2022 – Page 20 – nusantara7

Penghargaan TPID terbaik se Jawa-Bali kembali diraih Banyuwangi

SEPUTAR JATIM·September 15, 2022

N7, Banyuwangi – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi, Jawa Timur, kembali mendapat penghargaan TPID Terbaik untuk region Jawa-Bali 2022.

Penghargaan ini adalah apresiasi ketiga berturut-turut yang diberikan kepada TPID Banyuwangi sejak 2020 hingga 2022, dan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Surabaya, Rabu (14/9).

“Selamat untuk Banyuwangi. Semoga pengelolaan inflasi di Banyuwangi terus baik,” ujar Menko Airlangga.

Penyerahan tersebut turut disaksikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak dan sejumlah kepala daerah yang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dengan Daerah (Rakornasda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022.

Keberhasilan Banyuwangi dalam meraih TPID Award untuk ketiga kalinya ini, dinilai dari tiga aspek. Mulai dari aspek proses, program unggulan dan aspek outcome. Aspek proses memiliki bobot 20 persen, program unggulan 30 persen dan outcome berbobot 50 persen.

“Dari perbandingan nilai inflasi bulanan ataupun yang year on year menunjukkan angka yang stabil. Hal inilah yang menjadikan Banyuwangi dianggap terbaik dalam mengendalikan inflasi sehingga diganjar TPID Award untuk ketiga kalinya,” ujar kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Ipuk juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan kepada Bank Indonesia yang terus membersamai daerah dalam menjalankan program pengelolaan inflasi.

Sementara itu, dalam Rakornasda Pengendalian Inflasi ini, Airlangga berpesan kepada para kepala daerah untuk menggunakan anggarannya dalam pengendalian inflasi. Khususnya dalam memanfaatkan Dana Transfer Umum (DTU) minimal 2 persen.

“Bagi para kepala daerah jangan ragu untuk memanfaatkan anggaran dalam pengendalian inflasi. Ini merupakan instruksi dari bapak Presiden. Peraturannya juga sudah jelas dari Menteri Keuangan,” kata Airlangga.

Hal tersebut sebagai upaya pengendalian inflasi pasca-kenaikan harga BBM.

“Jangan sampai ada gejolak inflasi yang signifikan,” katanya.

Instruksi tersebut direspons positif oleh Ipuk Fiestiandani. Menurutnya, Banyuwangi telah melebihi batas minimal dalam penyaluran DTU.

“Untuk DTU, kami tidak hanya mengalokasikan 2 persen, namun mencapai 5,62 persen. Kami alokasikan untuk mendukung program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi,” kata Ipuk.

Subsidi sektor transportasi di Banyuwangi sendiri meliputi fasilitasi penyediaan Jasa Angkutan Pelajar dan Wisata Gratis. Pengendalian pengeluaran keluarga melalui bantuan transportasi gratis untuk pelajar dan umum, diberikan kepada penerima manfaat keluarga sehingga mampu menekan pengeluaran belanja transportasi keluarga baik untuk keperluan sekolah maupun keperluan umum. Total keseluruhan alokasi mencapai Rp900 juta. ant

Resmi dibuka! GIIAS Surabaya di Grand City Convex

SEPUTAR JATIM·September 14, 2022

N7, Surabaya – Perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2022 resmi dibuka Rabu (14/9). Seperti di Tangerang, GIIAS Surabaya yang akan berlangsung 14-18 September 2022 di Grand City Convex ini juga menyediakan berbagai mobil terbaru, termasuk beberapa kendaraan listrik yang bisa dijajal pengunjung.

Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo dalam sambutannya menyampaikan, acara ini akan berdampak positif pada industri otomotif di Jawa Timur.

“Lewat penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2022, Gaikindo ingin menunjukkan bahwa pencapaian dan potensi industri otomotif di Jawa Timur sangat menjanjikan,” jelas Nangoi.

Nangoi juga menyampaikan bahwa kehadiran berbagai produk otomotif dengan teknologi terbaru diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat Jawa Timur.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (Ilmate), Taufiek Bawazier dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa GIIAS dapat memberikan informasi dan edukasi kepada para pengunjung tentang keunggulan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang tidak bersuara dan tidak menimbulkan polusi.

Sebagai informasi, GIIAS Surabaya 2022 menghadirkan 13 merek dengan membawa teknologi terkini dan produk terbarunya yang beberapa diantaranya akan memamerkan kendaraan listrik, yakni Audi, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, VW, dan Wuling.

Serta turut hadir juga industri pendukung otomotif seperti merek sepeda motor, yakni Honda Motor, Benelli dan Keeway. GIIAS Surabaya 2022 akan hadir pada 14-18 September 2022, dan dibuka mulai pukul 11.00 – 21.00 WIB pada hari kerja dan 10.00 – 21.00 pada akhir pekan.

Tiket masuk pameran hanya dijual secara online pada aplikasi GIIAS Auto360, yang tersedia pada Appstore dan Playstore. Harga tiket masuk yaitu Rp. 20.000,- untuk hari kerja (Rabu – Jumat) dan Rp. 30.000,- untuk akhir pekan (Sabtu – Minggu). jp

Kinerja positif Bank Jatim selama setahun dipaparkan

EKONOMI BINIS·September 14, 2022

N7, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memaparkan kinerja positif selama setahun terakhir melalui public expose sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi bagi perusahaan publik yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan dilaksanakan secara virtual bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim Surabaya, Selasa (13/9).

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim Busrul Iman menjelaskan, selain sebagai bentuk kewajiban perusahaan dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara teratur dan berkala, kegiatan Public Expose ini juga merupakan kesempatan bagi Bank Jatim untuk menjelaskan seputar aksi korporasi maupun perkembangan kinerja perusahaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi.

Dalam public expose tersebut digambarkan kinerja Bank Jatim dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). Berdasarkan kinerja Agustus 2022, aset Bank Jatim tercatat Rp100,93 triliun atau tumbuh 5,74 persen.

Sedangkan laba bersih Bank Jatim tercatat Rp1,05 triliun atau tumbuh 3,43 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim mencatatkan pertumbuhan 7,18 persen (YoY), yaitu sebesar Rp86,88 triliun.

Bank Jatim juga terus mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif 5,24 persen (YoY) atau sebesar Rp 45,04 triliun. Pertumbuhan kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang tertinggi, yaitu tumbuh 16,09 persen (YoY) atau tercatat Rp5,53 triliun. Diikuti oleh pertumbuhan kredit komersial yang tumbuh 4,73 persen atau tercatat Rp. 11,42 triliun.

Kredit di sektor konsumsi tumbuh 3,54 persen atau tercatat Rp28,09 triliun. Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Agustus 2022 antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 15,88 persen, Net Interest Margin (NIM) sebesar 5,06 persen, dan Return On Asset (ROA) 1,97 persen.

Dirut Busrul Iman menyampaikan, pertumbuhan kredit UMKM yang tinggi ditopang oleh pertumbuhan KUR.

“Bank Jatim mendapatkan alokasi KUR sebesar Rp2 triliun. Alhamdulillah sampai dengan posisi terakhir sudah mencapai Rp1,85 triliun. Artinya pencapaian kami sampai dengan akhir tahun tinggal sedikit lagi. Kami sangat yakin akan tercapai karena di Jatim terdapat kurang lebih 9 juta UMKM,” kata dia. ant

Hadiri rembuk tani di Malang, Gus Muhaimin minta Kapolri brantas para mafia pupuk

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 14, 2022

N7, Malang – Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar berjanji, akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal sulitnya petani mencari pupuk bersubsidi.

“Saya akan menemui Kapolri secepatnya. Bisa hari ini, malam ini, atau besok, secepatnya saya harus sampaikan bahwa para mafia yang bermain pupuk dan merugikan petani, harus segera di berantas,” teriak Gus Muhaimin, dihadapan ribuan petani se Malang Raya, Rabu (14/9/2022) siang.

Muhaimin hadir dalam Rembuk Tani di Dome Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Rembuk Tani, digagas Gus Muhaimin yang juga mencalonkan diri sebagai Presiden RI 2024 mendatang.

Rembuk Tani digelar untuk menampung serta melihat dari dekat kondisi para petani ditengah naiknya sejumlah komoditi pangan. Melalui Rembuk Tani, Gus Muhaimin berharap kedaulatan pangan negara Indonesia, bisa menopang kekuatan bangsa dari sisi pangan. Serta, mengangkat harkat ekonomi para petani di seluruh wilayah Indonesia.

Gus Muhaimin menjelaskan, mafia pupuk sudah sangat merugikan dan membuat nasib petani semakin terpuruk. “Keluhan pupuk bagi petani ini sudah berkutat bertahun tahun, saya secepatnya akan menemui Kapolri, menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri BUMN untuk segera membahas rentetan masalah pupuk yang tidak bisa diatasi ini,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dari seluruh wilayah di Indonesia, soal pupuk baik dari segi cara subsidinya, seluruh petani di Malang mengindikasi ada mafia pupuk. “Dari rembuk Tani ini, seluruh petani di Malang Raya mengindikasikan ada mafia pupuk. Dan tidak hanya petani di Malang saja, seluruh petani juga mengindikasikan itu, ada mafia pupuk,” kata Gus Muhaimin.

“Kami minta Kapolri dan instansi terkait untuk segera bertindak, ada mafia subsidi pupuk,” tambahnya.

Gus Muhaimin menambahkan, dirinya mendapat utusan dari petani agar permasalahan pupuk bersubsidi segera ditangani. “Kami mendorong pemerintah dari yang paling atas hingga paling bawah untuk melakukan pengawasan terhadap mafia pupuk ini,” pungkasnya. bjm

Kemenkumham Indra minta Jokowi pilih ASN internal jadi dirjen imigrasi

NASIONAL·September 14, 2022

N7 – Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) periode 2009-2011 M Indra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih ASN internal untuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham. Dia menyebut, banyak ASN yang selama ini menapaki karier di bidang keimigrasian.

“Saya kira itu imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ,” kata Indra kepada wartawan, Rabu (14/9).

Dia menyebut, banyaknya permasalahan di imigrasi karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Akibatnya, tidak menguasai sepenuhnya persoalan di imigrasi. Belum lagi karakter orang yang menjadi Plt tidak mau mendengarkan orang lain dan tidak mau belajar.

“Syarat pemimpin itu dia itu kan sebenarnya harus menguasai secara teknis dan substansi itu jelas. Dia harus tahu dari hulu sampai hilir kerjaan imigrasi, dia harus tahu apa persoalan di imigrasi. Ia harus mengenali anatomi organisasi terus mengenali SDM tentunya,” jelas Indra.

Meski demikian, dirinya tidak anti terhadap orang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Dia juga mengakui banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Hanya saja, lebih baik memberikan SDM di internal atua berkarir di Imigrasi yang memiliki kapasitas menjadi Dirjen.

“Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah eselon 1 kok, ada yang sudah S3 eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar. Jadi sepertinya organisasi Kemenkumham ini batu loncatan dari luar untuk mendapat apalah gitu yah,” ucap Indra.

Selain itu, kata Indra, jika Dirjen Imigrasi dipimpin oleh orang dalam, maka memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Terlebih, Poltekim merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kemenkumham, yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.

“Beri mereka kesempatan dan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan amanah itu secara baik dan benar,” pungkas Indra.

Sebagaimana diketahui, Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan setelah disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti. jp

KPAI harap sistem pengawasan pondok Gontor di evaluasi

HUKUM DAN KRIMINAL·September 14, 2022

N7, Surabaya – Kasus kekerasan menimpa Albar Mahdi salah satu santri di Pondok Pesantren Darusaalam Gontor yang menyebabkan anak asal Palembang meninggal dunia. Kasus ini mendapat kecaman dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Dalam kasus ini kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni MFA (18) asal Tanah Datar, Sumatera Barat dan IH (17) asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun penetapan tersangka saja bagi KPAI tak cukup, menurut KPAI, kasus ini tidak dapat ditolelir. Pihaknya menyoroti sistem pengawasan di Ponpes yang berada di Ponorogo, Jawa Timur itu.

“Kami berharap sistem pengawasan Ponpes Gontor perlu dievaluasi. Sebab manajemen ponpes umumnya memanfaatkan santri senior untuk melakukan pengawasan rutin. Apalagi dalam hal ini yang melakukan kekerasan adalah kakak kelas,” tegas Kadivwasmonev KPAI, Jasra Putra, Selasa (13/9/2022).

“Dan apakah selama ini ada teguran ketika para santri senior yang bertugas mengawasi santri junior melakukan kekerasan. Misalnya kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Apakah juga ada ketentuan di ponpes bahwa tidak diperkanankan melakukan kekerasan dengan alasan apapun. Termasuk atas nama mendisiplinkan,” tambah Jasra mempertanyakan.

Untuk itu, kata Jasra, pihaknya mengecam segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Apalagi sampai mengakibatkan kematian salah satu santri.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebenarnya ada 3 santri menjadi korban kekerasan fisik. Namun satu orang meninggal, dan 2 lainnya kemungkinan besar mengalami luka fisik,” jelasnya.

Dua santri lain tersebut, lanjutnya, harus dipastikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan jajarannya agar segera mendapatkan haknya. Tentu untuk mendapatkan rehabilitasi medis serta psikis akibat kekerasan yang dialaminya.

“Mengalami kekerasan dan melihat kawannya mendapatkan kekerasan hingga tewas, sangat mungkin kedua anak tersebut berpotensi kuat mengalami gangguan psikologis. Oleh karenanya diperlukan adanya assesmen psikologi segera oleh lembaga layanan di daerah,” tandasnya.

Kendati demikian, ia menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum. Serta mendorong penggunaan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

“Namun, karena kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan, dan melibatkan para peserta didik, maka seharusnya tidak semua ditimpakan kepada anak-anak pelaku. Pihak Ponpes harus ikut bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

“Juga karena tindakan kekerasan terjadi diduga kuat akibat lemahnya sistem pengawasan ponpes. Kalau sistem pengawasannya bagus, tidak mungkin peristiwa seperti ini terjadi,” pungkas lulusan Megister Menejemen Administrasi Pendidikan Universitas Prof. Dr. Muhammadiyah Hamka Jakarta itu. bjm

6.000 data tenaga honorer dicatat BKPSDM Situbondo hingga 30 September

SEPUTAR JATIM·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Situbondo – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Jawa Timur, mencatat sekitar 6.000 orang tenaga honorer memasukkan datanya melalui aplikasi BKN.

Kepala BKPSDM Situbondo Fathor Rakhman mengatakan sejak 12 September pihaknya mulai melakukan verifikasi data tenaga honorer yang ada di OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pendataan ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Alhamdulillah sampai dengan Senin (12/9) sore kemarin, OPD, UPT dan sekolah-sekolah yang sudah tercatat memasukkan data tenaga honorer kurang lebih 6.000 orang,” kata Fathor di Situbondo, Selasa.

Ia menjelaskan data tenaga honorer yang dimasukkan ke aplikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), meliputi SK sukwan tahun 2021, ijazah terakhir, daftar gaji tenaga honorer yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun 2021, dan termasuk pula yang bersumber dari dana BOS bagi tenaga honorer sekolah.

Menurut ia, dasar pendataan tenaga honorer adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022.

“Berdasarkan data awal dari seluruh OPD, UPT, serta sekolah-sekolah negeri yang pernah kami informasikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN tercatat ada 8.457 tenaga honorer,” katanya.

Fathor mengingatkan semua pihak yang terlibat dengan pendataan tenaga honorer, baik dpimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT, korwil Dikbudcam, maupun kepala sekolah agar melakukan pendataan dengan jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai ada yang mencoba memanipulasi data. Mengapa hal ini saya tekankan karena para pimpinan OPD, direktur RSUD, kepala UPT dan kepala sekolah harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibubuhi materai,” ucap Fathor.

Seluruh data tenaga honorer yang masuk ke BKPSDM Situbondo nantinya akan diuji publik dan tenaga honorer, serta masyarakat boleh mengoreksi, bahkan melaporkan jika data tenaga honorer tersebut tidak benar. ant

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 13, 2022September 13, 2022

N7, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Menag cari solusi atasi polemik pembangunan gereja di Cilegon

NASIONAL·September 13, 2022

N7 – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mencari solusi untuk mengatasi masalah polemik pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Dalam waktu dekat, Kemenag akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini.

“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (13/9).

“Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon,” sambungnya.

Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.

Menurut Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih dan tidak emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk menyamakan persepsi persoalan dan menyelesaikan masalahnya.

“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insya Allah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai,” imbuhnya.

Yaqut yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, semangat hidup beragama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya. Insya Allah akan ada solusi terbaiknya,” tandasnya. Jp

Polda Jatim dan Kemen PPPA bentuk satgas guna cegah kekerasan anak

HUKUM DAN KRIMINAL·September 13, 2022

N7, Surabaya – Polda Jawa Timur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk satuan tugas yang untuk mencegah kekerasan terhadap anak seperti tewasnya santri Pondok Pesantren Darusalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, terulang kembali.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, mengatakan, pihaknya bersama Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati telah membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali khususnya di lembaga pendidikan yang ada di Jawa Timur.

“Kemudian dalam prosesnya kami kerja sama dengan stakeholder terkait dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak agar kejadian seperti ini tak terulang kembali,” kata Irjen Nico.

Di dalam satgas tersebut, lanjut dia, juga berisi sejumlah dinas yang terkait, seperti dinas sosial, dinas agama, Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TPA), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Di dalam pembentukan badan ini, kami mengedepankan kemudahan pemberian informasi dengan memberikan nomor hotline. Sehingga siapapun yang menjadi korban bisa segera melapor dan kami bisa cepat menindaklanjuti,” kata dia.

Jenderal bintang dua tersebut berharap setiap lembaga pendidikan agar mematuhi perlindungan kepada anak yakni untuk mendapat hak dalam memperoleh pendidikan tanpa ada kekerasan.

“Hal ini bisa didapatkan dengan peran aktif baik dari lembaga pendidikan, orang tua, maupun dari anak-anak sendiri yang sedang mengikuti pendidikan,” ujar dia.

Selain itu, dia mengingatkan, proses junior dan senior atau senioritas haruslah bersifat pengasuhan. Sehingga seorang anak memperoleh pendidikan yang wajar tanpa ada tekanan maupun kekerasan.

“Saya kira penting, kerja sama ini terus ditingkatkan. Sehingga ke depan kita mencetak anak-anak yang mempunyai ilmu pengetahuan yang baik, punya akhlak yang baik dan kedepan bisa berguna bagi bangsa dan negara,” kata Irjen Nico.

Mengenai perkembangan penanganan tewasnya santri Ponpes Modern Gontor, Ponorogo, Albar Mahdi (17), Kapolda menyatakan jika penyidik sudah menetapkan dua tersangka.

“Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial MF dan IH. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan autopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan,” kata Kapolda. ant