https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

2022 – Page 34 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Brigadir RR ajudan istri Irjen Ferdy Sambo dijadikan tersangka

Brigadir RR ajudan istri Irjen Ferdy Sambo dijadikan tersangka

N7,Jakarta – Bareskrim Polri menahan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, ajudan Putri Chandrawathi, istri Irjen Pol. Ferdy Sambo, di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Minggu, setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka,” Ketua Tim Penyidik Timsus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi, saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, Minggu.

Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu menyebutkan, Brigadir RR disangkakan dengan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.

“(RR disangkakan) dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” katanya.

Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai hari ini (Minggu-red), ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Tim penyidik Timsus Bareskrim Polri telah menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezir Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yakni terkait dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP juncto 338, juncto 351 ayat (3) juncto 55 dan 56 KUHP.

Adapun penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 terhadap tersangka Bhadara E dan Brigadir RR dimungkinkan masih ada tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, dihubungi terpisah menyebutkan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J selain Bharada E.

“Diduga akan ada tersangka lain dengan adanya sangkaan Pasal 55 terhadap E. Mohon publik bersabar,” kata Poengky.

Polri telah memeriksa sebanyak 25 anggotanya yang terlibat pelanggaran prosedur dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mencopot dari jabatan 10 perwira terkait pelanggaran kode etik karena tidak profesional dalam menangani TKP Duren Tiga, salah satunya Irjen Ferdy Sambo dicopot dari jabatan Kadiv Propam Polri.

Ferdy Sambo juga ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Klapa Dua Depok dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran prosedural penanganan TKP tewasnya Brigadir J.ant

PLN target 15.552 sambungan listrik gratis di Jatim sambut HUT RI

PLN target 15.552 sambungan listrik gratis di Jatim sambut HUT RI

N7,Surabaya – PT PLN (Persero) menargetkan 15.552 sambungan listrik gratis di Jawa Timur tahun 2022, melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), dalam menyambut HUT ke 77 Kemerdekaan RI, serta untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah itu.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur (Jatim), Lasiran di Surabaya, Jumat, mengatakan, program itu rencananya untuk rumah tangga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, atau memenuhi kriteria sebagai calon penerima BPBL yang divalidasi oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang setara.

“Program BPBL bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi serta memenuhi kebutuhan energi listrik yang belum merata khususnya bagi rumah tangga tidak mampu yang belum tersambung dengan listrik PLN,” kata Lasiran.

Program ini, lanjutnya, juga untuk menjalankan program bantuan listrik gratis dari pemerintah, berlandaskan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu yang  akan menyasar 80.000 rumah tangga belum berlistrik di seluruh Indonesia.

“Di Jawa Timur sendiri tercatat sebanyak 15.552 rumah tangga tidak mampu yang akan diberikan bantuan,” katanya.

Untuk tahap awal, kata Lasiran, akan dilakukan kepada 3.178 keluarga prasejahtera yang tersebar di Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang dan Ponorogo, dan rencananya sebagian akan dioperasikan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah kemerdekaan.

“Setelah itu, secara bertahap akan terus kami garap hingga mencapai 15.552 keluarga tidak mampu dengan menggunakan alokasi APBN sekitar Rp18,6 miliar,” kata Lasiran.

Skema yang akan dijalankan dalam program ini, pemerintah akan membantu pembiayaan pemasangan instalasi listrik rumah, biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO), hingga Biaya Penyambungan Baru (BP) serta pengisian token listrik perdana .

“Kami berharap dengan meratanya listrik bagi seluruh masyarakat tidak mampu khususnya di Jatim akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian, terlebih momentum hari kemerdekaan ibarat kata saat ini mereka telah terbebas dari kegelapan,” kata Lasiran.

Program ini tidak terlepas dari kesiapan sistem kelistrikan PLN khususnya di Jawa Timur yang memiliki cadangan daya hingga 3.000 MW.ant

Bendera Merah Putih di bagikan Pemkot Kediri kepada warga

Bendera Merah Putih di bagikan Pemkot Kediri kepada warga

N7,Kediri – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, ikut membagikan bendera Merah Putih sekaligus mengajak masyarakat untuk mengibarkannya mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih jelang HUT ke-77 Republik Indonesia.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Jumat mengemukakan semangat nasionalisme harus terus berkembang di hati masyarakat. Untuk itu, pemkot juga membagikan bendera Merah Putih agar selalu dikibarkan.

“Kami ingin di Indonesia ini nasionalismenya terus tumbuh. Indonesia saat ini sudah bagus, Kota Kediri juga sudah bagus. Perekonomian juga begitu. Maka kita rayakan Kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang baik,” katanya di Kediri.

Wali Kota mengatakan pembagian ini sekaligus mendukung program pusat yaitu gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih. Pemasangan bendera mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2022.

Sementara itu, menyambut HUT Ke-77 RI, pemkot juga sudah mempunyai beragam agenda. Salah satunya Kirab Bendera Merah Putih ukuran raksasa.

“Untuk menyemarakkan ini nanti saya, Bu Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim nanti akan mengirab bendera merah putih ke Gunung Klotok. Nanti kira-kira di tanggal 16 Agustus. Jadi nanti di tanggal 17 Agustus kalau cuacanya cerah bisa lihat bendera Merah Putih raksasa berkibar di puncak Gunung Klotok (536 meter di atas permukaan laut),” kata Wali Kota.

Dewantara, salah seorang warga terharu dirinya mendapatkan bendera Merah Putih tersebut. Ia juga siap untuk mengibarkan bendera Merah Putih di rumahnya, ikut serta mendukung program pemerintah gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih tersebut.

“Nanti sampai rumah akan saya pasang di halaman depan rumah saya. Ini dalam rangka menyambut HUT RI ke-77,” kata Dewantara.

Pemerintah pusat mencanangkan gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih. Program ini untuk menyemarakkan HUT Ke-77 RI. Bendera Merah Putih akan dipasang di seluruh instansi pemerintah, swasta, sekolah, tempat umum, rumah dan lokasi strategis lainnya.

Kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota juga diimbau untuk diimbau mendukung gerakan ini. Gerakan ini dilandasi pemikiran bahwa bendera Merah Putih merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat yang selama bulan kemerdekaan akan terus berkibar di seluruh Indonesia.

Gerakan ini dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintah hingga swasta.ant

Inflasi sebabkan kondisi ekonomi dunia mengerikan

Inflasi sebabkan kondisi ekonomi dunia mengerikan

N7,Jakarta – Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa saat ini dunia dalam kondisi yang mengerikan karena pertumbuhan ekonomi yang melemah, namun inflasi juga meningkat sehingga membuat harga sejumlah komoditas naik.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul, Jawa Barat, Jumat.

“Pertumbuhan ekonomi turun tapi inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan dunia pada kondisi yang mengerikan,” kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube PPAD TNI TV, Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa IMF dan Bank Dunia mencatat akan ada 66 negara yang ambruk ekonominya akibat dampak perang dan krisis pangan.

Dari 66 negara tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa sembilan negara secara bertahap telah berada dalam kondisi perekonomian yang sulit, kemudian disusul 25 negara, dan 42 negara.

Presiden Jokowi menekankan saat ini ada 320 juta orang di dunia yang menderita kelaparan akut dan sebagian besar kelaparan karena perekonomian tidak hanya turun, tetapi juga anjlok.

Negara-negara seperti Singapura, kawasan Eropa, Australia hingga Amerika Serikat, tidak terhindarkan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi tingginya harga minyak dunia juga menyumbang tingginya inflasi yang merembet pada harga komoditas pangan dan lainnya.

“Amerika yang biasa kenaikan barang atau inflasi 1 persen, hari ini di posisi 9,1 persen, bensin naik dua kali lipat, Eropa juga sama,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah Indonesia juga sudah menaikkan harga pertalite menjadi Rp7.650 per liter atau 10 persen dari harga sebelumnya. Padahal, dengan kondisi melonjaknya harga minyak dunia, seharusnya harga pertalite dipatok hingga Rp17.100 per liter.

Oleh karena itu, pemerintah masih mengalokasikan anggaran hingga Rp502 triliun untuk subsidi BBM.

“Naik 10 persen saja demonya saya ingat tiga bulan, kalau naik sampai 100 persen lebih demonya akan berapa bulan. Inilah yang sekarang dikendalikan pemerintah dengan subsidi karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama-sama,” kata Presiden Jokowi.ant

Irjen Sambo dan anak buahnya dicopot dari jabatan, buntut kasus Brigadir J

Irjen Sambo dan anak buahnya dicopot dari jabatan, buntut kasus Brigadir J

Nusantara7.com – Buntut kasus kematian Brigadir Joshua, Irjen Pol Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dicopot dari kursi jabatannya. Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya langsung dimutasi dan dikandangkan di Mabes Polri.

Keputusan mutasi Ferdy Sambo dan sejumlah anak buahnya itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Kamis (4/8/2022) malam. Bahkan, Kapolri pun sampai langsung mengeluarkan TR khusus. “Malam hari ini saya keluarkan telegram khusus untuk memutasi,” ujar Listyo seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (5/8).

Ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua saterang benderangnya. Mutasi itu, diharapkan proses penyelidikan dan pengusutan kasus kematian Brigadir Joshua bisa berjalan lancar. “Harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait meninggalnya Brigadir Yosua ke depan akan berjalan baik,” kata Listyo.

Total ada 15 polisi yang dimutasi. 10 di antaranya dicopot terkait kasus Brigadir Joshua. Mutasi dadakan itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor 1628/VIII/Kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022.

Di antara 10 nama yang ‘ditendang’ itu adalah Irjen Pol Ferdy Sambo dan anak buahnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan.

Keduanya lebih dulu dinonaktifkan Kapolri beberapa waktu lalu. Kini, keduanya dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Dengan kata lain, keduanya tak lagi memiliki kursi atau jabatan apapun. Akan tetapi, nama Kombes Budhi Herdi Susianto tidak termasuk ke dalam 10 perwira yang kena mutasi.

10 perwira dimutasi buntut kasus Brigadir Joshua:

  1. Irjen Pol Ferdy Sambo, Kadiv Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
  2. Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
  3. Brigjen Pol Benny Ali, Karo Provos Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri
  4. Kombes Pol Denny Setia Nugraha Nasution, Sesro Paminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
  5. Kombes Pol Agus Nur Patria, Kaden A Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
  6. AKBP Arif Rachman Arifin Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri
  7. Kompol Baiquni Wibowo jabatan Ps. Kasubbag Riksa Baggak etika Rowabprof Divpropam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri
  8. Kompol Chuck Putranto Ps. Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri dimutasi Pamen Yanma Polri
  9. AKBP Ridwan Rheky Nellson Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, sebagai Pamen Yanma Polri.
  10. AKP Rifaizal Samual, Kanit I Satreskrim Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya, dimutasi sebagai Pama Yanma Polri

5 Perwira pengganti perwira yang dimutasi:

  1. Irjen Pol Syahardiantono, Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadiv Propam Polri
  2. Brigjen Pol Anggoro Sukartono, Karo Wabprof Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri
  3. Kombes Pol Agus Wijayanto SIK SH MH, Sesro Wabprof Divpropam Polri, diangkat jabatan baru sebagai Karo Wabprof Divpropam Polri
  4. Kombes Pol Gupuh Setiyono, Kabag Yanduan Divpropam Polri diangkat sebagai jabatan baru Karo Provos Divpropam Polri
  5. Kombes Pol Edgar Diponegoro SIK MH, Kabag Binpam Ropaminal Divpropam Polri diangkat sebagai Sesro Paminal Divpropam Polri.jp
Mangkir di rapat paripurna, Anggota DPRD Jember ingkari amanah rakyat

Mangkir di rapat paripurna, Anggota DPRD Jember ingkari amanah rakyat

N7,Jember – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai ketidakhadiran anggota DPRD Jember dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember tahun 2021 sebagai bentuk mengingkari amanah rakyat.

“Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD tahun 2021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum atau hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.

“Oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka.,” ucap pakar komunikasi politik Unej itu.

Menurutnya seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.

“Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, maka cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.

Tetapi, jika yang terjadi malah tragedi pemboikotan yang ternyata malah melanggar Tata Tertib DPRD, sehingga sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi.

Ia menjelaskan sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, Fraksi atau Partai yang bersangkutan. Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagal-nya pengesahan perda LPP APBD 2021.

“Moralitas oknum DPRD itu tengah dipertaruhkan akibat lebih menonjol-nya arogansi dan egoisme politik. Pemboikotan paripurna oleh oknum DPRD telah mencederai rasa moral dan aspirasi rakyat Jember akibat lebih dominan-nya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Di era kepemimpinan Bupati Hendy tingkat kesejahteraan DPRD Jember mengalami kenaikan signifikan yakni total anggaran belanja DPRD tahun 2022 naik 15,27 persen sebesar Rp66 miliar lebih dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp57 miliar.

Kemudian gaji dan tunjangan DPRD juga meningkat 19,44 persen menjadi Rp31 miliar lebih di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sekitar Rp26 miliar. Hampir semua komponen tunjangan DPRD seperti tunjangan reses tahun 2022 naik 50 persen dari 1,4 miliar menjadi Rp2,2 miliar; kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD naik 47,58 persen.

Selanjutnya anggaran untuk fasilitasi tugas DPRD (18,94 persen) serta penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (52,53 persen) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kebijakan politik anggaran untuk DPRD selama setahun kepemimpinan Bupati Hendy itu membuktikan adanya komunikasi politik yang harmonis dan elegan,” ujarnya.ant

Tersangka korupsi honor COVID-19 gagal dijemput paksa Penyidik

Tersangka korupsi honor COVID-19 gagal dijemput paksa Penyidik

N7,Jember – Penyidik Kepolisian Resor Jember gagal melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka korupsi honor pemakaman COVID-19 berinisial MD di salah satu kawasan perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (4/8) malam.

Penyidik Polres Jember memanggil MD sebagai tersangka untuk dimintai keterangan di Mapolres setempat, namun dua kali panggilan tersebut diabaikan oleh tersangka dengan alasan mengajukan permohonan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jember.

“Kami hanya melaksanakan upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur KUHAP dan dengan upaya mengedepankan silaturrahim,” kata Kasat Reskrim Polres Jember AKP Dika Hardiyan Wiratama di Jember.

Anggota penyidik Polres Jember sebanyak enam orang mencoba untuk mendatangi rumah MD di kawasan perumahan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, namun di dalam rumah tampak lengang dan sepi, bahkan beberapa kali polisi mengetuk pintu pagar rumah MD, tidak ada jawaban.

“Penjemputan paksa itu sebagai upaya dan mekanisme penyidikan yang sudah diatur pada Pasal 112 ayat 2 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa yakni tersangka atau saksi,” tuturnya.

Ia menjelaskan aparat kepolisian juga meminta bantuan Satpam dan Ketua RT setempat untuk menjemput tersangka MD, namun yang bersangkutan tidak membukakan pintu,” katanya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan juga menghubungi pengacaranya agar membantu komunikasi dengan tersangka untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka.

Sementara tim kuasa hukum MD, Purcarhyono Juliatmoko, mengatakan bahwa kliennya mengajukan gugatan praperadilan di PN Jember dan dijadwalkan sidang digelar pada 15 Agustus 2022.

“Kami mengajukan gugatan praperadilan soal ketidakabsahan penetapan tersangka klien kami, sehingga proses pemeriksaan di Polres Jember harus dijadwal ulang setelah ada putusan final hakim tunggal praperadilan di PN Jember,” katanya.ant

Irjen Ferdy diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan brigadier J

Irjen Ferdy diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan brigadier J

N7,Jakarta – Inspektur Jenderal polisi Ferdy Sambo diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, di Jakarta, Kamis, sebagai saksi kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditangani Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri yang dipimpin Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Djajayadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri. Sebelum menjadi kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Sambo digantikan Djayadi, yang menjadi wakilnya, di posisi itu.

Sambo menduduki posisi itu pada 2019 atau setahun sebelum menjadi kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia 2020. Jabatan ini (kepala Divisi Profesi dan Pengamanan) dikenal menjadi salah satu jabatan yang bergengsi di Kepolisian Indonesia, dan Sambo menjabat di posisi itu pada saat dia berusia 47 tahun.

Perihal pemeriksaan Sambo dilakukan di organ Kepolisian Indonesia itu dibenarkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. “Ya betul (diperiksa) di Dit Pidum Bareskrim,” kata Prasetyo.

Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo di bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Tersangka itu adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dengan sangkaan melanggar pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) juncto pasal 55 KUHP (ikut serta) dan pasal 56 KUHP (membantu).

Setelah penetapan tersangka, tim penyidik meminta keterangan Sambo terkait laporan polisi yang dilayangkan keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya tentang dugaan pembunuhan berencana pada Senin (18/7).

Sebelumnya, penanganan kasus Brigadir J sebagai terlapor ditarik ke Bareskrim Polri untuk efektivitas dan efisiensi penanganan perkara (31/7).

Jenderal bintang dua lulusan Akademi Kepolisian Indonesia pada 1994 kelahiran 9 Februari 1973 itu memenuhi panggilan penyidik, tiba di Gedung Bareskrim Kepolisian Indonesia pukul 09.55 WIB, dikawal para ajudan dan mendapat penjagaan ketat anggota Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia.

Sambo datang mengenakan seragam harian polisi, lengkap dengan semua brevet, wing, serta badge Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia yang dijahit rapi di lengan kanannya.

Walau dia dinonaktifkan dari jabatannya namun tanda pangkat bintang duanya di kedua kerah tidur seragam hariannya juga masih memakai tanda pangkat dengan lis merah, yang menandakan penyandangnya adalah seorang kepala atau komandan satuan di Kepolisian Indonesia secara definitif.

Ia telah dinonaktifkan dari jabatan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Indonesia pada Senin (18/7) yang secara otomatis menonaktifkan dia dari jabatan kepala Satuan Tugas Khusus Kepolisian Indonesia.ant

Menkominfo akan blokir PSE nakal yang melanggar hukum

Menkominfo akan blokir PSE nakal yang melanggar hukum

Nusantara7.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengingatkan akan tetap memblokir Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Sistem Elektronik (SE) jika tidak tunduk dengan aturan yang ada di Indonesia. Pemblokiran akan dilakukan jika PSE tersebut melanggar hukum ketika beroperasi.

“Saya ingatkan, kalau si sistem elektronik tersebut masih terdapat atau akan terdapat kegiatan melanggar dan tidak sesuai undang-undang maka akan ditindak langsung,” kata Johnny di Jakarta, belum lama ini.

Sekjen Partai Nasdem itu pun menjelaskan tahap-tahap tindakan yang akan dijalankan oleh Kemenkominfo terhadap PSE yang dinilai nakal. Pertama adalah dengan teguran yang bersifat admistrasi. Namun jika pelanggarannya besar maka tetap akan dilakukan pemutusan akses atau pemblokiran.

Menurutnya, pendaftaran PSE bukan legalisasi pelanggaran hukum oleh PSE. “Saya tekankan pendaftaran PSE lingkungan privat bukan legalisasi kegiatan pelanggaran hukum di ruang digital,” tegas Johnny.

Menurutnya, setiap PSE dan SE yang mendaftar akan melalui serangkaian proses, dari klasifikasi, verifikasi hingga konfirmasi secara detail. Dalam proses tersebut jika ditemukan potensi perjudian maka pemerintah akan melakukan pemblokiran.

Menurut Johnny, ini adalah hal yang sangat teknis dan bukan seperti apa yang dinilai masyarakat terkait aturan pendaftaran PSE yang dinilai membatasi kebebasan platform digital dan mengandung pasal-pasal bermasalah.

“Ya kalau belum ditemukan (masalah) tidak boleh di take down, kalau sudah ditemukan baru boleh. Sama halnya dengan pemblokiran. Jika sudah dilakukan pendaftaran dan pada tahapannya ditemukan indikasi pelanggaran hukum baru ini akan diblokir dengan proses. Yang penting hasil akhirnya dilakukan,” tandasnya.

Sebagai informasi, terkait aturan PSE ini memang sepekan terakhir bikin masyarakat kesal. Sebelumnya ada beberapa platform penting yang diblokir dan dianggap menyusahkan masyarakat seperti PayPal, Steam dan beberapa game online.jp

Pemkab Banyuwangi gelar festival mural untuk semarakkan kemerdekaan

Pemkab Banyuwangi gelar festival mural untuk semarakkan kemerdekaan

N7,Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar Village Mural Festival dengan tema “Banyuwangi Rebound dan Ijen Geopark” dalam rangkaian dalam rangka memperingati HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Festival berbasis kompetisi ini nantinya bakal diikuti oleh 30 desa/ kelurahan yang merupakan perwakilan dari kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi.

“Festival ini sebagai apresiasi bagi para pegiat mural di Banyuwangi. Sekaligus memberikan ruang berekspresi bagi masyarakat lewat karya seni mural,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membuka lomba tersebut di di areal Fish Market, Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi.

Kreasi menggambar di tembok itu, biasanya dipenuhi dengan aneka coretan vandalistik yang tak jarang merusak estetika ruang publik. Sehingga, energi dan potensi kreatif tersebut, haruslah diarahkan ke hal yang positif.

“Dalam lomba kali ini, ada tema yang diambil. Yakni, Banyuwangi Rebound dan Ijen Geopark. Harapannya, konten mural yang akan mereka buat bisa menjadi sarana edukasi sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan pesan positif,” ujarnya.

Proses pembuatan mural sendiri akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Peserta diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide dan kreativitasnya, asalkan berkesesuaian dengan tema yang ditentukan. Lokasinya pun bisa di berbagai tempat publik, seperti di pinggir jalan, pemukiman, tempat pembuangan sampah dan sebagainya.

“Kami akan menyaksikan wajah baru dari tempat-tempat yang sebelumnya dipandang kurang menarik, kemudian dipercantik dengan berbagai lukisan mural,” katanya.

Dalam pembukaan yang digelar secara hybrid tersebut, Bupati Ipuk juga sempat menyapa sejumlah camat untuk menyaksikan kesiapan masing-masing kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Muncar, di mana calon kampung mural di kecamatan ini berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

“Ini akan merubah wajah TPS yang semula diasumsikan kumuh, menarik,” kata Ipuk.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Banyuwangi A. Faisol menjelaskan festival ini diikuti 30 tim dari 25 kecamatan se-Banyuwangi. Setiap kecamatan minimal memilih satu lokasi yang akan dijadikan lokasi kampung mural. Kemudian dilakukan penilaian oleh para juri.

“Kriteria penilaiannya meliputi, kombinasi warna, kesesuaian dengan tema, dimensi, artistik dan keasrian,” tuturnya.ant