Bintang Pos, Surabaya – Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana mengumumkan bakal calon wakil gubenurnya pada 14 Mei 2013, sekaligus menunggu arahan dari KH Hasyim Muzadi dan KH Salahudin Wahid.
“Rencananya 14 Mei akan diumumkan. Penentuan wakil masih harus finalisasi dengan pengusung utama, yaitu PKB. Senin (6/5), kami bertemu beserta seluruh parpol pendukung,” ujarnya kepada wartawan usai diskusi dan bedah buku berjudul “Melawan Pembajakan Demokrasi” di Surabaya, Selasa.
Meski beberapa nama yang mencuat sudah dilontarkan, namun ketua umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut, belum bersedia menyampaikannya. Beberapa nama yang sudah beredar diantaranya mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminudin, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar dan mantan Kapolda Jatim Irjen (Purn) Herman Surjadi Sumawiredja.
Bahkan, beberapa orang dekat Khofifah mengatakan bahwa Khofifah dan Herman saat ini sedang melakukan proses penjajakan. Kendati demikian, semua keputusan ada di Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Salahudin Wahid.
Khofifah juga mengungkapkan, pada 3 April 2013, telah dilakukan survei terhadap enam nama yang kemungkinan akan digandengkan dengannya. Hanya saja, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan tersebut belum bersedia mengumumkannya.
“Sekarang saya sedang konsentrasi untuk menyatukan seluruh kekuatan demokrasi di Jatim. Tujuannya untuk membawa sebuah gerakan ‘menguatkan yang benar, bukan membenarkan yang kuat’. Tunggu saja dari tim senior untuk posisi wakilnya,” katanya.
Sementara itu, dalam bedah buku yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya tersebut, selain Khofifah juga hadir Pengamat Ekonomi Rizal Ramli, Ketua Ikatan Advokat Indonesia Otto Hasibuan, dan salah seorang penulis Jimmy Oentoro.
Menurut Rizal Ramli, menjelang Pilkada Jatim kali ini telah terjadi upaya kartel politik. Hal itu terlihat dari cara salah satu kandidat calon gubernur yang menggerogoti partai politik pendukung Khofifah dan menghambatnya maju.
“Kalau semua partai politik mendukung satu calon dengan cara dibeli pihak tertentu maka sama dengan upaya membunuh demokrasi. Marilah berkompetisi dengan sehat dan jangan melakukan berusaha meminta partai pendukung Khofifah keluar,” kata mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut.
Sedangkan, Otto Hasibuan mengomentari buku ini secara keseluruhan berisi tentang kecurangan-kecurangan dalam pemilihan gubernur pada 2008. Namun, kata dia, meski disinyalir terjadi kecurangan, tetap tidak ada satupun institusi yang membahas serta mengutak-atiknya.
“Padahal kecurangan sebuah Pilkada adalah delik Pemilu, bukan delik aduan. Sehingga aparat sebenarnya sudah bisa langsung menindak dan memproses kecurangan yang sempat terjadi,” kata dia.(ant-pgh)
