https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

December 15, 2022 – nusantara7

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan DPRD Surabaya tak beratkan UMKM

Kebijakan cukai minuman berpemanis diharapkan DPRD Surabaya tak beratkan UMKM

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengharapkan kebijakan pemerintah menerapkan tarif cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Kalau saya berpendapat, ini jangan sampai mengganggu pelaku usaha atau UMKM terutama di tengah upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kalau pun nanti cukai ini terpaksa harus diterapkan, jangan sampai memberatkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang dalam tingkatan mikro, karena mereka ini modalnya terbatas dan harus membangun survival pascapandemi COVID-19.

Bagi dia, pandemi COVID-19 ini sudah merupakan pukulan yang luar biasa bagi para pelaku usaha kecil dan mikro, dan sekarang ini mereka tengah membangun survival untuk terus menjalankan usahanya itu.

“Saya sebenarnya memaklumi bahwa negara butuh pendapatan tambahan, tapi kata kuncinya jangan sampai hal ini memberatkan dan bahkan mengganggu usaha para pelaku ekonomi kecil, terutama yang mikro. Apalagi sekarang ini kami tengah melakukan pemulihan ekonomi karena selama dua tahun kena COVID-19,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap Pemkot Surabaya dan nantinya juga rekan-rekan legislatornya akan siap menjembatani dan memfasilitasi untuk mengajak bicara semua stakeholder, sehingga rencana pengenaan cukai ini bisa didengarkan para stakeholder ini.

“Jeritan para pelaku usaha atau UMKM ini harus didengarkan oleh para stakeholder itu, kami akan cari solusi bersama,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator UMKM di Kampung Lawas Maspati, Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, Sabar mengaku, kebijakan tersebut bakal memberatkan UMKM. Menurut Sabar, selama pandemi COVID-19 cukup banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

“Bukan disebabkan pandemi saja, tapi pemain di bidang MBDK jumlahnya sulit dihitung. Persaingannya tinggi, kemudian ada pandemi, sekarang isu cukai MBDK. Pasti makin banyak (pengusaha) yang bertumbangan,” kata Sabar.

Pelaku UMKM produsen MBDK, ice cream dan dessert, Anggi juga memiliki pandangan serupa. Dia keberatan bila cukai MBDK diterapkan, karena bisa menjadi beban pelaku usaha skala kecil.

Penerapan cukai MBDK itu membuat pelaku usaha ketar-ketir, lantaran harus berhitung ulang dengan beban operasional. Situasi makin ketat dengan masuknya produk impor yang sudah menerapkan teknologi. Sementara produk asing skala produksinya cukup besar dan gempurannya masif. ant

Wakil ketua DPRD Jatim turut ditangkap KPK saat OTT

Wakil ketua DPRD Jatim turut ditangkap KPK saat OTT

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga turut menangkap salah satu wakil ketua DPRD Jawa Timur dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Surabaya, Jatim, pada Rabu malam (14/12).

“KPK telah melakukan upaya hukum penangkapan di Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Desember 2022, terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang diduga penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ghufron mengatakan tim penyelidik KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan awal terhadap beberapa pihak yang ditangkap, termasuk salah satu wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

“Mohon bersabar, untuk keterangan lebih lengkap pada saatnya kami akan umum setelah selesai proses pemeriksaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menginformasikan adanya OTT di Kota Surabaya pada Rabu malam.

“Benar, tadi malam KPK lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak di Surabaya, Jatim,” kata Ali.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap itu.

Sebelumnya, sejak Rabu malam, beredar foto ruangan salah satu wakil ketua DPRD Jatim yang disegel oleh tim KPK. ant

Hasil PNBP imigrasi Kediri selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar

Hasil PNBP imigrasi Kediri selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar

Nusantara7.com, Kediri – Kantor Imigrasi Kediri, Jawa Timur, mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 2022 sebesar Rp13,8 miliar, melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp6,8 miliar.

Kepala Kantor Imigrasi Kediri Erdiansyah mengemukakan penerimaan PNBP tersebut terbesar disumbang oleh pendapatan dari pelayanan paspor sebesar 87,97 persen, pendapatan izin keimigrasian sebesar 9,74 persen. Sementara pendapatan lainnya sebesar 2,29 persen.

“Setelah pandemi mulai mereda, pelayanan keimigrasian mulai menggeliat termasuk layanan paspor dan izin tinggal untuk orang Asing. Hingga hari ini target PNBP Kantor Imigrasi Kediri telah kita lampaui sebesar dua kali lipat dari target yang ditetapkan,” kata Erdiansyah di Kediri, Rabu (14/12).

Ia mengatakan peningkatan penerimaan PNBP tersebut disebabkan semakin tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk tujuan ibadah, wisata maupun sebagai pekerja migran.

Dirinya menyebut, selama 2022, Kantor Imigrasi Kediri mencatat telah menerbitkan 38.907 buku paspor, meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, PNBP yang didapat secara nasional pada tahun ini mencapai Rp4 triliun. Pemasukan tertinggi berasal dari layanan visa, yang menyentuh hampir Rp1,8 triliun.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat potensi loss PNBP sekitar Rp3 triliun per tahun dengan diterapkannya kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) yang ditujukan bagi 169 negara saat sebelum pandemi COVID-19.

Namun, dengan diterapkannya penangguhan pemberian BVK dan penerapan Visa on Arrival bagi negara-negara tersebut sejak masa pandemi, PNBP dari Direktorat Jenderal Imigrasi menembus angka Rp4 triliun hingga 1 Desember 2022.

Angka tersebut hampir empat kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi target PNBP tahun lalu.

Dijelaskan, realisasi target PNBP 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari Imigrasi sebelum pandemi. Pada 2017, realisasi PNBP Ditjen Imigrasi adalah Rp1,8 triliun, sedangkan pada 2018 mencapai Rp2,1 triliun. Tepat sebelum pandemi dimulai, Imigrasi mencetak angka penerimaan sebesar Rp2,5 triliun hingga akhir 2019. ant