bertujuan agar kualitas guru terjamin sebagai guru profesional,Guru juga harus mempunyai wawasan keberagamaan moderat dan usia saat diangkat paling tinggi 45 tahun,” sambungnya.

Terkait prosedur rekruitmen, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Zain menjelaskan bahwa itu diawali dengan usulan kebutuhan guru yang disampaikan penyelenggara pendidikan kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota memberikan persetujuan atau rekomendasi setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag (Simpatika).

“Penyelenggara pendidikan selanjutnya membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan, Kankemenag Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai kebutuhan. Dengan skema rekruitmen seperti ini, saya berharap guru madrasah ke depan semakin berkualitas dan profesional, baik negeri maupun swasta,” tandasnya.

(jwp)

Hasil Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya

Hasil Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Surabaya

Nusantara7.com, Surabaya  – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengumumkan hasil seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, Rabu (17/11/2021).

Pengumuman tersebut, sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/139/436.1.2/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, berdasarkan hasil penjaringan, telah dilaksanakan rangkaian seleksi dengan beberapa tahapan. Pertama, seleksi administrasi, yang dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi.

“Kedua, uji kelayakan dan kepatutan, yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan, serta wawancara akhir, yang dilakukan oleh Tim Wawancara Akhir,” kata Hebi sapaan akrabnya.

Dalam perjalannya, Hebi mengungkapkan, bahwa Panitia Seleksi Direksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, melaksanakan penjaringan bakal calon Anggota Direksi PDAM Surya Sembada, dengan melakukan tiga kali perpanjangan, sejak tanggal 2 Juli 2021.

Oleh karena itu, Hebi menyampaikan, saat ini telah terpilih Direksi PDAM Surya Sembada yang merupakan hasil dari usulan Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dan terpilih satu nama untuk masing-masing Direksi.

“Berdasarkan rangkaian tahapan tersebut, bahwa terpilih Calon Direksi PDAM Surya Sembada, yakni Arief Wisnu Cahyono terpilih menjadi Direktur Utama, kemudian Nanang Widyatmoko terpilih menjadi Direktur Operasi, dan Agung Pribadhi terpilih menjadi Direktur Pelayanan,” ujar dia.

Hebi menerangkan, setelah pengumuman tersebut, akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja. Tindak lanjut tersebut telah dibuat dan telah diserahkan kepada Wali Kota Eri. Sedangkan, terkait untuk pelantikan, proses tersebut akan menunggu keputusan Walikota Surabaya.

“Kemudian dari keterangan Calon Direksi PDAM Surya Sembada, mereka bersedia untuk mulai aktif bekerja pada tanggal 19 November 2021, dengan pertimbangan penyelesaian urusan/pekerjaan pada jabatan/kantor sebelumnya,” terang dia.

Disisi lain, Hebi mengungkapkan, bahwa Wali Kota Eri memiliki pesan khusus untuk target dari Direksi PDAM Surya Sembada yang terpilih. Target tersebut, adalah pelayanan maksimal untuk masyarakat Kota Surabaya. Salah satunya, dengan tidak menaikkan tarif iuran pembayaran.

“Pesan Pak Walikota, pertama adalah pelayanan, tidak ada TDA (Tidak Dapat Air) di Kota Surabaya. Jadi sudah harus dapat air semua. Kemudian, terkait bisnis juga harus diperhatikan, dan terkait pengembangan juga harus dipikirkan,” tandasnya. [brj]

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Menko Polhukam Mahfud tegaskan pemerintah sama sekali tidak anti kritik tapi dijawab dengan data

Nusantara7.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak anti kritik, tetapi menjawab kritik dengan data.

Jika pemerintah menjawab kritik untuk membandingkan pendapat dan data, jangan dicap (sebagai, red.) anti kritik, kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ungkapan tersebut terkait dengan kontroversi penanganan COVID-19 di Indonesia yang, kata Mahfud, telah muncul sejak awal, terutama ketika Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020.

Pemerintah yang menetapkan perppu tersebut mengakibatkan munculnya tudingan bahwa perppu tersebut dibuat oleh Pemerintah untuk mengorupsi dan menggarong uang negara dengan menggunakan hukum.

Padahal, alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut adalah untuk menangani pandemi COVID-19 secara konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

“Menurut hukum keuangan, Pemerintah bisa dianggap melanggar UU jika belanja APBN mengalami defisit anggaran lebih dari tiga persen dari PDB. Nah, waktu itu untuk menanggulangi COVID-19, diperkirakan akan terjadi defisit lebih dari tiga persen, sehingga untuk melakukan tindakan cepat, Pemerintah membuat Perppu, kata Mahfud.

Ternyata, tambah mantan Ketua MK tersebut, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi UU No. 2 Tahun 2020, dan setelah diuji UU tersebut dibenarkan oleh MK.

Justru, MK memperkuat frasa yang ada di Pasal 27 ayat (2) bahwa pejabat dianggap tidak melanggar hukum jika menggunakan anggaran dengan besaran apa pun selama dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh MK, frasa tersebut dikuatkan ke Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagai conditionally constitutional.

Dengan demikian, putusan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengedepankan kepentingan bersama, yakni untuk menangani pandemi COVID-19. Melalui penjelasan tersebut, Mahfud memberi jawaban berbasis data kepada kritik masyarakat.

“Di negara demokrasi itu, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silahkan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik, kata Mahfud. (ant)

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

KPK Fokus usut dugaan korupsi tes “PCR” saran Pakar hukum

Nusantara7.com, Jakarta  – Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi tes PCR yang melibatkan oknum menteri dari pada kasus formula E.

“Mesti prioritaskan kasus seperti bisnis ‘PCR’, ada angka yang jelas serta aktor yang diduga terlihat jelas,” kata Refly di JaKarta, Minggu.

Refly juga meminta, agar KPK tidak bertindak sebagai auditor dalam kasus Formula E. Hal itu lantaran wilayah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, kata Refly, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian Negara dan siapa aktornya yang terlibat.

“Ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK, dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya,” ungkap Refly.

Refly pun memahami jika KPK tentu menerima banyak laporan masyarakat terkait sejumlah kasus atau persoalan, baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain. Namun demikian, jangan sampai memunculkan anggapan publik soal Formula E.

“Jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk mengincar Gubernur DKI. Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja, ucap dia.

Dia menjelaskan politik sangat berkelindan dengan penegakan hukum. Sehingga dapat membahayakan proses demokrasi.

“Karena lawan politik itu bisa dihabisi dengan proses hukum. Kini KPK bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu ‘fair’ pilpresnya,” ujar Refly menegaskan. (ant)

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

Stakeholder Surabaya didorong sediakan ruang pameran UMKM untuk pemulihan ekonomi

Nusantara7.com, Surabaya  – Stakeholder atau pemangku kepentingan di Kota Surabaya, Jawa Timur, didorong menyediakan ruang pameran produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya Rini Indriyani di Surabaya, Senin, mengatakan, sebenarnya sudah ada beberapa stakeholder yang sudah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan menyiapkan ruang pameran produk UMKM.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan geliat ekonomi di Kota Surabaya,” kata istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Adapun stakeholder yang sudah menyediakan ruang pameran UMKM meliputi PT. Susanti Megah yang sudah menyediakan stan gratis untuk UMKM di kantin perusahaan di Kecamatan Asemrowo Surabaya sejak 21 Oktober 2021.

Selain itu, Kaza Mal Surabaya yang menyediakan ruang untuk Pameran UMKM kolaborasi tiga keacamatan meliputi Kecamatan Tambaksari, Simokerto dan Kenjeran yang telah digelar di Main Atrium Kaza Mal Surabaya pada 8-14 November 2021.  Ada sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti pagelaran Pameran UMKM Kolaborasi 3 Kecamatan, dengan mempamerkan produk kuliner, busana, dan kerajinan.

“Inilah saatnya kita untuk bergerak bersama dalam rangka pemulihan ekonomi Kota Surabaya. Untuk pelaku UMKM harus tetap semangat, harus terus berinovasi dengan produknya. Ayo semangat memproduksi, dan ayo berjuang sama-sama,” katanya.

Disisi lain, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Surabaya ini juga berharap, kolaborasi stakeholder dengan pemkot ini bisa dicontoh oleh daerah lainnya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, untuk para stakeholder yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menyediakan ruang untuk para pelaku UMKM, agar bisa menggelar pameran di dalam mal.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri, tanpa kolaborasi stakeholder yang lain. Kami juga mengimbau kepada pemilik mal yang lain, yang mau membuka diri atau mau berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan tempat di mal kepada UMKM,” katanya. (ant)

Juara Umum Kompetisi Sains Nasional Diraih Jatim Kedua Kalinya

Juara Umum Kompetisi Sains Nasional Diraih Jatim Kedua Kalinya

Nusantara7.com, Surabaya – Kali kedua tim Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jawa Timur Juara Umum. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras para guru, orang tua, dan peserta didik di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan dalam meraih predikat tersebut.

KSN Merupakan event yang digelar Pusat Prestasi Nasional (PPN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Event yang pertama kali digelar pada 2002 itu diberinama Olimpiade Sains Nasional (OSN). Ajang yang sangat bergengsi bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Sejak event dicetuskan, Jawa Timur baru dua kali meraih juara umum. Yakni pada 2020 dan tahun ini. Gubernur Khofifah berharap prestasi ini terus dipertahankan. “Semua ini tidak bisa diraih tanpa sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik,” katanya.

Pada KSN 2021 ini, Jatim memboyong 83 medali. Rinciannya emas 29 medali, perak 29 medali dan perunggu 25 medali. Perolehan ini mengungguli DKI Jakarta yang berada di peringkat dua. Yalni emas 21 medali, perak 28 medali, dan perunggu 25 medali. Peringkat berikutnya Jawa Barat dengan peroleha emaa 11 medali, perak 15 medali dan perunggu 26 medali. Lalu Provinsi Riau dengan raihan emas 8 medali, perak 5 medali, perunggu 14 medali. Dan berikutnya Banten dengan raihan emas 6 medali, perak 23 medali, perunggu 20 medali, terakhir Jawa Tengah dengan raihan emas 6 medali, perak 21 medali, dan perunggu 34 medali.

Prestasi ini merupakan kado peringatan Hari Guru yang jatuh pada 25 November mendatang. Peran guru dalam memajukan dunia pendidikan sangat besar. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh besar pada kegiatan belajar mengajar. “Namun, semangat para guru yang luar biasa mempu menghantarkan anak didiknya meraih prestasi yang luar biasa,” ungkapnya.

Kemajuan dunia pendidikan juga termasuk dalam program besar Gubernur Khofifah, yakni Jatim Cerdas. Mantan Menteri Sosial itu memiliki komitmen besar dalam mengembangkan dunia pendidikan dan prestasinya di Jawa Timur. Kemajuan itu sudah terwujud dengan berbagai pencapaian yang positif. Salah satunya, Jawa Timur juga meraih predikat lulusan SMA, SMK, dan sederajat terbanyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

Sejalan dengan ajakan Presiden RI Joko Widodo untuk memajukan Indonesia dengan mewujudkan SDM unggulan dan berkualitas. Pendidikan merupakan pondasi yang sangat penting. Sebab pendidikan merupakan modal utama dalam membentuk SDM unggulan dan berkualitas.

Penguatan dunia pendidikan harus dilaksanakan bersama. Tidak bisa mengedepankan ego sektoral. Sinergi antara pemerintah, para guru, orang tua, dan anak didik sangat dibutuhkan. Pemerintah provinsi juga memiliki program pengembangan kompetensi bagi para guru di Jawa Timur. Khofifah berharap para guru bisa memanfaarkan program tersebut.

Peran orang tua juga sangat penting. Sebab, interaksi anak didik dengan guru terbatas oleh waktu. Orang tua memiliki durasi interaksi dan sosialisasi dengan anak didik cukup panjang. Sinergi antar pihak akan mewujudkan kemajuan pendidikan dan mendorong terwujudkan SDM unggulan yang berkualitas “Saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas perestasi ini, mari terus bersinergi dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur,” ungkap dia. (brj)

Wali Kota Kediri Kampanye Gempur Rokok Ilegal Terus Lewat Gowes Bareng

Wali Kota Kediri Kampanye Gempur Rokok Ilegal Terus Lewat Gowes Bareng

Nusantara7.com, Kediri – Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai melalui Kampanye Gempur Rokok Ilegal terus digalakkan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan Bea Cukai Kediri. Kampanye ini dilakukan dengan cara gowes bareng Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, OPD dan komunitas road bike, Minggu (14/11/2021).

Abdullah Abu Bakar mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri dan Kantor Bea Cukai terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya tentang peraturan cukai, khususnya pemberantasan rokok ilegal.

Penerapan cukai ini tidak hanya pada rokok, namun juga dikenakan pada minuman beralkohol, tembakau eceran yang sudah dikemas, liquid vapour yang mengandung tembakau dan produk kena cukai lainnya.

“Jadi kalau ada orang yang jual barang-barang itu tanpa pita cukai, bisa disampaikan nanti Bea Cukai akan bergerak dalam bidang itu,” ungkapnya.

Pendapatan negara dari cukai ini sangat penting. Wali Kota Kediri menuturkan bahwa dana cukai sangat membantu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, penambahan fasilitas kesehatan masyarakat serta untuk kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Kediri.

“Di Kota Kediri, dana hasil cukai ini kita manfaatkan kembali untuk masyarakat Kota Kediri,” tambahnya.

Terakhir, Abdullah Abu Bakar juga berpesan karena yang mengikuti gowes bareng Gempur Rokok Ilegal cukup banyak, maka saat di jalan harap tertib dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Gowes bareng ini diberangkatkan pukul 06.30 WIB dari Balai Kota Kediri. Kemudian dilanjutkan melalui jalur Ngadiluwih-Ngantru-Srengat- dan kembali finish di Balai Kota Kediri.

Turut hadir dalam acara ini Ketua TP PKK Kota Kediri Ferry Silviana Abu Bakar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sekaligus Plt Kabag Perekonomian Zachrie Ahmad, Camat Kota Arief Cholisudin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, perwakilan Bea Cukai Kota Kediri, dan komunitas road bike Kediri dan Jogja. [brj]