Nusantara7 – Tuban, 29 November 2025  — Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (28/11), menjadi panggung penting bukan hanya bagi guru, tetapi juga bagi masa depan pendidikan Indonesia. Dalam pidato kenegaraan yang mendapatkan standing ovation dari ribuan peserta, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan 300 ribu Jembatan Siswa—sebuah kebijakan raksasa yang mengusung semangat pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa.

Program pembangunan Jembatan Siswa bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah pesan politik yang kuat: bahwa negara hadir hingga titik paling jauh di Nusantara. Selama bertahun-tahun, persoalan akses pendidikan di pelosok sering terabaikan. Anak-anak harus menyeberangi sungai tanpa jembatan, berjalan di tepi jurang, atau menempuh perjalanan berbahaya hanya untuk mencapai sekolah.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan yang merata adalah fondasi negara kuat.
“Tidak ada bangsa besar tanpa akses pendidikan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Kita harus memastikan setiap anak Indonesia bisa menuju sekolah dengan aman. Itu tugas negara, dan negara akan hadir,” tegas Prabowo dalam sambutannya yang disambut riuh tepuk tangan.

Penggunaan istilah Satgas menunjukkan keseriusan. Pemerintah tidak sekadar menggelontorkan anggaran, tetapi membangun struktur kerja cepat yang menghubungkan kementerian, pemerintah daerah, dan unsur TNI untuk memastikan pembangunan jembatan berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Pengamat pendidikan dan politik menilai program ini sebagai langkah politik populis yang konstruktif. Prabowo tengah mempertegas identitas pemerintahannya sebagai pemerintahan yang bekerja untuk rakyat kecil, terutama mereka yang hidup di wilayah paling tertinggal.
Kebijakan ini bisa menjadi ikon baru, mirip dengan program Nawacita era pemerintahan sebelumnya, tetapi dengan fokus berbeda: infrastruktur untuk siswa, bukan sekadar jalan raya dan jembatan besar.

Dengan 300 ribu jembatan yang direncanakan, pemerintah menargetkan perubahan drastis dalam Angka partisipasi sekolah daerah terpencil, Keselamatan siswa, Mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, dan Pertumbuhan ekonomi lokal yang terhubung dengan akses pendidikan. Program ini juga diprediksi menjadi mesin penggerak dukungan politik dari masyarakat akar rumput, terutama di daerah-daerah pedesaan dan kepulauan.

Ketua Angkatan Muda Kabah (AMK) Kabupaten Tuban, Moch. Saad Muhyiddin, S.Sos, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Menurutnya, program Jembatan Siswa bukan hanya solusi pembangunan, tetapi simbol keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

“Presiden Prabowo telah memperlihatkan politik keberpihakan yang nyata. Dengan membangun 300 ribu Jembatan Siswa, beliau sedang membangun harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia. Ini langkah visioner yang akan dikenang sebagai tonggak besar pemerataan pendidikan,” ujar Saad.

Lebih jauh, Saad menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan nilai perjuangan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai induk AMK, yang sejak dahulu konsisten mendorong keadilan sosial dan pendidikan bagi rakyat kecil.

Ia menyatakan bahwa AMK Tuban siap mendukung implementasi program tersebut, sekaligus mengajak masyarakat turut mengawal agar pembangunan benar-benar tepat sasaran.

Pembangunan jembatan bukan sekadar pekerjaan fisik—ia adalah upaya mempertemukan anak-anak Indonesia dengan masa depan mereka. Negara yang ingin kuat tidak boleh membiarkan anak-anaknya bertarung dengan arus sungai demi menuntut ilmu.

Secara politik, kebijakan ini menambah daftar panjang langkah-langkah populis Presiden Prabowo yang memiliki dampak nyata. Jika program ini berhasil, ia akan menjadi legacy besar—bahkan mungkin lebih dikenang daripada berbagai kebijakan ekonomi.

Dari perspektif editorial, keberanian pemerintah mengalokasikan perhatian sebesar ini pada akses pendidikan patut diapresiasi. Namun, publik juga harus mengawal agar pembangunan tidak menjadi proyek seremonial, tidak terjadi ketimpangan wilayah, kualitas jembatan terjamin, dan keberlanjutan pemeliharaan dipastikan.
Jika semua itu dipenuhi, maka Jembatan Siswa akan menjadi lompatan sejarah yang menghubungkan Indonesia dari pinggiran menuju pusat kemajuan.

Pidato Prabowo di Puncak Hari Guru Nasional bukan sekadar sambutan seremonial, tetapi deklarasi politik pembangunan. Jembatan Siswa adalah wujud konkret bahwa pemerintahan hari ini ingin memastikan pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa, melainkan hak universal yang dijamin negara.

Dan bagi daerah seperti Tuban, apresiasi tokoh muda seperti Saad Muhyiddin menunjukkan bahwa kebijakan ini mendapat sambutan positif di akar rumput. Indonesia kini menunggu bagaimana gagasan besar ini diwujudkan menjadi kenyataan di lapangan. KH