2021 – Page 43 – nusantara7

Dinas Pariwisata Bangkalan Gelar Vaksin di Tempat Wisata

LENSA MADURA·October 8, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Untuk mencapai target vaksin, pemkab Bangkalan kembali mengelar vaksinasi. Kali ini dilakukan di tempat-tempat wiasta. Pasalnya, pengunjung yang akan masuk ke tempat wisata diharapkan telah divaksin. Uji coba pembukaan tempat wisata di Bangkalan pun mulai dilakukan.

Seiring dengan itu, Pemkab Bangkalan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menempatkan pos vaksinasi di beberapa titik lokasi wisata. Hal ini untuk memastikan wisatawan sudah melakukan vaksin. Kegiatan vaksinasi ini dimulai dari Dermaga Rindu dan pantai Tlango, Tanjung Bumi.

Kepala Disbudpar Bangkalan Mohammad Hasan Faisol menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari hasil kesepakatan bahwa pariwisata dibuka asal menggunakan protokol kesehatan (Protkes) dan semua yang masuk harus sudah tervaksin. Terbukti, antusias vaksinasi di lokasi wisata sangat tinggi.

“Dari vaksinasi pertama di wisata Dermaga Rindu itu target terpenuhi bahkan kemarin melebihi. Kegiatan ini nanti bergilir di sembilan tempat wisata,” ujar Faisol, Jumat (8/10/2021). Faisol menuturkan, pelaksanaan vaksinasi mulai pagi hingga sore. Vaksinasi di lokasi wisata tersebut tidak hanya dikhususkan untuk wisatawan tetapi bagi warga lokal yang mau melakukan vaksin.

“Di Dermaga Rindu kami targetkan 500 wisatawan bisa vaksin, ternyata yang datang sekitar 800. Kalau di Pantai Tlangoh ini kami targetkan maksimal sekitar 700 orang,” ungkapnya. Pos vaksinasi di tempat wisata ini, kata Faisol, tidak dilakukan setiap hari. Melainkan hanya saat pembukaan uji coba pertama. Selepas itu wisatawan yang tidak bisa menunjukkan dilarang masuk ke lokasi wisata. Dia juga telah mewanti-wanti petugas untuk menerapkan prokes ketat.

“Harus ada petugas yang berjaga setelah ini, untuk memastikan wisatawan sudah vaksin minimal dosis satu,” tegasnya. Sementara itu, perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Bangkalan masih bertahan di level 3.

Hal itu disebabkan oleh capaian vaksinasi yang masih rendah. Maka, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan memaksimalkan vaksinasi di lokasi wisata agar bisa menambah antusiasme masyarakat. “Vaksin yang kami sediakan tidak terbatas. Asal ada sasaran berapapun kami siapkan. Sebab Bangkalan masih di level 3 sampai sekarang,” tandasnya. (bkl/her)

Koordinator P2G tegaskan Pengumuman Seleksi PPPK, Khususnya Guru Honorer K2 akan Lolos Semua

PENDIDIKAN·October 8, 2021October 10, 2021

Nusantara7.com – Setelah mengalami penundaan, dipastikan pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer berlangsung pada Jumat (8/10) besok. Hal ini pun tentunya akan menjadi hadiah bagi para guru honorer di tengah pandemi.

“Kami menunggu hasil pengumuman seleksi PPPK yang sudah beberapa kali diundur. Kabarnya akan diumumkan guru-guru yang lulus pada Jumat,” jelas Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim kepada wartawan dikutip, Kamis (7/10).

Untuk diketahui, penundaan ini juga didasari oleh pertimbangan dalam mengakomodir aspirasi berbagai pihak untuk memberikan keadilan kepada para guru honorer, seperti afirmasi nila. Khususnya guru honorer yang mengabdi lama.

“Pemerintah betul-betul memperlihatkan keberpihakannya kepada para guru khususnya guru honorer yang tengah mengikuti seleksi PPPK. Kami harapkan afirmasi tambahan terhadap guru-guru honorer berdasarkan lama mengabdi mereka,” tutur dia.

Adapun, diperkirakan angka guru yang lolos PPPK pun akan bertambah, di mana sebelumnya diumumkan ada 97 ribu yang dipastikan lolos. Pasalnya, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK juga menurunkan passing grade, sehingga jumlah guru honorer yang lulus PPPK ini tentu meningkat.

“Khususnya guru-guru honorer K2 yang sudah mengabdi sejak 2005 diluluskan semua toh mereka sudah seleksi, jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Dari BKN jumlahnya 121.954,” tutur Satriwan.

“Kami meminta negara memberi kado hadiah istimewa kepada guru honorer khususnya guru honorer K2, peserta seleksi K2 diloloskan semuanya,” tandasnya.

(jwp)

Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Salurkan 3,6 Juta Bantuan Paket Data Internet untuk PJJ

PENDIDIKAN·October 8, 2021October 10, 2021

Nusantara7.com – Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih diberlakukan meski pemerintah sudah mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM). Kementerian Agama (Kemenag) pun kembali menyalurkan bantuan paket data internet untuk mendukung PJJ.

Bantuan paket data internet tersebut berasal dari Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Karena itu, penerimanya khusus yang ada di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag saja. Total ada 3,6 juta nomor atau penerima yang mendapatkan suntikan bantuan kuota internet pada penyaluran gelombang ketiga ini.

Merujuk penyaluran di gelombang kedua, setiap jenjang pendidikan mendapatkan besaran kuota berbeda-beda. Jenjang raudhatul athfal (RA/PAUD) menerima sebesar 7 GB. Kemudian, siswa MI, MTs, dan MA sebesar 10 GB. Sedangkan bagi guru ditetapkan 12 GB. Untuk mahasiswa dan dosen ditetapkan sebesar 15 GB. Kuota itu aktif 30 hari sejak diinjeksikan ke nomor sasaran.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, bantuan paket data internet itu bagian dari upaya pemerintah mendukung pelaksanaan PJJ selama pandemi. ’’Alhamdulillah, untuk tahap ketiga ini telah disalurkan 3,6 juta bantuan paket data internet ke lembaga pendidikan binaan Kemenag,’’ katanya kemarin.

Pemberian paket data internet, terang Yaqut, juga bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Jumlah penerima bantuan paket data internet Kemenag untuk tahap ketiga ini lebih sedikit daripada tahap kedua yang mencapai 4,6 juta sasaran. Sebelumnya penerima bantuan kuota internet Kemenag tahap pertama ditetapkan sebanyak 3,8 juta penerima.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran makin besar. ’’Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran pendidik atau guru,’’ tuturnya.

(jwp)

Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek Sebut Pendidikan Karakter Tak Hanya di Sekolah

PENDIDIKAN·October 8, 2021October 10, 2021

Nusantara7.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menekankan pendidikan karakter masih terus digencarkan saat ini. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemendikbudristek Suhartono Arham mengatakan, pembentukan karakter peserta didik tidak hanya di sekolah.

Suhartono mengatakan, perwujudan pendidikan karakter tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 20/2018. ’’Di mana pembentukan karakter dapat dibentuk tidak hanya berasal dari lingkungan sekolah saja,’’ katanya dalam lomba menggambar bertajuk Colour4Life yang digelar Faber-Castell pada Kamis (7/10).

Dia mengatakan, perlombaan menggambar seperti ini merupakan salah satu upaya membentuk karakter siswa di luar lingkungan sekolah. Suhartono mengatakan, seni juga menjadi salah satu cara untuk membentuk pendidikan karakter seseorang.

’’Karena seni adalah perwujudan dari cipta, rasa, karya, dan semangat kreatifitas dari nilai-nilai humanistik,’’ jelasnya. Selain itu seni juga menjadi jembatan penghubung keragaman suku bangsa, ras, agama, budaya, serta bahasa. Dia berharap ajang perlombaan seni menggambar seperti ini menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu pegiat sosial dan pendidikan Jovial Da Lopez menilai seni gambar harus memiliki tujuan. Sama seperti yang dilakukan pada seni peran. Menurut dia melalui karya seni, seseorang bisa menggambarkan dan menyatakan pesan dan semangat positif. ’’Kecintaan atas Indonesia juga dapat disampaikan dalam banyak bentuk. Dan anak muda harus menjadi pembawa pesan itu,’’ tuturnya.

Dua pelajar dari Jawa Timur menjadi pemenang tingkat nasional lomba menggambar itu. keduanya adalah Sagita Effendi dari Tuban. Dia membawakan karya berjudul Bumi Ronggolawe. Kemudian M. Rusyid Afandi dari Madura dengan karya berjudul Madura Costume Creation. Product Manager Faber-Castell International Indonesia Vincentia Novianty mengatakan tidak kurang ada 1.216 peserta mengikuti lomba itu.

(jwp)

Nadiem Makarim Rancang Insentif untuk Guru di Daerah 3T (Terdepan, Terkecil, Tertinggal)

PENDIDIKAN·October 8, 2021October 10, 2021

Nusantara7.com – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merancang insentif untuk guru yang ditempatkan di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) agar mereka lebih semangat mengajar.

“Itu yang sedang kami coba rancang apa saja insentif yang bisa dilakukan agar guru jauh lebih semangat,” kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di sela meninjau pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Negeri Dasan Baru, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (7/10).

Pria yang akrab disapa Mas Menteri itu mengatakan salah satu yang dilakukan untuk memotivasi semangat guru daerah 3T adalah memberikan tunjangan daerah khusus. Itu adalah salah satu program yang terus berjalan.

“Itu tunjangan yang signifikan untuk daerah-daerah khusus, tapi kita akan melihat ke depannya apalagi yang bisa kita lakukan agar guru-guru dan kepala sekolah mau pindah ke daerah-daerah yang membutuhkan guru,” ujarnya.

Selain merancang insentif, kata Mas Menteri, pihaknya juga membuka formasi guru penempatan daerah 3T. Menurut dia, ada perbedaan jumlah orang yang mau mengajar dengan jumlah kebutuhan guru di daerah 3T. “Kita tidak bisa memaksa guru mau lokasi di mana, tapi ada perbedaan jumlah orang yang mau di situ dengan jumlah kebutuhan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan juga mengakui masih kekurangan guru SMA dan SMK di daerah 3T. Untuk itu, pihaknya akan menyebar para guru P3K secara merata ke daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan.

(jwp)

Pemulihan Ekonomi Nasional di Bangkalan Difokuskan Untuk UMKM

LENSA MADURA·October 7, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerinah Kabupaten Bangkalan akan memfokuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada pengembangan UMKM. Direncanakan bentuk realisasinya yakni berupa pelatihan dan bantuan modal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Taufan Zairinsjah menyampaikan PEN tahun ini merupakan satu kesatuan dengan penanganan Covid-19, yakni, berupa pemulihan ekonomi daerah. Sehingga tidak menganggarkan secara khusus. Sebab perubahan anggaran keuangan (PAK) sudah ditetapkan. Untuk itu, anggaran untuk pemulihan ekonomi Kabupaten akan diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen.

“Kalau yang khusus anggaran PEN tidak ada, itu pusat yang punya. Kalau pemulihan ekonomi kabupaten kami serahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Taufan mengatakan, saat ini pemulihan ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan dikhususkan untuk pengembangan UMKM. Taufan berharap anggaran dari pemerintah pusat tidak dikurangi agar pemulihan ekonomi bisa berjalan maksimal. Sebab untuk skema pemulihan ekonomi tahun 2022 nanti, akan diambilkan dari DAU.

“Yang jelas tahun 2022 kami ada anggaran dari pusat di DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19. Kami sudah siapkan itu, juga untuk pemulihan ekonomi. Yang jelas tahun depan baru bisa kami alokasikan khusus PEN,” jelasnya.

Saat ini, jumlah UMKM di Bangkalan sekitar 22.500 usaha. Selain pemulihan ekonomi pada bidang UMKM, juga akan mengembangkan geliat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan tersebut berupa penataan kembali untuk mendorong pemulihan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga desa. (yus/igo)

Ra Latif Perjuangkan Infrastruktur Bangkalan ke Kemenhub lalu ke Kementerian PUPR

LENSA MADURA·October 7, 2021October 19, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron terus berjuang untuk kemajuan daerah. Setelah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bupati bersama jajaran menuju Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemarin (6/10). Kedatangan bupati untuk memperjuangkan pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan.

Pada kesempatan itu, Bupati Ra Latif didampingi Sekkab Moch. Taufan Zairinsjah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Eko Setiawan. Mereka disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan Ra Latif kepada Sekjen Kementerian PUPR. Di antaranya, pengelolaan Taneyan Lanjang dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tangkel. Dua aset itu dulu dibangun oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Kemudian, mantan wakil ketua DPRD Bangkalan tersebut juga meminta Kementerian PUPR untuk mendukung rencana pembangunan jalan lintas selatan. Jalan itu akan menghubungkan Kecamatan Labang, Bangkalan dengan Kecamatan Sreseh, Sampang.

”Kami juga memaparkan mengenai penanganan Sungai Blega dan abrasi pesisir utara dan selatan wilayah Bangkalan,” kata Ra Latif.

Dari pertemuan itu, sambung dia, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah berharap pengelolaan Taneyan Lanjang di rest area Suramadu itu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah di empat kabupaten di Madura. Yakni Pemkab Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. ”Karena di Taneyan Lanjang ada bangunan yang menggambarkan empat kabupaten di Madura,” imbuhnya.

Sementara untuk SPAM Tangkel masih akan dilakukan kajian pemanfaatan beserta operasionalnya. Jalan lintas selatan juga akan dikaji karena program strategis itu masuk di Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019.

”Kalau terkait penanganan Sungai Blega dan abrasi kawasan pesisir, Sekjen Kementerian PUPR akan mengoordinasikan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur. Karena itu kewenangan provinsi dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII,” sambungnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein mengatakan, kunjungan bupati dalam rangka memastikan kelangsungan pengelolaan aset di Bangkalan. Bupati ingin memperjuangkan peningkatan infrastruktur yang akan menjadi penunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat. rama

Said Iqbal dilantik sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021-2026

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal resmi menjabat sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021—2026 setelah pelantikannya pada Kongres Nasional IV Partai Buruh di Jakarta, Selasa.

Pelantikan Said Iqbal bersama pengurus pusat Partai Buruh berlangsung singkat setelah menerima surat keputusan/mandat dari ketua umum partai yang lama, Sony Pudjisasono.

Usai menerima mandat itu, pimpinan Sidang Kongres Nasional Partai Buruh Mirah Sumirat melantik Said Iqbal bersama jajaran pengurus pusat lainnya, yaitu Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli.

Bendahara Umum Luthano Budyanto, Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Sonny Pudjisasono, Ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansyah, dan Ketua Mahkamah Partai Riden Hatam Azis, turut dilantik oleh pimpinan sidang dalam kongres nasional itu.

Said Iqbal, pada jumpa pers yang berlangsung di lokasi kongres, turut menerangkan struktur kepengurusan Partai Buruh.

Ia menyebutkan Badan Pendiri atau Majelis Rakyat Partai Buruh terdiri atas 11 organisasi, yakni partai buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Selain itu, Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi, dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R).

Badan pendiri lainnya, yaitu Forum Guru Honorer Tenaga Honorer dan Guru Swasta (FPTHSI) serta Gerakan Perempuan Indonesia.

“Partai Buruh bukan partai dinasti. Pemiliknya bukan Sony atau Iqbal,” kata Said Iqbal saat jumpa pers.

Nantinya, Said Iqbal lanjut menjelaskan bahwa Majelis Rakyat sebagai Badan Pendiri itu yang dapat mengajukan penyelenggaraan kongres dan kongres luar biasa.

Kongres, kata Said Iqbal, memberi mandat kepada Komite Eksekutif (Exco) yang kepengurusannya berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke komisariat di tingkat kelurahan dan RT/RW.

Di samping Komite Eksekutif, ada Majelis Nasional yang terdiri atas Dewan Auditor, Dewan Kebijakan Pembangunan Nasional, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan Dewan Pembina.

Struktur lainnya yang sejajar dengan Majelis Nasional dan Komite Eksekutif adalah Mahkamah Partai.

Mahkamah Partai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, akan mengurusi perselisihan internal partai.

(ant)

Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Dilaporkan Terkait Dana Banpol

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya memasuki proses penyelidikan. Para terlapor dan pelapor Dino Wijaya telah dipanggil ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim).

Sebelumnya, terlapor Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng dan pengurus lainnya sempat meminta penundaan sekitar dua pekan saat dipanggil. Namun DPD PSI Surabaya akan dilaporkan kembali oleh kadernya sendiri Dino Wijaya. Kali ini, laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan politik (banpol).

“Kami juga akan melapor ada dugaan korupsi sesuai dengan arahan pihak kepolisian Makanya dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan ke Tipikor (tindak pidana korupsi) Polda Jatim juga,” ujar Feldo Keppy, pengacara Dino Wijaya kepada wartawan, Selasa (5/10).

“Pelapornya masih sama Pak Dino, klien kami yang sekarang masih kader PSI menjabat Ketua DPC PSI Sambikerep, tetapi dapat ancaman untuk dipecat,” sambungnya.

Menurut Feldo, dugaan kasus korupsi yang dimaksud adalah pencairan dana banpol. Ia menyebut dugaan korupsi itu masih satu rangkaian dengan pemalsuan tanda tangan yang sudah dilaporkan.

“Terkait banpol. Diduga ada korupsinya dalam pencairan dan penggunaan oleh DPD PSI Surabaya. Masih satu rangkaian di kasus pemalsuan tanda tangan. Kan di kasus itu ada titik terang yang ada dugaan korupsi pencairan dana banpol. Jadi kalau berapa yang dikorupsi kami tidak tahu,” tambahnya.

Kasus pelaporan PSI Surabaya oleh kadernya sendiri ini mendapat perhatian advokat di Surabaya.

“Ada banyak advokat yang segera bergabung untuk menjadi kuasa hukum klien kami, tentu dengan senang hati kami membuka pintu,” tutup Feldo.

Dikonfirmasi terkait rencana laporan dugaan korupsi ini, Ketua PSI Kota Surabaya Yusuf Lakaseng enggan memberikan komentar.

“Saya tidak ada komentar apapun ya,” tegasnya, seperti dikutip Selasa (5/10).

Sebelumnya, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya dilaporkan kadernya sendiri ke Polda Jatim. PSI Surabaya diduga telah memalsukan tanda tangan kadernya bernama Dino Wijaya demi mencairkan bantuan dana.

Menurut Feldo, DPD PSI Surabaya dilaporkan karena diduga memalsukan tanda tangan daftar kliennya. Pemalsuan itu terkait dengan agenda pendidikan partai untuk mencairkan dana bantuan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kota Surabaya. (jwp)

BUMD Pemkot Surabaya Kucurkan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM melalui program PUSPITA

EKONOMI BINIS·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 ini. Komitmen ini diwujudkan melalui produk PUSPITA yang dikeluarkan salah satu BUMD pemkot, yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, di samping upaya penanggulangan Covid-19, fokus utama pemkot saat ini adalah bagaimana menggerakkan dan meningkatkan perekonomian UMKM.

“Fokus saat ini adalah bagaimana meningkatkan dan menggerakkan ekonomi umat, serta meningkatkan taraf hidup warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Eri menyatakan dukungannya kepada BPR Surya Artha Utama yang berinovasi menggerakkan perekonomian UMKM Surabaya. Namun demikian, ia juga menginginkan adanya pendampingan terhadap setiap pelaku UMKM tersebut.

“Kalau sudah ada pinjaman, teman-teman UMKM harus didampingi terus. Posisinya jangan sampai dia (pelaku UMKM) jadi lemah, jatuh. Kita harus menguati,” ujarnya.

Eri menilai, apabila ada UMKM Surabaya yang memanfatkaan program PUSPITA, artinya mereka mempunyai semangat untuk berubah. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pendapatan mereka harus lebih meningkat.

“Kalau dia (sebelum pinjam) untung Rp200 ribu, maka kalau sudah pinjam untungnya harus Rp300 ribu atau Rp 400 ribu. Jangan sampai, kalau ada pinjaman tapi tidak ada peningkatan pendapatan,” terangnya.

Karenanya, ia juga menginstruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Jangan sampai, pendapatan mereka justru merugi, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan.

“Nanti kita dampingi terus. Kita pantau berapa pendapatannya, perkembangannya. Kita support alat-alatnya juga. Dan mereka bisa pinjam dana untuk beli bahan-bahannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama, Renny Wulandari menjelaskan, bahwa sebagai salah satu BUMD milik pemkot, pihaknya juga berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami optimalkan di masa pandemi ini untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Jadi, kami mengeluarkan produk PUSPITA. Yakni, Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Yang mana, bunganya ringan, setahun hanya 3 persen,” kata Renny.

Renny menjelaskan, bahwa program ini fokus utamanya adalah untuk membantu UMKM Surabaya. Bahkan, program yang telah dilaunching pada 31 Mei 2021 hingga sekarang, sudah membiayai pinjaman kepada 419 pelaku UMKM Surabaya. “Sejak dilaunching sampai bulan Agustus 2021, kami sudah membiayai 419 UMKM yang tersebar di Surabaya. Nilainya, lebih dari Rp1 miliar,” ungkap dia.

Pihaknya menyatakan, bakal terus memprioritaskan program PUSPITA agar dapat menyasar kepada para pelaku UMKM Surabaya. Hal ini sebagaimana instruksi Wali Kota Eri Cahyadi yang menginginkan adanya program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM.

“Kami upayakan terus sesuai arahan Pak Wali Kota sampai dengan 2022. Kami harapkan UMKM bisa eksis, bangkit lagi dari dampak pandemi,” katanya.

Upaya menggerakkan perekonomian UMKM yang dilakukan BPR Surya Artha Utama, rupanya diganjar penghargaan berupa Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards 2021. Tak hanya itu, penghargaan ini juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Kami juga mendapat kan award, penghargaan salah satu BUMD yang terbaik. Dan Pak Wali Kota sebagai pembina BUMD juga mendapat award itu,” ungkap dia.

Khusus pada program PUSPITA, Renny menerangkan, bahwa BPR Surya Artha Utama telah menyiapkan total pinjaman Rp2 miliar. Hingga saat ini, ada sekitar 419 UMKM yang telah memanfaatkan program tersebut dan ditargetkan dapat terserap seluruhnya hingga akhir tahun 2021.

“Kami ada dana yang bisa diserahkan ke PUSPITA ini sebesar Rp2 miliar. Sekarang terserap Rp1 miliar lebih. Jadi, kami bergerak terus, dan kami optimis sampai akhir tahun capai target (Rp2 miliar),” tandasnya. [brj]