2022 – Page 2 – nusantara7

Sebanyak 2.010 unit STB disalurkan Pemkot Mojokerto ke warga miskin

SEPUTAR JATIM·December 21, 2022December 21, 2022

Nusantara7.com, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto menyalurkan sebanyak 2.010 unit set top box (STB) kepada rumah tangga miskin supaya mereka bisa menikmati saluran televisi digital setelah dihentikannya siaran televisi analog.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Santi Ratnaning Tias dalam keterangan pers di Mojokerto, Selasa, menyampaikan rumah tangga miskin tersebut masuk dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sejak 25 November 2022.

“Data terakhir 1.784 unit STB telah tersalurkan kepada warga miskin yang tersebar di 18 kelurahan se-Kota Mojokerto,” ujarnyq.

Ia mengatakan saat ini siaran TV analog yang ada di Kota Mojokerto Jawa Timur beralih ke digital menyusul kota ini menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang melaksanakan Analog Switch Off (ASO) pada Selasa (20/12) pukul 24.00 WIB.

“Semua siaran TV Analog di Kota Mojokerto akan dimatikan mulai Selasa, 20 Desember 2022 ini pukul 24.00 WIB,” katanya.

Ia mengatakan ASO per 20 Desember 2022 tidak hanya dilaksanakan di Kota Mojokerto tetapi secara serentak di wilayah Jatim-1, yaitu Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

“Dengan demikian masyarakat di 10 daerah tersebut akan mendapatkan siaran digital sepenuhnya, oleh karena itu kami sampaikan bagi masyarakat yang belum menggunakan pesawat televisi digital, bisa menambahkan STB untuk menikmati siaran televisi digital,” ucapnya.

Sejak 2 November 2022, Kemenkominfo RI telah melakukan penghentian siaran TV Analog secara bertahap di seluruh wilayah di Indonesia. Melalui TV digital, masyarakat akan mendapat manfaat berupa kualitas siaran gambar dengan resolusi tinggi dan suara yang lebih jernih. ant

Tindak tegas KKB Papua, Wapres Ma’ruf dukung Panglima TNI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

“Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi,” kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan-pertemuan rapat koordinasi tentang Papua, kata Wapres, Pemerintah akan melakukan pendekatan humanis dan membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum.

Namun, kata Wapres, karena masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan pihak KKB, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi dalam menghadapi KKB.

Menurut Wapres, langkah lebih tegas itu juga disuarakan banyak pihak demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.

Wapres menekankan aksi KKB sejatinya hanya terjadi di wilayah tertentu saja, bukan di seluruh Papua.

Berdasarkan kunjungannya ke Papua selama 5 hari belum lama ini, Wapres menegaskan bahwa wilayah Papua secara umum kondusif dan aman.

“Papua itu kondusif dan aman. Saya 5 hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak. Kalaupun ada (KKB) itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja. Memang harus dihadapi dengan lebih tegas,” katanya. ant

Jokowi resmikan Bendungan Semantok Nganjuk

SEPUTAR JATIM·December 20, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur yang mampu menjadi irigasi atau pengairan bagi sawah seluas 1.900 hektare.

“Kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektare yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektare,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa.

Presiden mengatakan pembangunan Bendungan Semantok sejak 2017 telah menghabiskan anggaran yang tak sedikit yakni Rp2,5 triliun. Jokowi berharap dengan pengairan dari Bendungan Semantok, frekuensi panen di lahan pertanian di Nganjuk dan sekitarnya dapat meningkat.

“Kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali, kalau biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Biasanya (lahan) yang tidak bisa ditanami padi misalnya bisa panen dua kali atau tiga kali,” kata Presiden.

Dengan begitu, keberadaan Bendungan Semantok dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para petani di Nganjuk dan berbagai daerah di Jawa Timur.

Jokowi menjelaskan pemerintah memulai pembangunan bendungan dan waduk yang masif sejak 2015. Bendungan Semantok merupakan bendungan ke-30 yang diresmikan pemerintah dari target sekitar 50-60 bendungan pada akhir 2024.

Masifnya pembangunan bendungan karena air adalah sumber daya yang sangat penting. Air dapat meningkatkan produksi pertanian dan juga kesejahteraan petani. Selain itu, air juga menjadi sumber daya berharga untuk sektor kelistrikan, pariwisata dan lainnya.

“Kita tahu apapun, air adalah kunci,” kata Presiden Jokowi. ant

Jokowi dan Iriana kunjungan kerja ke Jawa Timur serta serahkan bansos

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2022December 20, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Iriana bertolak ke Provinsi Jawa Timur, Selasa, untuk melakukan kunjungan kerja, salah satunya menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma pukul 08.00 WIB dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jokowi dan Iriana disambut Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Toni Harmanto.

Selanjutnya, Jokowi dan Iriana menuju Pasar Sukolilo di Kabupaten Madiun untuk menyerahkan sejumlah bantuan bagi para pedagang. Kegiatan serupa juga dilakukan di Pasar Rejoso di Kabupaten Nganjuk.

Usai menyerahkan bantuan di pasar, Jokowi meresmikan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk.

Jokowi dan Iriana dijadwalkan kembali ke Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Iswahjudi pada Selasa sore.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. ant

Eks Kasau Agus Supriatna belum bisa dihadirkan di persidangan

HUKUM DAN KRIMINAL·December 19, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih belum bisa menghadirkan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) periode 2015 – Februari 2017 Agus Supriatna sebagai saksi di persidangan.

“Untuk Agus Supriatna kami sudah berkomunikasi dengan Diskum (Dinas Hukum) TNI AU dan belum dapat informasi dari Diskum TNI AU terkait posisi yang bersangkutan kemudian Supriyanto Basuki sama dengan Agus Supriatna,” kata JPU KPK Arif Suhermanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Agus Supriatna telah diminta hadir sebanyak 5 kali di persidangan yaitu pada sidang 21 dan 28 November, 5, 12 dan 19 November 2022 sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia yang didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 angkut TNI AU yang merugikan keuangan negara sebesar Rp738,9 miliar.

Selain Agus, ada empat orang saksi yang sudah lebih dari tiga kali dipanggil ke persidangan tapi tidak juga hadir, tiga di antaranya adalah personel TNI AU.

Para personel TNI AU tersebut adalah Fransiskus Teguh Santosa Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Sesdisada) TNI AU yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut; Heribertus Hendi Haryoko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang meliputi Spesifikasi Teknis Alutsista TNI dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Supriyanto Basuki selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KASAU TNI AU periode 2015 – Februari 2017.

“Untuk saksi Fransiskus Teguh santosa dan Heribertus Hendi Haryoko kami sudah melakukan pemanggilan tapi Fransiskus tadi pagi memastikan kondisinya masih ‘nge-drop’ sedangkan untuk Heribertus yang ada di Malang menyampaikan sakit sampai tanggal 20, kami tawarkan ‘zoom’ dari rumah tapi yang bersangkutan mengatakan tidak mungkin,” tambah jaksa Arif.

Sedangkan satu saksi dari kalangan sipil adalah Angga Munggaran sebagai staf bagian Keuangan PT Diratama Jaya Mandiri.

“Untuk Angga Munggaran masih diupayakan panggilan ke yang bersangkutan. Surat dikirim ke Bogor dan diterima istrinya tapi kami tidak bertemu secara langsung dengan yang bersangkutan,” ungkap jaksa Arif.

Atas penyampaian JPU KPK tersebut, ketua majelis hakim Djumyanto pun menyebut hal tersebut hanya alasan para saksi.

“Kalau tiap jadwal sidang sakit, itu sakitnya musiman, tapi apa boleh buat inilah risiko panggilan kita formalitas memang harus dipenuhi. Kemarin majelis sebenarnya sudah menyampaikan menjadi saksi kan kewajiban, substansinya sudah tahu persoalan formalitas menurut penuntut KPK sudah dipenuhi, berulang kali tiap kali sidang selalu alasan sakit, ini akan menjadi preseden berikutnya,” kata Djumyanto.

Majelis hakim, menurut Djumyanto, memberikan waktu satu kali sidang lagi agar JPU KPK dapat menghadirkan para saksi.

“Seperti majelis hakim sudah sampaikan kita akan sabar sampai satu kali sidang berikutnya, yang hadirkan saksi kan KPK. Kalau sampai di sidang tidak bisa hadir ya apa boleh buat majelis tidak akan mencari-cari saksi ke sana ke mari,” ungkap Djumyanto.

Apalagi bila jaksa KPK sudah memanggil secara pantas, maka menurut Djumyanto, jaksa KPK dapat melakukan panggilan paksa.

“Kalau sudah terpenuhi alasan sah panggilan kan sudah dipanggil paksa saja, dan kalau sudah jadi warga sipil lakukan sesuai undang-undang yang ada, tapi kembali kepada penuntut umum sebagai pihak yang menghadirkan saksi kita kasih kesempatan satu minggu lagi ya,” tambah Djumyanto.

Dalam sidang hari ini, KPK hanya menghadirkan satu orang ahli perhitungan kerugian negara yaitu Kiki Fauziah selaku Kepala Forensik Akuntansi KPK.

Dalam dakwaan disebutkan ada Dana Komando (DK/Dako) ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan Kurnia. Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap 1 untuk PT Diratama Jaya Mandiri yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar. ant

Yudo Margono resmi dilantik Jokowi jadi Panglima TNI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 19, 2022December 19, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan Yudo Margono dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Desember 2022.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Yudo mengucap sumpah jabatan seperti didiktekan oleh Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Yudo juga berjanji akan menjalankan tugas serta menjunjung tinggi etika jabatan sebagai panglima TNI.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ujar Yudo.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi kemudian melakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando panglima TNI kepada Yudo Margono.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud M.D. dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna pada Senin (13/12), DPR menyetujui Yudo Margono, yang sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), untuk menjadi panglima TNI, menggantikan pendahulunya Jenderal TNI Andika Perkasa.

Komisi I DPR juga telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada Jumat (2/12) untuk mendengarkan visi dan misi Laksamana Yudo.

Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda.

Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364.

Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010).

Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018).

Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020).

Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020.

Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet.

Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020. ant

Junjung toleransi-pluralisme, Pemkot Surabaya bangun rumah Bhinneka

SEPUTAR JATIM·December 19, 2022December 19, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan Rumah Bhinneka untuk semua suku dan agama dan sebagai upaya menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulis di Surabaya, Senin, mengatakan, nantinya yang menjadi ketua maupun pengurus Rumah Bhinneka itu adalah tokoh dari seluruh lintas suku dan agama di Surabaya.

“Ketika ada kegiatan mereka turun bersama. Kami adakan outbound. Kami adakan kegiatan di kampung-kampung,” kata Cak Eri panggilan akbrabnya.

Apalagi, kata dia, beragam suku dan agama selama ini tinggal saling berdampingan di kampung-kampung Surabaya.

Melalui Rumah Bhinneka itu, ia ingin kembali menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di kampung-kampung itu selama ini diikuti lintas suku dan agama.

“Sehingga sejak awal anak cucu kita itu tahu, sehingga tidak ada lagi namanya intoleransi, tidak ada lagi namanya radikalisme. Yah ini cara menghilangkan (intoleransi) dengan ini. Dengan saling menghormati agama satu dengan yang lainnya, menghormati suku satu dengan lainnya,” ujar dia.

Akan tetapi, kata dia, sekarang ini belum mau mengungkap di mana persisnya lokasi Rumah Bhinneka. Namun yang pasti, rumah itu telah disiapkan oleh Pemkot Surabaya dan sedang diperbaiki. “Sudah siap, sedang diperbaiki,” katanya.

Sebelumnya, Cak Eri mengaku telah bertemu dan membahas rencana pendirian Rumah Bhinneka dengan seluruh tokoh lintas agama dan suku yang ada di Kota Surabaya. Mereka semua pun menyatakan sepakat terhadap rencana Pemkot Surabaya untuk mendirikan Rumah Bhinneka.

“Saya kemarin baru bertemu dan berkumpul, maka kami sepakat nanti akan membentuk Rumah Bhinneka yang terdiri dari semua tokoh lintas agama dan lintas suku,” kata dia.

Di sisi lain, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga menyebutkan, bahwa Surabaya merupakan kota toleransi dengan peringkat keenam se-Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur, toleransi di Kota Surabaya peringkat satu.

“Ini saya ingin tunjukkan bahwa Surabaya ini bukan suku Jawa saja. Ada suku NTT (Nusa Tenggara Timur), Sumatera Selatan, suku Minang dan agamanya pun berbeda-beda,” demikian Eri Cahyadi. ant

Pembatasan Natal 2022 dan tahun baru 2023 sudah tidak ada

EKONOMI BINIS·December 16, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada pembatasan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, baik dari sisi kegiatan ibadah maupun perayaan.

“Untuk tahun ini, sudah tidak ada pembatasan,” kata Muhadjir usia rapat koordinasi lintas sektor persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Meskipun tidak ada pembatasan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19.

“Tapi, ketentuan-ketentuan masih berlaku, termasuk juga di dalamnya penyelenggaraan ibadah; tetapi pada prinsipnya, untuk tahun ini, perayaan Natal dan Tahun Baru sudah dibolehkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh jajaran Polri bersama TNI akan terus waspada dalam melakukan pengamanan. Polri juga akan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan untuk ikut berperan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Kami sudah sepakat, selain dari TNI, Polri, ada unsur masyarakat, ormas, teman-teman Banser, Ansor, akan ikut; sehingga penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit.

Selain itu, tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga terus waspada, sehingga rangkaian kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menambahkan pelaksanaan ibadah juga tidak ada pembatasan. Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, kata Yaqut, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah memasuki level 1, yang artinya ada kebebasan aktivitas masyarakat secara terukur.

“Untuk tempat ibadah, kami batasi maksimal sampai 100 persen. Artinya, tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan. Sesuai aturan PPKM, tetap boleh 100 persen, tapi tidak boleh lebih,” tegas Yaqut.

Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bersama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.

Selain Muhadjir dan Yaqut, turut hadir dalam rakor tersebut ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Sementara itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Pertamina. ant

Hasil gelar OTT Jatim KPK amankan uang sekitar Rp 1 M

HUKUM DAN KRIMINAL·December 16, 2022December 16, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp1 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS) dan kawan-kawan.

Hal itu terungkap dari kronologi tangkap tangkap yang disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/12) malam.

“Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar AS dengan jumlah sekitar Rp1 miliar,” kata Johanis.

Dalam OTT itu, tim KPK menangkap empat orang di wilayah Jatim pada Rabu (14/12) sekitar pukul 20.30 WIB, yaitu STPS, Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid (AH), dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Ia mengatakan bahwa KPK menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada anggota DPRD Jatim atau yang mewakilinya terkait pengurusan alokasi dana hibah.

Pada Rabu (14/12), kata dia, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS di salah satu mal di Surabaya.

“Masih di hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda,” ungkap Johanis.

STPS dan RS ditangkap di Gedung DPRD Provinsi Jatim. Sedangkan AH dan IW masing-masing ditangkap di kediamannya di Kabupaten Sampang, Jatim.

“Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,” kata dia.

KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, penyidik menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim.

Tersangka penerima, yakni STPS dan RS, sementara tersangka pemberi ialah AH dan IW.

Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

AH dan IW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ant

Kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan DPRD Surabaya tak beratkan UMKM

EKONOMI BINIS·December 15, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengharapkan kebijakan pemerintah menerapkan tarif cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kalau saya berpendapat, ini jangan sampai mengganggu pelaku usaha atau UMKM terutama di tengah upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kalau pun nanti cukai ini terpaksa harus diterapkan, jangan sampai memberatkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang dalam tingkatan mikro, karena mereka ini modalnya terbatas dan harus membangun survival pascapandemi COVID-19.

Bagi dia, pandemi COVID-19 ini sudah merupakan pukulan yang luar biasa bagi para pelaku usaha kecil dan mikro, dan sekarang ini mereka tengah membangun survival untuk terus menjalankan usahanya itu.

“Saya sebenarnya memaklumi bahwa negara butuh pendapatan tambahan, tapi kata kuncinya jangan sampai hal ini memberatkan dan bahkan mengganggu usaha para pelaku ekonomi kecil, terutama yang mikro. Apalagi sekarang ini kami tengah melakukan pemulihan ekonomi karena selama dua tahun kena COVID-19,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap Pemkot Surabaya dan nantinya juga rekan-rekan legislatornya akan siap menjembatani dan memfasilitasi untuk mengajak bicara semua stakeholder, sehingga rencana pengenaan cukai ini bisa didengarkan para stakeholder ini.

“Jeritan para pelaku usaha atau UMKM ini harus didengarkan oleh para stakeholder itu, kami akan cari solusi bersama,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator UMKM di Kampung Lawas Maspati, Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabar mengaku, kebijakan tersebut bakal memberatkan UMKM. Menurut Sabar, selama pandemi COVID-19 cukup banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

“Bukan disebabkan pandemi saja, tapi pemain di bidang MBDK jumlahnya sulit dihitung. Persaingannya tinggi, kemudian ada pandemi, sekarang isu cukai MBDK. Pasti makin banyak (pengusaha) yang bertumbangan,” kata Sabar.

Pelaku UMKM produsen MBDK, ice cream dan dessert, Anggi juga memiliki pandangan serupa. Dia keberatan bila cukai MBDK diterapkan, karena bisa menjadi beban pelaku usaha skala kecil.

Penerapan cukai MBDK itu membuat pelaku usaha ketar-ketir, lantaran harus berhitung ulang dengan beban operasional. Situasi makin ketat dengan masuknya produk impor yang sudah menerapkan teknologi. Sementara produk asing skala produksinya cukup besar dan gempurannya masif. ant