2022 – Page 13 – nusantara7

Prosedur SOP kegiatan masyarakat berskala besar ditentukan Polrestabes Surabaya

HUKUM DAN KRIMINAL·October 10, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menentukan standar operasional prosedur (SOP) untuk memberi izin kegiatan masyarakat berskala besar.

Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Akhmad Yusep Gunawan menyatakan tidak ingin tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang menelan ratusan korban jiwa terjadi di Surabaya.

“Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Akhmad Yusep Gunawan menyampaikan perlu adanya SOP yang harus dipenuhi oleh penyelenggara acara sebelum mengadakan kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah besar,” kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polrestabes Surabaya Komisaris Polisi Muchamad Fakih di Surabaya, Senin.

SOP tersebut salah satunya menekankan faktor keamanan dan keselamatan sebagai syarat utama.

Untuk itu, Fakih menegaskan penyelenggara harus menyediakan tempat minimal hanya 75 persen dari kapasitas yang tersedia di lokasi acara.

Selain itu, penyelenggara wajib menyiapkan jalur evakuasi, yang harus diumumkan sebelum acara dimulai sehingga masyarakat mengetahui kemana arah yang dituju apabila terjadi situasi kontijensi atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Penyelenggara harus memberikan informasi kepada pihak kepolisian terkait informasi jumlah penjualan tiket sebagai bahan pertimbangan keamanan,” ujarnya.

Fakih menjelaskan pihak penyelenggara wajib menyertakan petugas pengamanan internal guna menjaga sarana dan prasarana serta kelancaran acara yang dimaksud.

“Di setiap lokasi acara wajib mendatangkan pemadam kebakaran dan ambulans, serta tenaga medis yang memadai,” katanya.

Namun, Fakih menandaskan, meski seluruh persyaratan telah dipenuhi, pihak Kepolisian dapat membubarkan atau menghentikan kegiatan acara sewaktu-waktu apabila terjadi hal yang bersifat kontijensi atau darurat karena pertimbangan faktor keamanan dan keselamatan orang banyak.

SOP yang ditetapkan Polrestabes Surabaya tersebut menjelaskan kenapa serangkaian konser di arena Jatim Fair yang bertempat di Halaman Grand City Mall Surabaya, dari semula dijadwalkan berlangsung 7 – 13 Oktober 2022 dengan mengundang sejumlah artis dari Ibu Kota terpaksa dihentikan.

Konser tersebut sempat terselenggara selama dua hari, 7 – 8 Oktober 2022. Hingga pada Sabtu malam, 8 Oktober, saat penampilan band beraliran ska Tipe-X terjadi kericuhan karena banyak penonton yang tidak kebagian tiket melampiaskan kekecewaannya, mengakibatkan tiga korban mengalami luka-luka, salah satunya dari pihak kepolisian.

“Mari kita bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu juga untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan masyarakat,” tutur Fakih. ant

Branch manager Artugo sebut pasar surabaya berpotensial

EKONOMI BINIS·October 10, 2022October 10, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Merek peralatan rumah tangga, Artugo, membidik pasar Surabaya melalui pameran “Perdana Fair 2022” di Pakuwon Mal.

“Kami mulai membidik kota Surabaya sebagai karena merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Pasar Surabaya sangat potensial,” kata Branch Manager Artugo Cabang Surabaya, Suryadarma dalam keterangannya, Senin.

Dia mengatakan mereknya sudah berada di bisnis tersebut selama hampir tiga tahun. Selama itu juga, produknya telah diterima masyarakat dengan sangat baik.

“Hampir tiga tahun ada di bisnis ini, penerimaan masyarakat terhadap produk kami sudah sangat baik. 40 persen membeli freezer tanpa bunga es, dan 35 persennya membeli kompor,” ujar Suryadarma.

Pihaknya semakin fokus untuk mempertajam penetrasi pasar di lini peranti dapur, khususnya kompor. Terbaru, kompor tiga tungku dengan material full brass burner dengan fitur penuh, telah dilempar ke pasar.

Sementara itu Owner Perdana Elektronik, Harianto Tjandra menyatakan “Perdana Fair 2022” merupakan pameran terbesarnya tahun ini.

Terdapat sebanyak 15 brand elektronik yang turut serta dalam pameran tersebut.

“Penjualannya sangat baik, apalagi saat pameran ini. Ada banyak promosi yang kami siapkan. Hasilnya konsumen yang belum memutuskan melakukan pembelian menjadi membeli,” tuturnya. ant

Kemenko PMK pastikan pengobatan korban Kanjuruhan 100 persen gratis

NASIONAL·October 10, 2022October 10, 2022

Nusantara7.com – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto menyayangkan adanya pemungutan biaya ambulans jenazah yang sempat dialami oleh keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang. Padahal seluruh layanan kesehatan digratiskan oleh pemerintah untuk para korban.

“Pemungutan tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat kondisi saat ini kita masih dalam suasana duka,” ungkap Agus saat ditemui di ruangannya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (10/10).

Kemenko PMK memastikan akan menanggung biaya perawatan seluruh korban tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (1/10) lalu dengan biaya gratis dari negara atau dari pemerintah. Adapun beban biaya pengobatan dan perawatan gratis tersebut dikoordinasikan dengan pemda setempat.

“Menko PMK juga kan sebelumnya sudah mengatakan semua pengobatan 100 persen gratis, tidak ada pungutan biaya. Kalau ada yang terlanjur dikenai biaya perawatan, mohon dikirim bukti-bukti pembayarannya, untuk kemudian diteruskan ke rumah sakit agar dibatalkan dan harus dikembalikan,” jelasnya.

Agus mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan memastikan bahwa seluruh korban tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan mendapatkan perawatan hingga tuntas tanpa dikenai biaya.

Sebelumnya, kerusuhan pecah usai laga Arema Malang melawan Persebaya Surabaya, Sabtu (2/10). Pertandingan itu berakhir dengan skor akhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya dan menjadi kekalahan kandang pertama Arema dari klub Surabaya itu dalam 23 tahun terakhir.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri mencatat data sementara jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi kericuhan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebanyak 125 orang. Data terakhir menyebutkan jika korban jiwa sudah mencapai 131 orang.

Data sementara diperoleh dari hasil asesmen yang dilakukan Dokter Kesehatan (Dokes) Polda Jawa Timur dan Tim DVI pada Minggu, pukul 15.45 WIB. “Data terakhir yang dilaporkan meninggal dunia 129 orang, tetapi setelah ditelusuri di rumah sakit terkait menjadi 125 orang,” kata Ketua Tim DVI Polri Brigjen Pol Nyoman Eddy Purnama Wirawan.

Selain korban tewas, insiden kemanusiaan itu melukai lebih dari 700 orang. Para korban mengalami luka-luka karena terinjak, patah tulang, dislokasi, engsel lepas, mata perih, dan kadar oksigen rendah. jp

Hendrar Prihadi akan dilantik Presiden Jokowi sebagai kepala LKPP

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 10, 2022October 10, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Senin pagi.

“Benar (Hendrar Prihadi) akan dilantik pukul 09.30 WIB,” kata sumber internal Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin.

Hendrar Prihadi menggantikan kepala LKPP sebelumnya, Azwar Anas, yang telah diangkat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 7 September 2022 lalu.

Azwar Anas dilantik sebagai Kepala LKPP pada 13 Januari 2022 dan setelah dilantik sebagai Menpan RB, Azwar masih menjabat sebagai Kepala LKPP.

Hendrar Prihadi pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang periode 2010-2012. Ia selanjutnya diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Semarang pada 2012, setelah Wali Kota Semarang saat itu Soemarmo H.S. dinonaktifkan karena kasus suap kepada anggota DPR Kota Semarang Tahun Anggaran 2012.

Hendrar Prihadi, yang merupakan politikus PDI Perjuangan, kemudian dilantik sebagai Wali Kota Semarang definitif pada 2013-2015. Dia maju kembali sebagai petahana dan memenangkan Pilkada Kota Semarang 2015 berpasangan dengan Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk menjabat pada periode 2016-2021.

Pada tahun 2019 Hendrar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wali kota terbaik di Asia (Asia Best Mayor Of The Year 2019 dalam Asia Global Award 2019) dari Asia Global Council (Dewan Global Asia).

LKPP sendiri saat ini sedang mereformasi proses bisnis penayangan produk dalam Katalog Elektronik dan mencapai target penayangan 1 juta produk dalam Katalog Elektronik, termasuk mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke katalog elektronik. ant

Pemprov Jatim mulai uji coba KTP digital tahap awal untuk ASN-PTT

SEPUTAR JATIM·October 7, 2022

Nusantara7.com – KTP digital diterapkan segera bergulir di wilayah Jatim. Untuk tahap awal, program itu mulai diuji coba pada 18 Oktober mendatang. Sasaran awal adalah para ASN maupun pegawai non-PNS di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, untuk masyarakat umum, dimulai tahun depan.

Saat ini persiapan penerapan program tersebut sedang berlangsung. Bahkan, di lingkungan Pemprov Jatim, uji coba KTP digital tersebut sudah dimulai. Yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim. Sebagian pegawai di sana sudah memiliki KTP model anyar itu.

’’Penerapan KTP digital ini sesuai dengan instruksi pusat. Sasaran awalnya untuk ASN. Sebagian sudah memiliki,’’ kata Kabid Kependudukan DP3AK Muji Santoso, Kamis.

Dia menjelaskan, sejauh ini perangkat untuk pembuatan KTP digital sedang disiapkan. Aplikasi KTP digital juga sudah bisa di-download di PlayStore di handphone. Sementara itu, server masih dalam perbaikan dan peningkatan kapasitas.

Rencana uji coba KTP digital juga telah disampaikan DP3AK ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Jika tidak ada perubahan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim segera menerapkan penggunaan KTP digital yang dilengkapi dengan barcode tersebut. ’’Penerapan dan penggarapan direncanakan pada 18 Oktober ini,’’ kata Muji.

Sementara itu, penerapan KTP digital bagi masyarakat umum di

rencanakan baru dimulai pada 2023. Menunggu selesainya persiapan seluruh perangkat yang diperlukan.

Sebagaimana diketahui, program KTP digital disiapkan pemerintah bukan hanya sebagai kartu identitas. KTP model itu juga diproyeksikan mempermudah akses layanan publik yang membutuhkan identitas sebagai persyaratan.

Penerapan KTP digital sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam digitalisasi pelayanan. ’’Sehingga bisa dipakai untuk banyak pelayanan. Karena sudah dilengkapi barcode. Penggunaannya bisa di-scan lewat handphone,’’ jelasnya.

Penerapan KTP digital diprediksi bakal diminati publik. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki gawai. ’’KTP ini sekaligus jadi cadangan. Jika masyarakat lupa bawa KTP cetak di dompet, tinggal keluarkan gawai untuk scan,’’ paparnya. Jp

Studi banding, komisi haji Nigeria belajar manajemen haji ke Kemenag

NASIONAL·October 7, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Nasional Haji Nigeria atau National Hajj Comission of Nigeria berkunjung ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta. Rombongan delegasi Komisi Nasional Haji Nigeria dipimpin Nura Hassan Yakasai.

Kedatangan mereka disambut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Anggota BPKH dan jajaran pejabat Ditjen PHU.

Dalam pertemuan itu, pimpinan delegasi Komisi Nasional Haji Nigeria Nura Hassan Yakasai mengatakan, kunjungannya ke Kantor Kementerian Agama RI untuk mengetahui lebih dalam tentang manajemen haji Indonesia.

“Selain bersilaturahmi, kami ingin studi banding terkait manajemen haji Indonesia di Kementerian Agama. Kami ingin menimba pengalaman dalam penyelenggaraan haji dengan Indonesia termasuk dalam mengelola keuangan haji,” kata Nura Hassan.

“Kami sangat mengapresiasi dan respek dengan Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar dunia dan jarak yang sangat jauh, tapi Indonesia bisa mengelola dengan sangat baik jemaahnya. Banyak negara di dunia yang ingin mencontoh manajemen dan organisasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, salah satunya Nigeria,” sambungnya.

Ia menambahkan, delegasi Komisi Nasional Haji Nigeria pada 6 Oktober 2022 telah meninjau Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Di sana mereka melihat secara langsung tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami juga ingin menggali lebih dalam bagaimana Indonesia mengelola jamaah dari ragam usia, pendidikan dan latar belakang dalam satu kloter. Dengan banyak perbedaan itu ternyata Indonesia bisa. Ini juga yang akan kami pelajari,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PHU Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sudah melalui pengalaman panjang. Sehingga saat ini sudah semakin baik.

“Suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia tentu tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil kerja dari seluruh stakeholders, baik Kementerian Agama dan seluruh kementerian/lembaga terkait dan juga masyarakat,” kata Hilman. jp

Polri tetapkan enam tersangka tragedi Kanjuruhan dengan pasal berbeda

HUKUM DAN KRIMINAL·October 7, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan enam orang tersangka, terdiri atas tiga warga sipil dan tiga anggota kepolisian, dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, dengan pasal berbeda.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo, di Jakarta, Jumat, menyebutkan tiga tersangka warga sipil dijerat dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Tersangka adalah Direktur PT LIB AHL, Ketua Panitia penyelenggara pertandingan AH, dan security officer SS,” kata Dedi.

Kemudian tiga tersangka dari unsur kepolisian disangka dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP, yakni Kabag Ops Polres Malang Kompol WS, Komandan Kompi (Dankie) Brimob Polda Jawa Timur AKP H dan Kasat Samapta Polres Malang AKP BS.

“Adapun ketiganya dikenakan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 KUHP,” kata Dedi.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan peran tiap-tiap tersangka, yaitu AHL merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi yang layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020.

Sementara AH, yang merupakan pelaksana dan koordinator penyelenggara pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton di stadion.

Lalu, SS selaku security officer, tidak membuat dokumen penilaian risiko. Bertanggung jawab untuk dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan. Dan juga, memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden.

Kabag Ops Polres Malang Kompol WSS, lanjutnya yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang pelarangan penggunaan gas air mata. Namun, tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan.

Sementara Danki III Brimob Polda Jatim AKP H dan Kasat Samapta Polres Malang BSA adalah orang yang memberi perintah kepada anggotanya di lapangan untuk melakukan penembakan gas air mata pada saat terjadi kericuhan pasca-pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya.

Yang terakhir, Kasat Samapta Porles Malang AKP BS yang memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata.

“Kemungkinan penambahan pelaku apakah itu pelaku pelanggar etik, maupun pelaku akan kita tetapkan terkait pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim masih terus bekerja,” kata Sigit di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (6/10).

Adapun inisial keenam tersangka merujuk kepada keterangan, Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris,Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Komandan Kompi Brimob Polda Jatim inisial AKP Hasdarman, dan Security Steward Suko Sutrisno. ant

Komponen listrik mulai di kirim Barata Indonesia ke PLTU Jawa

EKONOMI BINIS·October 7, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – PT Barata Indonesia (Persero) memulai pengiriman produk untuk pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni komponen pembangkit listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 ( 2×1.000 MW) yang berlokasi di Banten.

Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero), Bobby Sumardiat Atmosudirjo di Surabaya, Jumat, menjelaskan, pada proyek PLTU, Barata Indonesia mengerjakan komponen utama turbin uap terdiri dari 4 unit Low Pressure Outer Casingn dan 2×4 modul Condenser.

“Barata Indonesia turut bangga bahwa Pabrik Komponen Turbin Divisi Pembangkit Cilegon telah diberi kesempatan berpartisipasi dalam proyek pembangkit listrik strategis nasional,” kata dia.

Penyelesaian pekerjaan ini, kata dia, merupakan pembuktian atas komitmen kami sebagai BUMN Manufaktur dalam menyediakan solusi dan teknologi terintegrasi yang berdaya saing dengan lokal konten yang tinggi.

Lebih lanjut, dia juga menyambut baik kepercayaan yang diberikan perusahaan nasional untuk mengerjakan komponen pembangkit listrik nasional. Sebab Barata Indonesia terbiasa mengerjakan proyek-proyek untuk pembangkit listrik luar negeri.

Oleh sebab itu, Bobby panggilan akrab Bobby Sumardiat Atmosudirjo berharap, kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan nasional kali ini dapat menular ke proyek-proyek di pembangkit listrik nasonal lainnya.

Bobby mengapresiasi Pabrik Komponen Turbin yang telah konsisten menjadi pusat kompetensi untuk fabrikasi komponen pembangkit listrik berskala besar selama lebih dari dua puluh lima tahun.

“Kompetensi kami di bidang manufaktur komponen pembangkit tersebut juga dibarengi dengan sertifikasi TKDN untuk produk komponen pembangkit listrik, baik itu untuk produk LP Inner Casing, LP Outer Casing, Blade Ring hingga Condenser. Produk-produk yang telah rutin kami produksi dan ekspor ke mancanegara,” kata dia.

Sebelumnya, Barata Indonesia juga berhasil menembus pasar global dengan melakukan ekspor komponen pembangkit listrik ”Smart Energy Center” dengan kapasitas 570 MW milik perusahaan Korea Selatan, SK Hynix yang berlokasi di Cheongju serta Ulsan Gas Fired Combined- Cycle Power Plant – 1.122 MW milik SK Ltd.

“Dengan portofolio solusi energi yang beragam dan tersebar di berbagai penjuru pembangkitan nasional hingga global, Barata Indonesia siap menjadi mitra andalan dalam mendorong program pembangunan infrastruktur pembangkit listrik sesuai spirit kami dalam filosofi ‘Your Heavy Manufacturing Partner,” ujar dia. ant

Jatim buka kuota PPPK sebanyak 3.811 formasi

SEPUTAR JATIM·October 6, 2022

Nusantara7.com – Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan bakal kembali digelar. Di wilayah Jatim, pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 3.811 formasi.

Jumlah tersebut lebih sedikit daripada usulan yang diajukan pemprov sebanyak 4.009 formasi. Sementara itu, untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), dipastikan tidak ada.

Berdasar jatah kuota PPPK yang sudah diterima pemprov, formasi terbanyak adalah tenaga pendidik yang mencapai 2.400 formasi. Disusul tenaga administrasi, kesehatan, dan lainnya.

Sebagaimana tahun lalu, seleksi PPPK akan dilakukan terbuka. Yang diutamakan memang mereka yang sudah bekerja di lingkungan pemprov. ’’Di antaranya, bekerja berturut selama lima tahun, punya sertifikat, dan usia maksimalnya 56 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni.

Di sela-sela rencana seleksi PPPK, Pemprov Jatim juga tengah menggelar pendataan ulang pegawai non-ASN. Proses yang dimulai sejak awal Oktober tersebut bakal berlangsung selama dua pekan.

Berdasar data BKD Jatim, ada 24.979 pegawai non-ASN yang masuk pendataan sesuai permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Sementara itu, jumlah total pegawai non-ASN mencapai 26.285.

Dia menjelaskan, pendataan pegawai non-PNS tersebut merupakan permintaan dari pemerintah pusat. ’’Lewat pendataan ini, Kemen PAN-RB ingin mengetahui kondisi pegawai di daerah. Terutama yang non-ASN untuk pemetaan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari memaparkan, sejauh ini pendataan pegawai non-ASN sudah masuk pada tahapan uji publik. Tujuannya, masyarakat dan pegawai bisa mengoreksi. ’’Mereka yang memenuhi syarat akan masuk pendataan itu,’’ paparnya.

Dalam pendataan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pegawai non-ASN. Di antaranya, sudah bekerja minimal setahun terhitung sejak 31 Desember 2021. Syarat lain pegawai non-ASN mendapat gaji dari APBD maupun APBN. Usia pegawai minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun.

Pendataan itu diperlukan lantaran pemerintah pusat ingin memperjelas mengenai status pegawai, terutama non-ASN. ’’Paling tidak, pada 2023, jumlah pegawai di daerah sudah klir datanya. Sehingga pemerintah bisa melakukan pemetaan kebutuhan pegawai ke depannya,’’ katanya.

HASIL PENDATAAN PEGAWAI NON-ASN DI JATIM

– Pegawai honorer K-2 : 1.475 pegawai

– Pegawai non-ASN : 23.504 pegawai

– Total pegawai non-ASN : 24.979 pegawai. jp

APBD Surabaya 2023 alami peningkatan hingga Rp.11,2 triliun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 6, 2022October 6, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun menjadi Rp11,2 triliun.

“Ini pertanda bahwa laju ekonomi juga membaik. Mari jaga dan gunakan sebesar-besarnya APBD 2023 untuk kepentingan warga Surabaya,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, proyeksi APBD 20223 tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya tentang Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD 2023.

Cak Ji, sapaan akrabnya mengatakan fokus perhatian utama dari APBD 2021 di antaranya pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi kerakyatan.

Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan di tahun 2023, direncanakan masing-masing lebih dari 23 persen. Anggaran tersebut di antaranya digunakan untuk beasiswa dan jaminan kesehatan semesta bagi warga Surabaya.

Cak Ji juga menambahkan, penguatan sektor UMKM juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya melalui membuka akses permodalan pinjaman lunak dan kemitraan hingga pembinaan serta pendampingan UMKM.

Untuk itu, Cak Ji berharap dalam pembahasan Rancangan APBD Surabaya 2023 di DPRD Surabaya yang dimulai pada Oktober ini dapat berjalan lancar dan dalam penyusunannya mendapatkan masukan yang konstruktif untuk kepentingan bersama.

“Semoga APBD 2023 bisa dimanfaatkan untuk kebaikan warga Surabaya,” kata Cak Ji. ant