2023 – Page 2 – nusantara7

KPK agendakan klarifikasi Sekda Riau dan Kadinkes Lampung soal LHKPN

HUKUM DAN KRIMINAL·May 22, 2023May 22, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin.

“Benar. Hari ini, Senin (22/5) Direktorat PP LHKPN mengagendakan permintaan klarifikasi atas nama dua orang pejabat daerah, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau,” kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Senin.

Ipi mengatakan keduanya telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan saat ini tengah menjalani klarifikasi oleh Direktorat LHKPN pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.

“Keduanya telah hadir memenuhi undangan KPK sekitar pukul 09.00 WIB,” ujarnya.

Selain itu, KPK juga mengagendakan permintaan klarifikasi LHKPN atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.

Untuk diketahui, Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto menjadi sorotan warganet setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah.

Video mewahnya pesta ulang tahun ke-17 putri Sekda Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.

Istri RF Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya dan foto liburannya ke luar negeri.

Hal tersebut mendorong KPK untuk melayangkan undangan klarifikasi LHKPN terhadap yang bersangkutan.

Sedangkan Kadinkes Lampung Reihana menjadi sorotan publik setelah warganet dan sejumlah akun media sosial menyoroti soal gaya hidup mewahnya dan soal dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun. ant

Tahun politik, Zulkifli Hasan harap Umat Islam jangan mau diadu domba

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 22, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengingatkan seluruh umat Islam di Tanah Air agar jangan mau diadu domba, terutama di tahun politik menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024 seperti sekarang.

“Jangan mau diadu domba. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati. Jangan terprovokasi oleh politik, karena persaudaraan kita lebih utama dari segalanya,” kata Zulhas, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama 7.000 warga dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia, Banten, Minggu (21/5).

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Zulhas mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada ribuan warga LDII yang memadati gedung serba guna tersebut.

Ia lalu mengapresiasi warga LDII yang telah hadir dalam kegiatan halal bihalal itu secara tertib dan aman. Dengan demikian, kata dia, acara tersebut dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan dipenuhi keberkahan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan Zulhas beserta rombongan. Menurut dia, kunjungan itu merupakan suatu kehormatan bagi warga LDII.

Ia lalu berharap LDII sebagai ormas yang aktif membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas perlu agar dapat bekerja sama dengan pemilik otoritas, baik pihak legislatif maupun eksekutif.

“LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada SDM, menyiapkan SDM yang profesional dan religius, akan tepat sekali bila digandeng dengan kementerian yang memiliki otoritas dalam membuat sebuah kebijakan”. ucap Dimo.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pengurus Yayasan Budi Mulia, yakni Teteng Jumara. Ia mengatakan LDII dapat memberi masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Komunikasi antara pemerintah sebagai pemilik otoritas dengan ormas adalah sesuatu yang luar biasa karena saling berkaitan satu sama lain. Kami selaku ormas yang mengetahui kondisi masalah umat akan memberikan masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata dia. ant

Hadiri KTT G7, Jokowi berangkat ke Hiroshima Jepang

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 19, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan delegasi terbatas bertolak ke Hiroshima, Jepang, Jumat, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 di negara tersebut yang akan berlangsung Sabtu (20/5) besok.

“Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Ibu Negara dan delegasi terbatas akan berangkat menuju Hiroshima di Jepang untuk menghadiri undangan dari Perdana Menteri Jepang, sebagai presiden G7, dalam pertemuan G7 Summit yang akan berlangsung besok,” ujar Jokowi dalam keterangan menjelang keberangkatan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan pertemuan G7 tersebut merupakan pertemuan kepala negara anggota G7 dengan mitra-mitranya, dan akan membahas antara lain perubahan iklim, pangan, energi dan hal lain.

Presiden Jokowi menekankan Indonesia akan konsisten membawa suara kepentingan Global South (negara-negara berkembang) dan kolaborasi serta kemitraan yang secara konsisten akan diusung oleh Indonesia.

“Sudah saatnya suara dan kepentingan negara-negara berkembang benar-benar didengarkan oleh dunia,” tegas Jokowi.

Jokowi juga mengatakan dirinya akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Australia dan lainnya, serta juga akan bertemu dengan beberapa kalangan pengusaha besar Jepang dengan format bisnis forum.

Jokowi mengatakan Jepang adalah mitra ekonomi penting bagi Indonesia, mitra dagang terbesar kedua dan juga investor asing terbesar keempat di dunia.

“Insya Allah saya akan kembali ke Jakarta tanggal 21 Mei yang akan datang, terima kasih,” kata Jokowi. ant

Salah menggunaan medsos, sebabkan kekerasan anak di Surabaya

SEPUTAR JATIM·May 19, 2023

Nusantara7.com, Surabaya – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyebutkan timbulnya kasus kekerasan terhadap anak salah satunya karena penggunaan media sosial yang tidak sehat.

“Itu yang anak-anak sekarang tidak menggunakan gadget dengan sehat. Sebetulnya memang untuk tugas-tugas sekolah iya. Tapi untuk yang lainnya, mereka menggunakannya masih salah,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surabaya Ida Widayati dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Ida mencontohkan, kasus kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi berawal dari perkenalan remaja melalui media sosial (medsos).

Data DP3A-P2KB mencatat, sejak bulan Januari – April 2023, kekerasan yang melibatkan anak di Surabaya mencapai 30-an kasus.

Meski demikian, kata dia, pihaknya menyatakan, selama ini terus intens untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak.

Upaya itu dilakukan dengan cara sosialisasi dinamika remaja dalam penggunaan medsos yang sehat ke sekolah hingga Pondok Pesantren.

“Itu disampaikan bagaimana menggunakan internet yang sehat, bagaimana ilmu tentang reproduksi,” katanya.

Tak hanya itu, Ida menyebut, upaya pencegahan kasus terhadap anak juga dilakukannya melalui sosialisasi yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di sejumlah Balai RW Kota Surabaya.

Di sana, lanjut dia, petugas tidak hanya menerima konseling tapi juga memberikan sosialisasi bagaimana menerapkan pola asuh orang tua terhadap anak atau parenting.

“Itu sudah jalan. Ini kami juga dibantu mahasiswa jurusan psikologi, mereka kan bisa menerima konseling di awal. Tapi nanti ketika kasusnya parah, tetap dirujuk ke Puspaga di Siola,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menilai jumlah kasus yang libatkan anak di Kota Pahlawan masih dalam kategori wajar sehingga tidak bisa digeneralisasi dengan jumlah anak di kota setempat.

“Dalam data Unit Perlindungan Anak masih kategori wajar dan itu jumlahnya sedikit. Jadi tidak bisa ketika ada kejadian satu, dua, ‘menggebyah uyah’ (digeneralisasi) dengan jumlah anak di Surabaya,” katanya.

Menurut dia, selama ini ketika ada satu atau dua kasus yang melibatkan anak di Surabaya selalu diekspos ke media massa sehingga hal itu membuat kasus anak di Surabaya terlihat tinggi. ant

Menkominfo ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS BAKTI oleh Kejagung

HUKUM DAN KRIMINAL·May 17, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022.

Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Jhonny sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Jhonny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret, dengan kapasitas sebagai saksi.

Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun.

“Kerugiannya sekitar Rp8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap para saksi-saksi dan para pelaku termasuk para tersangka yang sudah kami kami tetapkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini sebelumnya.

Pada Selasa (2/5) penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, yakni Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan. ant

Sekretaris PDI Hasto sebut Ganjar meroket akibat persepsi sebagai penerus Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 16, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tingginya elektabilitas bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo disebabkan oleh momentum pengumuman dan persepsi publik yang menilai Ganjar sebagai penerus kepemimpinan Joko Widodo.

“PDI Perjuangan tentu saja bersyukur bahwa efek deklarasi yang dirancang khusus dan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat berdampak pada meroketnya elektoral PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, tambahnya, 67 persen responden mempersepsikan Ganjar sebagai sosok yang dinilai mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan menyambut positif survei Charta Politika yang merilis hasil survei elektabilitas bakal capres dan partai politik untuk Pemilu Serentak 2024. Charta Politika menyebut, katanya, Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan menempati posisi teratas.

Berdasarkan hasil rilis survei terbaru Charta Politika, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam simulasi pilpres dengan tiga nama.

Dalam survei itu, Ganjar dipilih oleh 38,2 persen responden, yang kemudian disusul oleh Prabowo Subianto dengan 31,1 persen dan Anies Baswedan meraih 23,6 persen. Sementara itu, untuk partai politik, elektabilitas PDI Perjuangan menempati urutan pertama dengan 22,1 persen.

Hasto pun mengatakan, kerja sama politik dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo akan dilakukan.

“Kerja sama politik dalam bingkai memperkuat sistem presidensial akan dilakukan. Semangatnya membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri. Maka, akan dilakukan kerja sama dengan partai politik untuk memperkuat keunggulan strategis Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. ant

Cegah inflasi, Pemkot Surabaya buka peluang kerja sama dengan PISS

SEPUTAR JATIM·May 16, 2023

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya tengah berkonsentrasi terhadap penanganan inflasi barang-barang kebutuhan pokok di Kota Pahlawan, Jatim, salah satunya dengan bekerja saja dengan Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS).

“Pemkot saat ini berkonsentrasi terhadap inflasi untuk bahan pokok, makanya kami bekerja sama dengan pasar induk dengan supplier (pemasok) yang ada di masing-masing wilayah,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.

Wali Kota Eri berharap dengan adanya pasar induk, maka kebutuhan pasar yang ada di Surabaya bisa terpenuhi. Yakni, pasar tradisional bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang sama, seperti saat mengambil barang pokok pada supplier (pemasok) dari luar Kota Pahlawan.

Dia menjelaskan semua itu akan tertata dan kalau sudah tertata maka infrastruktur Surabaya akan terjaga, kemudian kualitas barang bisa dijamin, dan yang paling penting adalah pemkot bisa mengendalikan harga.

“Sekarang ada empat pasar yang ambil supplier dari luar Surabaya dengan barang yang sama harganya, tetapi harganya ada yang Rp12.000, Rp12.500, Rp12.800, sampai Rp13.000. Tapi kalau sudah di pasar induk, maka di situlah saya bisa intervensi, bisa intervensi melalui subsidi BBM,” ucapnya

Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya tengah menyiapkan aplikasi yang menghimpun daftar harga barang-barang kebutuhan pokok.

Aplikasi tersebut akan terkoneksi dengan pasar induk, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, maupun Badan Pangan Nasional untuk mengetahui kebutuhan barang pokok yang ada di Kota Pahlawan.

“Contoh seperti beras, kita disuplai oleh Bulog. Agar barang ini tidak naik, maka kami memberikan subsidi angkutannya sehingga harga dari Bulog sampai ke pedagang pasar itu sama,” katanya.

Meski begitu, ia mengaku, bahwa kebutuhan beras bagi warga Kota Surabaya semakin meningkat. Sebab, alokasi sebanyak 20 ton beras Bulog hanya dapat mencukupi kebutuhan enam pasar di Kota Pahlawan.

“Kalau ada inflasi beras naik, maka kami bisa kerja sama dengan pasar induk karena pasar induk bisa menyiapkan dengan harga yang sama seperti Bulog. Pasar induk fungsinya seperti ini, bahkan saya setiap hari melakukan pengawasan itu melalui aplikasi harga pasar, maka inflasi itu bisa kita selesaikan dengan kita tekan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan, berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan harga pasar.

“Jangan sampai dengan bahan pokok yang naik menyebabkan inflasi yang tinggi, akhirnya kehidupan masyarakat tidak sejahtera,” ujarnya.

Sedangkan untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok di Kota Surabaya saat ini masih tersedia.

“Jadi cadangan (persediaan) banyak tapi harganya yang harus dipotong. Kita harus tahu kenapa dipotong? dan terjadi masalah apa? Ini yang Insya Allah akan kita koordinasikan dengan Menko, Badan Pangan, bahkan perguruan tinggi untuk menjalankan pasar induk. Tentunya agar bisa menghentikan atau menahan laju inflasi, sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Wali Kota Eri sendiri telah menyaksikan penandatanganan kerja sama Pengembangan Kemitraan Closed Loop Agribisnis Hortikultura yang dilakukan antara PISS dengan produsen pemasok dari daerah di kantor PISS, Surabaya, pada Senin (15/5). ant

Bentuk Kampung Madani, Eri Cahyadi gandeng Muslimat NU

SEPUTAR JATIM·May 15, 2023May 16, 2023

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Eri Cahyadi menggandeng Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) membentuk Kampung Madani atau perkampungan yang mengedepankan tenggang rasa, saling menghargai, membangun jejaring untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Saya titip kepada Muslimat NU, karena saya membangun Surabaya ini, ingin menjadikan setiap kampung menjadi Kampung Madani. Saya ingin menghidupkan kampung menjadi Kampung Madani, kampung yang bisa saling menghormati dan saling memiliki,” katanya dalam keterangan tertulis di Surabaya, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Surabaya Rini Indriyani kala menghadiri Peringatan Harlah Muslimat NU ke-77 dan Halal Bihalal PC Muslimat NU Surabaya di Masjid Raya Islamic Center, Surabaya, Ahad (14/5) malam.

Pada kesempatan itu, Wali Kota berharap kepada segenap jajaran Muslimat NU Kota Surabaya, untuk senantiasa mengupayakan penguatan jalinan persaudaraan, kemitraan, kerja sama, dan sinergi antara ulama dan umaro, serta dengan seluruh elemen masyarakat lainnya.

Sebab, menurutnya, hal tersebut penting, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat selaras dengan kehendak dan aspirasi masyarakat, serta membawa kemaslahatan bagi warga Kota Surabaya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Ketua GOW Surabaya, Rini Indriyani untuk mendampingi Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Hj. Lilik Fadhilah menggandeng Muslimat NU dari sebuah kampung untuk dijadikan sebagai percontohan Kampung Madani.

“Ibu Ketua PKK sekaligus GOW bersama bu Lilik ambil nanti dua orang Muslimat NU untuk bergerak di masing-masing, memberikan sebuah kesejahteraan dengan nikmat batiniahnya. Sebab, Surabaya memiliki kekuatan batiniah yang sangat luar biasa yang berasal dari seorang wanita karena di bawah telapak kaki seorang ibu adalah surga bagi kita,” kata Cak Eri panggilan lekatnya

Melalui Kampung Madani itu, kata dia, nanti seluruh elemen di Muslimat NU Surabaya turun memberikan pendampingan. Ia mencontohkan, seperti pembentukan akhlakul karimah bagi anak-anak di Surabaya, maka diharapkan Muslimat NU bisa ikut mengambil peran tersebut.

“Insya Allah, nanti ada di setiap Balai RW. Kalau itu sudah dilakukan pasti Surabaya lebih baik, dan bisa menjadi kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” demikian Eri Cahyadi. ant

Ma’ruf Amin : Program Kampung Bahari Nusantara binaan TNI AL

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 15, 2023

Nusantara7.com, Kepulauan Seribu – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut program Kampung Bahari Nusantara (KBN) binaan TNI Angkatan Laut sangat penting serta sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir.

“Saya memandang gagasan Kampung Bahari Nusantara, yang dimotori TNI AL, vital. Program KBN yang terbagi ke dalam lima klaster, yakni edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir,” kata Ma’ruf Amin saat meresmikan 68 Kampung Bahari Nusantara secara serentak dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin.

Dia menekankan di Indonesia terdapat 514 kabupaten dan kota dengan jumlah desa hampir 75.000 serta mencakup sekitar 88 persen dari total wilayah Indonesia. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa adalah indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional.

“Itulah mengapa Pemerintah menaruh perhatian serius kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk yang berada di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan terluar,” jelasnya.

Menurut Ma’ruf Amin, jumlah desa pesisir di Indonesia mencapai lebih dari 12.000 desa yang sebagian besar di antaranya masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data tahun 2021, dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekitar 12 persen adalah rumah tangga masyarakat pesisir. Potensi bahari yang melimpah, tambahnya, belum mampu mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat desa pesisir.

“Garis pantai terpanjang kedua di dunia diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi, karena masyarakat pesisir belum sejahtera,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program TNI AL untuk mengangkat potensi maritim wilayah pesisir di Indonesia.

Ada enam klaster dalam Kampung Bahari Nusantara, yaitu Klaster Pertahanan, Klaster Ekonomi, Klaster Edukasi, Klaster Kesehatan, dan Klaster Pariwisata.

Klaster Pertahanan di KBN memiiki misi memberdayakan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung pertahanan negara; sementara Klaster Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Klaster Edukasi mengemban misi meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait teknologi dan nilai-nilai kebangsaan.

Kemudian, Klaster Kesehatan berisi penyuluhan dan sosialisasi budaya hidup sehat melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan pondok bersalin desa (polindes). Terakhir, Klaster Pariwisata untuk memberdayakan desa menjadi destinasi wisata bahari yang berkelanjutan. ant

Jokowi sebut Sensus Pertanian 2023 untuk dapatkan akurasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 15, 2023

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) bertujuan untuk mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian.

“Sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa Sensus Pertanian ini dilaksanakan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data,” kata Presiden Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin.

Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan sensus pertanian ketujuh dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Statistik Pusat (BPS).

“Kita tahu, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu; tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk nggak ada?,” tambah Jokowi.

Dia menyebut keluhan tersebut mungkin disebabkan karena suplai pupuk yang kurang, distribusi tidak benar, atau sebab lainnya.

“Tapi, kalau datanya akurat, gampang sekali Oh, ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton, misalnya. Oleh karena itu, saya mendukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 ini dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, sensus yang dilakukan 10 tahunan itu terlampau lama.

“Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak, mungkin Rp3 triliun-an, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini,” jelasnya.

Jokowi pun meminta agar Sensus Pertanian Tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya.

“Sensus Pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya melakukan sensus di situ, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis. Data yang ada di saya, (pertanian) menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali,” katanya.

Dia pun menyebut pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan.

“Tiga ratus empat puluh lima juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan, dan menyediakan pekerjaan 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29 persen dari angkatan kerja,” katanya.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023 tersebut.

“Artinya, dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas,” imbuhnya.

Sensus Pertanian Tahun 2023 dilakukan untuk mendapatkan variabel yang diperlukan demi kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis serta menjawab kebutuhan data, baik di level nasional maupun internasional.

Selain itu, sensus tersebut serta dirancang untuk memperoleh hasil berstandar internasional dengan mengacu pada program Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).

Sensus Pertanian Tahun 2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri atas rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian, dan analisis data.

Kegiatan ST2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan seluruh kegiatan dijadwalkan berakhir pada 2024. Salah satu tahapan penting dalam ST2023 adalah pengumpulan data pada Juni-Juli 2023 yang melibatkan banyak petugas, baik dari organik BPS maupun para mitra. ant