Kusnul Khotimah – Page 14

Kasus gugatan pembubaran PT SGP didalami KPK di PN Surabaya

HUKUM DAN KRIMINAL·February 10, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mengenai awal mula pengajuan permohonan gugatan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa tiga saksi untuk tersangka Hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat (IIH) dan kawan-kawan di Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu (9/2) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengetahuan saksi tentang awal mula diajukannya permohonan gugatan pembubaran PT SGP di PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Tiga saksi, yaitu Mohammad Sofyanto dari pihak swasta, Yudi Her Oktaviano selaku pegawai negeri sipil (PNS), dan Achmad Prihantoyo selaku wiraswasta.

KPK telah menetapkan Itong bersama Panitera Pengganti pada PN Surabaya nonaktif Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima. Sementara tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT SGP Hendro Kasiono (HK).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT SGP.

Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah Hendro di mana diduga ada kesepakatan antara Hendro dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat
putusan Mahkamah Agung.

Sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp1,3 miliar itu, Hendro menemui Hamdan dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Hendro.

Untuk memastikan proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan dengan menggunakan istilah “upeti” untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.

KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamadan diduga selalu dilaporkan oleh Hamdan kepada Itong. KPK menyebut putusan yang diinginkan oleh Hendro diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.

Hamdan lalu menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong. Itong pun menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Pada 19 Januari 2022, uang lalu diserahkan oleh Hendro kepada Hamdan sejumlah Rp140 juta yang diperuntukkan bagi Itong.

KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

Tersangka Itong dan Hamdan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal asal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara tersangka Hendro sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (atr)

Survei KPAI : 25 Persen Orang Tua Peserta Didik Usul Hentikan PTM

PENDIDIKAN·February 9, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaksanakan survei singkat persepsi orangtua terkait dengan pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah melonjaknya kasus Omicron di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Survei singkat ini diikuti oleh 1.209 partisipan.

Responden yang menyetujui kebijakan PTM 100 persen berjumlah 61 persen, sedangkan yang tidak menyetujui kebijakan tersebut berjumlah 39 persen. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun menggarisbawahi pernyataan tidak setuju PTM 100 persen tersebut.

Ada sejumlah masukan dari responden kepada pemerintah daerah seiring meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, terutama Omicron, yaitu menghentikan sementara PTM hingga 14 hari usai liburan Idul fitri sebanyak 4 persen dan hentikan sementara PTM sampai Maret 2022 sebanyak 11 persen.

Terdapat masukan juga untuk menghentikan sementara PTM sampai tahun ajaran baru Juli 2022 dengan 10 persen dan kembali ke PTM dengan kapasitas 50 persen sebanyak 25 persen. Tetap PTM 100 persen asalkan patuh protokol kesehatan dan anak langsung pulang ke rumah sebanyak 47 persen dan jawaban lainnya 4 persen.

“Usulan para orang tua dalam survei ini tetaplah mendukung pelaksanaan PTM, hanya saja mereka ingin kapasitasnya dikurangi menjadi 50 persen saja, mengingat sulitnya jaga jarak saat proses pembelajaran di dalam kelas dan dalam ruangan tertutup selama beberapa jam, ini beresiko tinggi penularan. Bahkan ada 25 persen orangtua yang ingin PTM dihentikan dahulu,” ujar dia, Selasa (8/2).

Retno menambahkan, usulan PTM dihentikan dahulu ini diangka yang cukup besar, yaitu 25 persen orang tua peserta didik, meskipun dihentikannya sampai kapan berbeda-beda. Ada orangtua yang mengusulkan hingga usai 14 hari libur Idul Fitri sebesar 4 persen, sampai Maret 2022 dengan 11 persen dan sampai tahun ajaran baru sebanyak 10 persen.

“Suara orangtua yang meminta PTM dihentikan terlebih dahulu karena Indonesia memasuki gelombang ketiga dan angka kasus Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sangat amat patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutur dia.

“Atas dasar konvensi Hak Anak, di masa pandemic Negara harus mengutamakan keselamatan anak diatas segalnya. Hak hidup nomor 1, hak sehat nomor 2 dan hak pendidikan di nomor 3, urutannya seharusnya demikian,” pungkas Retno. (jps)

PTPN X bersama PT Petrokimia Gresik targetkan salurkan 15.693 ton pupuk program makmur

EKONOMI BINIS·February 9, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menargetkan penyaluran 15.693 ton pupuk Program Makmur bersama PT Petrokimia Gresik pada 2022, dan diharapkan bisa dirasakan sebanyak 2.417 orang petani tebu binaan PTPN X.

Direktur PTPN X, Tuhu Bangun dalam siaran persnya di Surabaya, Rabu mengatakan, target itu diperuntukkan bagi 23.500 hektare (ha) lahan tebu yang tersebar di Jawa Timur.

Rencananya, kata Tuhu, pemenuhan pupuk bagi petani itu akan direalisasikan mulai April-Mei 2022, dan ditujukan untuk petani binaan di Pabrik Gula (PG) Kremboong Sidoarjo, PG Gempolkrep Mojokerto, PG Tjoekir Jombang, PG Meritjan Kediri, PG Pesantren Baru Kediri, dan PG Modjopanggoong Kediri.

“Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi mitra strategisnya, khususnya petani. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan pendampingan intensif terkait pemenuhan kebutuhan sarana produksi melalui Program Makmur bersama PT Petrokmia Gresik sejak 2021,” kata Tuhu.

Pada 2021, PTPN X juga telah memenuhi kebutuhan pupuk untuk 1.475 orang petani tebu dengan jumlah total 3.554,37 ton.

Tuhu menjelaskan, program ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas tebu dengan pendampingan intensif kepada petani melalui budi daya tanaman dengan memberikan pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian melalui skema kemitraan.

PTPN X, kata Tuhu, akan selalu berupaya melakukan evaluasi atas realisasi Program Makmur untuk perbaikan dan implementasi tahun berikutnya.

“Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sinergi dengan lembaga keuangan, demplot pemupukan, direct distribution, dan kestabilan harga,” katanya.

Ia berharap, perbaikan yang dilakukan mampu mendukung kegiatan budi daya petani yang berdampak pada ketepatan pemupukan dan peningkatan produktivitas secara signifikan.

Sehingga PTPN X dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di sektor gula nasional. (atr)

Polisi pastikan penyelidikan kasus Reza Fahd terus berjalan

HUKUM DAN KRIMINAL·February 9, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Malang – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota memastikan penyelidikan kasus wisatawan mengaku terpapar virus Corona namun tetap melakukan aktivitas wisata di Kota Malang, Jawa Timur, terus berjalan.

Kapolresta Malang Kota Kombes Polisi Budi Hermanto di Kota Malang, Rabu, mengatakan bahwa proses hukum terhadap pemilik akun Facebook Reza Fahd Adrian tetap berjalan meskipun yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi dalam akun Instagram miliknya @luckyreza.

“Intinya, kami sudah memanggil. Artinya, meskipun dia unggah klarifikasi sekalipun, penyidik tetap menunggu kehadiran yang bersangkutan untuk diambil keterangan,” kata Budi.

Budi menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan oleh jajaran Polresta Malang Kota kepada pemilik akun Facebook Reza Fahd Adrian untuk bertanggung jawab berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurutnya, surat panggilan yang dikeluarkan oleh Polresta Malang Kota tersebut sudah diterima oleh pemilik akun Facebook Reza Fahd Adrian. Saat ini, yang bersangkutan sedang mengatur jadwal untuk memenuhi panggilan para penyidik.

“Surat panggilan sudah di terima oleh yang bersangkutan. Saat ini sedang mengatur jadwal untuk memenuhi panggilan penyidik,” ujarnya.

Ia meminta kepada pemilik akun Facebook Reza Fahd Adrian untuk bisa mematuhi proses hukum, dan segera datang ke Polresta Malang Kota untuk memberikan klarifikasi atas unggahan yang menjadi perhatian masyarakat itu.

Sebagai informasi, akun Facebook Reza Fahd Adrian pada 27 Januari 2022, menyatakan bahwa dirinya batal untuk berlibur ke Bali karena dinyatakan terpapar COVID-19 usai menjalani tes usap pada saat akan melakukan penyeberangan ke wilayah Bali.

Setelah hasil tes usap dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, pemilik akun tersebut kemudian tidak melakukan langkah penanganan berupa isolasi mandiri, melainkan memilih untuk berwisata di wilayah Kota Malang dan Kota Batu di Jawa Timur.

Dalam unggahan tersebut, pemilik akun Reza Fahd Adrian menyertakan foto pada saat berada di salah satu toko ritel modern yang ada di wilayah Kota Malang. Pada saat berada di salah satu toko ritel modern itu, ia mengaku masih terkonfirmasi terpapar virus Corona.

Akibat unggahan yang kemudian viral di media sosial dan berdampak kepada salah satu toko ritel modern yang ada di Kota Malang, pemilik akun Facebook Reza Fahd Adrian telah memberikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui media sosial pada 8 Februari 2022.

Dalam unggahan pada akun Instagram @luckyreza itu, juga disertakan sejumlah surat keterangan negatif COVID-19. Pemilik akun tersebut juga menjelaskan terkait kronologi ia beserta keluarganya berwisata ke Kota Malang dan Kota Batu meski positif COVID-19.

Akibat unggahan yang kemudian viral di media sosial tersebut, Pemerintah Kota Malang telah melakukan tracing atau pelacakan penyebaran virus Corona pada salah satu toko ritel modern yang dikunjungi oleh pemilik akun Facebook Reza Fahd Adrian tersebut.

Di toko ritel modern tersebut, ada sebanyak 30 orang karyawan yang menjalani tes usap antigen. Dari total 30 orang karyawan yang menjalani tes usap antigen tersebut, satu orang dinyatakan positif COVID-19.

Akibat adanya satu orang yang terpapar virus Corona hasil dari pelacakan tersebut, toko ritel modern yang ada di Jalan Semeru, Kecamatan Klojen, Kota Malang itu harus ditutup sementara selama kurang lebih 14 hari. (atr)

Khofifah : Harapkan penanganan COVID-19 dan perputaran ekonomi seimbang

EKONOMI BINIS·February 8, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Kota Batu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk terus menyeimbangkan langkah penanganan pandemi penyakit akibat penyebaran virus corona dan keberlangsungan perputaran ekonomi di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kota Batu, Selasa, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeinginan agar upaya penanganan COVID-19 bisa sejalan dengan perekonomian yang saat ini baru mulai menggeliat.

“Kita ingin antara ekonomi dan perlindungan kesehatan masyarakat itu beriringan,” kata Khofifah usai memimpin Rapat Penanganan COVID-19 se-Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan dalam upaya untuk menyeimbangkan upaya penanganan COVID-19 dengan memutar roda perekonomian di wilayah Jawa Timur tersebut, salah satu kunci yang harus diterapkan adalah dengan memperkuat penerapan aplikasi PeduliLIndungi.

Menurutnya, penerapan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat seperti perkantoran, tempat wisata, hotel, restoran termasuk sejumlah sektor bisnis perlu kembali ditingkatkan. Selain itu, pihak pengelola juga diminta untuk menyiapkan petugas yang mengawasi penggunaan aplikasi tersebut.

“Maka di berbagai area bisnis, wisata, hotel, restoran dan perkantoran, industri tolong semuanya menugaskan orang yang bisa dipercaya mengawasi PeduliLindungi di masing-masing titik,” ujarnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan termasuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi, jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur juga telah meluncurkan Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan (Pamor Keris).

“Dari Polda Jawa Timur sudah meluncurkan Pamor Keris pada Januari 2022, patroli bermotor dari tim Polda dan Kodam tentu akan bisa memberikan penguatan dari disiplin penggunaan PeduliLindungi dan protokol kesehatan,” katanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur mengalami lonjakan cukup tinggi. Tercatat, hingga 7 Februari 2022 ada sebanyak 6.052 kasus aktif yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah kasus aktif tertinggi tercatat ada di wilayah Kota Surabaya dengan 1.426 kasus, diikuti Kabupaten Sidoarjo sebanyak 990 kasus, Kota Malang 811 kasus, Kabupaten Gresik 508 kasus dan Kabupaten Malang 474 kasus konfirmasi positif COVID-19.

Secara keseluruhan, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 412.987 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total kasus konfirmasi itu, sebanyak 377.138 orang dilaporkan telah sembuh dan 29.797 orang meninggal dunia. (atr)

Polda Jatim dapat penghargaan dari FBI, Ungkap kasus situs palsu bansos AS

HUKUM DAN KRIMINAL·February 8, 2022February 11, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – Polda Jawa Timur mendapat penghargaan atau Letter Of Appresiation (LOA) dari Federal Bureau of Investigation (FBI) karena berhasil mengungkap kasus scam page atau situs palsu bantuan sosial COVID-19 Amerika Serikat.

Penghargaan diberikan Legal Attache FBI wilayah Indonesia dan Timor Leste, John Kim kepada Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo di Mapolda setempat, Selasa.

Legal Attache FBI wilayah Indonesia dan Timor Leste, John Kim mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kerja sama yang baik antara Polda Jatim dan FBI dalam pengungkapan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Jatim dan Ditreskrimsus Polda Jatim. Tim cyber di sini telah mengidentifikasi ancaman kejahatan tersebut,” ujarnya.

Jhon berharap kerja sama semacam ini akan terus terjalin dengan baik. Karena menurutnya, kejahatan cyber masih menjadi ancaman.

Sementara itu, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo juga mengucapkan terimakasih kepada FBI atas penghargaan tersebut.

Penghargaan itu, lanjut dia, adalah suatu pencapain yang dilakukan seluruh jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim.

“Reward ini menggambar bagaimana Ditreskrimsus dari Polda Jatim mampu melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Brigjen Slamet.

Menurutnya pengungkapan kasus kejahatan cyber tersebut bukan merupakan kerja yang asal-asalan. Namun ada anggota yang sudah terlatih.

“Tentunya ini menggambarkan bagaimana kita mempunyai kepolisian walaupun di Jawa Timur tetapi bisa mewakili kepolisian di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, dua orang warga negara Indonesia pembuat situs penerima bansos COVID-19 AS palsu ditangkap Ditreskrimsus Polda Jatim.

Tersangka telah membuat 14 situs palsu untuk mencairkan dana Pandemic Unemployment Assistance (PUA) atau dana bantuan sosial COVID-19 untuk pengangguran warga negara Amerika senilai 2.000 dolar AS setiap satu data orang, dan juga untuk dijual lagi seharga 100 dolar AS setiap satu data orang. (atr)

Erick Menteri BUMN: dorong PT Pertamina lewat pertashop guna bangun ekonomi rakyat

EKONOMI BINIS·February 7, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Madiun – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong pertumbuhan unit pengisian BBM kendaraan skala kecil atau Pertashop oleh PT Pertamina (Persero) untuk membangun perekonomian rakyat yang tangguh.

Dalam kegiatan sosialisasi program percepatan implementasi Pertashop kepada BUMDes/BUMDesma dan mitra strategis kementerian BUMN di wilayah regional Jawa Timur di Madiun, Minggu Erick Thohir mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 10 ribu unit Pertashop di seluruh Indonesia dalam tiga tahun ke depan dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 30 ribu orang.

“Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sendi termasuk ekonomi. Karena itu, kami dari BUMN terus melakukan program-program yang membangun ekonomi rakyat, salah satunya dengan pertashop ini. Kami targetkan ada 10 ribu dan saat ini sudah ada 4.600 unit Pertashop yang beroperasi,” ujarnya.

Melalui Pertashop, menteri menginginkan perekonomian masyarakat di daerah yang terpuruk akibat pandemi dapat bangkit dan pulih. Karena itu, kemitraan Pertashop dari Pertamina dikhususkan menyasar kepada BUMNDes, pesantren, dan pengusaha daerah yang diharapkan bisa naik.

“Tentu ini bukan hanya bagi-bagi. Program ini akan diawasi oleh perbankan. Ada BRI, BNI, dan bank syariah yang memantaunya. Harapannya usaha ini bisa berjalan profesional, dipastikan baik, dan bukan menjadi bisnis macet yang membebani,” katanya.

Selain mendorong perekonomian rakyat dan UMKM, ia mengatakan Pertashop juga menjadi wujud sinergi BUMN. Dimana, Pertamina telah menggandeng sejumlah BUMN, seperti PT INKA sebagai pembuat dispenser BBM dan toilet serta BRI sebagai penyedia modal pinjaman bagi mitra yang berminat membuka Pertashop.

Sisi lain, Pertashop juga akan mendorong pertumbuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mengurangi impor mengingat dispenser BBM yang digunakan merupakan produksi dalam negeri.

“BUMN terus mendorong agar program-program yang dilakukannya merupakan TKDN tinggi. Seperti pertashop Pertamina bersinergi dengan PT INKA ini TKDN sudah mencapai 80 persen,” katanya.

Seperti diketahui, Pertashop merupakan bagian dari program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) untuk mewujudkan energi berkeadilan. Dengan kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa/daerah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Erik Thohir juga menyerahkan sertifikat usaha Pertashop kepada sejumlah BUMDes, pesantren, dan pengusaha daerah yang menjadi mitra Pertamina.(atr)

Dalam Pelaksanaan PTM, Pemda Harus Berani Ambil Langkah Tegas

PENDIDIKAN·February 6, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Pemerintah telah memberikan arahan untuk wilayah PPKM level 2 menjalankan opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen. Hal ini dilakukan setelah adanya peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Mengenai itu, Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Andreas Tambah menilai bahwa pemerintah daerah (pemda) lamban mengambil tindakan perihal kondisi Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, seharusnya pemda dapat lebih berani mengambil tindakan.

“Sebetulnya ini tergantung kepala daerah, keberanian kepala daerah dan kepala dinas, karena di SOP itu sudah jelas dikatakan bahwa apabila situasi di suatu daerah mengalami lonjakan atau terpapar Covid-19, itu harus dihentikan,” ujar dia, Minggu (6/2).

“Kalau di SOP sudah menyatakan seperti itu, kenapa harus menunggu instruksi pemerintah pusat,” sambungnya.

Sebab, jika menunggu-nunggu maka akan semakin banyak mengorbankan warga pendidikan. Apalagi pemerintah daerah lah yang memiliki kewenangan dalam memastikan pelaksanaan PTM berjalan dengan aman.

“Keberanian ini perlu, karena yang menanggung risiko adalah masyarakat yang di bawah naungannya, kenapa lari ke pusat. Ini seolah-olah kepala daerah itu tidak punya keberanian, ini harus dipahami kepala daerah dan kepala dinas,” jelasnya.

Menurut Andreas, pemerintah pusat itu menerbitkan kebijakan yang opsional, karena yang dibicarakan bukan satu daerah, tapi menyangkut beberapa wilayah yang kondisinya berbeda-beda. Dia berharap pemda bisa lebih tegas dan cepat bergerak ketika ada risiko penularan yang lebih besar.

“Sebetulnya dalam kondisi PTM 100 persen itu risiko sangat tinggi, karena kan ruangan sama dan jumlah murid sama, seperti saat sebelum pandemi dimana duduk saling berdekatan, tidak ada pembatas yang jelas antara pendidik satu dengan yang lain,” tutup dia. (jps)

Kemendikbudristek Sebut Tak Jamin Masuk PTN Siswa yang Punya Ekonomi Tinggi

Uncategorized·February 5, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengatakan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi.

Diketahui bahwa proses pendaftaran penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) akan segera dimulai. Dirinya pun memastikan kampus tidak memihak kepada calon mahasiswa manapun.

“Apalagi disebutkan mendahulukan siswa yang berekonomi tinggi akan mendapat prioritas, itu bohong,” ungkap dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar secara daring, Jumat (4/2).

Adapun jikalau memihak, perguruan tinggi hanya boleh berpihak pada prestasi siswa. Kampus melakukan seleksi kepada calon mahasiswa melihat rekam prestasi peserta didik.

“Mulai dari rapot, terus juga hasi dari ujiannya. Jadi persaingan ketat ada di situ. Tidak mungkin prestasinya baik tidak diterima tapi yang peringkat prestasinya rendah itu dia diterima,” tuturnya.

Oleh karena itu, Nizam mengingatkan agar para pelajar SMA, SMK maupun MA untuk tekun dan serius dalam belajar. Pasalnya, hal tersebut akan menjadi modal awal untuk bisa menembus perguruan tinggi. “Yang penting belajar sesuai kurikulumnya, belajar serius dan tekun,” pungkas dia. (atr)

MODENA jadi mitra resmi program Electrifying Lifestyle oleh PLN

EKONOMI BINIS·February 4, 2022February 8, 2022

Nusantara7.com, Surabaya – PT PLN (Persero) menunjuk brand perlengkapan rumah tangga MODENA menjadi mitra resmi (official partner) untuk program Electrifying Lifestyle yang dicanangkan perusahaan BUMN tersebut, sebagai bagian mengoptimalkan penggunaan peralatan elektrik yang bebas emisi pada kehidupan sehari-hari.

Executive Vice President Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero), Mohammad Munief Budiman, dalam siaran persnya yang diterima di Surabaya, Kamis mengatakan program electrifying lifestyle merupakan gerakan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan peralatan elektrik yang bebas emisi pada kehidupan sehari-hari.

“Gerakan ini tentunya menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan agar bersama dapat menyelamatkan bumi,” katanya.

Munief Budiman juga mengapresiasi dukungan dari MODENA dalam program electrifying lifestyle, sebab hal ini sebagai bagian dukungan dari pihak swasta untuk mendukung pemerintah.

“Tentunya merubah gaya hidup masyarakat secara luas dan menjaga bumi bukanlah hal yang mudah dan hanya tugas pemerintah saja, namun swasta, NGO, komunitas dan masyarakat luas juga diperlukan. Kami harap dengan adanya kemitraan ini, semakin banyak masyarakat di Indonesia yang dapat teredukasi akan manfaat yang didapatkan dari penggunaan produk elektrik dan segera beralih ke produk-produk elektrik,” katanya.

Direktur MODENA, Bagus Prastowo mengatakan, akan terus berkomitmen berpartisipasi dalam gerakan untuk penyelamatan bumi, termasuk dengan kemitraan bersama PT PLN (Persero).

“Kami sangat senang bisa ikut mendukung gerakan electrifying lifestyle dari pemerintah sebagai salah satu upaya menekan emisi karbon,” katanya.

Sementara itu, realisasi kongkret yang dilakukan MODENA untuk mendukung program pemerintah yakni, pada setiap pembelian produk kompor induksi MODENA, pelanggan akan mendapatkan voucher tambah daya flat rate sebesar Rp150,000 sehingga dapat menghemat jutaan rupiah.

Adapun produk kompor induksi yang tersedia untuk program ini yaitu PI 0310 W, PI 2316, BC 1721 L, BK 1725 C, BI 1625 F dan beberapa tipe lainnya. Pembeli bisa melakukan pembelian kompor induksi melalui showroom, outlet, website, ecommerce maupun dealer terdekat.

“Voucher akan didapatkan langsung dengan mengunduh dan registrasi data diri melalui aplikasi CIAO MODENA dan selanjutnya voucher dapat di rendem melalui aplikasi PLN Mobile,” katanya.(atr)