Kusnul Khotimah – Page 12

Gubernur Khofifah siapkan 15 desa devisa di Jatim ke LPEI

EKONOMI BINIS·February 16, 2022

Nusantara7.com, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan sebanyak 15 desa di wilayahnya yang memiliki potensi ekonomi kreatif untuk diusulkan sebagai desa devisa ke pemerintah pusat bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Tahun 2022 ini, Jawa Timur mendapat kuota sebanyak 15 desa untuk menjadi desa devisa. Saya meminta ke LPEI agar bisa diperluas menjadi 20 desa devisa,” ujar Gubernur Khofifah saat berkunjung di sentra batik Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Selasa.

Menurut dia, Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo Kabupaten Madiun layak untuk diusulkan menjadi satu dari 15 desa devisa karena selama ini sentra batik tersebut konsisten dengan produk batik tulisnya.

Pemprov Jawa Timur saat ini memang sedang mencari untuk menemukan desa-desa di wilayahnya yang memiliki potensial untuk dijadikan desa devisa.

Selain di Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo Kabupaten Madiun, sebelumnya Gubernur Khofifah telah berkunjung ke Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang yang memiliki potensi sebagai penghasil manik-manik berbahan dasar limbah beling yang telah memiliki pasar ekspor.

Gubernur juga telah berkunjung ke Desa Margorejo dan Desa Kedung Rejo di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebagai desa perajin batik tulis tenun gedog khasTuban.

Pihaknya menjelaskan saat ini di Jawa Timur telah ada tiga desa devisa, salah satunya adalah Desa Wedani di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang merupakan produsen sarung berkualitas dan dijuluki desa tenun.

“Saat ini tim LPEI sedang melakukan visitasi dan assement di beberapa desa yang kita usulkan menjadi desa devisa. Nantinya yang menentukan lolos menjadi desa devisa adalah LPEI dan diharapkan semua lolos sehingga bisa menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat desa,” kata dia.

Adapun, desa devisa merupakan program pendampingan yang digagas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas.

Program desa dvisa memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensinya secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Terdapat sejumlah pertimbangan aspek dalam menentukan desa devisa. Yaitu produk, konsistensi dan keberlanjutan produksi, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi antarpemangku kepentingan, produsen dan manajerial, infrastruktur, serta sarana penunjang lainnya. (atr)

Satgas covid 19 : Penerima Vaksin Covid-19 Dosis Lengkap capai 136.647.928 Orang

KESEHATAN·February 16, 2022

Nusantara7.com, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat hingga saat ini penerima vaksin Covid-19 dosis lengkap di Indonesia mencapai 136.647.928 orang atau bertambah sebanyak 833.899 orang pada Selasa.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima di Jakarta, Selasa, vaksinasi Covid-19 dengan dosis pertama bertambah sebanyak 252.141 orang sehingga total mencapai 188.590.685 orang hingga saat ini.

Sedangkan vaksinasi dosis ketiga mengalami penambahan sebanyak 218.237 orang sehingga total mencapai 7.277.382 orang. Walaupun telah menjalani vaksinasi, Satgas mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara disiplin.

Protokol kesehatan tersebut adalah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sebelumnya, Satgas mencatat kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 57.049 orang di Tanah Air pada Selasa (15/2) sehingga total mencapai 4.901.328 orang.

Kasus sembuh Covid-19 mengalami penambahan sebanyak 26.747 orang sehingga jumlah keseluruhan mencapai 4.349.848 orang. Sedangkan kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah 134 orang sehingga total menjadi 145.455 orang hingga saat ini. (jps)

Bawaslu diam, Poster “Erick-Khofifah 2024” bertebaran di Jember

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·February 16, 2022

Nusantara7.com, Jember – Poster dan spanduk bergambar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertebaran di sejumlah lokasi di Kabupaten Jember menjelang Pemilu Presiden 2024.

Poster dan spanduk tersebut berwarna hijau dengan gambar Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa mengenakan baju putih, kemudian ada tulisan berwarna putih “Erick-Khofifah 2024”.

“Memang benar banyak poster Erick-Khofifah yang bertuliskan 2024 bertebaran di mana-mana. Namun, kami tidak bisa menindaknya,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka di Jember, Selasa.

Menurut dia, tahapan Pilpres 2024 belum diatur dan jadwal tahapan juga belum ada sehingga pihaknya tidak bisa menindak atau menertibkan poster yang bertebaran di sejumlah lokasi strategis itu.

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena memang belum diatur regulasi tahapan Pilpres 2024,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Bawaslu Jember menemukan poster selain Erick-Khofifah, Imam Thobrony mengaku belum melihat poster pasangan bakal calon presiden/wakil presiden lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat dikonfirmasi terkait hal itu malah menanggapinya dengan santai dan enggan berkomentar banyak atas poster yang bertebaran di Kabupaten Jember.

“Wis ta Mbak (sudah ya Mbak), mandatku di Jawa Timur sehingga saya memaksimalkan mandat itu,” katanya singkat.

Saat dicecar terkait dengan persiapannya dan banyak poster pasangan Erick-Khofifah bertebaran di Jember, mantan Menteri Sosial itu hanya tersenyum dan tertawa sambil meninggalkan wartawan.

Khofifah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember pada hari Senin (14/2) untuk menyampaikan santunan kepada keluarga korban ritual yang berujung maut di Pantai Payangan.

Pantauan di lapangan, poster Erick-Khofifah berada di sejumlah lokasi strategis, di antaranya di pertigaan Pasar Sabtuan, samping gudang tembakau milik PTPN di Kecamatan Ajung dan Jalan Moh. Yamin yang padat dengan kawasan perumahan. (atr)

Sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga untuk Dapur Lapas Sidoarjo

HUKUM DAN KRIMINAL·February 16, 2022

Nusantara7.com, Sidoarjo – Dapur di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, Jawa Timur, memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyusul layanan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan menjadi salah satu prioritas Kanwil Kemenkumham Jatim.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto di Surabaya, Selasa, mengatakan kebersihan dapur menjadi sangat penting terutama saat pandemi COVID-19, warga binaan perlu makanan yang bergizi dan bersih.

“Dan sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga menjadi bukti bahwa lapas tidak main-main memberikan pelayanan bahan makanan. Apalagi Lapas Sidoarjo baru pertama kali mendapatkan sertifikat ini, tentu ini capaian yang positif,” katanya.

Menurutnya, sinergi yang dilakukan antara Lapas Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Sidoarjo mendapat sambutan baik berupa supervisi sehingga tercipta dapur lapas yang higienis.

“Mulai dari survei, pemenuhan data dukung, pengambilan sample, pengujian hingga penilaian hasil dilakukan dengan proses yang jelas dan membangun,” ujarnya.

Ia mengatakan, capaian ini harus dibuktikan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Dia meminta lapas untuk selalu menjaga kualitas dapur umum yang meliputi proses pencucian, pengolahan, penyajian hingga distribusi makanan.

“Hal ini untuk menjaga kualitas kesehatan dan cita rasa makanan yang berdampak pada derajat kesehatan warga binaan,” ucapnya.

Wisnu juga menjelaskan bahwa pihak Lapas Sidoarjo untuk memastikan juga sarana dan prasarana pengolahan makanan seperti tempat pencucian, media memasak, filter air minum, penyaringan lemak cuci piring sampai dengan alur pembuangan sisa makanan.

“Semua aspek tersebut harus dengan manajemen dengan baik, sehingga sanitasi bisa tercapai,” katanya.

Sementara itu, Kalapas Sidoarjo Teguh Pamuji menjelaskan bahwa pihaknya punya komitmen penuh untuk menjaga kebersihan makanan bagi warga binaan. Dia berharap, dengan makanan yang cukup dan bersih akan membuat warga binaan selalu sehat.

“Kesehatan warga binaan adalah prioritas kami, sehingga akan terus kami upayakan untuk memberikan yang terbaik,” katanya. (ant)

Satgas Covid-19 perkirakan kasus positif Meningkat Dalam Dua Pekan di Jogjakarta

KESEHATAN·February 15, 2022

Nusantara7.com, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jogjakarta memperkirakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 akan mengalami kenaikan hingga dua pekan ke depan. Hal itu sekaligus menjadi puncak kasus di Jogjakarta.

”Kami perkirakan dalam dua pekan ini masih akan terus terjadi peningkatan kasus. Dan mudah-mudahan setelah Februari ada penurunan kasus,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.

Menurut Heroe, jumlah kasus aktif di Kota Jogjakarta per Minggu (13/2) belum mencapai separo dari puncak kasus di kota tersebut saat gelombang dua yang didominasi varian Delta. Hingga Minggu (13/2), di Kota Jogjakarta terdapat 1.411 kasus aktif, sedangkan jumlah kasus aktif harian pada saat gelombang dua bisa mencapai sekitar 3.600 kasus.

Meskipun jumlah kasus aktif cukup tinggi, Heroe menyebut tidak terjadi peningkatan signifikan pada bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit. Sebab, sebagian besar pasien tidak menunjukkan gejala apapun atau bergejala ringan sehingga melakukan isolasi mandiri di rumah.

”BOR di rumah sakit masih sekitar 30 persen. Kapasitas selter isolasi pun masih cukup. Baru terpakai sekitar 65 persen atau 55 pasien. Itu pun separuhnya adalah pelaku perjalanan atau warga luar daerah,” tutur Heroe.

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta, akan langsung membuka selter tambahan di Tower Dua Rusunawa Bener apabila dibutuhkan.

Selain di kelompok masyarakat, keluarga dan pelaku perjalanan, dan wisatawan, penularan kasus Covid-19 di Kota Jogjakarta juga terjadi di perkantoran. Salah satunya di Kantor Kecamatan Gondokusuman yang ditutup beberapa hari.

”Ada delapan pegawai yang terpapar Covid-19 sehingga layanan pun dialihkan sementara ke kelurahan dan e-office,” terang Heroe.

Sementara itu, Camat Gondokusuman Guritno mengatakan, layanan di kecamatan untuk sementara dialihkan ke kelurahan terlebih dulu. Kemudian dibawa ke kantor kecamatan pada siang hari untuk kemudian diambil kembali sebelum pukul 15.00 WIB.

”Pelayanan yang membutuhkan tanda tangan camat tetap diusahakan selesai secepatnya,” ujar Guritno.

Guritno berharap, layanan di Kecamatan Gondokusuman bisa kembali dibuka pada Kamis (17/2) jika hasil pemeriksaan terakhir seluruh pegawai dinyatakan negatif.

Kemendagri : Daerah Level 3 Meningkat pada Perpanjangan PPKM

NASIONAL·February 15, 2022

Nusantara7.com, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyatakan, daerah dengan status level 3 jumlahnya meningkat di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan mengalami perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, pemerintah dalam rapat terbatas telah memutuskan untuk melakukan perpanjangan PPKM bagi seluruh wilayah Indonesia. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 untuk pemberlakuan PPKM Jawa-Bali yang berlaku 15–21 Februari 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 untuk pemberlakuan PPKM non Jawa-Bali yang berlaku 15–28 Februari 2022.

”Perubahan tersebut dilakukan dengan melihat perkembangan kasus yang ada dan tingkat vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Safrizal.

Safrizal menyebutkan, jumlah daerah dengan status PPKM level 3 di Jawa-Bali mengalami kenaikan dari 41 daerah menjadi 66 daerah. Begitu juga dengan status daerah pada PPKM level 2 dari 57 daerah menjadi 58 daerah.

”Sedangkan untuk daerah status PPKM level 1 mengalami penurunan dari 30 daerah menjadi 4 daerah,” ujar Safrizal.

Indikator untuk melakukan evaluasi pada daerah di Jawa-Bali diberikan kekhususan untuk dapat mencapai target vaksinasi dosis kedua dan lansia di atas 60 tahun. Dengan diberikan waktu 2 minggu tambahan terhitung dari 15 Februari.

Kemudian,jumlah daerah pada PPKM level 3 di luar Jawa-Bali mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 3 daerah menjadi 113 daerah. Sedangkan untuk jumlah daerah pada PPKM level 2 mengalami penurunan dari 219 daerah menjadi 210 daerah.

”Daerah dengan status PPKM level 1 juga mengalami penurunan dari 164 daerah menjadi 63 daerah,” ucap Safrizal.

Evaluasi tingkatan PPKM pada pemerintah daerah luar Jawa-Bali menggunakan indikator yang telah ditetapkan kementerian kesehatan. Ditambah dengan capaian total vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis pertama.

Safrizal Z.A. meminta kegiatan yang dilakukan masyarakat dilaksanakan beriringan dengan pengetatan syarat vaksinasi. ”Pengetatan syarat vaksinasi ini kita maksudkan sebagai salah satu upaya agar masyarakat kita mau untuk dilakukan vaksinasi,” terang Safrizal.

Menurut Safrizal, di tengah peningkatan angka positif Covid-19 karena varian Omicron, pemberian vaksin digencarkan untuk meningkatkan imunitas tubuh melawan virus tersebut. ”Dengan melakukan vaksinasi segera dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan diharapkan penularan virus korona bisa segera dihentikan,” ujar Safrizal.(jps)

Menaker Ida : pekerja terkena PHK dapat perlindungan lewat JKP

NASIONAL·February 14, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaa (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kini akan mendapatkan perlindungan baru lewat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Sekarang telah ada program yang dibentuk khusus untuk melindungi pekerja dari risiko tersebut yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP,” jelas Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan virtual yang diterima di Jakarta, Senin malam.

Ida mengatakan JKP tidak mengakibatkan adanya pembayaran iuran baru dari pekerja dengan iuran dibayar oleh pemerintah setiap bulan. Telah dikeluarkan dana awal Rp6 triliun untuk JKP.

Dia menegaskan bahwa program JKP adalah perlindungan sosial ketenagakerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain bantuan tunai, pemanfaat dapat mengakses informasi pasar kerja dengan telah dipersiapkan mediator untuk menangani perselisihan hubungan industrial dan pengantar kerja yang melakukan asesmen dan konseling.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga sudah mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan dan program pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja untuk mendorong peserta JKP untuk kembali mendapatkan pekerjaan.

Ida juga mengingatkan bahwa peserta yang terkena PHK berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atau uang kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Dengan adanya berbagai program-program jaminan sosial lain untuk melindungi pekerja dalam berbagai skenario termasuk JKP, maka Program Jaminan Hari Tua (JHT) seharusnya tidak tumpang tindih dengan program lain.

“Karena terintegrasi dalam satu sistem yang sama dengan program-program jaminan sosial lainnya, maka manfaat JHT seharusnya tidak tumpang tindih dengan manfaat program jaminan sosial lainnya,” tegas Ida.

JHT dimaksudkan untuk menyiapkan para pekerja di hari tua. Untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua maka program itu dapat diterima pada usia 56 tahun.

Namun, ketentuan itu tidak berlaku untuk peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. JHT juga dapat diberikan sebagian sebelum usia yang ditetapkan dengan syarat telah mengikuti program JHT minimal 10 tahun.

“Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100 persen maka tentu tujuan Program JHT tidak akan tercapai,” kata Menaker Ida. (atr)

Presiden ganti sepeda motor pengemudi “ojol” yang hilang dicuri

HUKUM DAN KRIMINAL·February 14, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti sepeda motor milik Wahyu Novi Arini, seorang pengemudi ojek online (ojol) atau daring di Surabaya, yang hilang dicuri saat bekerja.

Penyerahan sepeda motor kepada pengemudi ojol Wahyu Novi Arini, warga Jalan Gogor, Kecamatan Wiyung, dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Komisaris Besar Polisi Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Senin.

“Semoga bantuan dari Pak Presiden Jokowi ini dapat bermanfaat untuk kembali bekerja keras di masa pandemi COVID-19,” kata Kombes Akhmad Yusep saat menyerahkan bantuan sepeda motor dari Presiden Jokowi.

Sepeda motor milik perempuan berusia 35 tahun itu hilang dicuri pada 12 Februari lalu saat dia mengambil pesanan makanan.

Rupanya, Presiden Jokowi membaca pemberitaan hilangnya sepeda motor milik ibu dengan dua anak balita itu. Sepeda motor yang hilang itu juga masih kredit dengan cicilan kurang lima bulan.

Menurut Kapolrestabes, Presiden Jokowi tergerak hatinya dan langsung mengganti sepeda motor milik pengemudi ojol Wahyu Novi Arni yang hilang dengan jenis yang sama, sekalian memenuhi cicilannya yang kurang lima bulan.

“Saya sangat berterima kasih,” ucap Wahyu Novi, dengan mata berkaca-kaca.

Sebelumnya, Wahyu Novi Arini bekerja sebagai guru les. Namun, pandemi COVID-19 membuat anak-anak didiknya harus belajar di rumah.

“Pada hari itu, baru pertama kali saya ngojek dan sepeda motornya langsung hilang. Sebelumnya yang ngojek suami saya. Maksudnya ingin ngojek bergantian dengan suami untuk tambahan penghasilan,” ujarnya.

Kombes Yusep menandaskan bahwa kini menjadi tugas aparat Polrestabes Surabaya untuk memburu pelaku pencurian sepeda motor milik pengemudi ojol Wahyu Novi Arini.

Kapolrestabes juga berjanji akan memburu pelaku kejahatan lainnya yang telah mengganggu ketertiban dan keamanan, serta meresahkan warga Kota Surabaya.

“Saya sebagai Kapolrestabes Surabaya insyaallah secepatnya akan mengungkap berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk perkara pencurian sepeda motor yang menimpa Ibu Wahyu maupun yang lainnya,” katanya. (atr)

INKA raih dua penghargaan K3 dari Disnaker dan transmigrasi jatim

EKONOMI BINIS·February 14, 2022February 15, 2022

Nusantara7.com, Madiun – PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) meraih dua penghargaan sekaligus di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang diserahkan di Surabaya pada Senin, 14 Februari 2022.

Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT INKA (Persero) Andy Budiman mengatakan penghargaan tersebut berupa kategori pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan hasil pencapaian memuaskan.

“Penghargaan ini merupakan cambuk bagi kami untuk memperbaiki standar operasi, pola, prosedur, dan sebagainya. Karena kadang-kadang sesuatu yang sifatnya rutin kemudian menurun dan kemudian diabaikan, ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Andy Budiman dalam keterangannya di Madiun, Senin.

Terkait prestasi tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disnakertrans Jatim dan jajaran atas penghargaan yang telah diberikan kepada PT INKA (Persero) maupun kepada anak perusahaan dan afiliasi.

Andy berharap PT INKA (Persero) dapat selalu konsisten dalam menerapkan SOP dan disiplin untuk mempertahankan penghargaan terkait manajemen K3.

Dalam kesempatan itu, PT IMS dan PT Rekaindo Global Jasa yang merupakan anak perusahaan dan afiliasi PT INKA (Persero) juga berturut-turut mendapat penghargaan K3.

Adapun PT IMS mendapatkan penghargaan kategori Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau zero accident. Demikian juga, PT Rekaindo Global Jasa juga mendapatkan penghargaan yang sama, yakni Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau zero accident.

Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan apresiasinya kepada PT INKA (Persero) yang telah memberikan perlindungan luar biasa dalam hal manajemen K3 perusahaan beserta anak perusahaannya.

Pihaknya menilai, ketika manajemen K3 dilakukan, maka semua lini akan menjadi perhatian yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan.(atr)

Penghentian PTM, Ratusan Guru dan Siswa di Kota Bogor Positif Covid-19

PENDIDIKAN·February 13, 2022

Nusantara7.com, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan, 561 guru dan siswa terpapar Covid-19 dari klaster sekolah. Karena itu dapat dimaklumi jika Satgas Covid-19 belum mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di semua jenjang.

”Jadi penghentian PTM, bukan dispendik yang menentukan, tapi satgas. Tapi memang salah satunya mungkin melihat angka positif Covid-19 itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor.

Hanafi menyebutkan, penyebaran kasus positif Covid-19 terdapat di 31 sekolah dari semua jenjang. Dari 561 orang positif Covid-19 itu, sebanyak 342 orang tidak bergejala, 160 bergejala ringan, 36 gejala sedang berat, dan 23 belum diketahui.

Semua data itu, kata Hanafi, bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sebab, yang mengawasi penularan penyakit virus korona tersebut kewenangan dinkes.

Dengan begitu, dinas pendidikan hanya sebagai pelaksana kebijakan akhir dari Wali Kota Bogor mengenai pelaksanaan pembelajaran baik secara jarak jauh maupun tatap muka. Kebijakan tersebut dituangkan melalui surat keputusan Wali Kota yang telah dua kali diperbarui pada Februari.

”Pertama, pada menerbitkan Surat Keputusan (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 01/STPC/02/2022 yang menghentikan PTM di semua jenjang selama satu pekan, 2–7 Februari,” terang Hanafi.

Saat ini, lanjut dia, penghentian tersebut diperpanjang dengan Surat Edaran (SK) Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Nomor 02/STPC/02/2022 dari tanggal 8–14 Februari. ”Pekan depan diperpanjang atau tidak, saya belum tahu. Kami menunggu kebijakan Satgas selanjutnya,” ucap Hanafi.

Sambil menunggu kebijakan tersebut, Hanafi menjelaskan, seluruh jenjang sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bogor taat terhadap aturan dengan tidak melaksanakan PTM. (jps)