Kusnul Khotimah – Page 24

Said Aqil maju lagi jadi calon Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke 34

NASIONAL·December 8, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kiai Haji Said Aqil Siroj menyatakan siap maju kembali menjadi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) dalam Muktamar Ke-34 NU di Provinsi Lampung, mulai 23 hingga 25 Desember.

Menurut Kiai Said, sejumlah kiai sepuh memintanya kembali memimpin PBNU, antara lain Habib Luthfi (Perkalongan), Tuan Guru Turmudzi (Lombok), K.H. Muhtadi Dimyathi (Banten), K.H. Dimyati Rois (Kendal), K.H. Agoes Ali Masyhuri (Sidoarjo), dan Kiai Bustomi (Tasikmalaya).

“Saya terima permintaan atau perintah dari para kiai sepuh,” kata Kiai Said dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kiai Said mengatakan ketika ada permintaan dari kiai sepuh itu tidak serta-merta mengiyakan. Selain menimbang-nimbang cukup lama, dia juga melakukan laku spiritual dengan melaksanakan shalat istikharah dan berziarah ke makam aulia, antara lain ke makam Habib Luar Batang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel Surabaya, ke Bangkalan, juga ke makam Gus Dur.

“Setelah ziarah ke makam para aulia itu, saya mendapatkan ketenangan hati, ketetapan hati,” kata Ketua Umum PBNU dua periode itu.

Selain dari kiai sepuh, menurut Kiai Said, permintaan agar mencalonkan lagi sebagai Ketua Umum PBNU juga datang dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU.

Selain itu, Kiai Said juga ingin melanjutkan program yang telah dirintis sebelumnya, antara lain pembangunan sejumlah Universitas Nahdlatul Ulama serta Institut Teknologi dan Sains NU.

Sepanjang kepemimpinan Kiai Said, yakni sejak 2010, NU telah mendirikan 43 perguruan tinggi.

PBNU akhirnya memutuskan Muktamar Ke-34 NU tetap dilaksanakan pada tanggal 23—25 Desember 2021 di Provinsi Lampung menyusul keputusan pemerintah menarik pemberlakuan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada masa libur Natal dan tahun baru.

Sejauh ini terdapat dua kandidat kuat Ketua Umum PBNU yang bakal bersaing di Muktamar Ke-34 NU, yakni calon petahana K.H. Said Aqil Siroj dan K.H. Yahya Cholil Staquf yang saat ini menjabat sebagai Katib Aam PBNU. (ant)

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Pada Pemilu 2019 Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mendapat suara 55,5 persen atau 85,6 juta. Suara itu nantinya bakal menyebar ke pasangan calon presiden-wapres yang bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas ke mana suara itu nanti melabuhkan pilihan?

Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.

“Dukungan kecil terhadap Sandi boleh jadi karena belum ada rekam jejak keberhasilan di birokrasi. Ketika menjabat wakil gubernur DKI tidak tuntas. Bahkan memilih maju menjadi cawapres. Setelah kalah di Pilpres 2019, dia justru masuk istana,” kata Cecep Handoko kepada wartawan, Rabu (8/12).

Rekam jejak seperti itu akan membuat publik merasa tidak ada konsistensi dari Sandiaga Uno. Sehingga sedikit banyaknya akan berpengaruh pada elektabilitasnya pada Pilpres 2024.

Cecep menilai, pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 sangat beragam, multikultur, beragam etnis, dan cenderung mengedepankan keterbukaan. Mereka menginginkan kampanye non politik identitas. Hal itu membuat mereka bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya nanti pada Pilres 2024.

“Pemilih Jokowi kan beragam. Ada juga kelompok relawan. Pemilih Jokowi akan memilih yang sesuai dengan ideologi dan kriteria capres mereka. Apalagi, Jokowi pun kasih kebebasan buat menteri-menterinya nyapres, berarti tidak ada kekhususan arahan untuk pilih capres tertentu,” imbuhnya.

Mengutip data survei Indikator, Cecep tertarik melihat simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Pasangan itu mendapat angka 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari simulasi Anies Baswedan–Sandiaga Uno (30,8 persen). “Artinya kombinasi Ganjar Pranowo-Erick Thohir justru lebih diminati oleh masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Jokowi,” kata dia.

“Erick dan Ganjar menarik karena keduanya punya latar belakang berbeda baik secara primordial maupun profesi. Ganjar politisi tulen, sementara Erick seorang enterpreneur sukses,” kata Cecep.

Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

Kata Cecep, elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Mamanya tetap unggul meski dipasangkan dengan nama-nama lain, selain Erick Thohir.

Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar bekalang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres. (jwp)

Komisi VII DPR Roro ungkapkan Penggunaan EBT Bakal Ciptakan 23 Juta Lapangan Kerja

EKONOMI BINIS·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti mengungkapkan, selain bisa mengurangi emisi karbon, pengunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) diyakini akan menciptakan sebanyak 23 lapangan pekerjaan di Indonesia.

Sebab menurutnya, Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emmition (NZE) pada 2060 akan tercapai sebagaimana hasil pertemuan KTT Perubahan Iklim COP 26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.

“Ketika kita menerapkan sistem low carbon development ini, sebetulnya kita mempunyai potensi mengurangi emisi sebesar 43 persen pada 2030. Kita juga bisa menghasilkan 23 juta pekerjaan lebih hijau dan lebih baik,” ujar Roro dalam Focus Group Discussion dengan tema ‘Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060’ yang digelar Pandawa Nusantara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/12).

Roro juga menyampaikan, penggunaan EBT juga bisa menyelamatkan sebanyak 40 ribu jiwa per tahun karena bisa mengurangi polusi udara dan air.

“Polusi pengaruhi kualitas SDM di Indonesia, bisa menghambat produktivitas negara dan akan sulit capai Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Menurut Roro, komitmen besar tersebut harus direalisasikan sedikit demi sedikit ataupun melalui transisi, tidak bisa sekaligus. Roro juga meyakini, perubahan tersebut akan membawa multiplier effect yang positif.

“Dalam perubahan dibutuhkan political will, kemauan dari policy maker. Kami sudah merancang paling optimal harus seperti apa dan sepakat mendorong energi transisi di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, Roro menegaskan, bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (RUU EBTKE) di DPR RI harus didorong dan direalisasikan.

“Maka mendorong RUU EBTKE untuk mengurangi emisi karbon, ini akan didorong dan PR bersama untuk mengawal. Harus bersatu lintas fraksi, tak lagi lihat warna, tapi bagaimana bisa gotong royong untuk realisasi kebijakan untuk Bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Sementara, pengurus DPP Pandawa Nusantara Mamit Setiawan, yang juga hadir dalam FGD tersebut mengaku sepakat dengan Roro terkait penggunaan EBT tersebut. Namun, Mamit mengingatkan, bahwa harga EBT masih sangat tinggi dibanding energi fosil.

“Kita setuju transisi energi ini harus dan sebuah keniscayaan, tapi jangan sampai transisi energi memberatkan negara dan pastinya memberatkan masyarakat. Pilihannya ada dua, harga dinaikan atau pemerintah beri subsidi karena energi ini harganya masih tinggi,” ujarnya.

Kendati demikian, Mamit pun mendukung penggunaan EBT ke depannya. Salah satu yang harus didorong saat ini, menurut Mamit, adalah realisasi pembahasan RUU EBTKE di DPR RI.

“Karena dengan adanya UU EBT ini maka kepastian hukum ada, investasi tumbuh. Tidak mungkin PLN, Pertamina jalan sendiri tanpa investasi karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dengan adanya UU EBT, maka investasi, nilai beli, bisa terangkum di sana,” katanya.

Sekadar informasi, selain Dyah Roro Esti dan Mamit Setiawan, hadir juga dalam FGD ini Direktur Utama Pertamina Power Indonesia (PPI) Dannif Danusaputro, Executive Vice President PLN Edwin Nugraha Putra dan Direktur Konservasi Energi Ditjen EBT Kementerian ESDM Luh Nyoman Puspa Dewi. (jwp)

Paripurna Ketok 40 RUU Prolegnas 2022 Termasuk didalamnya RUU TPKS dan Revisi UU PDP

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022 akhirnya diketok DPR. Melalui pembahasan bersama badan legislasi, pemerintah, dan DPD, 40 RUU resmi masuk dalam daftar prolegnas tersebut.

Jumlah itu dinilai masih terlalu banyak. Sebab pada praktiknya, RUU dalam prolegnas yang disahkan setiap tahun bisa dihitung jari.

Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam menyampaikan, ada 86 RUU usulan yang diterima. Dalam pembahasan Senin (6/11) malam, 40 RUU disepakati masuk dalam prolegnas prioritas 2022. ”Dengan perincian, 26 RUU diusulkan oleh DPR, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD,” jelasnya dalam rapat paripurna DPR kemarin (7/12).

Baleg, Kementerian Hukum dan HAM, serta panitia perancang UU DPD sepakat menggunakan empat parameter dalam menentukan daftar itu. Yakni, RUU yang telah memasuki pembahasan tingkat I, RUU yang tinggal menunggu surat presiden, RUU yang telah diharmonisasikan di baleg, serta RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu.

Di dalamnya termasuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain prolegnas prioritas 2022, baleg juga melaporkan perubahan terhadap daftar prolegnas 2020– 2024. ”Menetapkan prolegnas perubahan ketiga dalam 2020– 2024, yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU,” lanjut Ibnu. Terdapat dua RUU usulan yang ditarik pemerintah. Namun, kemudian ada penambahan sembilan RUU usulan.

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku heran dengan daftar prolegnas tahun depan itu. Dewan seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. ”DPR terlihat cukup ambisius dan bombastis jika melihat capaian kinerja DPR dua tahun terakhir,” terangnya.

Tahun ini saja, DPR hanya mengesahkan 7 RUU dari target 37 RUU pada prolegnas prioritas 2021. Menurut Lucius, penambahan jumlah RUU dalam daftar prolegnas prioritas 2022 seolah tidak mengindahkan evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi yang mandek pada tahun ini.

Di sisi lain, kata Lucius, hal yang perlu diapresiasi dari penetapan prolegnas prioritas 2022 adalah penghapusan revisi UU BPK dari daftar. Menurut dia, hal itu merupakan langkah positif. Sebab, banyak kritik terhadap rencana revisi UU BPK ketika diusulkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022. (jwp)

Ketua PBNU Umarsyah : siap laksanakan Konbes NU 7 Desember

NASIONAL·December 7, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua PBNU Umarsyah HS menegaskan siap melaksanakan dan memimpin Konferensi Besar (Konbes) NU pada Selasa (7/12).

“Kami sepenuhnya siap menjalankan amanah ini sebagaimana hasil penunjukan dari pemimpin tertinggi PBNU, yakni Rais Aam KH Miftach,” ujar Umarsyah HS di Jakarta, Senin.

Bersama Wasekjen PBNU Ishfah Abidal Azis, Umarsyah diberi mandat oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk memimpin pelaksanaan konbes yang digelar atas permintaan mayoritas PWNU.

Penunjukan Umarsyah dan Isfah itu tertuang dalam surat resmi Rais Aam bernomor 4279/A.II.03/12.2021. Dalam surat tertanggal 5 Desember 2021 tersebut, Umarsyah dipercaya Rais Aam sebagai koordinator pelaksana Konferensi Besar NU. Sedang Ishfah diamanati menjadi sekretaris pelaksana konbes.

Adapun tugas utama yang diberikan oleh Rais Aam kepada Umarsyah dan Ishfah adalah menyelenggarakan Konbes NU pada Selasa (7/12) untuk membahas dua agenda penting, yakni menetapkan tanggal definitif pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU dan menetapkan penanggung jawab muktamar yang sesuai rencana digelar di Provinsi Lampung.

“Kami berdua langsung bergerak cepat untuk melaksanakan amanat organisasi ini. Konbes besok akan kita gelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Semua peserta konbes sudah kita surati dan mayoritas akan hadir,” ujar Umarsyah.

Ishfah menambahkan peserta konbes adalah Pengurus Besar Pleno, yaitu Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, Ketua Lembaga, dan Ketua Umum Badan Otonom, serta para pengurus PWNU se-Indonesia.

“Setiap pengurus PWNU mengirimkan dua orang sesuai SK yang berlaku dan wajib melampirkan mandat dari pengurus wilayah. Adapun untuk tiap lembaga atau badan otonom diwakili satu orang,” ujarnya.

Menurut rencana, konbes akan dimulai pukul 19.00 WIB. Setelah sambutan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Khutbah Iftitah dari Rais Aam KH Miftachul Akhyar, agenda konbes adalah pembahasan tata tertib, perubahan waktu muktamar dan penetapan penanggung jawab muktamar.

“Kita jadwalkan konbes bisa selesai tengah malam dan harapannya menghasilkan keputusan yang menjadi solusi terbaik bagi NU,” kata Ishfah. (ant)

Presiden Jokowi Dengarkan Cerita Pengungsi Erupsi Semeru

NASIONAL·December 7, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru bercerita kepada Presiden Joko Widodo tentang kejadian erupsi yang menimpa desa mereka.

Cerita itu disampaikan warga saat Presiden meninjau langsung posko pengungsian di lapangan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Selasa.

“Enggak sampai 1 menit itu Pak, langsung gelap. Sebelumnya ada pemberitahuan memang, 25 getarannya katanya dari pusat pemantauan,” kata seorang warga kepada Presiden sebagaimana keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa.

Seorang warga dari Dusun Kamar Kajang bercerita bahwa sebelum kejadian mereka telah mendapatkan peringatan dari pos pemantauan melalui telepon genggam mereka. Mereka tidak menyangka jika erupsi pada hari Sabtu, 4 Desember 2021, ternyata lebih besar dari yang mereka perkirakan.

“Ada pemberitahuan, di HP sudah ada. Cuma dikira kecil Pak, dikira banjir kecil, 25 getarannya kecil biasanya. Nanti ada susulan yang lebih besar biasanya. Kalau pos pantau selalu siaga,” ungkapnya.

Seorang warga lainnya menimpali, “Paniknya itu cuma panik abu, abunya itu, loh, Pak, ‘kan gelap. Posisi jam 3 sore (pukul 15.00) itu kejadian abu vulkanis. Hujan abu dahulu, gelap, disusul lahar dingin.”

Usai kejadian, warga terdampak tersebut juga sempat mengecek rumah mereka masing-masing melalui jalur yang bisa dilewati.

Seorang warga bercerita bagaimana erupsi Gunung Semeru telah menewaskan banyak ternak peliharaannya.

Sementara itu, warga lainnya bercerita bagaimana masih mencari beberapa keluarganya yang masih hilang.

Kepada Presiden, mereka meminta agar infrastruktur yang hancur bisa segera diperbaiki.

Presiden pun mengatakan akan segera membangun dan memperbaiki rumah-rumah warga terdampak berikut fasilitas publik lainnya seperti jembatan.

“Nggih, rumahnya, jembatannya cepat kita mulai (diperbaiki),” ujar Presiden Jokowi.

Presiden melanjutkan, “Ini Menteri PU sudah saya ajak. Ini baru mengecek semua, nanti segera dikerjakan.”

“Terima kasih, Pak,” seru warga.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin, 6 Desember 2021, pukul 20.15 WIB, awan panas guguran Gunung Semeru mengakibatkan kerusakan di sektor permukiman, pendidikan, maupun sarana dan prasarana.

Posko masih terus melakukan pemutakhiran terhadap dampak kerugian material. Data sementara rumah terdampak 2.970 unit, fasilitas pendidikan 38 unit, dan jembatan (Jembatan Gladak Perak) putus 1 unit. (ant)

Jatim masuk kategori sangat baik pada “Anugerah Meritokrasi 2021” yang digelar KASN

SEPUTAR JATIM·December 7, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori sangat baik pada acara Anugerah Meritokrasi 2021 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Surabaya, Selasa.

Jawa Timur masuk dalam kategori provinsi sangat baik bersama Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Bali.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan menjadi sebuah kebanggaan karena Jatim menjadi salah satu instansi yang mendapatkan penghargaan sistem merit kategori sangat baik.

“Tentu kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang saat ini telah kita lakukan melalui penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi juga penyederhanaan organisasi,” ucap Emil.

Wagub berharap, ke depannya penerima penghargaan Anugerah Meritokrasi akan makin bertambah banyak di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pada acara Anugerah Meritokrasi tahun 2021, terdapat 45 instansi yang memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik dan 77 instansi dengan predikat baik.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 81 instansi ditetapkan mendapat kategori sangat baik dan baik.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara daring menyebut acara ini menjadi bukti konsistensi penegakan atas pengawasan meritokrasi di instansi pemerintah sesuai amanat Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

Iktikad baik tersebut diyakini dapat mengakselerasi tercapainya reformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi.

Wapres turut mendorong sistem merit harus diterapkan secara konsisten mulai dari sistem rekrutmen ASN, penggajian dan reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.

Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit, ia menjabarkan dibutuhkan beberapa langkah strategis.

“Pertama, kembangkan dan perkuat implementasi manajemen talenta dalam manajemen ASN. Hal ini penting untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Wakil Presiden.

Di samping itu, baik instansi pemerintah maupun SDM perlu meningkatkan agility dan kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional.

Wapres kemudian mengajak seluruh ASN di Tanah Air untuk mengerahkan profesionalitas dan tekad mereka untuk mewujudkan ASN berkelas dunia.

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai penerapan sistem merit kategori baik dan sangat baik merupakan buah kerja keras serta komitmen seluruh jajaran di instansi pemerintah dalam memperbaiki manajemen ASN.

“Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap seluruh instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk menerapkan sistem merit serta ikut dalam penilaian penerapan sistem merit dan kami berharap pula agar prestasi kali ini menjadi pemicu untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen ASN di instansi pemerintah,” katanya.

Di tengah keberhasilan tersebut, Agus menyatakan akan tetap konsisten mempercepat implementasi sistem merit melalui penguatan pengawasan, asistensi, kolaborasi serta kerja sama dengan lebih banyak instansi pemerintah demi mendorong perbaikan manajemen ASN secara berkelanjutan.

Hadirnya Anugerah Meritokrasi juga diharapkan dapat memotivasi lebih banyak instansi pemerintah untuk berkomitmen menerapkan sistem merit dengan lebih baik. (ant)

Bantu evakuasi korban letusan Gunung Semeru, TNI AU kerahkan puluhan pasukan khusus

SEPUTAR JATIM·December 6, 2021December 15, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – TNI AU mengerahkan puluhan pasukan khususnya untuk menyisir dan membantu evakuasi warga korban letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Senin.

Puluhan prajurit itu terdiri atas Detasemen Matra 2/Naga Pasa dan Batalion Komando 464/Nanggala Korps Pasukan Khas TNI AU.

Pasukan khusus itu datang bersama para petugas kesehatan, petugas fasilitas dan instansi, sentra komunikasi, dan petugas dari Pengatur Lalu Lintas Udara dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menurut Dinas Penerangan TNI AU sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Pasukan itu tergabung dalam satuan tugas yang bertugas bersama pasukan lain TNI lain, polisi, dan lembaga lain, menyisir korban letusan Gunung Semeru.

Pasukan gabungan satgas bergerak dari lokasi yang terdampak parah letusan, yaitu di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Ada empat lokasi di Sumber Wuluh yang menjadi fokus penyisiran, yaitu di Jembatan Merah, Desa Curah Kobokan, Desa Perak, dan Desa Bundali.

Tidak hanya membantu penyisiran, TNI AU juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak letusan Gunung Semeru. Pertolongan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan umum dan pemberian obat kepada warga yang rentan, terang Dinas Penerangan TNI AU.

Gunung Semeru, yang tingginya mencapai 3.676 meter dari atas permukaan laut meletus disertai awan panas dan hujan abu vulkanik, Sabtu minggu lalu (4/12).

Akibat letusan itu lebih dari 50 warga jadi korban luka bakar, belasan warga meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan puluhan instalasi listrik terganggu.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Minggu (5/12), memutuskan untuk berkantor di Lumajang untuk mengawal proses penyisiran dan evakuasi korban.

Bantuan dari berbagai pihak sampai saat ini terus mengalir untuk korban erupsi Gunung Semeru. (ant)

Menko Polhukam Mahfud MD ingatkan Gubernur untuk membina reformasi birokrasi di daerah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 6, 2021December 11, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh gubernur untuk membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi di daerah.

“Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan birokrasi dan reformasi,” kata Mahfud dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Tercatat ada sebanyak 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.
“Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan RB,” ujarnya.

Sementara itu, enam kabupaten/kota telah menyampaikan penilaian mandiri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2020. Namun, mereka tidak melakukan hal serupa pada 2021.

Mahfud mengapresiasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mahfud meminta agar para gubernur bisa mengevaluasi kendala yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi sehingga nantinya bisa dilaporkan kepada pemerintah pusat dan ditangani Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dilaporkan kepada pemerintah pusat secara teknis. Nanti ditangani oleh Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dicarikan solusinya secara bersama-sama dari waktu ke waktu,” tutur Mahfud. (ant)

Omzet peternak ikan cupang di Kediri tembus puluhan juta selama pandemi

EKONOMI BINIS·December 6, 2021December 11, 2021

nusantara7.com, Kediri – Omzet peternak ikan cupang di Kota Kediri, Jawa Timur, naik selama pandemi COVID-19 dengan mampu meraih pendapatan hingga puluhan juta rupiah dari budi daya ikan hias itu.

Waluyo, salah seorang peternak ikan cupang warga Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mengaku kenaikan omzet ikan cupang yang dijualnya hingga sekitar 300 persen saat pandemi COVID-19. Ikan yang dijualnya berhasil terjual dengan harga cukup fantastis, mulai ratusan ribu hingga Rp1 juta per ekor untuk jenis Giant.

“Karena yang saya jual kualitas kontes, itu meningkat pesat hingga 300 persen saat pandemi COVID-19 pada 2020,” kata Waluyo di Kediri, Kamis.

Waluyo mengatakan, saat ini dirinya memiliki lebih dari 50 ribu ekor ikan cupang yang siap jual. Rata-rata dari budi daya ikan cupang itu mampu meraih pendapatan sekitar Rp20 juta per bulan.

Waluyo juga menambahkan, dirinya sudah mulai budi daya ikan cupang pada 1998. Awal pandemi COVID-19, usahanya cukup terimbas, namun lambat laun justru mengalami kenaikan omzet.

Pada 2021 ini, penjualan ikan cupang para peternak ikan di Kelurahan Ketami sudah mulai kembali normal seperti sebelum pandemi. Penjualannya ke berbagai daerah di Kediri dan sekitarnya.

Ia juga sangat antusias dengan pelatihan yang dilakukan oleh Pemkot Kediri, sebab sebagai bekal untuk budi daya agar lebih baik.

“Kami punya ikan cupang yang siap jual ke pembeli rumahan secara langsung, tidak melalu reseller. Jadi pelatihan seperti ini sangat kami butuhkan agar bisa lebih bagus promosinya sehingga customer bisa beli langsung ke kami,” ujar Waluyo.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengapresiasi peningkatan penjualan para peternak ikan cupang ini, bahkan hingga 300 persen di masa pandemi COVID-19.

Menurut dia, hal tersebut merupakan peluang untuk petani ikan cupang memanfaatkan platform digital agar bisa mendapatkan harga yang kompetitif.

“Selama ini, petani ikan cupang di Kota Kediri menjual benih berusia satu bulan kepada petani di Tulungagung untuk dibesarkan dan dijual kembali. Karena di Tulungagung pakan untuk membesarkan benih cupang lebih murah, petani di sana mencari cacing sutera sendiri,” kata dia.

Menurut Wali Kota, kolaborasi dengan petani Tulungagung tidak masalah, karena memang di Kelurahan Ketami ini unggul dalam pembenihan, kualitas air dan lingkungannya sangat mendukung untuk budidaya benih ikan cupang.

“Tapi jika petani ingin membesarkan sendiri cupangnya bisa mendapatkan harga yang lebih bagus dengan melakukan promosi di media sosial dan berjualan di marketplace,” kata dia. (ant)