December 9, 2022 – nusantara7

Hasil Survei KPK ungkap 17,28 persen MA potensi timbulkan korupsi

HUKUM DAN KRIMINAL·December 9, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Non-Yudisial Sunarto menyebutkan berdasarkan survei Indeks Integritas Nasional yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 17,28 persen aparatur MA dan badan peradilan berpotensi menimbulkan masalah seperti korupsi.

“Dari hasil survei itu Mahkamah Agung mendapatkan hasil 82,72 persen. Jadi kesimpulan kami, terutama saya pribadi ada 17,28 persen aparatur MA berpotensi menimbulkan masalah,” kata Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Sunarto di Jakarta, Jumat.

Sunarto menyebutkan 17,28 persen aparatur MA maupun badan peradilan yang berpotensi menimbulkan masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Meskipun baru sebatas berpotensi, Sunarto memandang perlu antisipasi sedini mungkin. Apalagi, sesuai dengan cetak biru yang disusun lembaga tersebut, MA ingin mewujudkan badan peradilan yang berwibawa.

“Jadi, kalau tahun 2035 ada (hakim) yang kena operasi tangkap tangan lagi atau melanggar hukum, maka cetak biru itu gagal,” jelasnya.

Oleh karena itu, eks Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut mengatakan perlu kerja keras agar 17,28 persen atau sekitar tujuh hakim dari 47 hakim agung di MA terus diingatkan supaya tidak menimbulkan masalah seperti terlibat kasus korupsi.

“Itu potensi belum tentu melakukan. Tapi Insya Allah 82 persen sisanya itu tidak tersentuh walaupun namanya dijual kemana-mana,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Sunarto juga menyinggung soal hakim yang sedang terjerat kasus hukum. MA memastikan tidak akan mengintervensi kasus yang sedang menjerat hakim agung maupun hakim yustisial serta para pegawai yang berada di bawah naungan lembaga itu oleh KPK.

“Kami menghormati. Kalau kami berkomentar nanti kelihatan ada intervensi atau mempertahankan atau membela korps, itu tidak boleh,” tegas dia.

Sunarto kembali menegaskan bahwa MA memastikan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. MA menyakini KPK melakukan suatu tindakan sudah sesuai kewenangan nya.

Terakhir, Hakim Agung kelahiran Sumenep 1959 tersebut menyakini sebagai lembaga penegak hukum, KPK pasti memahami regulasi atau aturan hukum sehingga menetapkan dua hakim agung maupun dua hakim yustisial sebagai tersangka. ant

Pemkab Probolinggo terima kategori KSAN terbaik 2022

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 9, 2022December 9, 2022

Nusantara7.com, Probolinggo – Pemkab Probolinggo menerima Anugerah Meritokrasi kategori baik tahun 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia (RI), dalam acara Anugerah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 2022 di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2022).

Kabupaten Probolinggo mendapatkan total nilai 269,5, dan masuk dalam kategori baik dari delapan aspek penilaian Meritokrasi ASN tahun 2022.

Delapan aspek penilaian itu yakni, perencanaan (35), pengadaan (36), pengembangan karier (52,5), promosi dan mutasi (22,5), manajemen kinerja (65), penggajian- penghargaan-disiplin (27,5), perlindungan dan pelayanan (14) serta sistem informasi (17).

KASN menilai sistem merit di 460 instansi pemerintah dengan hasil 60 instansi pemerintah ditetapkan dalam kategori “Sangat Baik” dan 157 instansi pemerintah dalam kategori “Baik”.

Menurut Wakil Bupati Timbul, tiga agenda yakni, transformasi birokrasi, transformasi organisasi, transformasi sistem kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif serta transformasi manajemen sumber daya manusia menuju human capital yang tangguh.

“Perbaikan manajemen ASN terus dilakukan Pemkab Probolinggo dengan menempatkan pegawai sesuai kompetensi, saya harap ASN untuk selalu adaptif, meningkatkan kompetensi atau kemampuan serta fokus, Alhamdulillah keberhasilan anugerah Meritokrasi kategori baik yang sudah diraih ini merupakan keberhasilan bersama,” ungkapnya. bjm

Eri Cahyadi minta warga tidak asal daftar lewat aplikasi e-health

SEPUTAR JATIM·December 9, 2022December 9, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga Kota Pahlawan, Jatim, agar tidak asal mendaftar lalu membatalkan untuk berobat di dua RSUD milik pemkot melalui aplikasi e-health dengan tujuan agar tidak merugikan pasien lain.

Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat, mengatakan, saat mengecek pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) pada Kamis (9/12), pihaknya menemukan ada 50 warga yang mengisi sistem pendaftaran pelayanan selama 30 hari penuh melalui e-health, namun tidak datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan.

“Saya bilang kami bisa lihat itu lewat aplikasi, blokir orangnya. Ternyata diblokir itu ada 50 orang dan orangnya datang minta dibuka blokir. Saya minta (orang itu) untuk buat pernyataan, kalau saya tidak datang maka saya membatalkan. Kalau ternyata saya tidak datang dan tidak membatalkan, maka saya siap diblokir sampai satu bulan,” kata Cak Eri.

Melalui pola tersebut, Cak Eri berharap, ke depan warga atau calon pasien tidak asal mendaftar lalu membatalkan. Sebab, kata dia, hal tersebut justru akan merugikan orang lain yang benar-benar ingin mendapatkan pelayanan di RSUD BDH.

“Kalau dia mendaftar begitu, maka dia merugikan orang lain yang mau daftar nomornya jadi ke belakang. Nah ini apa, ayo sama-sama Surabaya ini guyub-rukun, jangan merugikan orang lain dengan pola yang kami buat, bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita,” ujar dia.

Cak Eri mengatakan, pihaknya akan kembali mengembangkan aplikasi e-health. Sebab, dari hasil evaluasinya di lapangan, sistem pendaftaran daring ini belum dilengkapi dengan barcode ketika tidak di-print oleh calon pasien.

“Ini lagi kami buat untuk barcodenya. Nah untuk (sementara) mempercepat itu, saya minta yang tugas di luar dengan name tagnya dia (pasien) dimasukkan, maka dia ada pilihan mana saja (poli atau dokter), kalau memang jamnya masuk itu diklik untuk mempercepat,” kata dia.

Selain itu, Cak Eri juga berpesan kepada para pengunjung atau pasien yang datang agar dapat menyesuaikan dengan jam antrean karena beberapa kali menemui warga yang mendaftar antrean untuk mendapatkan layanan pukul 10.00 WIB namun datangnya pukul 06.00 WIB.

“Ini yang terjadi sehingga pelayanan jadi kacau, seakan-akan jadi lama. Tapi Alhamdulillah sekarang setelah ini dijalankan, posisinya jauh berkurang, maka jam 11.00 WIB sudah pada selesai, karena lebih teratur orangnya,” kata dia.

Cak Eri juga menyarankan, agar manajemen RSUD BDH untuk memasang televisi di ruangan tunggu. Dengan begitu, warga yang datang tidak bosan saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan.

“Sama dengan RSUD Dr Soewandhie, nanti RSUD BDH juga dikasih TV agar tidak stres saat menunggu,” ujar dia.

Cak Eri juga meminta supaya ruangan di RSUD BDH dilakukan penataan dengan penambahan hiasan seperti di antaranya menyesuaikan jumlah kursi pengunjung serta pemasangan hiasan dinding.

“Sehingga ruangan ini akan jadi lebih luas, kami bisa berikan tulisan-tulisan atau hiasan dinding sehingga orang berobat akan merasa nyaman,” kata Cak Eri. ant