Bintang Pos, Surabaya – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tak jatuh ke lubang yang sama. Untuk menghindari kembali terjadinya musibah seperti dalam penyelenggaran Ujian Nasional (UN) 2013, DPR meminta kementerian untuk melakukan uji coba terlebih dulu baru menerapkan Kurikulum 2013.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati, mengatakan bahwa sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mau untuk berlapang dada dengan kondisi saat ini dan tidak memaksakan kehendak untuk mewujudkan kurikulum ini tetap pada tahun ini. Pasalnya, jumlah sasaran kurikulum yang ditetapkan terus menurun.
“Kalau belajar dari UN kemarin yang terjadi musibah, dari sisi teknik sebaiknya tidak mengulangi musibah kedua kalinya,” ujar Reni saat Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (20/5/2013) malam.
“Jadi lebih baik dimatangkan lagi saja. Misalkan uji coba saja kemudian digodog secara matang,” imbuh Reni.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada lagi alasan kurikulum 2013 untuk dipertahankan mengingat jumlah sasaran sekolah dan siswa yang makin sedikit. Dengan jumlah semacam itu dan kriteria yang hanya difokuskan pada akreditas A saja, kurikulum yang dilakukan pada pertengahan Juli mendatang hanya seperti uji coba saja.
“Kenapa pak menteri begitu ingin sekali dilaksanakan dan tidak mau disebut uji coba,” kata Reni.
“Dulu alasan pak menteri kenapa harus dilaksanakan sekarang karena kalau tidak sekarang ada puluhan juta siswa yang rugi. Tapi nyatanya sekarang sasarannya hanya 1,5 juta saja. Berarti apa namanya,” tegas Reni.
Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang memangkas habis jumlah sekolah sasaran kurikulum 2013 baik jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Awalnya pihak kementerian menetapkan sekitar 32.295 sekolah tapi kemudian dikurangi menjadi 6.410 sekolah dan saat ini berkurang lagi menjadi 6.325 sekolah. (kom-kba)
