N7,Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen alokasi dana desa (ADD) tahun 2023 nilainnya tetap meski dari pemerintah pusat berpotensi turun.
“Dengan berbagai kondisi tantangan fiskal, dana desa tahun depan mungkin berpotensi turun. Tapi Pemkab Banyuwangi berkomitmen tahun depan nilainya tetap, tidak ikut turun,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Sabtu.
Sambil lesehan, Bupati Ipuk memang rutin berdiskusi dengan kepala desa dalam program “Gesah Bareng”.
Kali ini, Ipuk bersama Kepala Desa dari Kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, Gambiran, Tegalsari, Siliragung, dan Pesanggaran.
Ia menjelaskan terdapat isu krusial nasional pada 2023 yang memengaruhi dana transfer dari pusat ke daerah yang mengurangi dana desa.
Pertama, kata dia, persiapan Pemilihan Umum 2024 sehingga APBN akan mengalokasikan untuk masa persiapan tersebut.
Demikian juga Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar pada 2023 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024.
Selain itu, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang dibebankan kepada daerah, antara lain anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tahun depan dibebankan ke daerah.
Beriikutnya untuk vaksinasi, yang dukungan dari Pemkab Banyuwangi kurang lebih Rp5 miliar, termasuk kebijakan pelayanan administrasi kependudukan.
Untuk cetak blangko e-KTP yang awalnya dari pemerintah pusat kini dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Untuk kebutuhan blangko KTP, KK, dan dokumen kependukan lainnya Pemkab Banyuwangi menganggarkan sekitar Rp5 miliar,” ucapnya.
Sementara itu, Pemkab Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran kendaraan dinas untuk kepala desa berupa sepeda motor yang dilakukan bertahap.
Sementara itiu, Kades Bulurejo Widarto mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Bupati Ipuk yang tak menurunkan ADD 2023.
“Pada tahun ini saja sebenarnya dana transfer dari pusat turun, tapi Bu Ipuk tidak menurunkan ADD,” kata Widarto.ant
