Kusnul Khotimah – Page 23

Dirjen Pendis Kemenag Minta Pelaku Pendidikan Terus Belajar Supaya Tak Ditelan Masa

PENDIDIKAN·December 11, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani meminta seluruh pelaku pendidikan di bawah Kemenag untuk terus belajar. Diantaranya adalah terus belajar mencari inspirasi dan berinovasi. Selain itu bekerja tidak biasa-biasa saja, supaya keluar dari ancaman ditelan masa.

Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan semua pelaku pendidikan di bawah naungan Kemenag untuk terus belajar mencari inpirasi. Kemmudian juga membangun motivasi dari kegiatan-kegiatan positif. Termasuk diantaranya kegiatan Madrasah Award dan Apresiasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Adiktis) 2021.

’’Apabila kita melakukan sesuatu hanya rata-rata, maka kita akan habis ditelan masa. Kita harus melakukan upaya extra ordinary atau upaya luar biasa,’’ kata Dhani dalam keterangannya Sabtu (11/12). Khusus kepada peraih penghargaan dalam kegiatan Madrasah Award dan Apresiasi Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam (Adiktis) 2021, dia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Dhani lantas menyampaikan komunitas pendidikan harus melakukan pola pendekatna inovasi tak sekadar berpikir out of the box. Tetapi lebih dari itu harus berpikir without the box. Dia mengatakan diantara tujuan Kemenag menggelar Adiktis adalah memacu perguruan tinggi di bawah Ditjen Pendis Kemenag untuk terus menunjukan pencapaian terbaiknya.

Penghargaan diantaranya diberikan kepada kepemilikan hak paten, kepemilikan jurnal, serta kepemilikan akreditasi unggul. Di masa medatang Kemenag akan berfokus membangun hilirisasi ilmu pengetahuan. Untuk itu perguruan tinggi keagamaan Islam perlu mengintegrasikan disiplin ilmu pengetahuan keagamaan dengan sains secara massif. ’’Agar dapat mengisi ruang-ruang industri di masa depan,’’ pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Ditjen Pendis Kemenag Rohmat Mulyana Sapdi event Madrasah Berprestasi dan Adiktis ini merupakan pemberian apresiasi pada prestasi yang ditorehkan oleh madrasah maupun perguruan tinggi. “Event ini ini bukan merupakan akhir dari peningkatan mutu dari pendidikan Islam, namun sebagai motivasi untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Islam,” kata Rohmat.

(jwp)

Pemda Harus Optimalkan SDM, Belanja Pegawai dalam APBD Dibatasi 30%

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Pemerintah daerah harus memanfaatkan dengan baik masa transisi lima tahun yang ditentukan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sembari menunggu aturan turunan UU tersebut, pemda harus menyiapkan rencana penganggaran belanja daerah.

Sebagaimana diberitakan, dalam UU HKPD ada sejumlah norma.

Di antaranya, alokasi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD. Selain itu, belanja infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal minimum 40 persen dari APBD.

Ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen itu bukan hal mudah untuk diterapkan. Selama ini, alokasi di setiap daerah lebih dari angka tersebut. ”Coba teman-teman lihat sendiri yang kami anggarkan untuk belanja pegawai ada berapa persen (dari APBD)? Kalau 30 persen, ya berat,” kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta Yosca Herman Soedradjad menambahkan, kebijakan tersebut cukup baik untuk mengatur belanja yang berkualitas. Namun, penerapannya memang harus bertahap.

”Kalau 1–2 tahun diterapkan, bakal sulit. Tapi, kalau bertahap hingga 5 tahun ke depan, mungkin bisa. Aturan dari pusat kan juga bertahap 5 tahun. Arahan dari pusat seperti apa untuk strategi terbaik sementara ini masih dalam pembahasan,” kata dia. Pada 2022, misalnya, Pemkot Surakarta merealisasikan belanja pegawai hingga 40 persen dari APBD 2022.

Senada, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi juga menyatakan bahwa aturan itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Terlebih, APBD 2022 Kota Jogja sudah disahkan 30 November lalu Rp 1,9 triliun. Di dalamnya diatur porsi belanja pegawai 40 persen dan belanja modal 60 persen. ”Saya kira kalau dilaksanakan dalam waktu cepat, tidak akan mudah bagi pemda. Karena sekarang mungkin banyak daerah yang komposisinya malah lebih banyak belanja pegawainya daripada belanja modalnya,” ujarnya kepada Radar Jogja di ruang kerjanya kemarin.

Penyesuaian itu, kata dia, tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat. Bukan hanya bagi Kota Jogja, melainkan juga kabupaten/kota lain. ”Karena ini akan menyangkut tentang status kepegawaian, administrasi, dan terutama adalah kinerja ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya mendukung terbitnya UU HKPD. Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyampaikan, regulasi itu akan memicu daerah untuk lebih produktif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. ”Anggaran bisa dimaksimalkan untuk pelayanan publik,” kata Febri, sapaan Febriadhitya Prajatara.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak pernah melampaui batas angka 30 persen dari total APBD untuk belanja pegawai. Tahun ini, misalnya, belanja pegawai berada di angka 28 persen dari total APBD 2021 sebesar Rp 8,9 triliun. Tahun depan belanja pegawai kembali ditekan menjadi 27 persen dari total APBD. Adapun APBD 2022 Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 10,4 triliun.

Sementara itu, diberitakan Radar Banyuwangi, setelah UU HKPD diundangkan, Pemkab Banyuwangi bakal melakukan langkah-langkah tertentu agar belanja pegawai sesuai dengan ketentuan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penataan sumber daya manusia (SDM). Tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus dioptimalkan. ”Misalnya, dibuat analisis jabatan (anjab). SDM pada SKPD yang kelebihan tenaga bisa dialihkan ke SKPD lain yang kekurangan tenaga,” ujarnya kemarin.

Selain itu, pemkab menghitung jumlah pegawai yang purnatugas (pensiun) hingga lima tahun ke depan. ”Kami juga harus mengendalikan pengadaan pegawai. Lebih mengedepankan SDM yang ada untuk diberdayakan secara maksimal,” kata dia. Pemkab juga terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menyokong kinerja pemerintah.

Pada bagian lain, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menuturkan, belanja yang berkualitas memang merupakan salah satu tujuan utama UU HKPD. Namun, Berly memberikan catatan.

”Perlu dikawal dalam APBD. Agar tidak banyak honor atau tunjangan yang dimasukkan dalam program-program pemda,” ujarnya. (jwp)

Pemilihan Ketum PBNU Alot, SAS Menang Pengalaman, Namun Gus Yahya Beruntung

SEPUTAR JATIM·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-34 NU diperkirakan bakal alot. Incumbent KH Said Aqil Siroj (SAS) disebut memiliki pendukung yang solid. Meski demikian, desakan regenerasi yang diusung kubu KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, gaung desakan itu kini semakin kuat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengungkapkan, sebagai incumbent, SAS memiliki keunggulan dengan kiprahnya memimpin NU selama dua periode. Tentunya, kata Adi, para pengurus cabang maupun wilayah memperhitungkan hal tersebut.

Belum lagi dukungan beberapa kiai sepuh. ”Pernyataan kiai sepuh bahwa beliau cukup mampu mengemban amanah memajukan NU,” jelas Adi kemarin (9/12).

Meski demikian, di sisi lain, Gus Yahya sebagai penantang juga tidak boleh diremehkan. Beberapa isu diperkirakan bakal cukup mengganggu langkah SAS menuju kursi Ketum untuk kali ketiga.

Di antaranya, isu kedekatan dengan pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, pria asal Cirebon itu memuji kinerja Presiden Joko Widodo. Saat mengumumkan kesediaannya maju kembali pada Rabu (8/12), SAS bahkan berencana memberikan gelar bapak infrastruktur kepada Jokowi. SAS juga menyebut Jokowi sukses memimpin Indonesia di masa pandemi.

Belum lagi fakta bahwa SAS adalah komisaris utama PT Kereta Api Indonesia.

Di sisi lain, Gus Yahya mengambil diferensiasi dengan mencitrakan langkah-langkah politik yang berjarak dengan kekuasaan. Terbukti absennya Gus Yahya dalam dukungan kepada setiap kader NU yang bertarung pada kontestasi politik. Dia juga jarang terlihat tampil dalam acara-acara politik.

Hal itu dibaca oleh Adi sebagai citra NU kembali ke khitah yang coba ditunjukkan Yahya. ”Gus Yahya berusaha membawa kembali aura politik Gus Dur. Dengan berkunjung ke Israel, misalnya,” jelas Adi.

Kemudian, yang tidak kalah penting untuk diperhitungkan adalah dukungan sang adik, yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Adi, Yaqut memiliki kekuatan berupa jaringan Kementerian Agama di bawahnya.

Meski demikian, menurut Adi, faktor-faktor seperti isu kedekatan dengan pemerintah dan kunjungan ke Israel tidak akan banyak berpengaruh terhadap preferensi pilihan Ketum PBNU oleh para pemilik suara, yakni PWNU dan PCNU.

Menurut dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, para pengurus PCNU dan PWNU mawas diri agar jangan sampai memilih atau mendukung kandidat yang kalah. Sebab, hal tersebut bisa membawa kerugian jangka panjang bagi mereka. ”Kalau sampai memilih yang kalah, maka akan mengganggu pada karier politik mereka di struktural NU,” katanya.

Sementara itu, seruan regenerasi di tubuh PBNU semakin kencang. Menurut Ketua PWNU Sulawesi Tengah Abdullah Latupada, regenerasi sangat penting, bahkan niscaya, bagi sebuah organisasi. Apalagi NU. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa PWNU Sulteng tegas menginginkan regenerasi kepemimpinan di NU. (jwp)

Kadin Jatim ajak pengusaha investasi proyek pengembangan Terminal Purabaya skema KPBU

SEPUTAR JATIM·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengajak pengusaha di wilayah itu ikut berinvestasi dalam proyek pengembangan Terminal Purabaya di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp350 miliar.

Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jumat, mengatakan proyek pengembangan Terminal Bungurasih adalah proyek vital yang cukup menarik karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, seperti yang dialami beberapa negara yang telah maju.

“Negara Amerika, Eropa dan sekarang Negeri Tiongkok adalah salah satu contoh negara yang berhasil menyediakan infrastruktur yang sangat handal untuk menunjang perekonomiannya. Dampak positif yang dirasakan adalah barang produksi dari negara tersebut menjadi sangat murah dan bersaing di dunia serta pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi sangat tinggi,” kata Adik, menjelaskan.

Untuk mendorong hal itu, Kadin Jatim telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha tentang investasi skema KPBU, dan akan melakukan penjajakan minat pasar (Market Sounding) dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU Terminal Bis Tipe A untuk Terminal Purabaya di Sidoarjo Jawa Timur dan Terminal Betan Subing di Lampung.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Jatim, M Turino Junaedy mengatakan, Terminal Purabaya merupakan terminal bus tipe besar yang sudah beroperasi dengan luas lahan sekitar 12 hektare, dan didalamnya dapat dikembangkan menjadi proyek properti maupun bisnis lainnya yang menguntungkan.

Sementara Terminal Betan Subing adalah terminal satu-satunya di Indonesia yang berhimpitan dengan jalan Tol, dengan memiliki luas tanah sekitar 5,5 hektare, dan akan ditambah menjadi sekitar 9 hektare untuk dijadikan terminal dan bisnis properti.

“Dibutuhkan kreatifitas dari para pengusaha dalam mengembangkan bisnis pada kedua proyek KPBU ini, karena akan sangat didukung oleh pemerintah, karena sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Tenaga Ahli KPBU Arianto Wibowo yang juga menjabat sebagai Team Leader Proyek KPBU Terminal Tipe A Purabaya dan Betan Subing mengatakan pengembangan Terminal Purabaya merupakan investasi yang sangat menjanjikan karena pasarnya jelas dan cukup besar.

Saat ini, jumlah bus yang keluar masuk ke Terminal Purabaya sangat banyak. Untuk bus jenis AntarKota Antar Provinsi (AKAP) mencapai 320.000 unit per tahun dengan jumlah penumpang mencapai 8 juta orang. Sedangkan bus jenis AntarKota Dalam Provinsi (AKDP) mencapai 740.000 unit bus dengan jumlah penumpang hampir 18 juta orang.

“Selain itu juga masih ada bus kecil antarkota. Jumlahnya juga cukup banyak. Ini suatu hal yang sangat menjanjikan,” katanya. (ant)

Kekerasan Seksual di Pesantren, Lemahnya Pengawasan Kemenag

HUKUM DAN KRIMINAL·December 10, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Perbuatan guru Herry Wirawan di salah satu pesantren di kota Bandung, Jawa Barat, yang melakukan tindakan pemerkosaan kepada 12 santriwati mendapat kecaman publik. Hal itu juga sekaligus mencoreng krebilitas lembaga pendidikan keagamaan.

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menyampaikan, karakteristik kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama umumnya dilakukan oleh guru atau pengasuh yang berkedudukan sebagai pengajar resmi. Ada pemilik lembaga pendidikan dan juga tenaga pendidik yang direkrut yayasan.

Untuk itu, pihaknya meminta agar rekrutmen pengasuh atau guru oleh yayasan harus mempertimbangkan aspek asesmen psikologi, kepribadian dan sosial. Tidak hanya aspek pedagogi dan profesional.

“Guru seharusnya memiliki kompetensi spiritual, sosial, emosional, dan kepribadian yang baik. Termasuk asesmen potensi perilaku seks menyimpang guru seperti pedofilia,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Kementerian Agama (Kemenag) juga hendaknya membuat aturan dan pedoman perekrutan guru atau pengasuh satuan pendidikan keagamaan yang dijadikan rujukan wajib dalam merekrut guru. Berdasarkan fakta di atas, kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama tidak hanya di lembaga formal yang sudah terdaftar, tetapi juga lembaga pendidikan yang belum terdaftar di Kemenag.

Rakhmat memaparkan, satuan pendidikan pesantren di Indonesia mencapai 33.980 pesantren, satuan pendidikan madrasah sebanyak 83.468 dan hanya 5 persen madrasah milik pemerintah, sementara 95 persen swasta. Data ini belum termasuk pesantren atau madrasah yang belum terdaftar di Kemenag.

“Tingginya kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama karena rendahnya pengawasan dari jajaran Kemenag,” lanjut Rakhmat.

Dirinya pun ikut mendorong agar Kemenag mengkroscek ulang lembaga pendidikan berbasis agama yang belum terdaftar, kemudian didaftarkan resmi. “Kemenag dan Kanwil Kemenag daerah wajib melakukan pengawasan sistematis dan berkala terhadap pesantren atau lembaga pendidikan agama yang tidak terdaftar,” tandasnya.

(jwp)

Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren, Kemenag Diminta Buat Aturan Khusus

PENDIDIKAN·December 9, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Aksi biadab yang dilakukan guru pesantren yakni memperkosa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat mendapatkan perhatian publik. Tersangka sendiri sudah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jabar.

Terkait tindakan bejat tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk membuat aturan tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan seksual di madrasah dan pesantren.

“Saya rasa perlu ada aturan khusus yang dibuat Kemenag untuk mencegah tindak kekerasan di madrasah dan pesantren, karena kita tahu madrasah dan pesantren ada dibawah naungan Kemenag,” jelas Satriwan, Kamis (9/12).

Saat ini hanya ada kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Aturan itu berlaku untuk sekolah dibawah naungan Kemendikbudristek.

“Adapun untuk madrasah dan pesantren belum ada ini, makanya kami mendorong kemenag semacam PMA tentang pencegahan dan penaganggulangan tindak kekerasan seksual di pesantren dan madrasah,” ucapnya.

Fenomena seperti itu diakui olehnya kerap terjadi di pesantren. Namun, karena relasi kuasa, banyak yang tutup mulut mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari para penguasa.

“Jadi saya rasa sekolah dan pesantren apalagi madrasah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa, membangun kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga spiritual dan sosial,” tandas Satriwan. (jwp)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Beri Apresiasi Pemerintah Batalkan PPKM Level 3

NASIONAL·December 9, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan penyamarataan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, pemerintah daerah (pemda) lah yang menetapkan status daerahnya selama periode libur natal dan tahun baru (Nataru).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun menyampaikan, apa yang diputuskan pemerintah terkait pembatalan PPKM level 3 telah melewati kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia. Di mana pemerintah mengamati penurunan tren kasus Covid-19, juga selain itu tetap melakukan pantauan terkait potensi masuknya virus varian baru dari luar negeri.

“Saya pikir apa yang disampaikan tentunya sudah melalui kajian dan pemantauan terhadap laju Covid-19 di Indonesia ini. Selain juga memantau potensi masuknya varian baru dari negara-negara luar,” ungkap dia dikutip, Kamis (9/12).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengakui, perkembangan kasus Covid-19 dari hari ke hari mengalami penurunan. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, bukan kelalaian.

Menurut dia, keputusan tersebut adalah bentuk kehati-hatian yang sudah diambil pemerintah itu sendiri. Kemudian ada kajian ulang dan sehingga kemudian diputuskan pembatalan PPKM level 3.

“Kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu soal fleksibilitas tentang masalah PPKM ini memang harus demikian. Harus dikaji matang dan memang apa yang mesti diambil keputusannya pada saat yang tepat itu yang memang kemudian diperlukan,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah bakal memberlakukan PPKM Level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Nataru. (jwp)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Cari Kendaraan Politik untuk Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 9, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak menuntup kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Dia mengaku, sampai saat ini masih mencari-cari partai sebagai kendaraannya untuk maju dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Enggak bisa ditebak matematika begitu (nyapres). Mana aja takdir Tuhan ya,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya usai menghadiri acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

Mantan Wali Kota Bandung ini tak memungkiri, saat ini tengah mempersiapkan untuk bergabung dengan partai politik (parpol). Hal ini penting demi rencananya untuk kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Indonesia.

“Pilihan itu (berpartai) kan paling realistis ya. Di luar kalau ada yang meminang memang ke pemimpin nasional ya juga posisinya juga lebih baik harus sudah berpartai. Mungkin di pertengahan tahun depan begitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Kang Emil mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah petinggi parpol. Dia juga mengakui telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

“Semuanya baik-baik. Kemarin Pak Zul ke Bandung, Pak Airlangga dulu dan semuanya dijaga hubungan baik. Dalam politik hubungan baik itu penting,” tandas Kang Emil. (jwp)

Calon Ketum PBNU Said Aqil-Yahya Staquf Saling Klaim Dapat Dukungan Mayoritas

NASIONAL·December 9, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Kontestasi pemilihan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin hangat. Dua petinggi NU telah mendeklarasikan maju sebagai calon ketua umum PBNU. Yakni, petahana KH Said Aqil Siroj dan Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Deklarasi itu diikuti dengan aksi saling klaim dukungan dari kubu masing-masing. Semua sama-sama mengaku mendapat dukungan mayoritas dari PWNU dan PCNU.

Kemarin (8/12) Said Aqil Siroj resmi menyatakan akan kembali maju dalam pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung. Said menyatakan bahwa kesediaannya maju lagi untuk memenuhi permintaan para tokoh dan kiai sepuh NU.

Para kiai tersebut, kata pria kelahiran Cirebon itu, memintanya kembali memimpin PBNU untuk periode selanjutnya. Setelah menerima permintaan tersebut, Said mengatakan melakukan perenungan panjang. Diikuti Istikharah dan ziarah ke beberapa makam aulia seperti Sunan Gunung Jati Cirebon, Sunan Ampel Surabaya, Syaichona Cholil Bangkalan, Habib Luar Batang Jakarta, serta makam-makam pendiri NU seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syamsuri. Juga makam Gus Dur. ”Alhamdulillah, saya mendapatkan ketenangan dan kemantapan hati. Akhirnya saya memutuskan untuk memenuhi permintaan para kiai,” papar Said di hadapan awak media kemarin.

Jika benar-benar terpilih, Said akan menjadi orang kedua yang memimpin NU selama tiga periode setelah sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Said memimpin NU sejak Maret 2010. Menurut alumnus Universitas Ummul Qura, Makkah, itu, tidak ada larangan dalam AD-ART NU yang membatasi masa jabatan ketua umum PBNU. Said mengklaim mendapatkan dukungan dari 28 pengurus wilayah NU (PWNU) se-Indonesia. Kemudian disertai 364 pengurus cabang NU (PCNU).

Pendukung Gus Yahya Rapatkan Barisan

Para pendukung KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) terus melakukan konsolidasi untuk memantapkan dukungan. Salah satu motor pendukung Gus Yahya adalah PWNU Jatim. Sekretaris PWNU Jatim Prof Akhmad Muzakki kemarin kembali menegaskan dukungan kepada KH Miftachul Akhyar (Kiai Miftach) sebagai calon rais am dan Gus Yahya sebagai calon ketua umum. Muzakki mengatakan, keputusan itu diambil melalui rapat gabungan antara jajaran syuriah dan tanfidziyah. ”Sudah klir. Itu rapat resmi dan memenuhi kuorum,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dukungan tersebut merupakan usulan dari PCNU-PCNU di Jatim. ”Cabang-cabang datang sendiri ke kantor PWNU. Mereka meminta PWNU mengusulkan Kiai Miftach dan Gus Yahya,” katanya. Selain itu, PWNU mengakomodasi masukan dari para kiai sepuh pimpinan pondok pesantren besar di Jatim. Misalnya, Pesantren Lirboyo dan Ploso. ”Dawuh para kiai sepuh itu sesuai juga dengan aspirasi cabang-cabang,” ujarnya.

PWNU Jatim juga berkomunikasi dengan jajaran PWNU se-Indonesia. ”Sampai tadi malam, dari 34 PWNU, sudah 28 yang menyatakan mendukung Kiai Miftach dan Gus Yahya,” tegasnya. Dukungan tersebut ditunjukkan dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani rais am, katib am, serta ketua dan sekretaris PWNU.

Jumlah dukungan dari PWNU yang disebut Muzakki itu sama dengan yang diklaim Said Aqil Siroj. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Muzakki membantah. ”Jadi, kalau ada yang mengaku didukung 28 PWNU, itu sudah pasti tidak valid. Kita tidak mungkin main klaim karena dukungan itu ada surat resminya,” jelas guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tersebut.

Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Masnun Tahir juga menegaskan bahwa 27 PWNU berada di barisan Kiai Miftach dan Gus Yahya. ’’Kalau ada yang mengklaim kan boleh-boleh saja. Namun, klaim itu harus didasarkan pada bukti,” jelasnya.

Menurut Masnun, mayoritas pengurus PWNU menghendaki regenerasi di NU. Hal itu, lanjut dia, lazim di semua organisasi besar. Harus ada pembatasan masa jabatan pemimpinnya. ’’Jadi, setiap orang ada batasnya. Kemudian setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya,” katanya. Masnun menyebutkan bahwa regenerasi organisasi itu juga didukung Kiai Miftach.

Adu Program

Said Aqil Siroj dan Yahya Cholil Staquf sama-sama punya program unggulan untuk NU mendatang. Said mengatakan, permintaan utama PWNU dan PCNU agar dirinya maju lagi adalah meneruskan program-program unggulan terobosan dalam lima tahun ke depan. Terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Di antaranya, pembangunan universitas NU dan institut teknologi NU. Sampai hari ini, perguruan tinggi NU sudah mencapai 43 unit. ”Ketika periode menteri Pak Nuh ada 24, Menteri Pak Nasir (Menristekdikti Moh. Nasir, Red) ada 38, kemudian di periode Pak Nadiem tambah 5 sehingga menjadi 43,” jelasnya.

Kemudian, program pengiriman mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 ke berbagai perguruan tinggi dunia seperti Eropa, Amerika, Australia, Rusia, Tiongkok, dan India untuk sains dan teknologi serta ke Yaman, Maroko, dan Mesir untuk ilmu-ilmu keislaman.

Said juga menyinggung soal sikap tegas NU pada dinamika geopolitik dunia, utamanya konflik Palestina-Israel. Said tegas menyatakan bahwa selama Israel tidak mengakui Palestina, NU pun tidak akan mengakui Israel. Jika Israel mengakui Palestina, baru kemudian perundingan damai bisa dilakukan. ’’Tapi, damai yang hakiki. Bukan diplomatis dan politik. Selama tidak ada itu, NU tidak mengakui Israel, apalagi sampai datang ke sana,” katanya.

Pernyataan Said tersebut seakan menyindir Gus Yahya yang sempat menghadiri undangan American Jewish Committee (AJC) dan menjadi pembicara dalam forum mereka pada 2018.

Sementara itu, Gus Yahya mengakui secara terbuka menawarkan diri untuk dipilih sebagai ketua umum PBNU dalam muktamar. Alasannya, dia melihat ada sejumlah hal penting yang harus dilakukan NU dengan segera. ’’Perlu ada transformasi konstruksi organisasi supaya NU bisa lebih optimal mengaktualisasikan potensinya,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, NU adalah ormas Islam yang sangat besar. Bahkan, menurut sebuah survei, yang mengaku secara terbuka sebagai nahdliyin berjumlah lebih dari 50 persen dari populasi muslim di Indonesia. Hal itu membuat PBNU menjadi ormas yang berwibawa. ’’Persoalannya, wibawa itu hanya aktual di tingkat PBNU dan daerah yang komunitas NU-nya tebal,’’ katanya. Di daerah yang komunitas NU-nya tipis, kebesaran NU tidak teraktualisasi. ’’Sehingga kepengurusan di sana itu terbatasi kemampuannya untuk mengaktualisasi potensi NU,’’ ucapnya.

Jika terpilih sebagai ketua umum PBNU, Gus Yahya ingin mengusulkan agar pelaksanaan program di lingkungan NU dibalik. Pelaksana kegiatan tidak lagi di pusat, tapi di daerah. Tugas PBNU nanti mencarikan atau membangun program-program untuk dieksekusi cabang-cabang. ’’Jelas akan ada kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta,’’ ungkapnya. Jika kerja sama itu terjalin, PBNU secara otomatis harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada partner kerja sama. Namun, karena program dilaksanakan di cabang-cabang, PBNU harus terus-menerus memantau dan mengadvokasi pelaksanaan program di cabang. ’’Ini akan memicu konsolidasi struktural PBNU dengan jaringan PWNU dan PCNU di Indonesia. Kalau sudah begitu, kita bisa melihat agenda nasional digerakkan di bawah secara serentak. ’’PBNU yang menyuplai program, cabang-cabang yang berjalan. Dengan begitu, masyarakat setempat akan melihat peran NU,’’ katanya.

Peserta resmi muktamar NU yang akan diselenggarakan pada 23–25 Desember 2021 ini berjumlah 2.295 orang. Mereka berasal dari 34 PWNU (102 orang), 521 PCNU (1.563 orang), 31 PCINU (93 orang), serta 14 badan otonom (42 orang) dan 18 lembaga (54 orang) di tingkat pusat. Selain itu, ditambah pula utusan PBNU dari unsur syuriah (32 orang), mustasyar (15 orang), a’wan (20 orang), dan tanfidziyah (38 orang), ditambah jumlah panitia 336 orang.

(jwp)

TNI AL modernisasi helikopter latih Puspenerbal, serah terima helikopter latih Bell 505

NASIONAL·December 8, 2021December 14, 2021

Nusantara7.com, Jakarta-TNI AL memordenisasi helikopter latih di Pusat Penerbangan TNI AL sejalan dengan serah terima dua unit helikopter latih mesin tunggal Bell 505 dari PT Atamora Tehnik Makmur kepada jajaran TNI AL.

Penyerahan itu disaksikan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di apron Museum Penerbangan, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Helikopter latih Bell 505 yang dikembangkan Bell Textron Kanada ini diserahkan Direktur PT Atamora Teknik Makmur, Deritary, melalui penandatanganan berita acara serahterima kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Maman Rohman.

Selanjutnya, dari dia diserahkan kepada Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Puguh Santoso, dan kemudian diserahkan kepada Komandan Pusat Penerbangan TNI AL, Laksamana Muda TNI Edwin.

Penyerahan dua unit Bell 505 yang baru ini akan memperkuat sarana untuk mencetak penerbang-penerbang TNI AL yang handal. Sebelumnya TNI AL telah memiliki helikoper latih EC-120 Colibri sejak 2002.

Penyerahan ini merupakan sejarah setelah hampir 20 tahun TNI AL baru memiliki lagi pesawat latih terbaru dan rencananya dalam waktu dekat akan bertambah lagi dua unit helikopter yang saat ini dalam proses pengerjaan.

Margono mengatakan bahwa helikopter latih Bell-505 ini adalah pengadaan TNI AL pada 2021, yang selanjutnya akan bergabung dalam Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI AL.

Menurut dia, dengan adanya helikopter generasi terbaru dari Bell Textron yang efisien terhadap bahan bakar serta dilengkapi dengan rangkaian avionika yang canggih, sehingga tepat digunakan dalam rangka mendukung peningkatan kualifikasi penerbang dan siswa penerbang TNI AL.

“Secanggih apapun alutsista yang dimiliki, personel pengawak tetaplah menjadi faktor penentu. Terlebih lagi, dengan prinsip kesenjataan TNI AL, yakni senjata yang diawaki, maka integrasi antara personel dan peralatan menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks inilah pesawat-pesawat latih memiliki peran sentral dalam pembinaan profesionalisme prajurit Rajawali Laut,” kata dia, dalam siaran persnya.

Ia menyebutkan, pesawat udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari Sistem Senjata Armada Terpadu memiliki peran dan fungsi yang sangat vital, baik sebagai mata dan telinga maupun kepanjangan tangan dari armada kapal perang.

Dalam konteks itu, maka TNI AL memiliki doktrin pertahanan yang konklusif antara pangkalan, kapal-kapal perang, pesawat terbang militer, dan personel Korps Marinir TNI AL sebagai kekuatan pendarat dan penguasaan darat.

Dengan keunggulan pada aspek kecepatan dan manuver, unsur udara dapat melaksanakan tugas-tugas pengintaian udara maritim, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, pendaratan pasrat lintas heli, dukungan maupun pengamatan dalam rangka penyelenggaraan operasi laut yang efektif.

Peran Pusat Penerbangan TNI AL sebagai komponen SSAT memiliki kelebihan pada aspek kecepatan dan manuver sehingga efektif sebagai kekuatan patroli, kekuatan pendukung, dan kekuatan pemukul, didukung dengan enam fungsi yang dimiliki yaitu pengintaian udara maritim, anti kapal selam, anti kapal permukaan, pendaratan pasrat lintas heli, dukungan logistik cepat dan pengamatan laut dalam rangka penyelenggaraan operasi laut.

Selain acara serah terima, juga dilaksanakan pembaptisan helikopter yang diawali dengan penyerahan kendi dari penari Gatot Kaca dilanjutkan penyiraman air dan pemecahan kendi oleh Ny Vero Yudo Margono, penyiraman air bunga menggunakan gayung batok dan pembukaan selubung lambang skuadron oleh Margono, dilanjutkan dengan peninjauan ke dalam heli. (ant)